Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pelaku ekonomi yang mendominasi di Provinsi DKI Jakarta. Namun, UMK masih menemukan kendala terkait permodalan. Kredit Usaha Rakyat hadir sebagai solusi atas kendala permodalan serta memberdayakan pelaku UMK. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Integrated Implementation Model yang dikemukakan oleh Winter. Teori tersebut bersifat hybrid sehingga analisis dilakukan secara top-down dan bottom-up. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Data yang diperoleh berasal dari data primer berupa wawancara mendalam bersama beberapa narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan belum berjalan secara optimal. Implementasi KUR sudah mencakup koordinasi dan komitmen dalam perilaku organisasi dan antarorganisasi yang terlibat; bentuk manajemen berupa sosialisasi serta pelatihan kompetensi serta pola kerja penyalur KUR; serta birokrat level bawah sudah berkompetensi. Kelompok target kebijakan, yaitu pelaku UMK, menunjukkan respon positif dan negatif yang dilandasi oleh faktor internal pelaku UMK serta faktor eksternal yaitu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, implementasi KUR masih belum bersinergi terkait data dengan bantuan permodalan lain serta penggunaan KUR yang belum sepenuhnya tepat guna

---

The Micro and Small Enterprises (MSEs) are the dominant economic actors in DKI Jakarta Province. However, The MSEs still encounter obstacles related to capital. Micro Business Credit (Kredit Usaha Rakyat) came as a solution to capital constraints and empowers MSEs. This study aims to fing out how is the implementation of Micro Business Credit Policy in the framework for empowering The Micro and Small Enterprises (UMK) in Setiabudi District, South Jakarta. This study uses the theory of The Integrated Implementation Model that proposed by Winter. The theory is a hybrid and make its analysis done with top-down and bottom-up perspective. This study uses post-positivist approach. The data used in this study comes from deep interview with several interviewees as primary data and library research as secondary data. The result of the study says that the implementation of The Micro Business Credit (KUR) policy in the context of empowering MSEs in Setiabudi District, South Jakarta City has not run optimally. The implementation already includes with coordination and commitment in organizational behaviour and among the organizations involved; form of management such as socialization and competency training as well as the work pattern of KUR distributors; and the lower-level bureaucrats are already competent. The target group of policy, the MSEs, showed positive and negative responses based on the internal factors of the MSEs and external factors such as the situation of COVID-19 pandemic in Indonesia. However, the implementation of The Micro Business Credit (KUR) has not been synergized related to data with another capital assistance and The Micro Business Credit (KUR) is not yet fully appropriate with its purpose."

"Masyarakat dengan kategori miskin ini di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro dan kecil sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan seperti berdagang, bertani, beternak dan lain-lain. Untuk itu sangat dibutuhkan sumber modal yang dapat diperoleh dari lembaga kredit dan hal ini memerlukan jaminan. Sertipikat tanah merupakan bukti pemilikan tanah bagi pemilik tanah yang dapat dijadikan jaminan resmi. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai fungsi dan tugas pelayanan dalam bidang pertanahan, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat lintas sektor melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan. Sedangkan sertipikat yang digunakan sebagai jaminan pada lembaga keuangan/perbankan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diberikan hak tanggungan.Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan Pendaftaran Tanah dengan subyek UMK DI Kota Jakarta Selatan dikatakan sudah berhasil karena sertipikat tanah yang dihasilkan dari program ini dapat dimanfaatkan untuk jaminan kredit kepada lembaga keuangan. Sertipikat tanah pengusaha mikro dan kecil (PMK) yang telah diperoleh dari program ini yang dimanfaatkan sebagai jaminan kredit kepada lembaga keuangan sebagian besar belum dicatatkan atau didaftarkan hak tanggungannya ke kantor pertanahan. Terdapat 32 responden yang telah mendaftarkan hak tanggungannya dari 80 orang responden PMK yang telah memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit lembaga keuangan untuk memperoleh modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran hak tanggungan atas sertipikat tanah yang dimanfaatkan sebagai jaminan kredit lembaga keuangan, yang merupakan model terbaik atau sesuai dengan hasil uji statistik menggunakan regresi binary logit adalah kesediaan untuk menemui PPAT, prosedur pembebanan hak tanggungan, biaya pendaftaran hak tanggungan, dan keharusan oleh pihak lembaga keuangan.

