Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara global, partisipasi ekonomi perempuan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kebijakan berorientasi keluarga, yang terdiri dari kebijakan yang ditujukan kepada orang tua untuk mendukung mereka selama masa melahirkan dan mengasuh anak, diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi. Namun, beberapa literatur menunjukkan bahwa dampak dari berbagai jenis kebijakan keluarga dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dapat bervariasi. Studi ini mengkaji berbagai jenis kebijakan keluarga, khususnya hak cuti keluarga dan maslahat keluarga, yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara keseluruhan beserta bagian mereka dalam pekerjaan paruh waktu. Penelitian ini menggunakan metode Pooled OLS dengan rangkaian data yang dikumpulkan dari 30 negara OECD dari tahun 2000 hingga 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator kebijakan berorientasi keluarga meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, namun pengaruhnya dibatasi pada ambang batas tertentu. Cuti ibu dan cuti ayah menunjukkan hubungan kurva U terbalik yang menunjukkan hubungan positif antara hak cuti keluarga dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Namun, setelah mencapai minggu optimal, cuti yang diperpanjang akan menurunkan partisipasi perempuan.

---

Globally, female’s economic participation is generally lower compared to the male’s. Family-oriented policies, which comprise of policies targeted to parents to support them during childbearing and childrearing period, are implemented in many countries to address the gender gap in economic participation. However, literatures suggest that the effects of different type of the family policies in increasing women’s labour force participation have been varied. This study examines different types of family policies, particularly family leave entitlements and family benefits, that affect women’s overall labour force participation and their share in part time work. This study uses Pooled OLS with data series collected from 30 OECD countries from the year 2000 to 2018. The result of the analysis shows that all indicators of family-oriented policies improve female labour force participation rate, however their effects are bounded at a certain threshold. Maternity and paternity leave showed to have an inverted U-curve relationship, which shows a positive relationship between family leave entitlements and female labour force participation. However, after reaching the optimum weeks, extended leave would decrease women’s participation."

"Tesis ini secara garis besar berisikan penjelasan tentang dampak dari reformasi pendidikan tahun 1990 terhadap keberhasilan ekonomi Finlandia. Adapun, pembahasan yang diangkat dalam tesis ini setidaknya didasarkan oleh alasan yang ditandai dengan keberhasilan Finlandia tampil sebagai salah satu negara yang berhasil memajukan sektor pendidikannya hingga mampu mengembangkan model ekonomi berbasis based knowledge economy. Melalui model tersebut Finlandia kemudian berhasil mengembangkan inovasi-inovasi baru yang berbasiskan pada riset, sehingga secara langsung maupun tidak kemudian turut memberikan dampak bagi kemajuan perekonomian masyarakatnya. Dalam hal ini, pencapaian tersebut setidaknya tidak dapat dipisahkan dari penerapan reformasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia pada tahun 1990 dimana kala itu perekonomiannya juga tengah dilanda resesi yang cukup serius. Akibatnya, pemerintah Finlandia kemudian menjadikan reformasi pendidikan sebagai salah satu langkah yang diharapkan dapat membantu mengatasi resesi ekonomi yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakatnya. Hingga kemudian setelah reformasi pendidikan tersebut diterapkan, Finlandia akhirnya berangsur-angsur dapat memulihkan kondisi ekonominya menuju pada taraf yang lebih baik. Bahkan di samping itu, Finlandia juga berhasil meningkatkan kualitas aspek pendidikannya menjadi lebih berkualitas. Untuk itu, landasan teoritis yang kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam tesis ini adalah berdasarkan pada sejumlah teori, seperti teori cognitivism, teori behaviorism, teori constructivism, teori inovasi, teori mekanisme kausal kebijakan, hingga teori kapital yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Selain itu, dalam memperoleh data-data yang dipergunakan sebagai dasar analisis, tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan-informan terkait serta studi literatur untuk lebih memperkuat temuan dan analisis penelitian yang diperoleh. Terlebih, hasil dari penelitian dalam tesis ini kemudian menunjukkan bahwa reformasi pendidikan tahun 1990 telah memberikan dampak bagi keberhasilan ekonomi Finlandia melalui penerapan model ekonomi yang berorientasi pada inovasi-inovasi berbasis riset, sehingga akhirnya turut menjadi stimulus bagi kemajuan-kemajuan ekonomi yang dicapai setelahnya

