Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas dewasa ini merupakan sebuah tren khususnya dalam bidang pelayanan publik. Penelitian ini hambatan yang ada dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas berdasarkan perspektif petugas baik front line officer maupun top line management level. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas di MPP Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa hambatan yang terjadi khususnya bagi pemohon dan petugas, yaitu adanya hambatan arsitektural, hambatan komunikasi & informasi, hambatan terprogram, serta tekonologi. Tidak hanya itu terdapat beberapa hambatan juga yang mendukung terjadinya 4 hambatan yang telah disebutkan yaitu hambatan sosialisasi, hambatan waktu, dan hambatan kebijakan. Maka peningkatan dan penyempurnaan layanan sangatlah diperlukan guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan wajar bagi disabilitas.

---

The provision of special services for people with disabilities is a special trend in the field of public services. Research on existing constraints in the provision of special services for persons with disabilities is based on the perspectives of officers both at the front line and at the top management level. This study uses a post-positivist approach. Primary data is obtained through questionnaires, while secondary data is obtained from library studies, interviews, and observations. The results of this study indicate that the provision of special disability services in the MPP of DKI Jakarta Province is related to several problems relating to applicants and officers, namely the existence of architectural barriers, communication & information, programmed obstacles, and technology. Not only related to a number of obstacles that also support the changes that have been made regarding socialization, time constraints, and policy barriers. hence the improvement and improvement of services is needed to provide better and more reasonable services for disability."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan lima dimensi Service Quality oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985), yaitu dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, observasi peneliti, dan studi kepustakaan. Survei dilakukan secara offline di gedung MPP DKI Jakarta dan online melalui platform Google Form dengan total responden sebanyak 150 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan DPMPTSP DKI Jakarta, pengguna layanan di MPP DKI Jakarta, petugas frontliner di MPP DKI Jakarta, dan akademisi bidang pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sudah baik, yaitu sebesar 84,7% dengan Tangible sebagai dimensi yang mendapat kategori tertinggi (84%) dan Responsiveness memiliki angka terendah (76%). Berdasarkan hasil penelitian, maka masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta oleh berbagai pihak terutama DPMPTSP DKI Jakarta sebagai penyelenggara layanan.

---

This study aims to measure the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta. This study used five dimensions of Service Quality by Zeithaml, Berry and Parasuraman (1985), namely the dimensions of Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Researchers use quantitative approaches with quantitative and qualitative data collection techniques, namely surveys, in-depth interviews, simple observations of researchers, and literature studies. The survey was conducted offline at the MPP DKI Jakarta building and online through the Google Form platform with a total of 150 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to DPMPTSP DKI Jakarta, service users at MPP DKI Jakarta, frontliners at MPP DKI Jakarta, and academics in the field of public services. The results showed that the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta was good, which was 84.7% with Tangible as the dimension that received the highest category (84%) and Responsiveness had the lowest number (76%). Based on the results of the research, improvements are still needed in the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta by various parties, especially DPMPTSP DKI Jakarta as a service provider."

"Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Transjakarta Cares sebagai layanan khusus bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Transjakarta. Layanan Transjakarta Cares merupakan salah satu wujud pemenuhan aksesibilitas pada transportasi di DKI Jakarta yang dikenal masih sangat minim (LBH Jakarta, 2015). Meski begitu, dalam pelaksanaannya, layanan Transjakarta Cares justru menerima keluhan dari para penyandang disabilitas mengenai sulitnya mendapat kesempatan layanan Transjakarta Cares. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses layanan Transjakarta Cares bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan mengadopsi teori akses yang dikemukakan Peters et al. (2008). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam kepada berbagai stakeholder terkait, seperti pemerintah daerah setempat, PT Transjakarta, serta individu maupun komunitas disabilitas sebagai data primer; observasi langsung pada proses layanan Transjakarta Cares; dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai isu kompleks pada membuat tidak terpenuhinya 8 dari 12 indikator yang diukur, yaitu indikator keterjangkauan jarak fisik, indikator ketersediaan armada, indikator ketersediaan alat pendukung, indikator ketersediaan panduan layanan; indikator konsekuensi ekonomi bagi pengguna layanan, indikator konsekuensi ekonomi bagi penyedia layanan; serta indikator penerimaan atas pelayanan Contact Center dan indikator karakteristik layanan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, tata kelola operasional, kapasitas sumber daya, kerangka kebijakan ekonomi hingga cakupan dari layanan Transjakarta Cares menjadi sangat perlu ditingkatkan.

