Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Program Rujuk Balik merupakan program pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta dengan penyakit kronis yang sudah stabil namun masih membutuhkan pengobatan jangka panjang. Evaluasi BPJS Kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa RSU Hasanah Graha Afiah (HGA) memiliki 3511 pasien potensial PRB yang harus dikembalikan ke FKTP namun sampai dengan tahun 2020 RSU Hasanah Graha Afiah masih belum berhasil memenuhi target tersebut. Berdasarkan data 10 diagnosa terbanyak kunjungan instalasi rawat jalan RSU HGA tahun 2020, Chronic Heart Failure (CHF) menduduki peringkat no 1 dengan jumlah kunjungan 9667 kunjungan dan hanya 35 pasien CHF yang mengikuti PRB. Hasil kredensial RSU HGA tahun 2020 menunjukkan bahwa skor pencapaian PRB 100 % hanya 4.6 % sehingga terancam untuk tidak dapat melanjutkan kerja sama. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kasus kontrol dan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, formulir data klinis dan pedoman wawancara. Analisis dilakukan dengan melihat karakteristik, data klinis, pengetahuan, tingkat kepatuhan minum obat masing-masing kelompok dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PRB serta pandangan informan tentang PRB. Hasil dan Kesimpulan: Pengetahuan tinggi memiliki OR sebesar 31.0 kali lebih besar (95% interval kepercayaan 7.0 – 136.9) untuk melakukan PRB dibandingkan dengan skor pengetahuan rendah setelah dikontrol oleh variabel lain. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa masih ada peserta BPJS Kesehatan yang belum paham mengenai PRB, tidak tersedianya obat-obatan di apotik rekanan, pelayanan di FKTP yang belum optimal dan tingkat kepercayaan peserta BPJS Kesehatan yang rendah terhadap FKTP menyebabkan PRB tidak berjalan dengan baik. Saran: Sosialisasi alur dan manfaat PRB bagi peserta BPJS Kesehatan, peningkatan pengetahuan DPJP mengenai kriteria stabil, peningkatan kualitas pelayanan di FKTP dan peningkatan kualitas pelayanan farmasi di apotik rekanan terutama ketersediaan obat-obatan bagi peserta PRB diharapkan dapat mengoptimalkan PRB.

---

Background: Referral Program (PRB) is a health service program that is provided to participants with chronic diseases who are stable but still require long-term treatment. The 2018 Health BPJS evaluation showed that RSU Hasanah Graha Afiah (HGA) had 3511 PRB potential patients who had to be returned to the FKTP but until 2020 RSU HGA had not yet succeeded in meeting this target. Based on data from the 10 diagnoses with the most outpatient visits at RSU HGA in 2020, Chronic Heart Failure (CHF) was ranked number 1 with 9667 visits and only 35 CHF patients took PRB. The results of the 2020 RSU HGA credential showed that the 100% PRB achievement score is only 4.6% so it is threatened not to be able to continue cooperation. Methods: This study is a quantitative case-control and qualitative study using a questionnaire instrument, clinical data form and interview. The analysis was conducted by looking at the characteristics, clinical data, knowledge and level of adherence to taking medication for each group and knowing the factors that affect the performance of PRB as well as informant outlook of PRB. Results and Conclusions: High knowledge has an OR of 31.0 times greater (95% confidence interval 7.0 – 136.9) for doing PRB compared to low knowledge scores after being controlled by other variables. The results of the qualitative analysis show that there are still BPJS Kesehatan participants who do not understand about PRB, the unavailability of medicines at partner pharmacies, FKTP services that are not optimal and the low level of trust of BPJS Kesehatan participants in FKTP causes PRB not to work well. Suggestion: Socialization flow and benefit of PRB for BPJS Kesehatan participants, DPJP knowledge improvement in stable criteria, improving service quality in FKTP and partner pharmacies especially in medicine availability hopefully will enhance PRB quality.

