Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep pay for performance (P4P) menjadi salahsatu upaya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Konsep ini telah diterapkan di berbagai negara, namun implementasinya di Indonesia dalam sistem KBK masih minim evaluasi mengenai dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan primer mengingat capaian angka indikator KBK secara nasional masih belum mencapai angka ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komponen disain sistem P4P, gambaran indikator kualitas yang digunakan untuk menilai dampak serta gambaran dampak P4P terhadap kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metodeliterature review dengan basis data PubMed, Scopus, Proquest dan Science Direct. Hasil pencarian didapatkan 11 literatur yang berasal dari UK, US, Australia, Netherland dan Irlandia. Hasil penelitian dari segi komponen disain sistem P4P menunjukkan indikator klinis (berupa manajemen penyakit kronis) dan indikator pengalaman pada umumya digunakan dalam skema P4P; penerapan target absolut dalam perhitungan insentif lebih sering digunakan daripada target relatif; mekanisme pembayaran berupa bonus finansial. Sebagian besar indikator klinis yang digunakan untuk menilai dampak P4P terhadap kualitas layanan kesehatan terkait dengan dimensi proses. Skema P4P menunjukkan dampak positif terhadap efektivitas manajemen penyakit kronis untuk sebagian besar penyakit namun belum efektif mengatasi masalah ketidak adilan dalam layanan kesehatan

---

The concept of pay for performance (P4P) is one of the efforts to improve the quality of health services. This concept has been applied in various countries, but its implementation in Indonesia in the KBK system is still minimal in evaluation of its impact on the quality of primary health services considering that the achievement of KBK indicator numbers nationally has not yet reached the ideal number. This study aims to obtain an overview of the components of the P4P system design, a description of the quality indicators used to assess the impact and an overview of the impact of P4P on the quality of health services. This study uses a literature review method with the PubMed, Scopus, Proquest and Science Direct databases. The search results obtained 11 literatures from UK, US, Australia, Netherland and Ireland. The results of the research in terms of the components of the P4P system design show that clinical indicators (in the form of chronic disease management) and experience indicators are generally used in P4P schemes; the application of absolute targets in the calculation of incentives is used more often than relative targets; payment mechanism in the form of financial bonuses. Most of the clinical indicators used to assess the impact of P4P on health care quality are related to the process dimension. The P4P scheme shows a positive impact on the effectiveness of chronic disease management for most diseases but has not been effective in addressing the problem of inequality in health services."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Tempat penelitian dipilih berdasarkan FKTP yang berada pada zona aman dan zona tidak aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah pada indikator angka kontak, hambatan menengah pada indikator prolanis, dan hambatan kecil pada indikator RRNS. Seluruh FKTP sudah cukup baik pada variabel sumber daya kewenangan dan disposisi, namun masih belum baik pada variabel struktur birokrasi. Perbedaan FKTP yang berada pada zona aman dengan zona tidak aman terdapat pada variabel komunikasi, keikutsertaan PJ indikator pada pertemuan dengan BPJS, dan pemahaman seluruh petugas FKTP. Perbedaan klinik dengan puskesmas terdapat pada variabel sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas.

---

This research is qualitative study which use indepth interview and document review methods. The places of this research are choosen by primary health care that in safe zone and unsafe zone. The result of the research show that the biggest struggle of implementing the policy is the contact indicator, the middle is prolanis indicator, and the smallest is RRNS indiactor. All the primary care are good enough at resource of authority and disposition, but are not good yet at bureaucratic structure variable. The differences between primary health care in safe zone with unsafe zone are at communication variable, the absence of indicator’s PIC of meeting with BPJS, and knowledge of all staffs about the policy. The differences between clinic with primary care are variable of human resource, money, and facilities."

"Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method, dalam tiga tahap. Tahap penelitian secara berturut- turut, 1) Systematic Review (SR) untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. 2) Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menetapkan indikator yang kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar, 3) Membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) data BPJS Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Terpilih sembilan indikator kinerja yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, rasio rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan sosiodemografi (jenis kelamin, usia) dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan. Indikator kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan disusun dalam Primary Care Performance Indicator (PCPI) JKN Framework. Hasil penelitian ini direkomendasikan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan serta menyempurnakan kebijakan KBK; Kementerian Kesehatan dapat menyempurnakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan menyusun Indonesia Primary Health Care Performance Indicator (PHCPI) untuk memantau kinerja pelayanan kesehatan primer.