---

This thesis outlines an explanation of the impact of the 1990 education reforms on the success of the Finnish economy. Meanwhile, the discussion raised in this thesis is at least based on reasons marked by the success of Finland in appearing as one of the countries that has succeeded in advancing its education sector so that it is able to develop an economic model based on a knowledge economy. Through this model Finland then succeeded in developing new innovations based on research, so that it directly or indirectly contributed to the progress of the economy of its people. In this case, this achievement is at least inseparable from the implementation of education reforms carried out by the Finnish government in 1990 at which time the economy was also hit by a serious recession. As a result, the Finnish government then made education reform one of the steps that was hoped to help overcome the economic recession that was happening in the lives of its people. Until then after the educational reform was implemented, Finland was finally able to gradually restore its economic condition to a better level. Even in addition, Finland has also succeeded in improving the quality of its education aspects to be of higher quality. For this reason, the theoretical basis which is then used as a reference in this thesis is based on a number of theories, such as cognitivism theory, behaviorism theory, constructivism theory, innovation theory, theory of causal mechanisms of policy, to capital theory proposed by Pierre Bourdieu. In addition, in obtaining the data used as a basis for analysis, this thesis uses qualitative methods with in-depth interviews with related informants and literature studies to further strengthen the findings and analysis of the research obtained. Moreover, the results of the research in this thesis then show that the education reforms in 1990 had an impact on the success of the Finnish economy through the application of an economic model that was oriented towards research-based innovations, so that it eventually became a stimulus for the economic advances that were achieved thereafter"

"Selama Soeharto, pemerintah Orde Baru dicirikan dengan menggunakan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. Karena itu, konsorsium donor yang disebut IGGI dibentuk. Tetapi setelah 25 tahun hingga 1992, IGGI harus dibubarkan. Ini karena intervensi Belanda yang menghubungkan bantuan asing dengan masalah hak asasi manusia setelah Insiden Santa Cruz. Sebagai gantinya, para donor mendirikan kelompok baru yang disebut CGI yang diketuai oleh Bank Dunia. Melalui metode studi literatur dan analisis deskriptif, tesis ini mencoba menjelaskan peran CGI pada masa Orde Baru. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih membutuhkan bantuan asing untuk menutupi defisit anggaran. Meskipun demikian Indonesia berupaya untuk meningkatkan pendapatan negaranya melalui ekspor non-migas disertai dengan berbagai devaluasi, dan kebijakan deregulasi. Namun, ketika Krisis Asia terjadi, ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berasal dari sistem ekonomi yang rapuh. Pada akhirnya, CGI tidak berperan banyak karena bantuan itu direncanakan. Sehingga dalam mengatasi krisis, Indonesia meminta bantuan dari IMF.

---

During Soeharto, the New Order government was characterized by using foreign debt to finance Indonesia's economic development. Therefore, a donor consortium called IGGI was formed. But after 25 years until 1992, IGGI had to be dissolved. This is due to Dutch intervention that links foreign aid with human rights issues after the Santa Cruz Incident. Instead, donors established a new group called the CGI, chaired by the World Bank. Through the method of literature study and descriptive analysis, this thesis tries to explain the role of CGI during the New Order era. It can be concluded that Indonesia still needs foreign assistance to cover the budget deficit. Nevertheless, Indonesia seeks to increase its country's income through non-oil and gas exports accompanied by various devaluations, and deregulation policies. However, when the Asian Crisis occurred, Indonesia's economy continued to decline due to high economic growth stemming from the fragile economic system. In the end, the CGI did not play much because the assistance was planned. So in overcoming the crisis, Indonesia requested assistance from the IMF."

