Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas khusus ini membahas tentang kejadian mati listrik yang mengakibatkan rusaknya vaksin di Puskesmas Wilayah Matraman. Pengkajian ini menggunakan fishbone diagram untuk menganalisis permasalahan secara jelas dengan mencatat semua faktor yang mempengaruhi rusaknya vaksin akibat mati listrik di Puskesmas Wilayah Matraman. Prioritas akar permasalahan yang dikaji dari segi petugas puskesmas, yaitu tidak adanya pembagian tugas kepada security dalam penanganan rantai dingin ketika kondisi darurat. Dari segi produk, alur pengelolaan rantai dingin terpusat pada petugas farmasi. Dari segi produk dalam menunjang penanganan vaksin dalam kondisi kedaruratan, SOP yang berlaku tidak efektif diterapkan diluar jam kerja petugas farmasi. Dari lingkungan, fasilitas yang menunjang penyimpanan produk rantai dingin tidak diperiksa secara berkala dan adanya keterbatasan sistem pemantauan suhu dengan sensor untuk mendeteksi adanya penyimpangan suhu. Penyesuaian SOP penanganan rantai dingin diluar jam kerja perlu dilakukan terhadap SOP yang sebelumnya.

---

This work practice report discusses the electricity blackout incident which resulted the destruction of vaccines at Matraman Regional Health Center. This study uses a fishbone diagram to analyze the problem clearly by recording all the factors that influence vaccine damage due to power outages at the Matraman Regional Health Center. The priority root of the problem studied by community health center officers is the lack of division of duties among security in handling the cold chain during emergencies. In terms of products, the flow of cold chain management stops with pharmacy officers. In terms of products to support the handling of vaccines in emergency conditions, the applicable SOPs are not effective when applied outside the working hours of pharmacy staff. From the environment, facilities that support the storage of cold chain products are not checked regularly and there is a limited temperature monitoring system with sensors to detect temperature deviations. Adjustments to the SOP for cold chain handling outside working hours need to be made to the previous SOP."

"Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Salah satu kegiatan preventif yang dilakukan di Puskesmas yaitu Vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo mengadakan vaksin rutin yang dilakukan sebagaimana bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil analisa situasi program imunisasi rutin menunjukkan masih adanya disparitas cakupan imunisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, dimana jumlah anak-anak yang belum/tidak lengkap status imunisasinya masih banyak. Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi Program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Berrdasarkan data yang paling banyak digunakan dalam periode Januari-Maret 2023 pada Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo yaitu Vaksin IPV. Untuk data yang memenuhi target berdasarkan grafik yaitu Vaksin BCG, IPV, dan TD. Sedangkan data yang belum memenuhi target yaitu DPT, MR, DT, PCV, HB0, dan OPV. Maka dapat disimpulkan bahwa target vaksin rutin belum sepenuhnya terpenuhi.

---

Community Health Center, Puskesmas is a health service facility that organizes public health efforts and first-level individual health efforts, by prioritizing promotive and preventive efforts, to achieve public health status. One of the preventive activities carried out at the Puskesmas is vaccination to increase immunity. Pasar Rebo Sub-district Health Center conducts routine vaccines as part of public health services. This is based on the results of the situation analysis of the routine immunization program which shows that there are still disparities in immunization coverage at the district, sub-district and village levels, where the number of children with incomplete immunization status is still large. Based on the type of implementation, immunization is grouped into Program Immunization and Optional Immunization. Program Immunization is an immunization that is required for someone as part of the community in order to protect the person concerned and the surrounding community from diseases that can be prevented by immunization. Program immunization consists of routine immunization, additional immunization, and special immunization. Based on the data that was most widely used in the January-March 2023 period at the Pasar Rebo District Health Center, namely the IPV Vaccine. For data that meets the target based on the graph, namely BCG, IPV, and TD Vaccines. Meanwhile, data that have not met the target are DPT, MR, DT, PCV, HB0, and OPV. Then it can be concluded that the routine vaccine target has not been fully met."

