Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Politik Kebijakan Publik di Tingkat Lokal dalam Kasus Analisis Interaksi Aktor dalam Kebijakan Bus Rapid Transit di DKI Jakarta Tahun 2004 – 2014. Kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara menjadikan seluruh aktivitas pemerintahan, ekonomi dan politik negara terpusat, sehingga kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindarkan. Salah satu inovasi dari kebijakan transportasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah bus Transjakarta, yang merupakan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan, yang telah beroperasi sejak tahun 2004 silam. Transjakarta yang telah beroperasi sejak 2004 hingga saat ini ternyata masih belum menjadi solusi bagi kemacetan dan masalah tranportasi di DKI Jakarta. Perubahan status lembaga yang menaungi pengelolaan teknis Transjakarta ternyata tidak berbanding lurus dengan efektivitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Walaupun sudah tiga kali mengalami perubahan status hingga tahun 2017 belum ada perubahan signifikan yang terjadi. Penelitian ini juga akan membahas mengenai perubahan paradigma kebijakan transportasi di DKI Jakarta tahun 1960-1997, tahapan awal dalam perumusan kebijakan bus rapid transit di DKI Jakarta tahun 2004, dan analisis interaksi aktor dalam perubahan kebijakan bus rapid transit di DKI Jakarta tahun 2006-2014. Analisis interaksi aktor didalamnya, termasuk proses konsultasi, pelibatan dan akomodir kepentingan aktor yang mempengaruhi perubahan status BP menjadi BLU Transjakarta. Disamping itu analisa juga dilakukan pada interaksi aktor dalam proses formulasi dan evaluasi alternatif dalam kebijakan BUMD PT Transjakarta.

---

This study discusses the Politics of Public Policy at Local Level, in the Case of Interaction Analysis of Actors in Bus Rapid Transit Policy in DKI Jakarta in 2004 - 2014. The position of Jakarta as the capital of the state makes Jakarta becomes main central government, economic and political activities, due to that reason congestion can not be avoided. One of the innovations of transportation policy issued by the Government of DKI Jakarta is Transjakarta bus, which is the first Bus Rapid Transit (BRT) transportation system in Southeast. This system has been operating since 2004 ago. Transjakarta, is still not a solution for traffic congestion and transportation problems in Jakarta. Changes in the status of institutions that overshadowed Transjakarta's technical management were not directly proportional to the effectiveness of services perceived by the community. Although it has undergone three status changes until 2017, there id no significant changes have occurred. This research will also discuss about the transportation policy paradigm change in DKI Jakarta in 1960-1997, the initial stage in the formulation of the bus rapid transit policy in DKI Jakarta in 2004, and the analysis of actors interaction in bus rapid transit policy change in DKI Jakarta in 2006-2014. Interaction analysis of actors therein, including consultation process, involvement and accomodation of actors interests that affect the change status of Transjakarta. Besides, the analysis of the interaction betweem the actors in the formulation process and alternative policy evaluation in Regional SOE’s PT Transjakarta."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah aksesibilitas mempengaruhi peluang penggunaan TransJakarta pada pekerja komuter di wilayah Jabodetabek. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah utama di Jabodetabek. TransJakarta merupakan salah satu sistem transportasi umum yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut, namun warga Jabodetabek enggan menggunakannya karena suatu alasan. Kami menggunakan kedekatan dengan halte bus TransJakarta terdekat sebagai proxy untuk mengukur aksesibilitas. Data diperoleh dari survei komuter Jabodetabek 2014 oleh Badan Pusat Statistik, Statistik dalam angka 2014 oleh Badan Pusat Statistik, CHRS, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dengan menggunakan regresi logistik binomial, Kami menemukan bahwa kedekatan jarak dengan halte TransJakarta terdekat meningkatkan kemungkinan menggunakan TransJakarta. Kemungkinan terbesar menggunakan TransJakarta ada pada radius 0-2,5 kilometer. Peluangnya kemudian berkurang hingga radius 5-7,5 kilometer danmenghilang dalam radius 7,5-10 kilometer. Membuat jalur bus baru dan halte bus untuk mendekatkan aksesibilitas tidak secara signifikan meningkatkan penumpang TransJakarta lebih baik daripada alternatif lain seperti membuat fasilitas park-and-ride.