"Program-program pemberdayaan ekonomi perempuan belum mampu melakukan transformasi sosial karena programnya yang women specific. Studi ini mengungkap pengalaman Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita PPSW Pasoendan dalam melibatkan laki-laki sebagai upaya mewujudkan transformasi sosial, terutama transformasi gender yang mana laki-laki sebagai aktor ikut berpartisipasi didalamnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan usaha transformasi PPSW Pasoendan tidak mudah tetapi bisa dilakukan yang ditunjukkan oleh adanya program non spesifik laki-laki dan program spesifik laki-laki yang ternyata berdampak secara internal organisasi dan eksternal masyarakat dampingan. Dampaknya adalah meningkatnya kesadaran dan praktik keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak dan juga penghargaan terhadap otonomi tubuh perempuan. Dampak dari pelibatan laki-laki ini, tidak hanya terjadi pada program pemberdayaan ekonomi perempuan tetapi juga pada program kesehatan reproduksi dan kesehatan lingkungan yang dikelola PPSW Pasoendan.

---

Women 39 s economic empowerment programs have not been able to carry out social transformation because of the programs are women specific. This study sought to reveal the experience of Pasoendan Women 39 s Resources Development Center PPSW Pasoendan in involving men, as a social actor, to realize social transformation, especially gender transformation. The findings of this study show that the transformation process of PPSW Pasoendan is not easy, but it is possible as shown by the presence of non men specific program and men specific program that have significant impact both internally organizational and externally assisted community program beneficiaries. The participation of men in women 39 s economic empowerment programs have impacted three areas 1 increase men's participation in housework, 2 increase men's participation in childcare and 3 increase men's respect towards the autonomy of women's body reproductive rights. Those impacts are due to the involvement of men, not only on women 39 s economic empowerment programs but on other programs such as reproductive health and environmental health managed by PPSW Pasoendan. "

"Salah satu upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara adalah dengan melakukan industrialisasi. Perkembangan industri pada masa Orde Baru mengalami berbagai proses perubahan. Tergantung tokoh yang muncul dan keadaan ekonomi saat itu. Salah satu tokoh yang muncul dalam sejarah industrialisasi Orde Baru adalah Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie atau biasa dipanggil Habibie. Tesis ini berupaya mendeskripsikan pemikiran Habibie di bidang ekonomi khususnya industri yang diiringi dengan realitas perkembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Dalam penelitian Habibienomics, terjadi perubahan orientasi industri Indonesia menuju industri berteknologi tinggi, khususnya pembuatan pesawat terbang pada era 90-an. Pro dan kontra terjadi sebagai tanggapan atas Habibienomics. Hingga puncaknya, Habibienomics mengalami stagnasi akibat krisis moneter 1997. Negara yang selama ini mendukung penuh proyek ambisius Habibie berbalik arah untuk menghentikan proyek tersebut.

---

One of the economic development efforts undertaken by a country is industrialization. Industrial development during the New Order era underwent various processes of change. It depends on the figures that appear and the economic situation at that time. One of the figures who appeared in the history of New Order industrialization was Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie or usually called Habibie. This thesis seeks to describe Habibie's thoughts in the field of economy, especially industry, accompanied by the reality of his development. The research method used is the historical method. In Habibienomics' research, there was a change in the orientation of Indonesian industry towards a high-tech industry, especially the manufacture of aircraft in the 90s. The pros and cons came about in response to Habibienomics. Until its peak, Habibienomics experienced stagnation due to the 1997 monetary crisis. The country which had so far fully supported Habibie's ambitious project turned its direction to stop the project."

"Skripsi ini membahas mengenai keterhubungan antara arsitektur dan ideologi dalam keterkaitannya dengan ruang kota Pyongyang dan Seoul. Studi berfokus pada ruang kota yang memperlihatkan perbedaan ideologi mendasar antara sosialisme totaliter Korea Utara dan kapitalisme demokratis Korea Selatan. Studi dilakukan melalui pendekatan arsitektur monumental pada lingkup Distrik Chung-guyŏk dan Sub-distrik Yeouido sebagai representasi pusat kota Pyongyang dan Seoul. Arsitektur monumental menjadi kajian spesifik dikarenakan perannya yang mampu menjadi representasi identitas, ideologi, dan memori kolektif suatu kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan bahwa implementasi ideologi yang kontras berpengaruh signifikan dalam menghasilkan tipe arsitektur yang berbeda. Arsitektur Pyongyang memiliki penekanan terhadap fungsinya sebagai media propaganda dan simbolisasi eksplisit terhadap cita-cita ideologi nasional, Juche, serta kekuasaan pemerintah pusat yang absolut. Di sisi lain, arsitektur Seoul lebih berfokus pada penyampaian ideologi secara implisit dan kontekstual, terutama terkait perkembangan ekonomi Korea Selatan sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Timur. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada pola penggunaan ruang Pyongyang yang berfokus kepada intensitas, sementara Seoul pada rutinitas dalam membangun keterikatan suatu bangunan monumental terhadap masyarakat kota