"

"Puskesmas sebagai pelaksana pelayanan JKN berfungsi sebagai gatekeeper menuju pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Konsep gatekeeper terdiri dari kontak pertama, berkelanjutan, koordinasi, dan komprehensif. Penelitian ini ingin melihat implementasi konsep gatekeeper pada pelayanan UKP di Puskesmas X. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sedangkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survey kepuasan pasien. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa struktur pada UKP masih kurang pada jumlah tenaga kesehatan, jenis pelayanan, dan fasilitas yang tersedia. Pada proses, masalah yang ditemui adalah waktu tunggu yang terlalu lama sebelum diperiksa, sedangkan durasi pemeriksaan terlalu cepat. Hasil penelitian kuantitatif pada unsur hasil, menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan mencapai 89,13%, kepuasan tertinggi berasal dari dimensi tampilan yaitu 91,67%. Karena jam buka pelayanan hanya sampai pukul 13:00 dan pelayanan hanya sampai hari Sabtu, kontak pertama masih kurang. Banyak kasus yang harus dirujuk karena keterbatasan fasilitas dan prasarana. Implementasi berkelanjutan di Puskesmas X terlihat dari rawat jalan prolanis. Pelayanan UKP di Puskesmas X belum tersedia layanan IGD dan home visit. Koordinasi terlihat dari hubungan Puskesmas X dengan fasilitas kesehatan lain. Implementasi konsep gatekeeper pada Puskesmas X masih kurang pada unsur komprehensif dan kontak pertama, sehingga dapat ditingkatkan dengan penyediaan pelayanan dan penambahan tenaga kesehatan.

---

Puskesmas as the implementer of JKN services serves as a gatekeeper to advanced health services. The gatekeeper concept consists of the first contact, sustainable, coordinated, and comprehensive. This research would like to see the implementation of gatekeeper concept in the service of UKP in Puskesmas X. The research used quantitative and qualitative methods. Qualitative data collection through in-depth interviews, while quantitative data collection is conducted through patient satisfaction surveys. The results of qualitative research indicate that the structure in the UKP is still lacking in the number of health workers, types of services, and facilities available. In the process, the problem encountered is the waiting time is too long before being checked, while the duration of the inspection is too fast. The result of quantitative research on the element of results, shows that the satisfaction of the service reaches 89.13%, the highest satisfaction comes from the tangible dimension that is 91.67%. Since the service hours are only until 13:00 and service is only until Saturday, the first contact is still lacking. Many cases have to be referred to due to limited facilities and infrastructure. The ongoing implementation at Puskesmas X is seen from outpatient prolanis. UKP service in Puskesmas X is not available IGD service and home visit. Coordination can be seen from the relationship between Puskesmas X and other health facilities. Implementation of the concept of gatekeeper at Puskesmas X is still lacking in the comprehensive element and the first contact, so that it can be increased with the provision of services and the addition of health personnel."

"Dalam menjalankan fungsi pelayanan RS berupa jasa kepada seluruh masyarakat yang berhak menerima pelayanan kesehatan dibutuhkan karyawan dengan kinerja yang baik. Sistem penilaian kinerja dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan penilaian kinerja dengan metode 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan kerja/bawahan dan diri sendiri dengan faktor individual, psikologis dan organisasi. Metode penelitian kuantitatif korelasional dengan pendekatan cross sectional, menggunakan data primer kuesioner dan data sekunder telaah dokumen. Sampel penelitian sebanyak 52 responden di populasi unit pelayanan RS. Hasil penelitian didapatkan penilaian kinerja oleh atasan dan rekan kerja dengan distribusi yang sama sebanyak 34 orang (65,4%), sedangkan penilaian oleh diri sendiri menghasilkan penilaian baik lebih banyak yaitu 36 orang (69,2%). Variabel prakarsa yang paling dominan berhubungan dengan penilaian kinerja atasan (OR 4,1, 95%CI 1,2-15,3), rekan kerja (OR 3,9, 95%CI 1,1-14) dan diri sendiri (OR 6.1, 95%CI 1,3-17,5). Kesimpulannya terdapat hubungan antara tanggung jawab dengan penilaian oleh rekan kerja/bawahan dan diri sendiri. Dimana variabel prakarsa yang merupakan variabel independen paling dominan berhubungan dengan penilaian kinerja oleh atasan, rekan kerja/bawahan dan diri sendiri.

