Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh trending topics politik pada media sosial Twitter dan haluan politik pemilik terhadap durasi berita-berita politik di Metro TV dan TV One selama bula November 2015. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui perbedaan berita-berita politik trending  pada dua stasiun televisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi campuran (mixed method) yakni menguji secara kuantitatif pengaruh trending topics politik terhadap berita-berita politik di Metro TV dan TV One dan perbedaan berita-berita politik trending  pada ke dua stasiun televisi selama bulan November 2015. Penelitian ini juga dilakukan secara secara kualitatif dengan mewawancarai secara mendalam produser-produser di kedua televisi untuk mengetahui pengaruh haluan politik pemilik terhadap pembentukan agenda berita-berita politik. Penelitian ini mendapati hubungan korelasional di antara peringkat trending topics politik di Twitter dan durasi berita-berita yang mengulas topik politik trending di TV One. Namun penelitian ini tidak menemukan bukti yang sama pada durasi berita-berita politik topik politik trending tersebut di Metro TV. Penelitian ini tidak menemukan perbedaan secara signifikan berita-berita politik trending pada dua stasiun televisi. Hasil wawancara kualitatif mendapati besarnya dominasi haluan politik pemilik terhadap proses penyusunan agenda dan pengemasan berita-berita politik pada dua stasiun televisi. Hasil penelitian ini memiliki implikasi positif terhadap pengembangan kajian teori agenda-setting dan terhadap dua bidang praktis yakni media dan politik.

---

The present study investigates the influence of Twitter political trending topics in November 2015 and the media owner's political orientation on the national television political news agenda-setting in Indonesia. Study findings are based on the quantitative content analysis of both of Twitter trending topics and Metro TV and TV One political news aired during November 2015, and the qualitative study using in-depth interviews with the political TV news producers of the two televisions. Results suggest that, there is a significant positive correlation between the ranking number of the political trending topics and the duration of  the political news on TV One. But there is no significant positive correlation was found in the political news on Metro TV. The qualitative study reveals that the TV political news production jobs influenced by the owner's political orientations. The social media agenda is giving a balance to the power of the owner's political orientation on affecting traditional media agenda. The results give positive implications to both of the academic research of agenda-setting theory and media and political practice."

"Tayangan iklan politik televisi di Indonesia merupakan fenomena baru sejak ORBA digantikan oleh Orde Reformasi.. Di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat misalnya sebagai pelopor iklan politik di televisi. perkembangan iklan politik dapat dilihat berdasarkan periode kelahirannya, Di awal dekade kelahirannya di tahun 1952 misalnya iklannya umumnya cenderung bercirikan bermerek iklan isu, menggunakan daya tarik (appeal s) emosional, dan berpendekatan negatif.Penelitian ini pun ingin melihat bagaimana kecenderungan iklan politik di televisi Indonesia di awal periode kelahirannya? Juga perbandingan isi iklan politik dari ketiga partai politik yang memperoleh suara terbesar pada Pemilu 1999, yaitu iklan PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan kategori isi iklan, strategi iklan, dan teknik iklannya.Sampel penelitian ini menggunakan rekaman semua tayangan iklan politik dari ketiga partai politik yaitu berjumlah sebesar 30 spot. terdiri dari 9 spot iklan PDIP, 14 spot iklan Partai Golkar, dan 7 spot iklan PKB, dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik penelitian analisis isi (content analysis).Dari temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara umum iklan politik di televisi Indonesia (a) berdasarkan kategori isi iklannya cenderung berbentuk iklan slogan, berdaya tarik emosional, dan dengan pendekatan positif - meski iklan dengan pendekatan negatif pun banyak jumlahnya; (b) Dan dari kategori strategi iklannya -baik pada partai yang berposisi sebagai partai yang berkuasa maupun partai penantang -sama-sama banyak menggunakan aspek-aspek- strategi penguasa ketimbang aspek-aspek strategi penantang. Aspek strategi penguasa yang banyak digunakan adalah strategi mengandalkan jabatan seseorang di dalam penyampaian pesan iklan, dan strategi menggunakan wakil partai yang biasanya bertokoh rakyat atau orang yang tak terkenal, Dan (c) dari kategori teknik iklannya. Iklan politik di televisi banyak mengandalkan seting informal. dengan teknik kombinasi--, yaitu kombinasi dari cinemayertte dan man-in-the-street. man-in-the-street dengan talking-head. dan kombinasi dari documentacy, head-on. serta testimonial.Sedangkan dari (2) perbandingan isi iklan politik ketiga partai yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu 1999 yaitu iklan PD1 Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB berdasarkan kategori isi iklan. strategi iklan. dan teknik iklannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan kategori isi iklannya iklan PDIP cenderung berbentuk iklan isu. dengan menggunakan daya tarik kombinasi yang seimbang antara daya tarik logis, emosional, dan etis, namun iklannya cenderung berpendekatan negatif Sedangkan iklan Partai Golkar dan PKB sama-sama banyak berbentuk iklan slogan dan citra, berdaya tarik emosional dan etis, serta cenderung berpendekatan positif.Dari strategi iklannva yang digunakan. ketiga partai tersebut sama-sama banyak menggunakan aspek-aspek pada strategi penguasa. Pada iklan PDIP dan PKB banyak digunakan aspek strategi penggunaan jabatan seseorang di dalam penyampaian pesan iklannya. Sedangkan pada iklan Partai .Golkar menggunakan aspek strategi perwakilan dalam penyampaian pesan iklan dengan menggunakan tokoh rakyat atau pun orang tak dikenal.Dan dari teknik iklannya, baik PDIP maupun Partai Golkar mengandalkan seting informal, sedangkan iklan PKB kombinasi antara seting formal dan informal. Dan dari teknik filmnya iklan PDIP lebih banyak menggunakan teknik film kombinasi antara manin-the-street dan talking-head, sementara iklan Partai Golkar kombinasi dari cinema-cerite dan man-in-the-street, dan iklan PKB kombinasi antara documentary, head-on, serta testimonial.Jika iklan politik diyakini dapat berpengaruh pada perolehan suara partai politik, maka studi mengenai isi iklan politik di televisi menjadilah penting. Tak mustahil sebuah kemenangan itu bermuara dari perencanaan komunikasi yang baik melalui bentuk periklanan politik. Dalam kerangka berpikir seperti itulah tesis ini dibuat.