"Puskesmas Kecamatan Duren Sawit merupakan salah satu puskesmas di bawah naungan suku dinas kota Jakarta Timur yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.. Poliomyelitis adalah penyakit infeksi menular yang menyebabkan kelumpuhan syaraf disebabkan oleh polio virus, sebagian besar menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Polio hanya dapat dicegah dengan vaksin polio. Vaksin polio diberikan beberapa kali agar dapat melindungi seorang anak seumur hidup. Upaya promotif dan preventif penyakit polio dilakukan melalui media promosi kesehatan leaflet yang merupakan selebaran berisi informasi dan himbauan dengan gambar, warna, dan layout yang menarik. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dan wawancara. untuk mendapatkan data dan informasi dengan kata kunci poliomyelitis, vaksin polio, imunisasi melalui jurnal penelitian, e-book, website WHO, website Kemenkes RI, dan peraturan pemerintah. Wawancara dilakukan secara langsung kepada apoteker penanggung jawab vaksin Puskesmas Kecamatan Duren Sawit. Hasil data yang diperoleh kemudian didesain sedemikian rupa yang menarik hingga menjadi leaflet menggunakan aplikasi desain online Canva. Leaflet tersebut dicantumkan scan QR-code dan dicetak yang kemudian dipasang pada akrilik mudah dijangkau pembaca baik masyarakat maupun tenaga kesehatan lain.

---

Puskesmas Kecamatan Duren Sawit is one of the health centers under the auspices of the East Jakarta city service tribe which is a first-level health service facility organizing health maintenance efforts, health promotion (promotive), disease prevention (preventive), disease healing (curative), and health recovery (rehabilitative), which is carried out in a comprehensive, integrated and sustainable manner. Poliomyelitis is a contagious infectious disease that causes paralysis of the nerves caused by the polio virus, mostly affecting children under 5 years of age. Polio can only be prevented by the polio vaccine. The polio vaccine is given several times to protect a child for life. Promotive and preventive efforts of polio disease are carried out through leaflet health promotion media which is a leaflet containing information and appeals with attractive images, colors, and layouts. The methods used were literature studies and interviews to obtain data and information with the keywords poliomyelitis, polio vaccine, immunization through research journals, e-books, WHO website, Ministry of Health website, and government regulations. Interviews were conducted directly to the pharmacist in charge of the vaccine at the Puskesmas of Duren Sawit District. The results of the data obtained were then designed in an attractive way to become a leaflet using the Canva online design application. The leaflet includes a QR-code scan and is printed which is then mounted on acrylic easily accessible to readers, both the community and other health workers."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman suatu produk farmasi diatur dalam CDOB. Sebuah PBF dalam menerapkan CDOB juga harus memiliki sistem manajemen yang baik yang ditunjang dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pendokumentasian yang baik. Data diambil berdasarkan dari SOP, observasi lapangan terkait proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman dan melakukan wawancara pada pihak yanng bertanggung jawab pada area tersebut. Pada pelaksanaan proses pengadaan penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman telah cukup sesuai dengan SOP yang diberlakukan oleh perusahaan, serta hal tersebut sesuai dengan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Pada proses penanganan produk vaksin, setiap personil telah memahami tanggung jawab dalam penanganannya serta memahami bagaimana cara menjaga mutu dari obat yang didistribusikan, salah satunya yaitu menjaga produk vaksin / CCP untuk disimpan pada suhu 2-8°C dengan disertakan termometer.

---

Pharmaceutical Wholesalers (PBF) in carrying out procurement, receipt, storage and delivery of pharmaceutical products are regulated in the CDOB. A PBF in implementing CDOB must also have a good management system which is supported by Standard Operating Procedures (SOP), competent human resources and a good documentation system. Data was taken based on SOPs, field observations related to the procurement, receiving, storage and delivery processes and conducting interviews with parties responsible for the area. The implementation of the procurement process for receiving, storing and shipping is in accordance with the SOPs implemented by the company, and this is in accordance with the guidelines for Good Medicine Distribution Methods (CDOB). In the process of handling vaccine products, each personnel understands the responsibilities in handling them and understands how to maintain the quality of the medicines distributed, one of which is keeping vaccine / CCP products stored at a temperature of 2-8°C with a thermometer included."