---

Working in the healthcare services must be concerned with the quality of the employee performance for the society. The performance appraisal system could be motivated the employee performance. This research is aim to understand the correlation between performance appraisal and 360° assessment tool which is involve several level of employee who work around them such as superior, peers and also itself with individual, psychologist and organization factors. The research methods is quantitative with correlational cross sectional approaches, which is collecting questioner as primer data and reliable documents as secondary data. The research sample is 52 respondents in the healthcare unit. The performance appraisal distribution from the superior/ higher and peers have the same number which are 34 persons (65,4%), the performance appraisal from itself is so much more  which is 36 persons (69,2%). The result is dominant variable is initiative which is correlation with the performance appraisal from the superior/higher (OR 4,1, 95%CI 1,2-15,3) , peers (OR 3,9, 95%CI 1,1-14) and itself (OR 6.1, 95%CI 1,3-17,5). The conclusion of this research, there is correlation within responsibility of the performance appraisal from peers and itself. Which is initiative variable is a dominant independent variable with the performance appraisal from superior/ higher and its correlation with performance appraisal from itself."

"Program Revitalisasi Posyandu PT. Telkomsel di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan merupakan program CSR dengan pendekatan pemberdayaan kesehatan. Pendekatan pemberdayaan kesehatan bertujuan agar masyarakat memperoleh kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan diri sendiri terutama dalam meningkatkan gizi balita dan pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa program Revitalisasi Posyandu CSR PT. Telkomsel masih belum optimal, dikarenakan partisipasi masyarakat belum optimal diaplikasikan dalam setiap tahap pemberdayaan kesehatan. Dalam mengimplementasikan program CSR bermuatan pendekatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi syarat terpenting dalam keberhasilan program. PT. Tekomsel perlu menempatkan indikator partisipasi masyarakat sebagai bobot yang paling utama dalam perumusan key performance indicators (KPI) program CSR

---

Posyandu Revitalization CSR Programme of PT. Telkomsel at Kelurahan II Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Medan is the CSR program with health empowerment approach. Health approach aims to empower people gain the ability to maintain and improve their health, especially in improving the nutritional and ultimately improve public health. This study used a qualitative approach with descriptive research.

The results of this research is the Posyandu Revitalization CSR Programme of PT. Telkomsel was not optimal yet, because the public participation has not been applied in every stage of health empowerment. As of in the next implementation of CSR programme, needs improvement with community empowerment approach."

"Latar Belakang : Service time merupakan salah satu indikator mutu pelayanan IGD RS, dengan target pencapaian yang berbeda-beda. Secara global, service time yang tidak mencapai target masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan, termasuk di IGD RS St. Carolus Summarecon Serpong. Pencapaian service time ≤ 3 jam di IGD RS St. Carolus Summarecon Serpong hanya 74,3% dari target > 90% keseluruhan total pasien rawat inap dari IGD.Metodologi: Penelitian ini menggunakan desain penelitian operational research dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (blended method) dan teknik probability sampling untuk metode pengambilan sampel dengan jumlah sebanyak 32 pasien IGD.Hasil: Hasil penelitian dengan pendekatan lean six sigma berhasil mengidentifikasi waste waiting pada tahap transfer pasien IGD ke ruang rawat inap sebagai penyebab akar masalah, menurunkan lead time dari 4 jam 14 menit menjadi 2 jam 39 menit 2 detik (↓ 37,4%) pada tahap post intervensi dan menjadi 2 jam 19 menit 46 detik (↓ 12,1%) pada tahap control; menurunkan aktivitas non value-added dari 1 jam 38 menit 19 detik menjadi 32 menit 22 detik (↓ 67,1%) pada tahap post intervensi dan menjadi 25 menit 23 detik (↓ 21,6%) pada tahap control. Pada tahap control, pendekatan lean six sigma berhasil mengeliminasi waste transport dan menurunkan waktu waste waiting.Kesimpulan: Kombinasi berbagai tools lean six sigma dalam penelitian ini (heijunka, standardized work, 5 S, Single Exchange Minutes of Dies, dan visual management) mampu menurunkan lead time sebesar 55% pada tahap control, apabila dibandingkan dengan intervensi menggunakan satu tools saja.

