Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status dan jabatan tinggi serta berasal dari berbagai latar belakang sosiologis dan psikologis. Teori yang dipakai dalam skripsi ini ialah teori white collar crime, karir kriminal, kecurangan individu, dan group cohesiveness. Metode yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan studi dokumen, wawancara, dan penelusuran data sekunder sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Skripsi ini memaparkan profil koruptor Indonesia era KPK periode 2005-2013 yang dijabarkan melalui perspektif kriminologi mencakup identitas profesi, latar belakang sosiologis, dan latar belakang psikologis. Pada bagian pembahasan, skripsi ini membahas profil koruptor Indonesia serta adanya persilangan antara dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil koruptor tersebut sebagai refleksi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Skripsi ini dilengkapi pula dengan pembahasan dari kacamata hukum, sosiologi, dan pengamat korupsi Indonesia. Skripsi ini berusaha mencari solusi efektif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang; mencakup rekomendasi akademis dan strategis yang dipaparkan pada bab akhir dari skripsi ini.

---

This thesis is based upon corruption phenomenon in Indonesia those were occupied by the people who have high status and position who come from various sociological and psychological background. The theory used in this thesis are white collar crime, criminal career, individual fraud, and group cohesiveness. The method used is qualitative method with documents study, interviews, and secondary data retrieval as data gathering technique. The data sources were obtained from Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) and Indonesian Corruption Watch (ICW). This thesis shows Indonesian corruptor profile in KPK era within the year of 2005 - 2013 which is explained through criminological perspective encompasses professional identity, sociological background, and psychological background. In the discussion part, this thesis discusses Indonesian corruptor profile by means of crossing among the dimensions within the profile as a reflection from corruption eradication in Indonesia this one last decade. This thesis is also completed by the discussion from law, sociology, and Indonesian corruption observer perspective. This thesis tries to find the effective solution to corruption eradication in Indonesia for the coming years; comprises the academical and strategical recommendation those both are explained in the last chapter of this thesis."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para Tersangka Perwira Tinggi Polri.Permasalahan pokok dan tesis ini adalah mempertanyakan apakah para agen mampu menerapkan kapasitas bertindak kreatif yang mereka miliki sehingga dapat mempertahankan jati diri sebagai penegak hukum yang jujur, adil dan tidak diskriminatif, sertal tidak menyalah gunakan wewenangnya ketika menyidik sesama anggota Polri.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami proses, bentuk, pola, kemungkinan penyebab dan pengaruh dari keputusan para agen khususnya para Penyidik dalam mengunakan kapasitas bertindak kreatif ketika menyidik sesama anggota Polri, dalam hal ini para Perwira Tinggi Polri.Secara umum penelitian menunjukan bahwa, kapasitas bertindak kreatif yang mendasari keputusan penyidik untuk memberiakukan atau tidak memberiakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan undangundang atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam organisasi kepolisian, terhadap tersangka yang adalah atasan atau senior mereka, dipengaruhi oleh persepsi Penyidik yang lahir dari budaya kepolisian yang mereka anut. Kadar rasa hormat dan loyalitas kepada atasan maupun senior memegang peranan dominan terhadap penilaian subyektif penyidik dalam bertindak sehingga aspek etika dalam bentuk sikap yang penuh sopan santun, manusiawi, dan empati sangat ditonjolkan, Iebih-lebih kepada para Tersangka yang dinilai sebagai senior yang memiliki kepribadian yang balk oleh para penyidik.Meskipun demikian, prinsip-prinsip dan kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan untuk menuntaskan kasusnya, sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas dan byalitas kepada institusi tetap dipertahankan, sehingga seluruh prosedur dan tahapan penyidikan sesuai ketentuan dapat dipenuhi dan kasusnya dapat diteruskan sampai pada tingkat peradilan dan penjatuhan hukuman.Kesimpulan dan hasil penelitian memperlihatkan, pertama, para agen sesuai dengan tingkat kekuasaan dan wewenang mereka di dalam organisasi dengan kreasi dan kapasitas bertindak atas penilaian sendiri itu memberi kontribusi pencapaian tujuan penyidikan tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Kedua, pada level pengambil keputusan, melalui tindakan kreatifnya mampu mengeliminir tekanan struktur yang lebih tinggi dan berskala strategis, bahkan berhasil mereproduksi struktur Baru dalam bentuk Keputusan Menkumham RI yang menetapkan rumah tahanan Polri sebagai Lapas bagi Terpidana Polri. Dan ketiga, hasii dari tindakan-tindakan kreatif pada level pelaksana, temyata memperlihatkan diskriminasi perlakuan yang dapat dikiasifrkasikan sebagai penyimpangan ringan namun dapat memberi implikasi yuridis bila terekspos ke depan publik hukum.Wujud dari tindakan kreatif para agen yang diskriminatif menunjukan pola sebagai berikut :Terdapat perlakuan yang berbeda yang ditampilkan Penyidik (agen) dalam penyidikan terhadap Tersangka sipil dan tersangka anggota Polri. Perlakuan terhadap Tersangka Pain umumnya lebih longgar dan semakin tinggi tingkat kepangkatan Tersangka Polri yang disidik, semakin tinggi pula tingkat kelonggaran yang diberikan. Perlakuan yang sangat khusus diberikan pada Tersangka berpangkat Perwira Tinggi Polri.Sesuai dengan tujuan tesis, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya menetapkan dan merumuskan secara lebih jelas dan tepat konsep diskresi untuk Polri agar keragaman pemahaman dapat dicegah; penyusunan petunjuk yang jelas tentang prosedur pemenksaan pelanggaran disiplin, kode etik Polri dan pelanggaran pidana oleh anggota Polri berikut sistem pengawasannya; Berta penyusunan prosedur tetap penyidikan terhadap anggota Polri yang diproses karena pelanggaran pidana.