---

The show of television political advertisement in Indonesia is a new phenomena after ()RBA has been replaced by new Orde Reformasi. In western countries, such as United States which serve as pioneer political advertisement in television_ development of political advertisement can be seen through its birth. In the early period of the 1952 the advertisement tend to have issue advertisement form, using emotional appeals and negative approach.

This research want to study how political advertisement tendency in television during its birth. In addition, we also want to see the comparrison of the three political parties showing highest votes in 1999 General .Election, namely advertisement of POI Perjuangan, Partai Golkar, and Partai Kebangkitan Bangsa based on advertisement content category, advertisement strategy, and advertisement technique.

Research sample used recording of all political advertisement shows from the three political parties, amounting thirty spots, with consist of 9 spot PDIP, 14 Partai Golkar, and 7 spot PKB advertisement by using the descriptive matter and content analysis.

The research resulted shows (1) in general political advertisement in Indonesian television, based on advertisement content tend to for slogan advertisement, emotional appeals, and with positive approach. From other strategic category, wither for powerful or opposing parties both used more aspect of incumbent strategies than through opposing strategies, Aspect of incumbent strategies with is used more is strategy using, authority profesion conducting advertisement messages and strategies using party representatives which normally function as command unknown people. The last one is category for advertisement technique and where political advertisement in television used many informal setting with combination documentary, head-on, and testimonial.

From the point of comparison for political advertisement the three parties showing highest votes in 1999 General Election, namely advertisement of PDIP. Partai Golkar, and PKB based on advertisement content, ad strategy, and other technique are as follow based on advertisement content category, PDIP advertisement tend to form issue advertisement, using combine appeals with is balance between logical, emotional, and ethical appeals. Even through the advertisement tend to have negative approach. For Partai Golkar and PKB however they have more slogan advertisement, image advertisement, emotional and ethical appeals and have positive approach.

From the point of advertisement strategies. the three parties used more or less the same aspect of incumbent strategies. In PDIP and PKB advertisement they used many aspect of incumbent profession in conducting its message, Partai Golkar used aspect of representatives strategies in conducting its messages by using common or unknown and unfamous man.

From advertisement technique both PDIP and Partai Golkar used informal setting, while PKB used combined advertisement between formal and informal setting. From film technique, PDIP advertisement between Cinme-verite, Man-in-the street, and PKB used combined advertisement among documentary, head-on, and testimonial."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi orientasi dominansi sosial SDO dan identitas sosial terhadap intoleransi politik di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Orientasi Dominansi Sosial dan Skala Intoleransi Politik Putra, 2007 serta adaptasi dari Alat Ukur Identitas Sosial Kusumawardhani, 2010 . Penelitian dilakukan pada 772 mahasiswa S1/D4 yang dilakukan dengan accidental sampling dengan mengisi kuesioner daring melalui tautan http://lurus.in/niatnya. Penelitian ini menemukan bahwa SDO dapat memprediksi kemunculan intoleransi politik = 0,260, p < 0,05 , dan identitas sosial memiliki pengaruh yang kecil dalam memprediksi kemunculan intoleransi politik = 0,138, p < 0,05.