---

Background: Service time is an indicator of the quality hospital emergency room (ER) services, with achievement targets that can vary. Globally, service time that does not achieve the target is still a problem that can’t be resolved, including in St. Carolus Summarecon Hospital. Achievement of service time ≤ 3 hours in the St. Carolus Summarecon Hospital ER only 74,3%, from the target > 90% of the total number ER inpatients.

Methodology : This research is operational research with quantitative and qualitative method (blended method) and the data were collected by probability sampling with total 32 patients.

Result: The result of this study succeeded in identifying waste of waiting at the transfer stage of emergency room patients to the inpatient room as the root cause of the problem, reducing lead time from 4 hours 14 minutes to 2 hours 39 minutes 2 seconds (↓37,4%) in the post-intervention stage and became 2 hours 19 minutes 46 seconds (↓ 12,1%) in the control stage; reduced non value-added activity from 1 hour 38 minutes 19 seconds to 32 minutes 22 seconds (↓ 67,1%) in the post-intervention stage and became 25 minutes 23 seconds (↓ 21,6%) in the control stage. At the control stage, the lean six sigma approach succeeded in eliminating waste of transport and reducing waste waiting time.

Conclusion: The combination of various lean six sigma tools in this study (heijunka, standardized work, Single Exchange Minutes of Dies, and visual management) was able to reduce lead time by 55% in the control stage, compared with intervention using just one tool."

"ABSTRAKLatar belakang: Rumah Sakit Umum Hasanah Graha Afiah HGA merupakan RumahSakit rujukan di Kota Depok yang memiliki tugas dan fungsi sebagai tempat pelayanankesehatan, yang memiliki potensi terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibatkerja yang dialami oleh petugas kesehatan, pasien maupun pengunjung Rumah Sakit.RSU HGA telah mendapatkan Akreditasi Utama akan tetapi masih ditemukannya temuandalam penilaian akreditasi pada Manajemen Fasilitas dan Keselamatan MFK sepertibelum optimalnya program K3RS yang efektif untuk mencegah cedera bagi pasien,keluarga, staf dan pengunjung serta belum sepenuhnya program deteksi dini kebakarandan asap. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penentu perilakutidak aman oleh pelaku pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Hasanah GrahaAfiah berdasarkan Permenkes No. 66 Tahun 2016. Metode: Penelitian ini menggunakanpendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah bersifat observasionalcross sectional. Pengumpulan data primer melalui kuesioner sedangkan pengumpulandata sekunder dilakukan dengan penelusuran dokumen. Hasil: Penelitian dilakukan padabulan April-Mei 2018 di Rumah Sakit Umum Hasanah Graha Afiah, Depok, ProvinsiJawa Barat. Sampel 127 responden yang memiliki profesi sebagai perawat, bidan, petugaslaboratorium dan petugas radiologi. Analisis chi square dan regresi logistik. Variabelyang dominan adalah pelatihan p value=0,000; OR= 4,250 dan pengetahuan pvalue=0,01; OR=3,986 . Saran: Dengan adanya penelitian ini setelah melihat hasilpenelitian diharapkan untuk dapat dipertimbangkan bagi pihak Rumah Sakit untukmengeluarkan peraturan turunan dari Permenkes No. 66 Tahun 2016 dalam bentukperaturan Rumah Sakit.

---

ABSTRACTBackground RSU Hasanah Graha Afiah HGA is a referral hospital in Depok City thathas duties and functions as a place of health services, which has the potential for workrelatedillnessesandaccidentsduetoworkexperiencedbyhealthworkers,patientsandvisitorsSick. RSU HGA has received Major Accreditation but still finds findings inaccreditation assessment on Facility and Safety Management such as not yet optimaleffective K3RS program to prevent injury to patient, family, staff and visitors and not yetfully fire and smoke early detection program. Objective The purpose of this study wasto decide the determinants of unsafe behavior by health service actors at RSU HasanahGraha Afiah based on Permenkes No. 66 Tahun 2016. Method This research usesquantitative approach. The research design used was observational cross sectional.Primary data collection through questionnaires while secondary data collection is doneby tracking documents. Results The study was conducted in April May 2018 at RSUHasanah Graha Afiah, Depok, West Java Province. Sample 127 respondents who haveprofession as nurse, midwife, laboratory officer and radiology officer. Chi square analysisand logistic regression. The dominant variable is training p value 0,000 OR 4,250 and knowledge p value 0.01 OR 3,986 . Suggestion Given this research afterlooking at the results of the research is expected to be considered for the Hospital to issuederivative regulations from Permenkes No. 66 Tahun 2016 in the form of Hospitalregulations."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kejadian pending claims pasien rawat inap BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Hasanah Graha Afiah (RSU HGA) pada bulan pelayanan Januari hingga Desember 2022 sebanyak 493 berkas dari total pengajuan 5.603 berkas (8,8%). Adapun total tagihan yang mengalami penundaan pembayaran klaim sebesar Rp3.924.719.300 dari total yang diajukan Rp27.912.112.900 (14,06%). Kejadian pending claims di RSU HGA seharusnya tidak terjadi atau dapat diminimalisir apabila pengelolaan klaim dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab pending claims pasien rawat inap BPJS kesehatan di RSU HGA, serta memberikan alternatif solusi pengelolaan klaim pasien rawat inap BPJS Kesehatan di RSU HGA. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di Unit Casemix, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Rekam Medik RSU HGA, pada bulan April hingga Mei 2023. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder melalui telaah dokumen dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pending claims pasien rawat inap BPJS Kesehatan di RSU HGA pada tahun 2022 antara lain terkait pengisian resume medis (33,1%), permintaan konfirmasi BPJS Kesehatan terkait masalah medis dan koding (33,1%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (17,6%), ketidaktepatan pemberian kode tindakan medis (3,6%), diagnosis primer (2,8%) dan sekunder (2,1%), ketidaksesuain administrasi klaim (3,5%), serta kasus KLB yang diklaimkan ke BPJS Kesehatan (4,2%). Terjadinya keterlambatan dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan oleh RSU HGA kepada BPJS Kesehatan dengan rata-rata keterlambatan 5,7 hari. Pending claims dan keterlambatan pengajuan klaim RSU HGA disebabkan karena faktor input dan proses.  Faktor input antara lain faktor man yaitu terkait jumlah dan kompetensi SDM, money yaitu ketersediaan dana pelatihan staf, method yaitu ketersediaan peraturan internal RS, dan machine yaitu sistem informasi RS. Sedangkan faktor proses antara lain kelengkapan dan ketepatan waktu pengisian resume medis, kurangnya melampirkan bukti penunjang berkas klaim, ketepatan pemberian kode penyakit dan prosedur, permintaan konfirmasi oleh verifikator BPJS Kesehatan terkait permasalahan medis dan koding, serta administrasi klaim. Peneliti menyarankan kepada manajemen RSU HGA untuk melakukan kajian ulang Analisis Beban Kerja (ABK) Unit Casemix dan penempatan posisi staf koder, meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan baik internal maupun eksternal, pengembangan sistem informasi yang dimiliki oleh rumah sakit untuk keperluan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim BPJS Kesehatan, mengembangkan kebijakan pemberian reward dan punishment kepada dokter spesialis, serta mengimplementasikan manajemen risiko SIMRS. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan klaim BPJS Kesehatan di RSU HGA.

---

This research was motivated by the occurrence  of pending claims of  BPJS Kesehatan inpatients at Hasanah Graha Afiah General Hospital (RSU HGA) in the service month of January to December 2022 as many as 493 files from a total of 5,603 files (8.8%). The total bills that experienced delays in claim payment amounted to Rp3,924,719,300 from the total submitted Rp27,912,112,900 (14.06%). The occurrence of pending claims  at HGA Hospital should not occur or can be minimized if claims management can be managed properly. Therefore, this study aims to identify the causes  of pending claims of  BPJS Kesehatan inpatients at HGA General Hospital, as well as provide alternative solutions for managing BPJS Kesehatan inpatient claims at HGA General Hospital. This research is a case study research with a qualitative approach. Data collection was carried out at the Casemix Unit, Inpatient Installation, and Medical Record Installation of HGA Hospital, from April to May 2023. Data sources include primary data and secondary data. Primary data are taken by means of in-depth interviews and observations, while secondary data through document review and literature review. The results showed a picture of pending claims for BPJS Kesehatan inpatients at HGA Hospital in 2022, including those  related to filling out medical resumes (33.1%), BPJS Kesehatan confirmation requests related to medical problems and coding (33.1%), incomplete claim support files (17.6%), inaccuracy in providing medical action codes (3.6%), primary (2.8%) and secondary (2.1%) diagnoses, claims administration discrepancies (3.5%), and outbreak cases claimed to BPJS Kesehatan (4.2%). There was a delay in submitting BPJS Kesehatan claims by HGA Hospital to BPJS Kesehatan with an average delay of 5.7 days. Pending claims and  delays in submitting HGA hospital claims are caused by input and process factors.  Input factors include man factors, namely related to the number and competence of human resources, money, namely the availability of  staff training funds, methods, namely the availability of  internal hospital regulations, and machines, namely hospital information systems. Meanwhile, process factors include the completeness and timeliness of filling out medical resumes, the lack of attaching supporting evidence for claim files, the accuracy of providing disease codes and procedures, requests for confirmation by BPJS Kesehatan verifiers related to medical problems and coding, and claim administration. The researcher suggested to the management of HGA Hospital to conduct a review of the Workload Analysis (ABK) of the Casemix Unit and the placement of coder staff positions, improve the competence of officers through training both internal and external, develop information systems owned by the hospital for socialization, monitoring and evaluation purposes related to BPJS Kesehatan claim management, develop reward and punishment policies to specialists, as well as implementing SIMRS risk management. The findings of this research are expected to contribute to the development of BPJS Kesehatan claim management policies at HGA General Hospital."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pengadaan secaraelektronik di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 denganmengukur tingkat kepuasan penyedia barang dan jasa sebagai pengguna layanan.Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan menggunakan indikator-indikatorkualitas layanan yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek pelaksanaanpengadaan secara elektronik yang baik sesuai pasal 107 Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010. Metode Gap Analysis dilakukan untuk menganalisis tingkatkepuasan pengguna layanan. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa kinerjalayanan yang diterima oleh pengguna layanan masih lebih rendah dari yangdiharapkan. Penulis memberikan beberapa pilihan prioritas perbaikan kinerjadengan menggunakan metode Important Performance Analysis