---

Communities with poor category in Indonesia there are as many as 12.36 %. Viable Revenue is expected by the whole community, because with a good income then each family's needs can be met. Many micro and small enterprises that can be done to increase revenue such as trade, agriculture, livestock and others. But the people who really need a source of capital to be able to work on efforts or the job. Credit institution is strongly needed by the people who need capital to conduct these efforts. To lend to a customer required a guarantee. Land certificate is evidence of ownership of land for land owners who can be used as an official guarantee. Therefore, the government in this case the National Land Agency which has the functions and duties of service in the field of land, carry out community development programs across sectors through land rights certification activities to increase access to capital.While the certificate that is used as collateral in financial institutions/banks must be registered at the Land Office to be given security rights. Based on the results of the study to the subjects Land Registration Policy Micro and Small Enterprises in South Jakarta that aims to improve access to capital can be said to have succeeded because the land certificate generated from this program can be used to guarantee loans to financial institutions. Title deed of micro and small entrepreneurs has been obtained from this program are used as collateral for loans to financial institutions mostly not registered or enrolled dependents rights to the land office. There were 32 respondents who had registered the dependents of the 80 respondents who have used title deed as collateral for loans of financial institutions to raise capital. Factors that affect the registration of a security interest in the land certificate be used as collateral for loans of financial institutions , which is the best model or in accordance with the results of statistical tests using binary logit regression is a willingness to meet PPAT, loading procedure of mortgage, mortgage registration fees, and requirement by the financial institution."

"Studi ini mengkaji tentang produktivitas usaha mikro dan kecil di Indonesia yang dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga melalui kepemilikan usaha dan keterlibatan anggota keluarga sebagai pekerja keluarga pekerja tidak dibayar . Analisis model estimasi fungsi produksi pada level perusahaan digunakan untuk mendapatkan nilai prediksi Total Factor Productivity TFP . Kami menemukan bahwa TFP pada masing-masing perusahaan relatif rendah. Metode estimasi Ordinary Least Square OLS digunakan untuk mengetahui pengaruh pekerja keluarga dan peran inovasi terhadap produktivitas, dengan 57.974 data sampel perusahaan.Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio pekerja keluarga yang lebih tinggi akan membuat produktivitasnya cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan kurangnya hubungan timbal balik antara pekerja keluarga dengan pengusaha. Peran inovasi melalui bimbingan/pelatihan BIMTEK dengan melibatkan pekerja keluarga terbukti mampu meningkatkan produktivitas. Karena melalui informasi dan pengetahuan pekerja keluarga setelah mengikuti BIMTEK, perusahaan akan membuat keputusan yang cenderung mengambil resiko untuk melakukan perubahan, dan selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas.

---

This study investigate the productivity of micro and small enterprises in Indonesia that are affected by family involvement through firm rsquo s ownership and family members rsquo as family workers unpaid workers . Analysis of estimastion model of production function at firm level is used to get predicted value of total factor productivity TFP. We found that TFP in each firm is relatively low. The Ordinary Least Square OLS estimation method was used to determine the effect of family workers and the role of innovation on productivity, with 57,974 sampled firms data.The results show that firms with a higher family worker ratio will make their productivity less than other firms. The role of innovation through counseling training BIMTEK by involving family workers has proven to increse productivity. Because through the information and knowledge sharing of family workers after BIMTEK activity, the firms will make decisions that thend to take risks to make changes, and further improve productivity."

"

Saat ini, Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia menghadapi tantangan serta peluang baru dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan kondisi ekonomi. Hal ini membuat tekanan bagi usaha untuk memiliki pemimpin yang memiliki kapabilitas yang akan memandu mereka untuk menghadapi tantangan tersebut. Entrepreneurial leadership, entrepreneurial motivation dan agility telah terbukti memiliki pengaruh kepada kinerja usaha. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh entrepreneurial leadership, entrepreneurial motivation dan agility terhadap kinerja UMK di Indonesia. Metode penelitian adalah menggunakan survei dengan 450 responden yang terdiri dari pemilik usaha. Structural equation method digunakan untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa entrepreneurial motivation and agility mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja bisnis namun entrepreneurial leadership tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Agility terbukti menjadi variabel mediasi antara entrepreneurial leadership, entrepreneurial motivation dan kinerja bisnis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha mereka serta memberikan pandangan lebih dalam bagi akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