---

The goal of this study is understanding relationship between architecture and ideology in the context of Pyongyang and Seoul urban areas. This study focuses on ideological contrast between the socialist and totalitarian North Korea and the capitalist democratic South Korea. Through the idea of monumentality, this study discusses the city architecture of Chung-guyŏk District and Yeouido Sub-district, as the city center of Pyongyang and Seoul. Monumental architecture is studied specifically due to its representative function of identity, ideology, and collective memory of the society it belongs to. Based of analysis on the elements of the city, contrast in ideology plays a significant impact in generating different architectural types. On one hand, Pyongyang’s architecture focuses more on its function as a medium of propaganda and explicit symbolization of the national ideology, Juche, along with the absolute power of its national government. On the other hand, Seoul’s architecture is translating the ideology in a more implicit and contextual manner, especially regarding South Korea’s economic boom as one of the leading countries in East Asia. Another underlying difference is on Pyongyang’s spatial pattern which focuses on intensity, compared to Seoul’s focus on frequency in building attachment between a monumental building and the urban society."

"Wired-4-Work (W4W) merupakan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang bertujuan memberikan peningkatan kapasitas bagi kaum muda marginal, terutama perempuan, untuk memiliki kesetaraan akses mendapatkan pekerjaan layak. Studi evaluasi ini menggunakan analisis pemberdayaan perempuan dari aspek ekonomi dan peningkatan power/agensi, serta analisis SWOT. Studi evaluasi ini berusaha menilai sejauh mana program W4W dapat melakukan pemberdayaan pada penerima manfaat, terutama perempuan. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa program W4W kurang tepat dikatakan sebagai program pemberdayaan ekonomi perempuan karena dalam realisasinya kurang memprioritaskan perempuan untuk menjadi penerima manfaatnya. Hasil pemberdayaan juga lebih cenderung muncul pada aspek kemajuan ekonomi dibandingkan aspek peningkatan power/agensi dalam mewujudkan kesetaraan gender di ranah pekerjaan. Dibandingkan dengan laki-laki, penerima manfaat perempuan juga lebih memiliki hambatan untuk menentukan pekerjaan yang diinginkannya. Terdapat kekurangan dari organisasi pengelola program dalam memberikan intervensi yang setara bagi semua penerima manfaat di kegiatan program.

---

Wired-4-Work (W4W) is a women's economic empowerment program that aims to increase the capacity of marginalized youth, especially women, to have access to decent work. This evaluation study uses analysis of women's empowerment from the economic and power/agency aspects, as well as SWOT analysis. This evaluation study seeks to assess the extent to which W4W program can empower their beneficiaries, especially women. The results of the evaluation show that the W4W program cannot be called as a women's economic empowerment because in their implementation, they did not prioritize women to be their beneficiaries. The results of empowerment also appear more in the aspect of economic advancement than the power/agency enhancement in realizing gender equality at work. Compared to men, women beneficiaries have more barriers in doing the job they want. There is a lack of program management organizations in providing equal interventions for all beneficiaries of the program activities."

"ABSTRAKStudi ini berangkat dari anggapan bahwa jika partisipasi ekonomi perempuan dipandang sebagai hak dasar (basic right), maka persoalan demokrasi ekonomi dalam konteks Otoda menjadi pertanyaan yang relevan dan signifikan dengan isu keadilan gender. Artinya, kebijakan desentralisasi diharapkan mampu mendorong demokratisasi ekonomi yang berkeadilan gender sekaligus memberdayakan perempuan sebagai subyek/aktor pembangunan.Permasalahannya, setelah kebijakan desentralisasi berjalan lebih dari 5 (lima) tahun, apakah gagasan normatif diatas terealisasi dalam tataran empiris?. Secara sosiologis, studi ini menggambarkan dinamika lokal dalam mengagendakan perempuan dalam pembangunan, juga menunjukkan bagaimana perempuan berpartisipasi di dalamnya. Studi dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dilakukan analisis komparatif pada kedua kasus. Analisis bersumber pada data kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, wawancara kelompok terfokus (FGD), pengamatan, serta data sekunder. Adapun data kuantitatif dikumpulkan dengan metode survey melalui wawancara berstruktur terhadap perempuan pelaku usaha.Berdasar hasil kajian di kabupaten Lotim dan Bima, NTB, terindikasi masih terbatasnya respon lokal karena tidak banyak inisatif lokal dalam merancang kebijakan atau program yang bertujuan memberdayakan perempuan sebagai pelaku ekonomi. Kebijakan/program yang ada masih cenderung mereplikasi upaya penguatan kapasitas usaha dan pelaku usaha, namun belum membangun kesadaran kritis dan keberdayaan/kemampuan perempuan untuk bersuara dan melakukan pilihan tindakan dalam tatanan ekonomi yang tidak berkeadilan. Artinya, merujuk pada terminologi Chafetz (1988), belum terjadi pemberdayaan sebagai upaya transformasi struktural, yang mana transformasi ini hanya dimungkinkan apabila kebijakan ekonomi lokal tanggap terhadap perempuan dengan hak ekonominya serta kemarginalannya, baik secara individu maupun sebagai kelompok sosial.Salah satu akar persoalannya adalah desentralisasi ternyata belum menumbuhkan komitmen pemerintah lokal dalam membuka ruang partisipasi masyarakat. Dalam konteks ekonomi lokal, partisipasi perempuan masih bersifat instrumental bahkan nominal, belum mengarah pada partisipasi yang transformatif. Fasilitasi pemerintah masih sangat terbatas, khususnya pada upaya peningkatan potensi dan partisipasi ekonomi perempuan. Pengorganisasian perempuan masih terbatas, tercermin dari lemahnya aksi kolektif perempuan. Keterbatasan fasilitasi ini merefleksikan bagaimana relasi negara dan perempuan. (Moore, 1988). Untuk itu, perlu pemaknaan ulang atas asumsi-asumsi dasar yang menjadi sumber kebijakan dan parameter ekonomi yang merugikan perempuan. Selain itu, diperlukan upaya pengembangan strategi pengorganisasian perempuan.

---

ABSTRACTThis study have started from an assumption if women economic participation perceived as basic right, then economic democracy in relation to gender equity in the context of regional autonomy raised relevant and significant questions. It means decentralization is expected to push gender equity in economic democratization and empowering women as development actor at once. After 5 years of Otoda implementation, whether this normative notion can be realized in the empirical level? Sociologically, this study describes the local dynamics in putting women in the development agenda, and how women participate on its. Using qualitative approach, the study carried out in West Lombok and Bima districts. This studi tried to do a comparative analytical on both cases which relies on quanitative as well as qualitative data. Indepth interview, FGD, observation and secondary data were carried out to collect qualitative data. Quantitative data were collected through survey to women entrepreneurs. Data were managed and analysed intercases by looking at similarities and differences among them.This study revealed that local response to design policy or program to empower women as economic actor still weak. The program focuses more on empowering business capacity and actor, but not increasing critical consciousness and women?s capacity to voice and to choice action in the economic inequity context. Referring to Chafetz (1988), empowerment as structural transformation effort -- which only possible if local economy policy responsive to women?s economic right and its marginality, individually or socially -- is not take place yet.One of the root problems is local government commitment in opening community participation is still weak. In the context of local economy, women?s participation remains instrumental for it is not lead to transformative participation yet. Limited facilitating from government particularly in the effort to enhance women?s economic potency and participation. Another research finding reveals constraint in organizing women and commitment to do collective action. It reflects how relation between state and women (Moore 1988). It needs reinterpretation over policies basic assumptions which become various economic blinkers that disadvantaging women. Moreover, it?s needed developing a strategy for women?s organizing to enhance their roles."