---

Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Nine performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, non-specialistic referrals ratio, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity."

"Kelainan refraksi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang terjadi secara global dan banyak terjadi di negara dengan penghasilan menengah kebawah. Kondisi ini termasuk ke dalam masalah kesehatan mata yang dapat dicegah dan ditangani dengan adanya pelayanan kesehatan yang komprehensif. Namun, faktor sosioekonomi menjadi salah satu kendala yang dialami oleh para penderita kelainan refraksi. Sehingga, integrasi pelayanan kelainan refraksi ke dalam pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat primer menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan model IPO. Pencarian studi yang relevan dilakukan dengan beberapa database, yaitu PubMed, Proquest, ScienceDirect, dan Wiley Online Library. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kelainan refraksi sudah terintegrasi sebagai suatu pelayanan di fasilitas kesehatan primer berbagai negara meskipun dengan beberapa keterbatasan, khususnya dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan kesehatan dan ketersediaan alat bantu optik. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan task-shifting kepada tenaga kesehatan dan penggunaan kacamata siap pakai. Namun, untuk jaminan asuransi kesehatan, belum ditemukan adanya penjaminan untuk pelayanan kesehatan mata secara komprehensif, khususnya untuk biaya alat bantu kacamata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya pelaksanaan pelayanan kelainan refraksi yang komprehensif di berbagai negara.

---

Refractive error are public health problems that occur globally and in many middle to low-income countries. This condition is categorized as can be prevented and treated with comprehensive health services. However, the socioeconomic factor is one of the obstacles experienced by people with refractive error. Thus, integration of refractive error into services at primary health facilities is important. This study uses the literature review method with the IPO model. The search for relevant studies was carried out with several databases, namely PubMed, Proquest, ScienceDirect, and Wiley Online Library.

The results of this study indicate that refractive error services delivery has been integrated into primary health facilities in various countries, although with some limitations, especially in terms of the availability of health workers, medical equipment, and the availability of optical aids. Efforts are made relating to task-shifting health workers and the use of ready-made glasses. However, for the health insurance coverage scheme, there has not yet been found a comprehensive guarantee for eye health services, especially for the cost of glasses. The conclusion of this research is the absence of comprehensive refraction services in various countries."

"Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat. Hal ini dikarenakan pendapatan dari iuran peserta lebih rendah daripada pengeluarannya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 dan kemudian diganti dengan Peraturan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, beberapa kelompok masyarakat mengajukan gugatan terhadap Peraturan Presiden yang mengatur kenaikan iuran tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa literatur mengkonfirmasi bahwa willingness to pay (WTP) pekerja informal di Indonesia rendah terhadap iuran BPJS Kesehatan. SDG 3 Good Health and Being Well ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030, namun hingga kini, Indonesia masih berkutat dengan polemik kenaikan iuran BPJS. Studi ini bertujuan untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan mebayar peserta informal. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database PubMed, ScienceDirect dan Remote LibUI dengan kata kunci “willingness to pay” AND “national health insurance” OR “social health insurance”. Ditemukan 10 total studi yang terinklusi. Kriteria inklusi dalam studi ini antara lain seluruh penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan merupakan literatur dari 10 tahun terakhir. Namun, studi ini belum bisa memenuhi tujuan penelitian karena asuransi kesehatan nasional yang diimplementasikan di setiap negara memiliki model yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Kesepuluh literatur tersebut hanya dapat diinterpretasi secara site specific. Di sisi lain, ditemukan beberapa critical research fallacies yang menghasilkan kesimpulan bahwa WTP tidak bisa dijadikan sebagai data dasar dalam penetapan kebijakan penerapan asuransi kesehatan nasional. Ability to pay (ATP) dinilai lebih tepat untuk dihitung terhadap iuran asuransi kesehatan nasional