---

This study aims to predict social dominance orientation SDO and social identities religion and ethnicity on political intolerance. This study used correlational method, and examine SDO with Skala Orientasi Dominansi Sosial Putra, 2007 , political intolerance with Skala Intoleransi Politik Putra, 2007 , and social identity with Alat Ukur Identitas Sosial Kusumawardhani, 2010 . The researcher used online questionnaire http lurus.in niatnya with 772 undergraduate students as sample with accidental sampling. The researcher found that SDO predicts political intolerance 0,260, p 0,05 and a small contribution of social identity to predict political intolerance 0,138, p 0,05."

"ABSTRAKPerbedaan pandangan yang mencolok di antara berbagai kelompok muslim Indonesia dalam isu-isu kemasyarakatan dan ketatanegaraan sesungguhnya merupakan perbedaan dalam memahami ajaran agama Islam. Perbedaan pemahaman ini kemudian berujung pada perbedaan ideologi atau orientasi politik yang dianut, bahkan pertarungan politik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat nilai moral sebagai predikator dalam orientasi politik yang terbentuk dalam lima nilai moral, yakni nilai kepedulian, keadilan, kesetiaan, hormat pada otoritas dan nilai kesucian.Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis model struktural. Analisis model struktural digunakan untuk menguji model pengaruh nilai moral terhadap orientasi politik Islam. Partisipan pada penelitian ini adalah sejumlah individu beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang terafiliasi pada kelompok keagamaan muslim tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian ini N = 531 orang muslim yang terafilisasi pada Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Persis, Mathlaul Anwar, Persatuan Umat Islam PUI , Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII , dan Hizbut Tahrir Indonesia HTI .Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa secara umum nilai moral dapat memprediksi orientasi politik Islam. Nilai moral yang terdiri dari kepedulian, keadilan, kesetiaan, hormat pada otoritas, dan kesucian dapat memprediksi orientasi politik Islam. Lebih khusus lagi, nilai moral kepedulian, keadilan, kesetiaan, dan hormat pada otoritas dapat memprediksi orientasi politik Islam dengan dimediasi oleh nilai moral kesucian. Perbedaan orientasi politik pada kelompok-kelompok Islam ditentukan oleh nilai moral kesucian. Temuan lainnya adalah setiap kelompok muslim Indonesia memperlihatkan pola yang berbeda dalam nilai moral yang memprediksi orientasi politik Islam. Berdasarkan penelitian ini Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Persatuan Umat Islam PUI , dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII termasuk kelompok Islam dengan orientasi politik inklusif sementara Persis dan Hizbut Tahrir Indonesia HTI termasuk pada kelompok Islam dengan orientasi politik eksklusif.

---

ABSTRACTThe striking differences of views among various Indonesian Muslim groups on social and constitutional issues are, in fact, differences in understanding Islamic teachings. This difference of understanding then leads to differences in ideology or political orientation adopted, even political struggles. This study aims to see the moral value as a predicator in the political orientation that is formed in five moral values, namely the value of caring, justice, loyalty, respect for authority and the value of sanctity.The research was conducted by quantitative method with structural model analysis approach. Structural model analysis is used to test the model of the influence of moral values on Islamic political orientation. Participants in this study were a number of Muslim individuals, both men and women affiliated with certain Muslim religious groups. The number of samples in this study N 531 of muslims affiliated to Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Persis, Mathlaul Anwar, Islamic Union PUI , Islamic Da 39 wah Institute of Indonesia LDII , and Hizbut Tahrir Indonesia HTI .The results obtained in this study is that in general the moral value can predict the political orientation of Islam. Moral values consisting of caring, justice, loyalty, respect for authority, and holiness can predict the political orientation of Islam. More specifically, the moral values of caring, justice, loyalty, and respect for authority can predict the political orientation of Islam by being mediated by the moral values of purity. The difference of political orientation to Islamic groups is determined by the moral values of purity. Another finding is that every Indonesian Muslim group shows a different pattern of moral values predicting Islamic political orientation. Based on this research, Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Islamic Unity PUI , and Islamic Da 39 wah Institute of Indonesia LDII including Islamic groups with inclusive political orientation while Persis and Hizbut Tahrir Indonesia HTI exclusive political orientation."

"Istilah jejaring media sosial (social media) menunjuk pada sebuah teknologi berbasiskan media baru Internet yang bersifat mobile dan mengubah pola komunikasi satu arah yang ada pada media tradisional, menjadi pola komunikasi multi-arah. Pengaruh internet dan jejaring media sosial terhadap partisipasi politik masih menjadi perdebatan di antara berbagai kalangan. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi cara penggunaan jejaring media sosial dalam konteks partisipasi politik serta motivasi yang melatar-belakangi penggunaan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik percakapan adalah karakter yang dominan terlihat dalam penggunaan jejaring media sosial untuk partisipasi politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tiga motivasi pengguna media sosial dalam memanfaatkan media tersebut untuk partisipasi politik, yaitu motivasi ekonomi, motivasi untuk menunaikan tugas warga negara, dan motivasi untuk merealisasikan kepedulian sosial. Berdasarkan kategorisasi pengguna media sosial menurut Zhao, Wu, Zhu, dan Meng (2010), pengguna yang melakukan partisipasi politik sempit tergolong sebagai peripheral participants, sedangkan pengguna yang melakukan partisipasi sesuai model consensus democracy dan partisipasi luas sudah tergolong pengguna active contributors maupun core contributors.

---

The term "Social Media" refers to a form of technology based on the new media which has a mobile characteristic and changed the old pattern of one way communication into a multi-way communication. The effects of the Internet and Social Media in the political participation context still remain a subject of debate from various parties. This research tries to explore the method of usage of social media in the political participation context and also the motifs that initiated such usage. This research has found that conversation characteristic is the dominant character existed in the method of usage of social media in the political participation context. This research also found that there are three motives that motivates users in using social media for participating in politics: economical motivations, citizenship motivations, and social solidarity motivations. Based on the users classification of Zhao, Wu, Zhu, and Meng (2010), users that participated in narrow scoop of participation can be categorized as peripheral participants, while other users that participated in politics according to the consensus democracy model or wide scoop of participation can be categorized in active contributors and core contributors."

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai harmful discourse yang meliputi black campaign serta hate speech yang dapat ditemukan dan dihasilkan oleh unggahan humor politik. Penulis menggunakan pemikiran kriminologi konstutitif sebagai acuan dalam membahas hal tersebut. Penulis menggunakan sumber data primer seperti screenshot unggahan humor politik dan juga data sekunder seperti artikel berita sebagai bahan analisis. Penulis berasumsi bahwa humor politik yang disajikan memiliki unsur harmful discourse, black campaign, dan hate speech. Konten-konten tersebut memiliki agenda untuk menjatuhkan salah satu pasangan Gubernur-Wakil Gubernur menggunakan harmful discourse yang juga dapat dikatakan sebagai black campaign dan berujung pada pemberian label kepada pihak terkait. Penulis menemukan beberapa unggahan yang dapat dikategorikan sebagai harmful discourse, black campaign, hate speech dan berujung pada pemberian pandangan negatif kepada mereka yang ditargetkan dalam isi konten humor politik tersebut.

---

ABSTRACTThis paper is written in order to enhance the knowledge of harmful discourse that include black campaign and hate speech that can be found and produced by political jokes postings. Writer use constitutive criminology as the reference for discussion. Writer also use primary data such as screenshot of political jokes postings and also use secondary data such as news article as analysis matter. Writer assumes that political jokes or political humour contain some of harmful discourse, black campaign, and hate speech. The content have some of hidden agenda to mock one of the candidate using harmful discourse and black campaign and in the end, the people will give them labels. Writer found some of the postings that can be categorize as harmful discourse, black campaign, hate speech and could end up with the target described negatively by the readers."

"Tesis ini meneliti secara empiris citra brand Jokowi sebagai seorang petahana dalam berita ndash; berita yang tayang di tiga laman berita daring dengan pengakses terbanyak di Indonesia, Tribunnews.com; Detik.com; dan Liputan6.com dalam kerangka pemerintahan yang telah berjalan selama tiga tahun. Peneliti mengambil fokus bahwa brand dibangun dari asosiasi brand yang disematkan, isu yang dipilih, hingga visibility dan valensi berita yang terlihat dari sentiment pemberitaan. Peneliti juga menggali mediatisasi politik serta kampanye permanen yang dilakukan oleh seorang petahana. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan antara brand yang dibangun oleh Jokowi saat menjadi kandidat presiden dan petahana saat ini. Namun terdapat kesamaan bahwa pemberitaan Jokowi lebih banyak bernada positif dibandingkan negatif. Temuan ini mengimplikasikan bahwa citra brand politik yang dibangun oleh Jokowi sebagai seorang petahana saat ini, memang dipengaruhi oleh asosiasi brand yang dikaitkan dengan namanya, isu yang diberitakan oleh media massa, hingga penempatan deskripsi tentang dirinya serta sentiment dalam konten pemberitaan.