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the quality of an electronic procurement service in theMinistry of Finance of Republic of Indonesia in 2014 by measuring the level ofsatisfaction of the user of e-procurement. Level of satisfaction of service users ismeasured by using the service quality indicators developed based on good eprocurementaspects stipulated in Clause 107 of Presidential Regulation No. 54Year 2010. Gap Analysis method is used to analyze the level of user satisfaction.Research showed that the service quality performances perceived by service usersare still lower than expected. The author gives some priority selection to improvethe performance by using Important Performance Analysis method."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan jasa informasi spasial yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial dilihat dari sisi pengguna informasi spasial sebagai pelanggannya menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, empathy, assurance, dan responsiveness, dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi BAKOSURTANAL menjadi BIG menggunakan framework 4R. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian adalah bahwa masih ada indikator kepuasan yang penyampaiannya masih dibawah harapan, dilihat dari kesenjangan antara harapan pelanggan dengan kenyatan yang diterima. Namun secara keseluruhan kualitas pelayanan informasi spasial dari BIG dipersepsikan sangat memuaskan oleh pelanggannya. Dalam proses transformasi yang sudah dijalankan dan masih dijalankan sampai saat ini, kekurangan yang dirasakan terutama dari sisi peran pimpinan organisasi. Saran yang diberikan adalah perbaikan terhadap atribut kualitas pelayanan yang masih dipersepsikan dibawah harapan, serta peningkatan peran pimpinan dalam proses transformasi organisasi.

---

This thesis aims to analyze the quality of spatial information service provided by the Geospatial Information Agency in terms of spatial information users as customers using the five dimensions of service quality, that is tangible, reliability, empathy, assurance, and responsiveness, and to analyze the process of organizational transformation from BAKOSURTANAL to BIG using 4R framework. This research is a quantitative and qualitative type of research with descriptive design. Result of the study is that there are still indicators of satisfaction which delivery is still below expectations, indicated by the gap between customer expectations with services perceived. However, the overall quality of spatial information services provided by BIG, perceived by the customer as most satisfying. In the process of transformation that has been run and still running to this day, the shortcomings perceived is especially the role of the leaders of the organization. Advice given is the improvement of the service quality attributes that are still perceived below expectations, as well as increased leadership role in the process of organizational transformation."

"

Masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan di Indonesia serta lambannya proses sertifikasi tanah menjadi latar belakang dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para aktor pelaksana dituntut untuk melaksanan PTSL secara profesional yang mengacu pada ketentuan hukum maupun teknis sehingga tidak terjadi praktik maladministrasi. Hal tersebut menjadi alasan  dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PTSL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori dari Edwards III (1980) dengan pendekatan post-positivist  dan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi capaian, pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, secara keseluruhan program PTSL di Kota Jakarta Utara belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya penyuluhan intensif dari Kantor Pertanahan, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan PTSL, serta terdapat kekosongan hukum perihal peraturan teknis  pembiayaan persiapan pelaksanaan program PTSL. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program PTSL yaitu faktor kepemimpinan faktor sosial ekonomi masyarakat. 

---

The large number of land parcels that have not yet been registered and mapped in Indonesia and the slow process of land certification is the background for the establishment of a complete systematic land registration program (PTSL). The actors involved in this program are required to implement PTSL professionally which refers to legal and technical provisions so that there is no practice of maladministration, thus being the reasons for this research that aims to analyze the implementation of the PTSL program and the factors that influence it at the Land Office of North Jakarta in 2018. This research refers to the theory from Edwards III (1980) with a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that in terms of achievement, the implementation of the PTSL program in 2018 at the Land Office of North Jakarta City successfully achieved the set target. However, overall the PTSL program in North Jakarta City has not been implemented properly due to several constraints such as lack of intensive counselling from the Land Office the quantity of human resources and facilities are still lacking in supporting the PTSL implementation, and there is a legal vacuum regarding technical regulations that regulate the financing of preparation for implementing PTSL programs. The researcher also found other factors that influence the implementation of the PTSL program, namely the leadership factors and the socio-economic factors of the community.

 

"