---

The deficit of National Health Insurance (JKN) was increasing. This is caused by the income from participant contributions is lower than the expenses. The Government of Indonesia had issued Presidential Decree No. 75 of 2019 and later replaced by Presidential Decree No. 64 of 2020 concerning the increase in the amount of BPJS Health contributions. However, several community groups have filed suit against the Presidential Regulation which regulates these fees for various reasons. Some literature confirms that the willingness to pay (WTP) of informal workers in Indonesia was low against BPJS Health contributions. SDG 3 Good Health and Being Well is planned to be achieved by 2030, however, until now, Indonesia is still struggling with the polemic of increasing BPJS contributions. This study aims to compare the determinants of WTP to national health insurance contributions and to gain lessons learned about the implementation of national health insurance in several countries in increasing the willingness to pay informal participants. This study uses a literature review method. Study searches were conducted through online database, such as PubMed, ScienceDirect and Remote Lib UI, with the keywords "willingness to pay" AND "national health insurance" OR "social health insurance". There were 10 studies that were included in total. The inclusion criteria in this study are among all research that can answer research questions, is written in Indonesian or English, and was published in the last 10 years. However, this study has not fulfilled the research objectives because the national health insurance that is implemented in each country has a different model and cannot be compared. The ten literature can only be interpreted as site-specific. On the other hand, several critical research errors were found which resulted that WTP could not be used as a basis for determining policies direction in the implementation of national health insurance. Ability to pay (ATP) is considered to be more appropriate to calculate the national health insurance contributions"

"Dinamika kasus COVID-19 hingga tahun 2022 masih berlangsung di berbagai dunia dan mengakibatkan fluktuasi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berbagai ledakan kasus akibat Variant of Concern (VOC) berdampak secara langsung kepada puskesmas sebagai layanan primer. Untuk melakukan penguatan terhadap puskesmas diperlukan strategi kebijakan pengendalian COVID-19 berupa prevent, detect, dan respond yang diikuti dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pada tingkat puskesmas di era pandemi COVID-19 berdasarkan literature review. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan PRISMA. Kebutuhan penelusuran literatur menggunakan online database berupa google scholar dan GARUDA sehingga didapatkan 14 literatur terinklusi. Selain itu, berbagai kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian berbentuk artikel jurnal, report lembaga kesehatan, text book, dan website berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan di puskesmas masih ditemukan berbagai permasalahan serta hambatan antara lain pembuatan SOP yang tidak komprehensif diikuti kurangnya sosialisasi terkait SOP kepada petugas puskesmas, adanya keterbatasan jumlah petugas surveilans di puskesmas, pelatihan dan sosialisasi untuk melakukan tracing dan surveilans masih belum memadai, serta keterbatasan logistk kesehatan berupa obat-obatan terapi COVID-19 seperti oseltamivir, azitromisin, dan favipiravir. Kesimpulannya implementasi kebijakan di puskesmas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan prevent, detect, dan respond dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembuatan SOP penanganan COVID-19 yang komprehensif, memperkuat strategi komunikasi dan community engagement, melakukan perencanaan mengenai estimasi petugas surveilans, dan memfasilitas petugas kesehatan untuk mendapatkan program pelatihan.

---

The dynamics of COVID-19 cases until 2022 are still ongoing worldwide and resulting high fluctuations in morbidity and mortality rates. Various explosions of cases due to Variant of Concern (VOC) have a direct impact on puskesmas as primary care. To strengthen puskesmas, a policy strategy for controlling COVID-19 is needed in the form of prevention, detect, and response, followed by optimizing the implementation of policies carried out in the field. This study aims to describe the implementation of policies at the puskesmas level in the era of the COVID-19 pandemic based on a literature review. The analysis used in this study is a literature review with the PRISMA approach. The need for literature searches using online database in the form of Google Scholar and GARUDA so that 14 included literatures are obtained. In addition, various literatures obtained in the research are in the form of journal articles, reports from health institutions, text books, and websites in English and Indonesian. The result showed that the implementation of policies at the puskesmas still found various problems and obstacles, including the making of SOPs that were not comprehensive followed by a lack of socialization related to SOPs to puskesmas officers, the limited number of surveillance officers at the puskesmas, training and socialization for tracing and surveillance were still inadequate, and limited health logistics in the form of COVID-19 therapeutic drugs such as oseltamivir, azithromycin, and favipiravir. In conclusion, the implementation of policies at puskesmas has not gone well due to the lack of optimal implementation of preventive, detect, and response policies in controlling COVID-19. Therefore, suggestions that can be given are making a comprehensive SOP for handling COVID-19, strengthening communication strategies and community engagement, planning for surveillance officer estimates, and facilitating health workers to receive training programs."