---

ABSTRACTThis study aims to find empirical evidence on whether accessibility affects the odds of using TransJakarta among commuter workers in Jakarta metropolitan area (JMA). Traffic congestion is one of the severe problems in JMA. TransJakarta is one of the public transportation systems that created to solve the problem, but JMA citizens arereluctant to use it for some reason. We use proximity to the nearest TransJakarta bus stop as a proxy to measure accessibility. The data was obtained from the 2014 Jabodetabek commuter survey by Statistics Indonesia, 2014 regional statistics by Statistics Indonesia, CHRS, and DKI Jakarta department of transportation. Using binomial logistic regression, We find that closer proximity to the nearest TransJakartabus stop increased the odds of using TransJakarta. The odds of using TransJakarta is biggest in a 0-2.5 kilometers radius. The odds then decreasing until a 5-7.5 kilometers radius and disappeare in a 7.5-10 kilometers radius. Creating new bus tracks and bus stops in order to shorten the accessibility, however, do not significantly improve TransJakarta ridership better than another alternative such as creating a new park-andride facility."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana persepsi penumpang tentang efektivitas strategi pencegahan kejahatan yang telah dilakukan TransJakarta dalam mengatasi terjadinya pencopetan berdasarkan 16 tehnik pengurangan kesempatan kejahatan dari Ronald V. Clarke. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang diteliti adalah rata-rata penumpang TransJakarta dalam satu hari yaitu sebanyak 215.000 orang penumpang dan sampel yang diteliti adalah 100 orang penumpang. Instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan pertanyaan tertutup menggunakan skala nominal. Dari hasil penelitian ini didapatkan data bahwa persepsi penumpang tentang efektivitas strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh pihak TransJakarta dalam mengatasi terjadinya pencopetan secara umum efektif.The object of this research is to learn the perception of passengers about the effectiveness of crime prevention strategy taken place in TransJakarta based on Ronald V Clarke?s 16 techniques of crime opportunity reduction. In this research, researcher utilizes quantitative approach method. The researched populations were taken from average daily ridership of TransJakarta (numbering 215,000) with 100 passengers taken as sample. As the mean of research instrument, closedquestions questionnaire with nominal scales is used. From the result, it could be concluded that from the passengers? perception about crime prevention effectiveness taken by TransJakarta authorities in fighting with pickpockets is generally positive (it is effective enough)"

"Dalam rangka menyelenggarakan layanan transportasi yang aman dan nyaman serta terhindar dari kemacetan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah membangun sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang dikenal dengan Transjakarta Busway. Kenyamanan dalam layanan BRT dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas operator-operator bus Transjakarta yang terdiri dari berbagai perusahaan bus. Dalam melakukan layanan transportasi para operator tidak bersaing satu sama lain dalam menentukan harga/tarif perjalanan. Persaingan antar operator terjadi dalam proses untuk masuk menjadi operator bus transjakarta (competition for the market).Mekanisme persaingan untuk menjadi operator telah mengalami beberapa kali perubahan, pada awal dioperasikannya transjakarta, para operator transjakarta merupakan hasil proses penunjukan langsung. Dalam perkembanganya prosedur penetapan operator transjakarta dilakukan dengan metode pelelangan umum. hingga pada akhirnya terdapat regulasi yaitu Peraturan Gubernur DKI No.63 Tahun 2014 tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta yang kemudian diubah menjadi Peraturan Gubernur DKI No.17 Tahun 2015, dalam regulasi tersebut diatur bahwa proses penetapan operator transjakarta dilakukan dengan metode penunjukan langsung untuk operator angkutan lama (eksisting) serta metode pelelangan umum untuk operator angkutan baru (non eksisting).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi mekanisme penentuan operator transjakarta serta mendapatkan alternatif kebijakan dalam mekanisme penentuan operator Transjakarta. penelitian ini menggunakan metode competition checklist OECD untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap persaingan akibat adanya regulasi Penunjukan langsung untuk menjadi operator bus Transjakarta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan penetapan operator bus transjakarta ini berpotensi menghambat persaingan untuk masuk ke dalam pasar (berpotensi membatasi jumlah atau lingkup operator, berpotensi membatasi kemampuan pelaku usaha (operator) untuk bersaing, serta berpotensi mengurangi dorongan bagi para operator dalam bersaing).

