Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah Kinerja Penataan Pedagang kaki lima di PD. Pasar Jaya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap dan membahas pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di PD. Pasar Jaya Pasar Minggu Jakarta Selatan.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiastif kausalitas antar variabel. Pengumpulan data sekunder menggunakan Studi Kepustakaan, pengumpulan data primer menggunakan kuesioner penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 orang. Dengan demikian, maka sampel yang diambil sebanyak 110 orang dengan yaitu dengan menggunakan metode sensus.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan penataan pasar terhadap kinerja penataan pedagang kaki lima di pasar minggu Jakarta Selatan. Signifikansi keterpengaruhan tersebut di tunjukan dengan uji hipotesis/uji t dengan nilai t hitung 14,491. Sedangkan ttabel 1,980 atau H0 ditolak dan H1 diterima yang bermakna terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sedangkan besaran pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah sebesar 66 persen, sedangkan sisanya 34 persen disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti atau epsilon. Pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu tersebut bermakna bahwa apabila Implementasi Kebijakan ditingkatkan atau meningkat maka peningkatan tersebut diikuti pula dengan peningkatan Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Implikasi manajerial dalam peningkatan kinerja penataan pedagang kaki lima di pasar minggu Jakarta Selatan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Minggu.

---

The phenomenon that made the object of research is the arrangement Performance Street vendors in PD. Pasar Jaya, Pasar Minggu, South Jakarta. The research objective is to reveal and discuss the effect of implementation of the Performance Planning Policy Planning Market Street Vendors in PD. Pasar Jaya, Pasar Minggu, South Jakarta. This study uses a quantitative approach asosiastif causality between variables. Secondary data collection using the study literature, primary data collection using the study questionnaire. The population in this study were 110 people. Thus, the samples taken were 110 people with by using census method.

Based on the research results, it is concluded that there is a positive and significant impact on the market structuring policy implementation performance of the arrangement of street vendors in South Jakarta Sunday market. Impact of significance is shown by the hypothesis test / t test t value 14.491. While ttabel 1,980 or H0 is rejected and H1 accepted which means there is a significant and positive effect Implementation Planning Policy to Performance Planning Market Street Vendors in Pasar Minggu, South Jakarta. While the magnitude of the effect of implementation of the Performance Planning Policy Planning Market Street Vendors in Pasar Minggu, South Jakarta is by 66 percent, while the remaining 34 percent are caused by other factors not examined or epsilon. Effect of Implementation Planning Policy to Performance Planning Market Street Vendors at the Sunday Market Policy Implementation means that if increased or increases, the increase is followed by performance improvement Structuring Street Vendor in Pasar Minggu, South Jakarta. Managerial implications in improving the performance of the arrangement of street vendors in South Jakarta Sunday market can be improved by increasing the Pasar Minggu Policy Implementation Arrangement."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang intensif antar instansi yang terlibat di dalam penertiban pedagang kaki lima. Tanggung jawab fungsi koordinasi terpusat pada Kepala Kecamatan Pasar Minggu sebagai pihak yang berwenang menerapkan ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini terkait dengan usaha mengikis keberadaan oknum-oknum yang melindungi dan memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat umum. Selain itu, perlu adanya perbaikan internal terkait dengan sumber-sumber (resources) yang melekat pada Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pasar Minggu khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas Satpol PP. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya peningkatan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait ketertiban umum di DKI Jakarta. Dengan ini maka dapat mengikis penolakan masyarakat terhadap penegakan ketertiban umum.

---

The focus of this study is factors that influence the policy implementation for Regulating street vendors in pasar minggu jakarta selatan. This type of research is a qualitative descriptive research. The result of this study is that researcher suggests that local government has to improve the coordination amongst working units which regulating street vendors. The responsibility of coordination function is centered in the hand of Head of Pasar Minggu District as the only authorize person in implementing public order in his area. This coordination can eliminate the existence of persons which protect and fasilitate the street vendors existence in public area. Moreover, it needs some improvement in the resources which attach to Civil Servant Police Unit (Satpol PP) Pasar Minggu especially for the personels’ quantity and quality. Another factor that has to be counted too is the improvement of socialization frequency amongst society especially street vendors in order to give holistic perception related to public order in DKI Jakarta. By this condition, it can eliminate the resistent of society about the implementation of public order."

"Penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang adalah sosialisasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, koordinasi antaraktor dalam implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, ketersediaan fasilitas pasar, sikap resisten pedagang kaki lima, dukungan masyarakat, dan isi konten kebijakan.

---

Street Vendors regulation in Tanah Abang Market , Central Jakarta, is one of the policies which is implemented to enforce the Local Regulations No. 8 of 2007 about public order as the responsibility of local government DKI Jakarta. The research used qualitative approach through primary and secondary data collections. The result shows that the factors affects the implementation of street vendors regulation in Tanah Abang Market consists of socialization of street vendors regulation in Tanah Abang Market, coordination among actors in policy implementation, availability of resources, availability of market facilities, resistant attitude from street vendors, public support, and content of policy."

"Penelitian ini membahas tentang kesesuaian penataan fisik (penyediaan lokasi penampungan) pedagang kaki lima berdasarkan preferensi pedagang kaki lima dengan studi kasus Kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh Pemda untuk mengakomodir kegiatan usaha kaki lima yang berlangsung di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) preferensi pedagang kaki lima terhadap lokasi dan tempat usaha, jenis dagangan, waktu berdagang, sarana fisik dagangan, ukuran ruang usaha, pola persebaran, dan pola pelayanan; 2) kesesuaian antara penyediaan tempat penampungan dengan preferensi pedagang kaki lima. Penelitian ini lebih merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 120 yang terdiri dari para pedagang kaki lima yang beraktivitas di kawasan Pasar Minggu. Data tersebut kemudian diolah menggunakan SPSS versi 13, dengan alat analisis Crosstab. Sementara data hasil observasi lapangan diolah melalui metode GIS dengan menggunakan program Arc View SIG 3.3. Dari hasil olah data diperoleh gambaran tentang : 1) pola persebaran pedagang kaki lima di kawasan Pasar Minggu berdasarkan waktu berdagang; 2) preferensi pedagang kaki lima dalam menentukan kegiatan kaki lima; 3) kesesuaian tempat penampungan pedagang kaki lima berdasarkan preferensi pedagang kaki lima. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pedagang kaki lima yang beraktivitas pada malam sampai dengan pagi hari memiliki potensi untuk dapat memanfaat Tempat Penampungan karena memiliki karakteristik yang dapat menyesuaikan dengan kondisi eksising Tempat Penampungan.

---

This research studies about the suitable of hawkers physical settlement (providing of relocation place) based on the hawkers preferences at Pasar Minggu area in South Jakarta as one of facilities provided by loval government to accommodate the activities of hawkers in Pasar Minggu area.

The purpose of this reseach is to know: 1) preference of hawkers to location and place, type of merchandise, time of trading, physical medium of merchandise, size of space, disseminating pattern, and service pattern 2) suitable between relocation place and preference of hawkers.

This reseach is survey reseach with the quantitative approach. The data collected by quiestionnaire to 120 hawkers which doing activities in Pasar Minggu area. The collecting data have been analyzed by using SPSS version 13 with Crosstabulation and GIS with Arc View 3.3.

The result of processing data is description of 1) the disseminating pattern of hawkers ini Pasar Minggu based on time of trading 2) preference of hawkers in determining their activities; 3) suitable between relocation place and preference of hawkers.

The conclusion of this reseach is the hawkers which doing activity from night until morning have potency to use relocation place because they are have characteristic which can adaptation with the real condition of relocation place ."

"Penelitian ini membahas tentang analisis pemungutan PBB, khusus di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilatarbelakangi dengan jumlah pokok ketetapan PBB yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan target penerimaan PBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sama, adanya SPPT bermasalah seperti ganda, tidak dikenal, dan tidak diketahui, serta prosentase realisasi penerimaan PBB belum mencapai angka target. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penetapan dan penagihan SPPT PBB serta apa kendala dan bagaimana upaya dalam penetapan dan penagihan SPPT PBB. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan.

Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah Implementasi Penetapan dan Penagihan SPPT PBB yang dilaksanakan antara lain dengan penetapan SPPT PBB dan target penerimaan PBB dan  pelaksanaan penagihan SPPT PBB untuk merealisasikan target penerimaan PBB, beserta kendala dan  upaya mengenai Penetapan serta Penagihan PBB di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saran dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan PBB yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda DKI disarankan untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung dan berkesinambungan serta koordinasi dan pendampingan pemungutan PBB oleh Dirjen Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

---

This study discusses the analysis of tax property collection, specifically in the Kelurahan pasar minggu District South Jakarta caused by the principal provisions of the property tax established by the government revenue target set by the city administration is not the same, the existence of such problematic SPPT, not known SPPT, and unknown SPPT, as well as the percentage of actual revenues haven’t reached the property tax target. The question in this research is how the establishment and implementation of billing SPPT and what constraints and how the efforts in setting and billing SPPT. The method used in this research is descriptive qualitative approach to data collection techniques based on literature studies and field studies.

            The results and findings of this study is SPPT determination and Billing Implementation  established such as by setting SPPT of property tax and its goals, and the implementation of  SPPT billing to realize its goals, along with the constraints and the efforts of the establishment and Billing of property tax in kelurahan pasar minggu district South Jakarta . Suggestions from this study is the implementation of the tax property collection to be carried out entirely by the Government of DKI recommended for updating the data directly and continuously and polling coordination and assistance to the tax service office by the Government."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai asas kepentingan umum atas kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Selain itu membahas pula mengenai pertentangan antar peraturan perundang-undangan terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru tersebut dan teori-teori yang mendukung mengenai kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah gagal dalam memenuhi asas kepentingan umum dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to discusses and criticize about the principle of public interest on the policy of structuring street vendors on Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Other than that, this study also discusses the contradictions between legislation related to Jalan Jatibaru closing policy and the theories that support and discusses the public interest. The method uses in this study is normative judicial research. The results of this study show that the Government has failed in fulfilling the principle of public interest in the policy of structuring street vendors in Jalan Jatibaru, Tanah Abang."

"Skripsi ini mengenai analisis pelaksanaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pedagang Kaki Lima Lokasi Binaan Usaha Sementara berdasarkan pengadministrasian pendapatan daerah Proses Identifikasi objek retribusi berdasarkan data yang diusulkan oleh Kelurahan dan Kecamatan Identifikasi. Subjek Retribusi berdasarkan KIPTU yang dikeluarkan Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Penetapan retribusi berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun2012. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Kepala Seksi UMKM JakartaTimur ahli asosiasi pedagang dan Koordinator Pedagang. Dalam pemungutan retribusi pasar ditemukan kendala baik internal Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan maupun eksternal. Penelitian ini meggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasilpenelitian yaitu masih banyak kelemahan dalam pemungutan diantaranya adalah kebocoran dalam pemungutan dan tidak tegasnya sanksi yang dikenakan sehingga Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukumagar wajib retribusi patuh dalam membayar retribusi.

---

This thesis discusses about the analysis of market services charges on Street Vendors at Temporary Locations Patronage of Business based on local revenue administration. The process of identification charge object is based on the data by the village and district levels. The identification of charges subject based on KIPTU issued by Parts Trade Cooperatives and SMEs. Market setting fees based on Regulation No. 3 of 2012. In-depth interviews conducted on SMEs Head of East Jakarta, expert, associate, merchants and traders Coordinator. In implementing market levy, found several obstacles both internal SMEs and Cooperatives Dept of Trade and externally like collection leaks. This research using a qualitative approach with descriptive research. The results obtained from this research are, there are still many weaknesses in the collection, such as leaks in the collection and not specifically sanction imposed, so governments need to conduct oversight and enforcement in order to obey the compulsory levy to pay the charges."