---

The thesis is a result of a research employing qualitative method in a form of a case study. The thesis also employs management, juridical and physiological approach in discussing the process of making decision made by some agents; that is, the administrators and investigators of Criminal Investigation Department (CID) of Indonesian National Police (INP) who have the capability to act creatively as a response to regulations and the organization's human resources in investigating high-rank police officers.The capability to act creatively as the base of the investigators' decision as the agents of enforcing or not enforcing regulations stated in laws or other rules that prevail in police organization to the suspects who are actually the investigators' superiors or seniors, is influenced by the investigators' perception which comes from the police culture. The degree of respect and loyalty of the investigators to their superiors or seniors plays dominant roles in their subjective assessment so that ethical aspects in the forms of respect, humanity, and empathy strongly dominate such assessment. This is especially true in investigating suspects who are their senior that are regarded by the investigators to have good personality. Nevertheless, principles and policies that are underscored by their chief as a form of responsibility to the duties and loyalty to the institution are still maintained so that all procedures and steps of investigation can be fulfilled. In addition, the case can be forwarded to the level of trial and punishment.The result of the research reveal some points: First, the agents, in accordance with their level of authority in their organizations and with their capability and creativity have given contribution in order to achieve the goals of investigation without causing significant conflict; Second, at the level of decision maker the investigators, using their creative action, are able to eliminate higher structural pressure as well as strategic pressure and they even succeeded to struggle for a new structure in a form of a decree of the Minister of Law and Human Rights which determines the prison of INP members as the penitentiary for convicted from INP members; and Third, the results of creative action at the level of implementation, in fact, show that discriminative treatment that can be classified as minor deviances but such deviances can give juridical implication if they are exposed to the public.The shape of creative action of the discriminative agents shows the following patterns: there are different treatments done by the agents (investigators) in investigating civilian suspects and suspects belong to INP. Treatments to suspects belong to INP are generally laxer and the higher of the rank of the suspect the laxer of the treatment given. There are even extremely specific treatments given to suspects who are high-rank police officers.In accordance with the aim of the thesis, the author recommends that it is necessary to determine and to formula a clearer and more precise concept of police discretion so that various and ambiguous understanding can be avoided. In addition, the author suggests formulating a clearer direction on the procedure of investigating discipline violation, Polri code of ethic and criminal act as well as the supervision of the implementation. Finally, the author also suggests formulating a fixed procedure about the investigation of Polri members who are processed because of criminal violation."

"Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh Kode Etik dan Kode Perilaku Insan KPK yang mencakup 5 (lima) nilai dasar, yaitu: integritas, sinergi, keadilan, kepemimpinan, dan profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK. Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing nilai dasar yaitu integritas, sinergi, keadilan dan kepemimpinan terhadap profesionalisme dan juga menguji serta menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK serta pengaruh masing-masing nilai dasar yaitu integritas, sinergi, keadilan dan kepemimpinan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada Pegawai KPK melalui profesionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran dengan jenis seguential explanatory design yaitu pada tahap pertama menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis SEM (Structural Equotion Model) dan dilanjutkan pada tahap kedua dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara. Populasi penelitian adalah pegawai KPK dengan jumlah sampel sebanyak 321 orang yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dan pengambilannya menggunakan teknik proportionate random sampling. Operasionalisasi variabel menggunakan indikator yang telah dirumuskan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai KPK sebagaimana tertuang dalam Perdewas KPK Nomor 2 Tahun 2021 dan dari berbagai teori. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala Likert dalam pengukuran kuesioner menggunakan skala 1-6. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian terkait pengaruh variabel integritas, sinergi dan kepemimpinan terhadap profesionalisme dapat diterima sedangkan pengaruh variabel keadilan ditolak. Demikian juga hipotesis terkait pengaruh variabel profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif dan pengaruh variabel integritas, sinergi dan kepemimpinan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK melalui profesionalisme dapat diterima sedangkan pengaruh variabel keadilan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK melalui profesionalisme ditolak. Hal ini memiliki makna jika integritas, sinergi dan kepemimpinan ditingkatkan kualitasnya maka akan diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan pencegahan perilaku koruptif. Unsur keadilan dirasakan sudah melandasi kegiatan di KPK sehingga tidak berpengaruh pada profesionalisme dan pencegahan perilkau koruptif akan tetapi perlu tetap dipertahankan.

---

This research examines the influence of the Code of Ethics and Code of Conduct for KPK Employees which includes 5 (five) basic values, namely: integrity, synergy, fairness, leadership, and professionalism on preventing corrupt behavior among KPK employees. The purpose of this research is to examine and analyze the influence of each basic value, namely integrity, synergy, fairness and leadership on professionalism and also examine and analyze the influence of professionalism on the prevention of corrupt behavior in KPK employees and the influence of each basic value, namely integrity, synergy, fairness. and leadership in preventing corrupt behavior among KPK employees through professionalism. The method of the research is mixed, with sequential explanatory design which is in the first stage using a quantitative approach through SEM (Structural Equation Model) analysis and continued in the second stage with a qualitative approach through interviews. The survey use 321 respondents of total population of KPK employees. The variable operationalization uses indicators that have been formulated in the Code of Ethics and Code of Conduct for KPK Employees as stated in Perdewas KPK Number 2 of 2021 and from various theories. Data collection techniques using questionnaires distributed to respondents. The Likert scale in measuring the questionnaire uses a scale of 1-6. The results of the study concluded that the research hypothesis related to the influence of integrity, synergy and leadership variables on professionalism can be accepted while the influence of justice variables is rejected. Likewise, the hypothesis related to the effect of professionalism on preventing corrupt behavior and the influence of integrity, synergy and leadership on preventing corrupt behavior in KPK employees through professionalism is acceptable, while the influence of justice variables on preventing corrupt behavior in KPK employees through professionalism is rejected. This means that if the quality of integrity, synergy and leadership is improved, it will be followed by increased professionalism and prevention of corrupt behavior. The element of fairness is felt to have underpinned activities at the KPK so that it does not affect professionalism and prevention of corrupt behavior among KPK employess but needs to be maintained."