---

In order to provide transport services are safe and comfortable and avoid the congestion, local government of Jakarta has built a Bus Rapid Transit (BRT), known as Transjakarta Busway. BRT service convenience is determind by the quantity and quality of Transjakarta bus operators. In the transport service operators do not compete with each other in determining the price/ tariff of travel. Competition between operators occur in the process for entry into the Transjakarta bus operator (competition for the market).

The mechanism of competition to become the operator has been amended several times, at the beginning of the operation of Transjakarta, the operator Transjakarta is the result of direct appointment process. In the expansion of Transjakarta operator determination procedures conducted by public tender method. until eventually there are regulations that Jakarta Governor Regulation 63 of 2014 on Determination Procedure Transjakarta bus operator which is then converted into Jakarta Governor Regulation No.17 Year 2015, in the regulation stipulated that the process of determining the operator Transjakarta done by direct appointment method for transport operators old (existing) as well as the methods of public tender for new freight carriers (non-existing).

This study aims to identify and evaluate mechanisms for determining the Transjakarta operator and get an alternative policy determination mechanism Transjakarta operator. This research uses methods OECD competition checklist to determine the impact on competition as a result of the regulation of direct appointment to be a Transjakarta bus operator. Based on the survey results revealed that Transjakarta bus operator assignment policy is potentially hampering competition for entry into the market (potentially limit the amount or scope of the operator, potentially limiting the ability of business (operator) to compete, as well as potentially reducing the incentive for operators to compete)."

"Perkembangan teknologi memberikan manfaat di berbagai industri salah satunya pada industri fasilitatif di sektor transportasi. Transportasi memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi. Khususnya DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat perekonomian Indonesia, transportasi umum dibutuhkan untuk mendukung mobilitas warganya. PT Transportasi Jakarta memiliki aplikasi traveller service mereka untuk membantu mobilisasi warganya dalam menggunakan bus Transjakarta bernama Tije. Namun, berdasarkan feedback serta hasil evaluasi user experience dari pengumpulan dan pengolahan data menggunakan usability testing, aplikasi masih memiliki tingkat usability yang rendah sehingga tingkat kepuasan pengguna masih rendah pula. Pengukuran yang digunakan dari jenis performance metrics (task success rate, error, dan time on task), issue-based metrics (retrospective think aloud) serta self-reported metrics (single ease question dan juga pengisian kuesioner PSSUQ). Untuk itu, pendekatan user centred design digunakan dengan memberikan rekomendasi perbaikan desain untuk aplikasi Tije dengan mengacu kepada teori 10 Heuristics for User Interface Design. Dari hasil uji verifikasi, rekomendasi perbaikan yang diberikan dapat meningkatkan kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi Tije.

---

An improvement among technological development have provided benefits across various industries, including the facilitative industry in the transportation sector. Transportation plays a crucial role in economic development, particularly in DKI Jakarta, the capital city of Indonesia and the center of its economy, where public transportation is essential to support the mobility of its residents. PT Transportasi Jakarta has developed their traveller service application to assist the mobility of residents using the Transjakarta bus, called Tije. However, based on feedback and user experience evaluation through usability testing, the application still exhibits a low level of usability, resulting in low user satisfaction. Performance metrics (task success rate, errors, and time on task), issue-based metrics (retrospective think aloud), and self-reported metrics (single ease question and PSSUQ questionnaire) were utilized to measure usability. To address this, a user-centered design approach was adopted to provide design improvement recommendation for Tije application based on the 10 Heuristics for User Interface Design theory. Through statistical verification, the suggested design improvements were found to enhance user satisfaction in using the Tije application."

"Implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan karena dapat meningkatkan mode share pengguna transportasi publik dengan memperluas jaringan pelayanan.Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan metode penelitian kualitatif. Mengacu pada 8 kriteria integrasi dalam integration ladder yang dikemukakan oleh Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008) menunjukan bahwa semua kriteria integrasi transportasi publik telah dilakukan meskipun beberapa kriteria masih belum sempurna penerapannya. Kriteria yang paling menonjol dari implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT ini dapat dilihat dari penerapan sistem pembayaran yang terpadu melalui kartu Jak Lingko dan pengelolaan informasi yang komprehensif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, mengacu pada teori Bhuyan (2010), salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam imlementasi ini adalah masih terdapat kesenjangan pemahaman kebijakan (Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018) antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Selain itu, Operator Angkutan Pengumpan selaku mitra Transjakarta masih perlu diberikan pemahaman mengenai bisnis transportasi dan bagaimana proses kerja administrasi. Untuk itu, salah satu saran yang diberikan peneliti adalah perlu dilakukan penguatan sistem pada birokrasi pelaksana untuk mengurangi gap pemahaman sehingga birokrasi pelaksana dapat tetap stabil dan tidak bergantung pada satu kepengurusan

---

The integration of feeder transport into the BRT system is intended to solve congestion because it can increase public transport users by expanding the service network.This thesis aims to analyze the implementation of the integration of feeder transportation into the BRT system based on Governor Regulation No.96/2018 and to determine the factors that influence the implementation of that policy. This study uses a post-positivist approach and qualitative research methods. Referring to the 8 integration criteria in the "integration ladder" proposed by Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008), it shows that all the criteria for integration of public transportation have been implemented even though some of the criteria are still not perfectly applied. The most prominent criteria for implementing the integration of feeder transport into the BRT system can be seen from the implementation of an integrated payment system through the Jak Lingko card and comprehensive information management. There are several factors that influence the implementation of the policy (Governor Regulation No.96/2018), referring to the theory of Bhuyan (2010), one of the factors that have a big influence in this implementation is that there is still a gap in understanding of policy between policymakers and policy implementers. In addition, Feeder Transport Operators as Transjakarta partners still need to be given an understanding of the transportation business and how the administrative work process work. For these reason, one of the suggestions given by researcher is that it is necessary to strengthen the system in the policy implementersto reduce the gap of understanding so that the policy implementerscan remain stable and do not depend on one management."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi Integrasi Angkutan Pengumpan ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit pada segmen angkutan bus kecil melalui program Mikrotrans Jaklingko, yang merupakan salah satu layanan Transjakarta pada segmen angkutan bus kecil yang bertujuan untuk mengintegrasikan angkutan pengumpan ke dalam sistem bus rapid transit dalam rangka memberikan layanan transportasi umum yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat, kehadiran program ini juga bertujuan untuk memperbaiki pola operasional transportasi umum, terutama di segmen angkutan bus kecil agar memenuhi SPM yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Stufflebeam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivism dengan pengumpulan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala dari pelaksanaan Mikrotrans Jaklingko dari segi Input yang berdampak kepada dimensi lain yaitu Dimensi Process dan Product. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain penyediaan tempat khusus penyimpanan armada, optimalisasi sarana penyediaan informasi, pembakuan syarat dan ketentuan di dalam Surat Keputusan, dan juga pengevaluasian trayek existing untuk keperluan penyesuaian jumlah armada.

---

This thesis discusses the evaluation of Integration of Feeder Transport into the Bus Rapid Transit System policy for the small bus segment through Mikrotrans Jaklingko program, which is one of the Transjakarta services in the small bus transportation segment which aims to integrate feeder transportation into the bus rapid transit system in order to provide affordable and quality public transportation services to the community, the presence of this program also aims to improve the operational pattern of public transportation, especially in the small bus segment so that it meets predetermined SPM. This study uses the CIPP evaluation model initiated by Stufflebeam. The research approach used is post-positivism with qualitative data collection. The results of the study indicate that there are a number of obstacles to the implementation of Mikrotrans Jaklingko in terms of input which have an impact on other dimensions, namely the Process and Product Dimensions. There are several recommendations that can be given, including providing a special place for storing fleets, optimizing information provision facilities, standardizing terms and conditions in Decrees, as well as evaluating existing routes for the purpose of adjusting the number of fleets."

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit MRT di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta adalah teori governance, teori kolaborasi, dan teori collaborative governance. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post positivist untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi collaborative governance dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi 4 dimensi berdasarkan Teori Model Collaborative Governance sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash, yaitu adanya kemacetan dan ketimpangan sumber daya serta kemampuan sebagai kondisi awal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance, desain institusional seperti tertuang dalam Kepgub Nomor 1655 tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk hubungan collaborative governance; 3 Gaya kepemimpinan dari pemimpin formal maupun informal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance; serta 4 Proses kolaboratif yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT. MRT Jakarta, dan pemerintah Jepang melalui JICA sebagai bentuk hubungan collaborative governance.

---

ABSTRACTThis study aims to analyse collaborative governance in developing MRT in DKI Jakarta. The theories that are used in this study include governance, collaboration, and collaborative governance theories. This study uses post positivist approach to identify and assess which causes the application of collaborative governance in this MRT development in DKI Jakarta. Documented data were collected through in depth interviews and paperworks. The result of this study shows that collaborative governance in the development of MRT in DKI Jakarta has complied the all four dimentions based on Collaborative Governance Model theory as stated by Ansell and Gash, which are 1 there is congestion and inequality of resources and capabilities as the initial conditions that affect the relationship of collaborative governance, 2 institutional design as set Governor Decree No. 1655 of 2014 which provides legitimacy for collaborative governance relations, 3 leadership style that affects collaborative governance relations, and 4 collaborative process that occur between the central government, local government, PT. MRT Jakarta, and the Japanese government through JICA as a form of collaborative governance relations. "

"Untuk mengatasi kemacetan dengan segera, beberapa kota memilih untuk mengadakan infrastruktur busway daripada infrastruktur kereta api. Pengadaan infrastruktur transportasi seharusnya diikuti dengan peningkatan harga lahan di wilayah sekitar. Terdapat perdebatan apakah peningkatan harga lahan akibat infrastruktur busway setara dengan infrastruktur kereta api.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur dampak Transjakarta terhadap harga lahan kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data panel. Variabel keluaran adalah harga lahan dalam 3 (tiga) tahun; 2013, 2014, dan 2015. Terdapat 2 (dua) treatment dalam penelitian ini; yaitu pengadaan busway koridor 12 dan perpanjangan koridor 2.Penelitian ini menggunakan pendekatan difference-in-difference dan juga estimasi score matching yaitu Nearest Neighbor Matching. Studi ini menemukan bahwa pengadaan busway baru akan meningkatkan harga lahan sekitar 20 – 30 persen. Kuantitas ini cukup besar namun cukup masuk akal. Karena itu adalah benar jika dampak busway setara dengan kereta api. Manfaat yang besar ini dapat digunakan untuk mendorong peran serta swasta dan publik dalam membantu pembiayaan pengadaan infrastruktur busway.

---

To immediately curb severe traffic congestion, some cities choose to establish bus rapid transit (BRT) infrastructure over rail-transit. New establishment of transportation infrastructure should be followed by the increases of land value. There have been debates whether the increases on land value because of BRT establishment are on par of railway investments.

This study mainly intents to determine the impact of TransJakarta BRT on land value of sub-districts in DKI Jakarta Province. The research utilizes panel data. