Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (PERPU Nomor 1 Tahun 2020), terhadap perbedaan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang dimiliki secara mayoritas oleh investor institusi dengan perusahaan lainnya. Dengan menggunakan data keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 dan 2020, penelitian ini menggunakan desain quasi-eksperimental dengan metode difference-in-differences (DID) untuk mengisolasi pengaruh perubahan tarif PPh Badan terhadap perubakan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih dominan dimiliki oleh investor institusi tidak memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan lainnya pada periode sebelum penurunan tarif pajak.

---

This study aims to examine the impact of the policy of reducing the corporate income tax rate, which is stated in Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020, on differences in the level of tax avoidance in majority-owned companies by institutional investors with other companies. Using the financial data of public companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019 and 2020, this study uses a quasi-experimental design with the difference-in-differences (DID) method to further isolate the effect of changes in corporate income tax rates on changes in corporate tax avoidance behavior. According to this study, firms that are more dominantly owned by institutional investors do not engage in more tax avoidance than other firms in the period preceding tax rate reduction."

"Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk penyelundupan pajak yang terjadi pada industri perikanan tangkap yang berada dalam KPP Pratama Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bentuk-bentuk penyelundupan pajak pada industri perikanan tangkap dan menjelaskan kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas sektor perikanan (studi kasus KPP Pratama Cirebon). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk penyelundupan pajak atas industri perikanan tangkap yang terjadi pada KPP Pratama Cirebon, yakni merendahkan Laporan Hasil Tangkapan ikan, tidak terdapat pajak penghasilan atas sewa kapal perikanan dan tidak melaporkan penghasilan atas usaha perikanan. Selain itu kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas industri perikanan adalah keterbatasan dan minimnya data, lemahnya pengawasan dan penegakan, dan adanya pungutan liar.

---

This study discusses about income tax evasion that occur on fishing industry in the KPP Pratama Cirebon. This study aimed to describe the form income tax evasion on fishing industry and explain the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fisheries sector (the study of the KPP Pratama Cirebon). This research approach is qualitative data collection through field studies and literature.

Results from the study indicate that there are three forms of income tax evasion on industrial fishing is going on KPP Pratama Cirebon, namely degrading Report Catch fish, there are no income tax on the rental of fishing boats and failed to report on fishing effort. Besides the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fishing industry is limited and the lack of data, lack of supervision and law enforcement, and the presence of illegal levies."

"Setiap perusahaan akan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan dengan menggunakan nilai perusahaan sebagai indikatornya. Nilai perusahaan merupakan nilai riil yang berasal dari sudut pandang investor yang menghubungkan perusahaan dengan harga saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan, dan pengaruh moderasi modal intelektual terhadap hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022. Sampel penelitian setelah dilakukan purposive sampling sebanyak 175 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel tidak seimbang, sehingga total sampel data adalah 627. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berhubungan negatif terhadap nilai perusahaan dan modal intelektual tidak dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sehingga apabila perusahaan melakukan perilaku penghindaran pajak maka akan menurunkan nilai perusahaan terkait masalah keagenan, dan penelitian ini menjelaskan bahwa ketika modal intelektual digunakan sebagai pemoderasi menunjukkan hasil yang tidak berhubungan dengan nilai perusahaan, hal ini menjelaskan bahwa modal intelektual yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh ketika terjadi masalah keagenan.

---

Each company will evaluate the performance that has been carried out using company value as an indicator. Company value is the real value that comes from the investor's perspective which relates the company to the share price. The aim of this research is to analyze the relationship between tax avoidance and company value, and the moderating influence of intellectual capital on the relationship between tax avoidance and company value. The data used in this research are all companies listed on the IDX in 2018-2022. The research sample after purposive sampling was carried out was 175 companies. This research uses unbalanced panel data, so the total data sample is 627. The research results show that tax avoidance is negatively related to company value and intellectual capital cannot moderate the relationship between tax avoidance and company value. The conclusion of this research is to prove that tax avoidance has a negative effect on company value, so that if a company engages in tax avoidance behavior it will reduce the value of the company related to agency problems, and this research explains that when intellectual capital is used as a moderator it shows results that are not related to company value, this explains that the company's intellectual capital has no effect when there is a agency problem."

"ABSTRAKManajer merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan. Meski begitu, kebanyakan penelitian terdahulu tidak mempertimbangkan pengaruh manajer terhadap perusahaan. Karena itu, penelitian ini menggunakan metode DEA untuk meilihat apakah manajer dengan kemampuan yang kebih tinggi mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Menggunakan data panel dengan sampel berupa 172 perusahaan public di Indonesia selama lima tahun, penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi kemampuan manajerial pada suatu perusahaan, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil ini konsisten setelah melakukan analisis sensitivitas menggunakan peringkat desil skor kemampuan manajerial dan lagged skor kemampuan manajerial untuk mengganti pengukuran kemampuan manajerial menggunakan metode DEA sebagai variabel independen.

---

ABSTRACTManager is one of the factor that affects firms strategy and performance. However, most prior studies do not consider these managers effects for the firms. Hence, this paper use DEA method to see whether the higher ability managers affect corporate tax avoidance. Using panel data with samples of 172 public firms in Indonesia for five years period, this study finds that that the higher the managerial ability, the lower the tax avoidance practices occur in the firm. This result is robust in several sensitivity tests, that is managerial ability score decile rank and lagged managerial ability score to replace managerial ability using DEA method as the independent variable. "

"Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang.Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang."

"Skripsi ini membahas pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, intensitas persediaan, reformasi perpajakan, return on asset, dan market to book ratio. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak pada perusahaan, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh secara negatif dan signifikan. Namun, leverage dan reformasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

---

This thesis discusses the effect of firm characteristic and tax reform to the tax avoidance. Variable used are firm size, leverage, capital intensity, inventory intensity, tax reform, return on asset and market to book ratio. The sample of this study was 52 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010. The results showed that firm size and capital intensity positively affects the tax avoidance on the manufactured company on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010, otherwise inventory intensity negatively affects the tax avoidance. However, leverage and tax reform did not influence the tax avoidance."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan, pengaruh moderasi kepemilikan keluarga terhadap hubungan penghindaran pajak dengan risiko perusahaan, serta pengaruh moderasi keberagaman dewan komisaris terhadap hubungan penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Data yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017 dengan jumlah sampel 608. Hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak terbukti berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan, kepemilikan keluarga memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan dan keberagaman dewan komisaristidak memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko.

---

This research aims to investigate the effect of tax avoidance on firm risk, effect of tax avoidance on firm risk with family ownership and board diversity as moderating variabel. The samples are 608samples of company listed on the Indonesia Stock Exchange during 2012 to 2017. This research concludes that there is positive effect of tax avoidance on firm risk. Family ownership has weaken tax avoidances effect on firm risk and diversity of board commissioner does not moderate the effect of tax avoidance on risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Untuk mempermudah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak, Pemerintah menerbitkan peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 diubah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi. Dari sisi administrasi, pengenaan tarif final sangat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan pajak penghasilan, namun tarif final tersebut tidak mencerminkan keadilan yang menganut prinsip teori kemampuan membayar. Perubahan tarif non final menjadi final ditengarai menjadi faktor bagi jasa konstruksi untuk mengejar nilai kontrak tertentu. Skema ini dapat diasumsikan sebagai bentuk penghindaran pajak. Penelitian ini akan mengkaji apakah kebijakan pajak final usaha konstruksi mempengaruhi perilaku perusahaan dalam pemilihan proyek. Selain preferensi pemilihan proyek, penelitian ini menguji pengaruh kebijakan pajak terhadap pendapatan lain-lain perusahaan, total pendapatan, dan laba dengan mengacu pada variabel dalam survei statistik oleh Badan Pusat Statistik.

---

To simplify the imposition of income tax on income from the construction service business and provide convenience and reduce the administrative burden for taxpayers, The Government published the regulation with Government Regulation Number 51 the Year 2008 amended Number 40 the Year 2009 about Construction Sevices Income Tax. From the administrative side, the imposition of the final rate is very easy for taxpayers in submitting income tax, but the final rate does not reflect justice which adheres to the principle of ability to pay theory. Changes in non-final tariffs to final are suspected to be a factor for construction services to pursue certain contract values. This scheme can be assumed as a form of tax avoidance. This study will examine whether the final tax policy of construction businesses affects the behavior of companies in project selection. In addition to project selection preferences, this study examines the effect of tax policy on company other incomes, total incomes, and profits by referring to variables in a statistical survey by the Central Bureau of Statistics."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ dilihat dari ketentuan perpajakan di Indonesia; menjelaskan kebijakan yang akan diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi praktik transfer pricing di Indonesia baik dari sisi administratif maupun pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai praktik transfer pricing yang dilakukan PT XYZ yaitu dengan cara cara menjual produksi batubara dengan harga rendah ke luar negeri, dimana pembeli di luar negeri yang umumnya terafiliasi dengan perusahaan di Indonesia akan menjual kembali barang tambang itu dengan harga lebih tinggi (harga pasar) ke pembeli lainnya. Transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ memiliki indikasi adanya hubungan istimewa antar perusahaan dalam satu grup perusahaan dan transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran akan kelaziman usaha; Transfer Pricing sebaiknya lebih ditempuh dengan kebijakan administratif daripada pemidanaan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pajak bukan pada aspek pidana melainkan untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Dengan penerapan kebijakan pidana justru akan menyebabkan kriminalisasi transfer pricing yang kurang jelas dasar hukum pajaknya.

---

This thesis discusses the implementation of transfer pricing conducted by PT XYZ from the tax regulation side in Indonesia; explain the policies to be taken by the Directorate General of Taxation to address the transfer pricing practices in Indonesia, both in terms of administrative and criminal. This study uses qualitative methods to the descriptive approach. The results of this study concluded that the transfer pricing practices that do XYZ that is by selling lowpriced coal production overseas, where overseas buyers are generally affiliated with the company in Indonesia will be mine to resell the goods at a higher price (the price market) to another buyer. Transfer pricing of transactions conducted by XYZ Ltd. has indications of a special relationship between companies within a group of companies and the transaction will not show the reasonableness of the prevalence of business; Transfer Pricing policies should be further pursued by administrative rather than criminal prosecution. This is based on the consideration that the purpose of taxes is not the criminal aspect but rather to optimize revenues. With the application of penal policy would likely lead to the criminalization of transfer pricing is less clear legal basis for the tax."