"Tesis ini disusun guna menganalisis dampak dari keberadaan koneksi politik pada perusahaan terhadap aktivitas pengungkapan anti-korupsi melalui penyampaian laporan aktivitas anti-korupsi di Indonesia, dengan pemanfaatan variabel pemoderasi gender wanita di jajaran direksi selama periode tahun 2015-2017 pada perusahaan-perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan teori mengenai dampak dari keberadaan koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan pengungkapan anti-korupsi, serta pengaruh dari gender wanita pada komposisi jajaran direksi di Perusahaan terhadap tingkat pengungkapan anti-korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa terhadap data-data laporan keuangan beserta disclosure-nya dari setiap perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, pengumpulan data-data profil pemangku kepentingan di Perusahaan yang terdiri dari status jabatan dan profil koneksi politik yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Pada penelitian ini juga dilakukan identifikasi data-data terkait dengan jajaran direksi perusahaan yang terdiri dari data status jabatan dan status gender dari para anggota direksi perusahaan. Atas data-data laporan perusahaan dan disclosure-nya tersebut dilakukan penyusunan indeks anti-korupsi perusahaan yang terdiri dari 7 kategori indeks dengan total 43 sub-kategori indeks pengungkapan anti-korupsi, untuk digunakan dalam analisis regresi dan estimasi korelasi hubungan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari keberadaan koneksi politik yang dimiliki perusahaan terhadap pengungkapan anti-korupsi, serta pengaruh dari keberadaan gender wanita di jajaran direksi terhadap hubungan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik yang dimiliki oleh CEO berdampak negatif terhadap pengungkapan anti-korupsi pada perusahaan non-finansial di Indonesia selama periode tahun 2015-2017. Pada hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun keberadaan gender wanita pada jajaran direksi perusahaan tidak secara langsung berdampak pada pengungkapan anti-korupsi, namun apabila keberadaan gender wanita ditempatkan dalam posisi sebagai pemberi pengaruh bagi keberadaan koneksi politik di perusahaan, maka CFO dengan gender wanita di perusahaan mampu yang memperlemah dampak dari keberadaan koneksi politik terhadap penyampaian laporan aktivitas anti-korupsi di perusahaan.

---

This thesis analyzed the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities through the submission of anti-corruption reports from non-financial companies which were listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2015-207 period, by considering also female gender in board as moderating variable in the study. The research was expected to give contribution to the theory developments related to the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities, as well as the influence of female gender on board on the level of anti-corruption disclosure. Study methodology used were data analysis of financial statement (include its discosure statements) from all the non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange, data collection of shareholders, independent commissioners, and CEO regarding to their positions status and their political connection profiles. Another study methodology used were identification of board of director data which consisted of boards position status and boards gender status. With regards to data analysis of financial statements (include its discosure statements), a company anti-corruption index was developed, which consists of 7 categories and a total of 43 anti-corruption sub-categories index. The index were used in regression analysis and correlation estimation to find the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities, as well as the influence of female gender on board on the impact from political connections existence to anti-corruption index. The results of this study indicate that the existence of political connections owned by the CEO has a negative impact on the disclosure of anti-corruption in non-financial companies in Indonesia during the period 2015-2017. This study also found that the presence of female gender in the board did not directly affect the disclosure of anti-corruption. However, should the presence of female gender was placed as an influencer for the political connections existence in the company, the study could found that the CFO with female gender were able to diminished the impact from the existence of political connections to anti-corruption disclosure in the company."

"[ABSTRAKKorupsi tetap menjadi masalah yang serius untuk Indonesia bahkan setelah jatuhnya rezim korup dari Suharto. Namun hanya sedikit studi yang telah mencoba menjelaskan bagaimana korupsi mempengaruhi performa ekonomi perusahaan di Indonesia. Studi ini mencoba untuk memenuhi kekurangan tersebut dengan menggunakan data pabrik manufaktur besar, yaitu Statistik Industri, dan menggunakan Indonesia Corruption Perception Index di tingkat kabupaten/kota sebagai proksi dari korupsi. Berlawanan dengan kebanyakan studi yang hanyamenunjukan bahwa korupsi hanya dapat menghambat atau memperlancar proses perekonomian, studi ini membuktikan bahwa kedua efek tersebut dapat muncul pada saat yang sama tergantung dari besarnya tingkat korupsi.

---

ABSTRACT

, Corruption remains a serious problem for Indonesia even after the collapse of the corrupt regime of Suharto. Yet there are limited amount of studies which have attempted to explain how corruption affects economic performance of firms in Indonesia. This study attempts to fill in precisely that gap by examining large manufacturing establishment data, the Statistik Industri, and using Indonesia Corruption Perception Index on municipal level as the proxy of corruption. In contrary to most of studies which demonstrate that corruption can either grease or

sand the wheels, this study proves that both effects may persists at the same time depending on the incidence of the corruption.]"

"Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Mengapa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri? Bagaimanakah batasan terhadap kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi? dan Apa akibat hukumnya jika penyidik KPK melampaui batasan kewenangan ketika melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi? Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, artikel, jurnal, dan sebagainya. Sebagai pendukung penelitian ini, maka digunakan juga data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum. Hasil analisa tersebut ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran dari pengaturan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni: 1. Alasan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang luar biasa, 2. Alasan tentang pemberantasan korupsi yang harus efektif. Syarat sebagai batasan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan harus disertai surat perintah penyidikan untuk melakukan penyitaan, benda sitaan harus diseleksi kembali dalam 2 tahap (penyidikan dan prapenuntutan) sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian oleh penyidik KPK. Kedua syarat tersebut dinilai masih memiliki kekurangan sehingga ketentuan mengenai kewenangan penyitaan oleh penyidik KPK harus dilengkapi dengan ketentuan yang jelas dan tegas. Dengan demikian, perlu adanya SOP (Standard Operational Procedure) untuk melengkapi kekurangan dari ketentuan yang telah ada. Jika batasan tersebut dilanggar, maka KPK memberikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggarannya yang didasarkan pada temuan pengawas internal. Akan tetapi, temuan pelanggaran tersebut sulit diketahui oleh pengawas internal karena tidak adanya kewajiban penyidik KPK untuk menyerahkan berita acara/ resume penyitaan kepada pengawas internal. Oleh karena itu, KPK agar mewajibkan penyidik KPK untuk menyerahkan berita acara/resume singkat penyitaan kepada pengawas internal dan tetap menjaga profesionalitas, kredibilitas, integritas, dan kesadaran hukum yang tinggi sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak tersangka.

---

Seizure By Investigator of Indonesian Corruption Eradication Commission can be done without the permission of the Chairman of the District Court, as stipulated in The Law No. 30 of 2002, but this provision is not in accordance with the general rules set out in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Therefore, the implementation poses problems. In this thesis, There are three research questions, namely: Why the Commission is given the authority to expropriate without the permission of the Chairman of the District Court? How limits The Authority of The Investigators of Indonesian Corruption Eradication Commission When The Seizure of Assets suspected of Corruption? And what legal consequences in terms of Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator transcend The limits of Authority when The seizure of Assets suspected of Corruption? This research is the study and analyze secondary data in the form of legislation, literature, articles, journal, and so on. As a supporter of this research, it is also used primary data obtained through interviews with academics and legal practitioners.

The results of this analysis conclude inductively. The results of this study indicate that the rationale of seizure provision in Law No. 30 of 2002 considered on the nature of the crime of corruption by 2 reason: 1. Reason of law enforcement which is use extraordinary methods. 2. Reason on Eradication Corruption should effectively. Requirement as a limit for Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator to conduct a seizure must be accompanied by an investigation warrant for the seizure, the seized objects should be selected again in 2 phases (investigation and Pre-Prosecution) as the implementation of the prudential principle by Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator. Both of these requirement are still considered to have a lack so that the provisions of seizure powers by Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator must be equipped with a clear and unequivocal. Thus, the need for SOP (Standard Operational Procedure) to complement the lack of the existing provisions. If these limits are violated, investigator given sanction by the offense level as seen from the findings of an Internal Controller. However, the findings are difficult to detect violations by Internal Controller because are Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator are not required to submit an official report/resume seizure to an Internal Controller. Therefore, the Commission requires that Indonesian Corruption Eradication Commission?s investigator to submit an official report/resume seizure to Internal Controller and still maintain professionalism, credibility, integrity, and high awareness of the law as an effort to protect the rights of suspects."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam mengendalikan korupsi. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kinerja lembaga auditor internal Presiden RI, BPKP, melalui temuan penyimpangan di dalam laporan auditnya terhadap tingkat korupsi yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia serta upaya dalam melakukan perbaikan setelah audit untuk memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan sampel dari pemerintah daerah di tingkat provinsi selama kurun waktu 2012-2015 sebanyak 128 sampel pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh BPKP melalui fraud audit mempengaruhi tingkat korupsi di provinsi-provinsi di Indonesia. Namun upaya perbaikan yang dilakukan setelah audit tidak dapat menurunkan tingkat korupsi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam mengendalikan korupsi. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kinerja lembaga auditor internal Presiden RI, BPKP, melalui temuan penyimpangan di dalam laporan auditnya terhadap tingkat korupsi yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia serta upaya dalam melakukan perbaikan setelah audit untuk memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan sampel dari pemerintah daerah di tingkat provinsi selama kurun waktu 2012-2015 sebanyak 128 sampel pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh BPKP melalui fraud audit mempengaruhi tingkat korupsi di provinsi-provinsi di Indonesia. Namun upaya perbaikan yang dilakukan setelah audit tidak dapat menurunkan tingkat korupsi."