---

This research examines Jokowi rsquo s brand image as an incumbent on most accessed online news media outlets in Indonesia with his leadership for the past three years as the big frame. Those online news media outlets are Tribunnews.com Detik.com and Liputan6.com. Researcher focuses on the foundation that brand is built from the brand association which is embodied to the subject, the chosen issues by the media, its visibility, and news valence which can be seen from the news sentiment. Researcher also digs the politics mediatization and permanent campaign conducted by an incumbent. As the result, researcher found that there are differences between brand built by Jokowi when he was still a candidate in presidential election and being an incumbent at this moment. Nevertheless, there is still similarity that Jokowi is still heavily associated with positive things rather than negative one. These finding implied that Jokowi rsquo s political brand image as an incumbent at the moment, is influenced by the brand association of his persona, issue chosen by the media to publish, to the placement of his self description, and the news sentiment for him."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana iklan politik partai pada pemilu legislative 2014 berperan sebagai ruang publik pemilu. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana struktur kepemilikan televisi dan iklan politik komersial televisi berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik pemilu. Tesis ini menggunakan konsep ruang publik dan analisis diskursus menurut teori tindakan komunikasi Habermas, serta pendekatan ekonomi politik komunikasi untuk mengetahui faktor-faktor struktural yang mempengaruhi ruang publik pemilu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa iklan politik partai pada pemilu legislatif gagal untuk membangun ruang publik pemilu karena didominasi oleh iklan pencitraan, adanya komersialisasi iklan politik dan konsentrasi kepemilikan media. Kelemahan dibidang peraturan hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu ikut menyumbang bagi kemungkinan terjadinya praktik keberpihakan politik media. Dalam hal ini telah terjadi kolonisasi ruang publik pemilu oleh koalisi antara elit politik dan elit media untuk kepentingan politik mereka. Media penyiaran telah gagal berperan sebagai ruang publik untuk membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas.

---

This thesis discusses the political discourse on party political advertising in the 2014 legislative election, to determine wheter the party political advertising can function as a public sphere of election according Habermas’s conception. In addition, it also discusses how the ownership structure of commercial television and commercial political advertising will influence the public sphere of election. The methodology in this thesis uses the concept of public sphere and discourse analysis according to Habermas's theory of communication action, as well as the political economy of communication approach to determine the structural factors that influence the public sphere of election.

The results of this study stated that the party political advertising in legislative election dominated by advertising imagery that failed to build a public sphere of election. Furthermore, the commercialization of political advertising and concentration of media ownership has resulted media bias to a particular political party. Weakness in the field of rule of law and law enforcement related to the election contributed to the political bias of media practices. In this case there has been a colonization of public sphere in the legislative election by a coalition between the party political elite and the media elite for their political interests. Broadcast media have failed to act as a public sphere to build the quality of democracy in Indonesia."

"Propaganda politik dapat berupa hoaks. Manipulasi dalam hoaks dapat menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan perilaku di luar nalar. Manipulasi pada hoaks vaksin COVID-19 tidak hanya terkait urusan kesehatan namun juga berunsur politik. Penelitian yang dilakukan mengidentifikasi hoaks vaksin pada periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 yang ada pada situs covid19.go.id. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis Framing menurut Entman. Hasil penelitian menunjukkan jika hoaks vaksin COVID-19 merupakan propaganda politik hasil framing di media sosial dengan tujuan memegaruhi pembacanya untuk menolak vaksin yang dapat menurunkan kepercayaan dan mendiskreditkan pemerintah.

---

Political propaganda could be a hoax. Manipulation in hoaxes can lead to panic, fear, and behavior beyond reason. Manipulation of the COVID-19 vaccine hoax is not only related to health matters but also has political elements. The research carried out identified vaccine hoaxes for the period January 1, 2021 to August 31, 2021 on the covid19.go.id website. The methodology used is qualitative with Framing analysis technique according to Entman. The results show that the COVID-19 vaccine hoax is political propaganda resulting from framing on social media with the aim of influencing readers to reject vaccines that can reduce trust and discredit the government."