"Kegiatan perkebunan kelapa sawit banyak memberikan keuntungan ekonomi, tetapi memunculkan kerugian lingkungan. Masalah dalam penelitian ini yaitu adanya kerusakan lingkungan akibat perkebunan merugikan masyarakat dan memicu konflik sosial. Tujuan penelitian adalah menyusun strategi penyelesaian konflik sosial akibat kerusakan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah gabungan kuantitatif untuk analisis statistik dan analisis deskriptif kualitatif menggunakan kuesioner skala Likert terhadap 101 responden dan wawancara kepada 7 narasumber. Hasil penelitian menunjukan penyelesaian konflik sosial akibat kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan menurunkan nilai konflik sosial sebesar 67,7%, serta meningkatkan kerusakan lingkungan sebesar 33,2%, partisipasi masyarakat sebesar 33,7%, kemampuan masyarakat sebesar 11,3%, dan pengelolaan lingkungan sebesar 63,6% agar terjadi 1 peningkatan pada upaya penyelesaian konflik sosial, disertai dengan pemanfaatan pendekatan sosial oleh perusahaan dan bantuan dari pihak pemerintah. Kesimpulan penelitian ini yaitu peningkatan masing-masing nilai variabel yang signifikan dan bantuan pihak ketiga sebagai strategi penyelesaian konflik sosial akibat kerusakan lingkungan.

---

Oil palm plantation activities provide many economic benefits, but cause environmental losses. The problem in this study is that environmental damage caused by plantations harms the community and triggers social conflicts. The research objective is to develop a strategy for resolving social conflicts due to environmental damage based on community participation. The method used is a combination of quantitative for statistical analysis and qualitative descriptive analysis using a Likert scale questionnaire to 101 respondents and interviews with 7 resource persons. The results showed that solving social conflicts due to environmental damage can be done by reducing the value of social conflict by 67.7%, as well as increasing environmental damage by 33.2%, community participation by 33.7%, community capacity by 11.3%, and environmental management by 63.6% so that there is an increase in efforts to resolve social conflicts, accompanied by the use of social approaches by companies and assistance from the government. The conclusion of this study is a significant increase in each variable value and third-party assistance as a strategy for resolving social conflicts due to environmental damage."

"Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dan mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan memberikan kompensasi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikannya. Pertanggungjawaban perdata merupakan lapis pertama yang bekerja apabila timbul kerugian, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut kompensasi tetapi tentu saja terlebih dahulu harus dapat membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita dan perbuatan yang menyebabkan kerugian tersebut.ini disebut pertanggungjawaban dengan kesalahan.Pada sistem Common Law (tort) terdapat suatu pertanggungjawaban dimana pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan unsur kesalahan tetapi tetap dapat menuntut ganti kerugian, dan ini disebut dengan Strict Liability atau Liability without fault, dimana pada rejim Strict Liability ini seseorang dapat dipersalahkan walaupun pihak yang dituntut telah melakukan prinsip kehati-hatian, apabila tergugat dapat membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Demikian juga pada penggunaan Teknologi rekayasa genetika yang banyak dipergunakan dewasa ini, yang adakalanya menimbulkan kerugian dan apabila timbul kerugian maka pihak yang dirugikan dapat meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan teknologi rekayasa genetika.Unlawful act is an act that causes harm to other parties, and oblige the person who caused the damages for his actions, by providing compensation for damages to the aggrieved party. Civil Liability is the first layer that works when incurred losses, and the injured party may sue for compensation but of course it must first be able to prove the causal between the losses suffered and the actions that cause harm called liabililty based on fault.

In the Common Law system (tort) liability where there is an injured party or plainttiffs no need to prove the the defendants? fault but still have to prove that the damaging activity is abnormally dangerous , and is called Strict Liability or Liability without fault, where the regime of Strict Liability is someone to blame even though the required has been committed to the precautionary principles, if the defendant can prove the causal between the losses incurred by actions that cause harm. Likewise, the use of genetically modified organisms which widely used today, which sometimes lead to losses and losses incurred when the injured party may seek compensation for losses incurred through the use of genetically modified organisms."

"Tulisan ini menganalisis problematika pertanggungjawaban korporasi yang dilatarbelakangi pada diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP 2023. Dalam melihat korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya diperlukan teori-teori tersendiri sebab korporasi bukan entitas manusia sehingga untuk mencari kesalahan korporasi diperlukan pendekatan yang berbeda dengan kesalahan manusia. Tulisan ini juga akan menganalisis evolusi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang sektoral yang disertai dengan analisis putusannya. Kemudian akan terdapat refleksi apakah KUHP 2023 sudah cukup menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam undang-undang sektoral tersebut. Akan tetapi ternyata KUHP 2023 masih mengalami stagnasi dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi. Hal tersebut tecermin pada pandangan bahwa tindak pidana korporasi yang dianggap hanya bisa dilakukan oleh pengurus korporasi dalam Pasal 46 KUHP 2023. Maknanya KUHP 2023 hanya menggunakan pendekatan derivatif dalam mencari kesalahan korporasi, padahal perkembangan teori sudah melahirkan pemikiran bahwa korporasi dapat dipersalahkan atas tindakannya sendiri. Selain itu, ternyata KUHP 2023 juga belum memperinci mengenai apa yang dimaksut sebagai pengurus yang bertanggung jawab sehingga masih besar kemungkinan adanya penafsiran yang salah dalam menjadikan pengurus sebagai subjek yang bertanggung jawab. Tulisan ini juga akan mengomaparasikan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi yang diatur di Australia dan Belanda yang kini telah mengatur mengenai corporate fault model dan pertanggungjawaban pengurus korporasi secara terpisah.

---

This thesis analyzes the problems of corporate liability. Background of this thesis is  regulation of corporations as subjects of criminal law in the 2023 Indonesia Criminal Code. In viewing corporations as subjects of criminal law, specific theories are necessary because corporations are not human entities, so different approaches are needed to identify corporate fault compared to human fault. This thesis will also analyze the evolution of corporate liability regulations in sectoral laws accompanied by analysis of their rulings. Then there will be reflections on whether the 2023 Indonesia Criminal Code is sufficient as a solution to the problems that arise in those sectoral laws. However, it turns out that the 2023 Indonesia Criminal Code still experiences stagnation in regulating corporate accountability. This is reflected in the view that corporate crimes are considered to be only committed by corporate officers under Article 46 of the 2023 Indonesia Criminal Code. This means that the 2023 Indonesia Criminal Code only uses a derivative approach in seeking corporate fault, whereas the development of theories has already led to the thought that corporations can be blamed for their own actions. Furthermore, the 2023 Indonesia Criminal Code also does not yet specify what is meant by responsible officer, so there is still a high possibility of misinterpretation in making officers the responsible subjects. This thesis will also compare the regulation of corporate liability and corporate officers as regulated in Australia and the Netherlands, which now regulate the corporate fault model and corporate officers liability separately."

"ABSTRAKFintech Peer to Peer Lending saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang meningkat pada industrinya, termasuk di Indonesia. Sayangnya pertumbuhan industri ini tidak dilengkapi dengan peraturan/lembaga perlindungan dana yang jelas untuk para lender nya dari risiko gagal bayar, baik itu dari OJK maupun platform sebagai penyelenggara. Pada akhirnya peneliti mencoba mencari tahu pengaruh mengenai perlindungan lender dari risiko gagal bayar tersebut terhadap intensi lender dalam memberikan pinjaman yang dimediasi dan dimoderasi oleh kepercayaan pada platform. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Model SEM dengan jumlah data yang diperoleh sebanyak 303 melalui kuesioner online. Peneliti juga mencari tahu mengenai persepsi lender, apakah beberapa perlindungan yang sudah ditawarkan oleh platform sudah cukup melindungi mereka atau tidak dari risiko gagal bayar. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh antar variabel terbukti positif, signifikan, memiliki mediasi berupa partial mediation, moderasi berupa partial moderation, serta variabel platform trust terbukti menguatkan hubungan antara iv dan dv. Beberapa perlindungan yang ditawarkan platform pun sudah dianggap cukup melindungi walaupun masih ada yang dianggap belum cukup melindungi sehingga perlu di perbaiki kembali oleh pihak platform.

---

ABSTRACTFintech Peer to Peer Lending is currently experiencing an increasing growth in its industry, including in Indonesia. Unfortunately, the growth of this industry is not equipped with a clear regulation fund protection institution for its lenders from the risk of default, either from OJK or the platform as the organizer. Finally, the researcher tries to find out the effect of lender protection from thedefault risk against lending intention mediated and moderated by platform trust. This study uses Structural Equation Model SEM method with the amount of data obtained as much as 303 through the online questionnaire. Researchers also find out about the perception of lenders, whether some of the protection already offered by the platform is enough to protect them or not from the risk of default. The results showed that the influence between variables proved positive, significant, had partial mediation, had partial moderator, and the variable platform trust proved to strengthen the relationship between iv and dv. Some protection was considered sufficient to protect although there are still considered not enough to protect so need to be repaired again by the platform. "

"ABSTRAKFokus disertasi ini membahas pertanggung jawaban pidana korporasi dari sisi pengaturan dan praktiknya dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Sejak tahun 1955 sesudah berlakunya Undang-undang Tinclak Pidana Ekonomi 1955 (Undang-undang No 7/DRT/1955), hingga saat ini tidak satu pun korporasi dijatuhi pidana. Sementara itu Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999 (Undang-undang No.8/ 1999) juga membebani pertanggungiawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana (laku pidana) perlindungan konsumen. Tetapi hal yang sama masih juga terjadi dalam masa rezim perlindungan konsumen. 36 kasus tindak pidana pcrlindungan konsumen telah dikaji dengan menggunakan desain penelitian normatif. Tidak ada korporasi yang dijatuhi pidana. Isu kontroversial tersebut tidak membuat peneliti kccewa. Argumentasi-argumentasi pengadilan terkait ke-36 kasus tersebut dicermati dengan teliti. Hasilnya, yaitu: bahwa sejumlah argumentasi memberi ruang yang Iebih luas bagi pertanggung jawaban pidana korporasi. Sehubungan dengan hal ini, pengadilan masih tetap berperan memberikan argumentasi hukum tentang teori pelaku fungsional dalam tindak pidana. Penjelasan teoritis ini berpijak pada pandangan bahwa mens rea (schuld) pelaku fisik dapat diatribusikan kepada pelaku fimgsional. Pada tahap-tahap selanjutnya mens rea (schuld) tersebut diatribusikan kepada korporasi dengan meuggunakan doktrin agregasi. Dengan pendekatan teoritis ini, korporasi dipertanggungiawahkan secara pidana. Hal ini tidak berarti bahwa penjatuhan sanksi seyogyanya selalu dilakukan pengadilan. Ketika pengadilan menerapkan undang-undang dalam suatu kasus, pengadilan mengkongkritkan norma norma umum menjadi norma individual. Teknik hukum pidana menentukan suatu perilaku (tindak pidana) dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggannya. Menurut pandangan hukum yang sanksionis jika seseorang tidak berperilaku sesuai dengan suatu larangan tertentu, konsekuensinya pengadilan seharusnya menjatuhkan sanksi, apakah pidana ataupun perdata. Preskripsi berupa sanksi tidak selalu dijatuhkan, tergantung pada kondisi-kondisi tertentu, dalam hal suatu perangkat paksaan seyogyanya diterapkan. Pengadilan seyogyanya menjatuhkan sanksi kepada korporasi, jika suatu tindak pidana (laku pidana) menguntungkan korporasi. Sehubungan dengan ini, peneliti mengusulkan agar teori corporate vicarious criminal liability seyogyanya diterapkan dalam rezim perlindungan konsumen.

---

ABSTRACTThe focus study of this dissertation is the laws and practices of corporate criminal liability concerning consumer protection law in Indonesia. Since 1955 until now after enactment ofthe Law on Economic Crimes 1955 (Law of Republic of Indonesia No. 7/DRT/1955; UU TPE l955), corporation has not been liable for economic crimes in Indonesia. Meanwhile The Law on Consumer Protection 1999 (The Law of Republic of Indonesia No.8/1999; LCP 1999) also provides that a corporation may be criminally liable for consumer offences. But the similar circumstances still have been repeated in the consumer protection regime. 36 cases related to consumer offences have been analyzed with a normative research design. No corporation was made a sentence at all in these cases. The controversial issue does not make the researcher unsuccessfully. The arguments of courts related these 36 cases were examined carefully. The result is that some of them give a wider space for corporate criminal liability. ln regard to this, judicial role still give some legal argumentations on theory of functional perpetrator in criminal acts. This theoretical explanation hold that physical perpetrators mens rea (schuld) can be attributed to functional perpetrator. ln the further steps, the mans rea can be attributed to corporation. It is based on aggregation theory. According to this theoretical approach, corporation may be held criminally responsible. it does not mean that decreeing a sanction should always be taken by judicial. When the judiciary applies the statutory in a litigated case. it concrctizes the general norms which constitutes an individual norm. The penal technique makes conduct (offences) the condition of sanctions to the delinquent. According to sanctionist view of law is that if a person does not comply with a certain prohibition, the consequence is that the courts ought to inflict a penalty, whether criminal or civil. Prescribing a sanction is not always inflicted, it depends on the certain conditions, in which a coercive measure ought to be applied. The court should order a sanction to a corporation, ifa criminal act benefits the corporation. In regard to this, the researcher suggest that the theory of corporate vicarious criminal liability should be adopted in consumer protection regime."