 

---

Nowadays, Indonesian Micro and Small Enterprises (MSEs) are faced with the challenge and opportunity that arise due to advancement in technology and the changes in the environment. The challenges put a pressure for businesses to have capable leaders that will guide them. Entrepreneurial leadership, entrepreneurial motivation and agility have shown to be influential towards performance. This study investigates the influence of entrepreneurial leadership and entrepreneurial motivation towards the business agility. Then how those factors affect business performance. The method used is a survey of 450 respondents consisting of business owner of MSEs. Structural equation method is used to analyze the data. The result of the study showed that entrepreneurial motivation and agility have significantly positive affect on business performance however entrepreneurial leadership didn’t have such influence. Agility was significantly proven as a mediator between entrepreneurial leadership, entrepreneurial motivation and business performance.  This study provides insight for businesspersons to further improve their business performance and for academicians to further analyze the variables.

 

"

"ABSTRAKPenelitian tentang pengaruh profit-sharing terhadap produktivitas perusahaan berskala besar telah banyak dilakukan di beberapa negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan kali ini mencoba menganalisis bagaimana pengaruh profit-sharing terhadap produktivitas di usaha mikro dan kecil dengan menggunakan data dari Survei Industri Mikro dan Kecil Indonesia Tahun 2014. Profit-Sharing merupakan sebuah insentif yang diberikan perusahaan agar pekerja dapat memberikan upaya yang lebih untuk mencapai produktivitas yang lebih besar. Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Profit-Sharing tidak berdampak signifikan pada produktivitas Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia.Hubungan yang tidak signifikan antara variabel profit-sharing dan produktivitas menunjukkan bahwa sebagian UMK di Indonesia belum memerlukan profit-sharing sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, karena UMK masih dihadapkan pada kondisi ketidakstabilan jumlah penjualan dan jumlah produksi. Profit-sharing masih belum digunakan secara umum sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas pada UMK, karena mayoritas UMK masih berfokus pada pemenuhan upah pekerja untuk mendorong produktivitas pekerja. Kata Kunci : Produktivitas; Profit-Sharing; Usaha Mikro dan Kecil

---

Research on the effect of profit sharing on large scale enterprise productivity has been done in many countries. This study tries to analyze how the effect of profit sharing on productivity in micro and small enterprises using data from the Micro and Small Industry Survey of Indonesia 2014. Profit sharing is an incentive given the company so that workers can give more effort to achieve greater productivity. The estimation results show that Profit sharing has no significant impact on the productivity of Micro and Small Enterprises in Indonesia.The insignificant relationship between the variables of profit sharing and productivity shows that some MSEs in Indonesia do not need profit sharing as a tool to increase productivity, because some MSEs have problems in terms of instability in the number of sales and the amount of production. Profit sharing is not generally used as a tool to increase productivity in MSEs, because the majority of MSEs are still focused on giving sufficient workers 39 wages to encourage worker productivity. Keywords Productivity Profit Sharing Micro and Small Enterprises "

"Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempersiapkan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) untuk bersaing di pasar global, sehingga diperlukan strategi pemberdayaan UMKM yang tepat dalam pengembangannya. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis melakukan evaluasi strategi pemberdayaan UMKM yang selama ini diterapkan oleh BRI Microfinance Center (BMC), sebuah lembaga riset independen di bawah BRI Group yang merupakan pelopor microfinance di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh BMC dalam melakukan pemberdayaan UMKM, serta memformulasikan strategi alternatif yang dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan strategi pemberdayaan UMKM ke depannya. Sebagai penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam pada narasumber terkait dari BMC dan kajian literatur pada dokumen-dokumen terkait, triangulasi, serta analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini akan menyajikan poin-poin penting dalam strategi pemberdayaan UMKM yang diterapkan oleh BMC, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi strategi bagi pengembangan di masa yang akan datang. Penelitian ini juga akan melengkapi penelitian-penelitian serupa terkait strategi pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia.