 

---

In 2016, DKI Jakarta Provincial Government has launched Transjakarta Cares as a special service for people with disabilities in accessing Transjakarta services. Transjakarta Cares service act as the fulfillment of accessibility to transportation in DKI Jakarta which is known to be very minimal (LBH Jakarta, 2015). Nevertheless, in its implementation, the Transjakarta Cares service received complaints from people with disabilities regarding the difficulty of getting access to the Transjakarta Cares services. This thesis analyzes the access of Transjakarta Cares services for people with disabilities in DKI Jakarta Province by adopting the theory of access proposed by Peters et al. (2008). The research approach used is post-positivist. The data collection techniques used are in-depth interviews conducted with various key stakeholders, including local governments, PT  Transjakarta, and individuals and community disabilities as the primary data, as well as direct observation of the Transjakarta Cares service process and literature study as the secondary data. The results of this study show that the complex issues found greatly affect the failure of 8 of the 12 measured indicators, namely physical distance affordability indicators, fleet availability indicators, availability of supporting equipment indicators, the availability of service guidance indicators, economic consequences for service users indicator, economic consequences for service providers indicator, and acceptance indicator for Contact Center services, and service characteristics indicators. With the forenamed problems, operational governance, resource capacity, and economic policy frameworks to the scope of Transjakarta Cares services need improvement. 

"

"Aksesibilitas penyandang disabilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari secara mandiri guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan institusi pendidikan masih dinomorduakan lantaran belum adanya regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Keberadaan aksesibilitas pada bangunan institusi pendidikan yang belum memadai menimbulkan hambatan tersendiri bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas dalam kajian ini difokuskan kepada aksesibilitas pada bangunan institusi pendidikan dengan mengambil kasus sarana aksesibilitas yang terdapat di Universitas Indonesia pada tiga fakultas dengan rumpun ilmu yang berbeda guna melihat sejauh mana aksesibilitas di Universitas Indonesia dapat memfasilitasi kebutuhan penyandang cacat fisik pengguna alat bantu gerak kruk, walker, dan kursi roda. Metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan observasi langsung, mengamati, menganalisa kemudian membandingkan sesuai dengan standar terhadap ketiga fakultas pada rumpun ilmu yang berbeda serta melakukan wawancara langsung. Selain itu data juga didapat melalui studi literatur yang diambil dari buku teks, artikel, dan penjelajahan internet. Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa aksesibilitas pada ketiga fakultas masih belum mencapai sempurna sesuai dengan standar yang ada untuk dapat diakses oleh penyandang disbilitas serta belum memenuhi asas aksesibilitas; keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian. Namun, sebagian fakultas telah berusaha menghadirkan elemen-elemen aksesibilitas yang cukup memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna bangunan.

---

Accessibility is easiness for people with disabilities to realize the same opportunity in all of living aspects. The existences of accessibility for people with disabilities in buildings of educational institutions are still excluded due to the absence of specific regulations governing the implementation of education for persons with disabilities.

Accessibility in this study focused on buildings of educational institutions by take a case of the accessibilities at three different faculty of University of Indonesia. Each faculty has diferrent scope of science in order to see how far the accessibilities facilitate the needs of people with disabilities in different area, especially for physical disabilities who use mobility aids; crutches, walkers, and wheelchairs.

The method of data retrieval that used in this study is by direct observation; observe, analyze and compare according to the standards. In addition the data was also obtained through interview and study of literature from textbooks, articles, and internet browsing.

Based on this study it found that the available accessibilities at some faculties has not yet accessible and fulfill the principle of accessibility; safety, easiness, utility, and self-sufficiency for people with disabilities. However, some of them have tried to present the elements of accessibility to provide the easiness for people with disabilities as users of the building."

"Aksesibilitas bagi penyandang gangguan penglihatan tercapai ketika kebutuhan mereka terpenuhi, yang mana dalam sistem wayfinding, mereka membutuhkan desain yang mengakomodasikan mereka untuk bernavigasi secara mandiri. Dalam konteks urban, desain sistem ini pada ruang transportasi publik masih memiliki banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam mencapai inklusivitas bagi kelompok minoritas tersebut. Sebuah survei yang melibatkan peserta disabilitas dan non-disabilitas memperlihatkan penyediaan sistem informasi pada ruang publik di Jakarta, Indonesia yang masih dinilai belum efektif sehingga kesulitan dalam bernavigasi masih banyak dirasakan oleh pengguna, termasuk individu dengan gangguan penglihatan. Tulisan ilmiah ini memaparkan studi yang berfokus pada bagaimana elemen-elemen sistem wayfinding dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas ini, yang dikaji berdasarkan karakteristik perilaku mereka ketika bernavigasi dalam ruang transportasi publik. Dengan mengevaluasi sistem wayfinding pada salah satu stasiun MRT Jakarta, hasil pengamatan membuktikan bahwa aplikasi desain penyampaian informasi navigasi di Indonesia belum memenuhi kebutuhan penyandang gangguan penglihatan secara menyeluruh. Pada akhirnya, temuan ini merekomendasikan perbaikan dan pengembangan pada sistem wayfinding agar lebih memberikan kesempatan kepada penyandang gangguan penglihatan untuk bernavigasi secara mandiri dalam ruang transportasi publik.

---

Accesibility for the visually impaired is achieved when their needs are met, which in the context of wayfinding system, they need design that accomodates them to navigate independently. In the urban context, the design of this system in public transportation spaces still seems to have many aspects that need to be improved in achieving inclusivity for this minority group. A survey involving disabled and nondisabled participants revealed the provision of information system in public spaces in Jakarta, Indonesia that is still considered ineffective thus difficulties in navigation are still experienced by many users, including individuals with visual impairments. This academic paper describes a study that focuses on how the elements of wayfinding system can accommodate the needs of these people with disabilities, which are analyzed based on their behavioural characteristics when navigating in public transportation spaces. By evaluating the wayfinding system in one of the Jakarta MRT stations, this study proves that design applications of navigational information system in Indonesia have not shown the inclusion of visually impaired needs in the whole scope. In the end, these findings recommend improvements and developments in the wayfinding system to be more inclusive therefore supports people with visual impairments to navigate independently in public transportation spaces."

"Disfungsi seksual merupakan masalah yang umum dialami oleh pasien hemodialisa (Hd). Studi kualitatif ini dilakukan untuk menggali pengalaman disfungsi seksual pasien penyakit ginjal kronik tahap akhir (PGK) yang menjalani Hd dengan jumlah partisipan 6 laki-laki dan 6 perempuan. Terdapat lima tema yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu perubahan akibat PGK, aktivitas seksual pasien Hd, jenis disfungsi seksual pasien, penyebab timbulnya masalah seksual serta dukungan yang diperlukan pasien dalam mengatasi masalah seksualnya. Kemampuan perawat melakukan kerjasama dengan tim kesehatan lain untuk mengatasi masalah seksual pasien, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup pasien.

---

Sexual dysfunction is a common problem experienced by patients on hemodialysis. This qualitative study explored the sexual dysfunction experience of patients with end stage renal disease disease (ESRD) and hemodialysis. Six female and 6 male participated as respondents on this study. There are five themes identified on this study, including changes caused by ESRD, sexual activity of patients on hemodialysis, type of sexual dysfunction, the cause of sexual dysfunction and supports needed by the patients to cope with their sexual problems. Nurse ability to cooperate with other health professionals is needed to overcome the patients sexual problem, and increasing the patients? life quality as the final impact."

"Kemampuan perawatan diri adalah keterampilan mengurus atau menolong diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak tergantung pada orang lain. Pada anak tuna grahita, kemampuan perawatan diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal (karakteristik orangtua dan lingkungan) maupun faktor internal (karakteristik anak). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan perawatan diri anak tuna grahita. Rancangan penelitian cross sectional dan sampel adalah 65 orangtua anak tuna grahita di Sekolah Luar Biasa (SLB). Analisis data menggunakan uji Chi-Square dan regresi logistik ganda. Hasil menunjukkan kemampuan perawatan diri pada anak tuna grahita masih rendah.Terdapat hubungan bermakna antara pendidikan orang tua, umur, dan kekuatan motorik pada anak tuna grahita dengan kemampuan perawatan diri (p value < 0,005). Faktor paling dominan yang mempunyai hubungan adalah faktor kekuatan motorik anak tuna grahita dengan OR = 4,77.

---

Self-care is the ability to take care of self or self-help in daily life activities. For children with mental retardation, self-care can be influenced by various factors, external (parents and environment characteristics) as well as internal (children characteristics). This study aimed to explore determinant factors that related to self-care ability in mental retardation children. Study design was cross sectional with samples are 65 parents whose mental retardation children registered in special education school. Data analysis used Chi-Square and Logistic Regression.

Result of this study found that the self-care ability among retarded children is relatively low and there was significantly relationship between parents education, children's age and gross motor performance to self-care ability in mental retarded children (p value < 0,005). Gross motor performance of mental retarded children is the most dominant factor that contributed to self-care ability (OR = 4,77)."

"Kondisi pelayanan publik di era reformasi birokrasi saat ini telah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Hal ini terjadi pada layanan pembuatan Paspor yang dilaksanakan melalui sistem One Stop Service sistem dan teknologi baru yang disediakan untuk pelayanan ini terkesan memudahkan masyarakat, namun disisi lain peningkatan layanan masih belum dapat menutupi beragam permasalahan yang terjadi pada proses pelayanan Paspor. Karena masih sedikitnya jumlah peneliti yang menyorot hal ini, maka dari itu skripsi ini akan membahas mengenai evaluasi kinerja mengenai efektif atau tidaknya layanan pembuatan Paspor melalui sistem One Stop Servicei efektivitas pelayanan Paspornya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan perolehan sumber data melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa efektivitas pelayanan dan tindakan pihak Imigrasi untuk mengembangkan efektivitas kegiatan pelayanan Paspor pada masing - masing tempat memiliki penilaian yang berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun hal tersebut dapat diatasi apabila dilakukan koordinasi yang baik antara masyarakat, pihak Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk tetap mengembangkan dan memperbaiki pelayanan melalui peningkatan fasilitas, teknologi dan efisiensi waktu agar pelayanannya dapat terus mengalami perubahan kearah yang lebih baik.align="center"The condition of public services in the current era of bureaucratic reform has experienced significant changes. This happened to the Passport-making service that was carried out through the One Stop Service system. The new system and technology which provided for this service has impressed society to get an easy service. But on the other side, the improvement of services still cannot cover the problems that occurred in the Passport service process. Because there are still a small number of researchers highlighting this issue, this thesis will discuss the performance evaluation about the effectiveness of passport-making services through the One Stop Service system, and how Immigration acts in improving the effectiveness of its Passport service. The research method used is juridical-empirical, with the acquisition of data sources through interviews, questionnaires, and observations. From these results it is known that the effectiveness of the services and actions of the Immigration Service to develop the effectiveness of Passport service activities in each place have different assessments due to many factors that influence it. However, this can be overcome if good coordination is carried out between the society, the Immigration Service and the Directorate General of Immigration, to develop and improve services through facilities, technology and time efficiency so that services can continue to change towards a better direction."

"Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks yang berkaitan dengan pasal tersebut juga dapat dilihat dengan adanya sebuah negara hukum tentunya harus dihadirkan pula kepastian hukum sehingga tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum baik dari segi prosedural, bentuk penindakan pelanggarannya, ataupun untuk dapat mengatakan mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang bukan. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam bermasyarakat. Dalam penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya, tidak sedikit pengguna kendaraan bermotor yang memodifikasi motornya dengan cara mengganti knalpot dengan tujuan meningkatkan performa ataupun mendapatkan suara yang lebih berisik demi kepuasan pribadi penggunanya. Dalam hal penggunaan knalpot yang sudah dimodifikasi ini pun menimbulkan keluhan dari sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan suara yang dihasilkan knalpot tersebut sehingga aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap penggunaan knalpot yang sudah dimodifikasi tersebut. Permasalahan yang timbul pula adalah mengenai penindakan knalpot yang sudah dimodifikasi tersebut karena masih cukup menimbulkan pro dan kontra oleh sebagian pihak. Penelitian ini akan meneliti mengenai apakah sebenarnya penggunaan knalpot tersebut diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana dengan kondisi penindakan pelanggaran penggunaan knalpot tersebut oleh aparat kepolisian di DKI Jakarta.

---

The State of Indonesia is a legal state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the context related to the mentioned article, it can also be seen that there are In a state of law, of course, legal certainty must also be presented so that there are no errors in law enforcement both in terms of procedural terms, the form of taking action against violations, or to be able to say which are violations and which are not. It also aims to create security, comfort, and order in society. In the use of motorized vehicles on the highway, not a few motorized vehicle users modify their motorbikes by changing the exhaust with the aim of improving performance or getting a louder sound for the personal satisfaction of the user. In terms of the use of a modified exhaust, it also caused complaints from some people who felt uncomfortable with the sound produced by the exhaust so that the police took action against the use of the modified exhaust. The problem that arises is also regarding the handling of the modified exhaust because it is still enough to cause pros and cons by some parties. This study will examine whether the actual use of the exhaust is allowed in the laws and regulations and what about the conditions for prosecuting violations of the use of the exhaust by the police in DKI Jakarta."

"Skripsi ini membahas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam hal pekerjaan. Penelitian berfokus pada kuota minimal penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, dan perusahaan swasta di DIY. Selain itu penelitian dilakukan untuk melihat kesesuaian perda yang mengatur hak penyandang disabilitas secara umum dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti pelatihan kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, fasilitas kerja, dsb. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Disnaker DIY sebagai Penyelenggara pelayanan publik sudah melakukan kewajibannya sebagaimana tertera pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Perda DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun masih terdapat kekurangan berupa tidak adanya data potensi kerja penyandang disabilitas yang memuat jenis, kompetensi, dan sebaran jumlah penyandang disabilitas usia kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Disnaker bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendata penyandang disabilitas usia kerja yang ada di DIY. Data ini diharapkan dapat meminimalisir misinformasi antara penyandang disabilitas dengan penerima kerja.

---

This thesis discusses the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, especially in terms of employment. The research focuses on fulfilling the minimum quota that must be met by the Regional Government, Regency/City Governments, BUMDs, and private companies in DIY to employ persons with disabilities. In addition, research was conducted to see the suitability of regional regulations regulating the rights of persons with disabilities in general with the implementation in the field, such as entrepreneurship training, employment placement, work facilities, etc. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes the written legal norms and the results are presented descriptively. The results of this study conclude that Disnaker DIY as a public service provider has fulfilled its obligations as stated in the Public Service Law and the DIY Regional Law of the Rights of Persons with Disabilities. But there are still deficiencies that must be corrected such no work potential data of persons with disabilities, which includes the types, competencies, and distribution of the number of persons with disabilities of working age. Based on the results, author suggest that Disnaker collaborate with Dinas Sosial to record working age persons with disabilities in DIY. This data is expected to minimize misinformation between persons with disabilities and work recipients."