---

ABSTRACTAs a developing country, Indonesia is facing many challenges in preparing the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to enter the global market, therefore, the right empowerment strategy is needed to develop the MSMEs. Hence, this paper presents research to evaluate the empowerment strategy of Indonesian MSMEs implemented by the BRI Microfinance Center (BMC), an independent research institution under BRI Group as the leader of microfinance in Indonesia. This research also analyse the potentials and problems faced by BMC in conducting their empowerment effort, and formulate alternative strategies as recommendation for future improvement. As a case study with descriptive qualitative approach, the data collections are done by in-depth interviews on BMC`s key people and literature studies on supporting documents, triangulation, and SWOT analysis. The result presented in this paper has important points to deeply understand the existing MSMEs empowerment strategy in Indonesia implemented by BMC, the potentials and problems they`re facing, and recommendation for strategy improvements. This paper will also complete similar researches regarding the studies on empowerment strategy to enhance the MSME`s competitiveness in Indonesia."

"Keberadaan Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Pemberlakuan kebijakan pembatasan pada akhirnya turut memengaruhi perilaku dan daya beli masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan kebijakan bantuan permodalan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori Model Rasional Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Khandaker & Khan (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPUM di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagaimana yang diuraikan oleh Khandaker & Khan dalam teori Model Rasional Implementasi Kebijakan, meskipun terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, seperti proses cleansing data yang masih dilakukan secara manual, validitas dan kualitas data yang kurang memadai, kekurangan pada petunjuk pelaksanaan yang belum mengatur mengenai mekanisme validasi data antar lembaga, serta tumpang tindih dalam pembagian tugas antar aktor pelaksana kebijakan.

---

The existence of the COVID-19 pandemic has had a negative impact on the sustainability of Micro Enterprises throughout Indonesia, including the DKI Jakarta Province. The enactment of restrictive policies ultimately affects people's behavior and purchasing power. To overcome this problem, the Ministry of Cooperatives and SMEs issued a capital assistance policy through the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM). This study aims to analyze the factors that influence the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM) in DKI Jakarta Province using the theory of the Rational Model of Policy Implementation proposed by Khandaker & Khan (2016 ). This study uses a post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the implementation of BPUM policies in DKI Jakarta Province is influenced by factors as described by Khandaker & Khan in the theory of the Rational Model of Policy Implementation, although there are some obstacles found, such as the data cleansing process which is still done manually, validity and quality. Inadequate data, lack of implementation guidelines that have not regulated the mechanism for data validation between institutions, and overlapping in the division of tasks between actors implementing policies."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah manajemen strategi, capacity building, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari delapan indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang terpenuhi sedangkan enam indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

This research discusses about Implementation of Capacity Building Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to analyze implementation of capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprise by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. Theories which are used to analyze in this research are strategic management, capacity building and Small Medium Enterprise. The approach used in this research is post positivist paradigm with in-depth interview, observation and document study.

The result of this research shows that the implementation of a capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by the Centre for Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province has not been going well. This can be seen from eight indicators used, only two indicators were fulfilled, while six other indicators were not fulfilled."

"ABSTRAKDisertasi ini menganalisis implementasi kebijakan difusi teknologi dan proses difusi teknologi di level operasional dalam konteks pemberdayaan UMK melalui iptekda LIPI di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur selama kurun waktu 2000-2011. Pengalaman pelaksanaan iptekda LIPI dalam melaksanakan kegiatan difusi teknologi di kedua wilayah sangat bermanfaat untuk menentukan pola pemberdayaan UMK melalui difusi teknologi. Guna menunjang hasil analisis, pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa baik aspek isi dan lingkungan kebijakan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan difusi teknologi di kedua wilayah penelitian. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembelajaran dari studi kasus iptekda LIPI dapat menghasilkan mekanisme difusi teknologi secara bottom-up yang dapat menciptakan para pemimpin opini di daerah yang didukung oleh perubahan sistem pelaksanaan kegiatan difusi teknologi maupun sistem penghargaan bagi para pelaku UMK maupun agen perubah dan lembaga pelaksananya sehingga kebijakan difusi teknologi bagi pemberdayaan UMK tidak lagi dilihat sebagai proyek semata. Disamping itu, penambahan mitra kerjasama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar di tingkat kementerian/lembaga, dinas-dinas terkait, desa, dan asosiasi UMK merupakan strategi bagi aktor-aktor difusi teknologi untuk mengembangkan cakupan penerima manfaat dan keberlanjutannya

---

ABSTRACTThis dissertation analyzes the implementation of technology diffusion policy and the process of technology diffusion at the operational level in the context o f Micro and Small Enteprises (MSEs) empowerment in several regencies and cities in West Java and Malang Raya during the period of 2000-2001. The experience of the iptekda LIPI implementation in conducting technology diffusion in both areas is useful for determining the design of MSEs empowerment through technology diffusion. To support the results of the analysis, post-positivism approach with qualitative data collection method is employed in this research. The findings indicate that both the aspect of content and policy environment determine the success or failure of the implementation of the technology diffusion policy in the two research contexts. The findings of this research suggest that from the case study of iptekda LIPI, a bottom-up mechanism of technology diffusion which can create opinion leaders supported by the transformation of the implementation system of technology diffusion and remunerations for agents of change and institutions implementing the technology diffusion. Thus, the technology diffusion policy for the empowerment of MSEs is no longer seen merely as a project. Furthermore, the involvement of partners which have bigger authority and power at the level of ministry/institution, related agencies, villages and MSEs association becomes a strategy for the actors of technology diffusion, such as LIPI and universities, to expand the scope of beneficiaries and sustainability."

"Tesis ini membahas tentang penjaminan kredit UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Penjaminan kredit ini diberikan kepada UMKM yang layak secara usaha (feasible), tetapi tidak memenuhi syarat untuk mengakses kredit/atau pembiayaan ke bank (nonbankable). Pelaksanaan program KUR ini melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, perusahaan penjamin, dan perbankan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan program KUR dalam konteks hukum perjanjian? Kedua, apakah kebijakan penjaminan kredit UMKM melalui program KUR sudah mencerminkan tanggung jawab negara? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya serta untuk menilai programprogram yang dijalankan.Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan pemerintah selaku wakil negara dalam konteks kontrak bisnis termasuk dalam tindakan hukum publik. Di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam konteks hukum perdata. Dalam kedudukan pemerintah selaku subjek hukum perdata maka statusnya sama dengan subjek hukum perdata lainnya, dia bisa kehilangan imunitas publiknya sehingga dalam berperkara dia dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat biasa. Selanjutnya, pengeluaran negara yang dibebankan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan imbal jasa penjaminan (IJP) tersebut telah menimbulkan transformasi hukum secara yuridis dari keuangan negara sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Risiko fiskal akan terjadi apabila kebutuhan dana IJP meningkat dan penambahan PMN pada badan usaha milik negara (BUMN) penjamin tidak mencukupi sehingga mengakibatkan adanya penambahan alokasi dana yang lebih besar dari APBN. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat, status risiko fiskal merupakan konsekuensi hukum yang mempunyai nilai tanggung jawab negara, mengingat bobot risiko fiskal yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

---

This thesis discusses MSMEs credit guarantee through the micro credit program (KUR). This loan guarantee is awarded to viable MSMEs businesses (feasible) but they are not qualified to access credit/financing from banks (nonbankable). The implementation of the micro credit program involves three parties, namely the government, corporate underwriters, and banking. Based on this background, the formulation of the problem in this study are as follows (i) how is the KUR program implementation in the context of contract law? (ii) is the MSMEs credit guarantee policy already reflected the state's responsibility? To answer these problems the author uses normative legal research methods and this research is descriptive and evaluative, which is a study that is intended to provide data about human as precisely as possible, circumstances, and other symptoms and to assess the implemented programs.

Results of this study is that the position of the government as the representative of the state in the context of business contracts included in the public legal action. On the other hand, the government's actions, including in the context of civil law. The status of government's position as the subject of civil law is equal with other subjects, it could lose immunity in litigating public so that it can be sued in a court as well as common people. Furthermore, public expenditure charged to the budget of income and expenditure (budget) in the form of state capital participation (PMN) and underwriting compensation (IJP) cause the transformation of the juridical laws from the state finances as public finance to privat finance of other legal entity. Fiscal risk would occur if the IJP increased funding requirements and the addition of PMN in guarantor state-owned enterprises (SOEs) are not sufficient so that resulting in the addition of a greater allocation of funds from the state budget. Under the provisions of the legislation of social welfare, fiscal risk status is a consequence of the law of state responsibility which has value, given the weighting of fiscal risk that promotes the interests and welfare of the community."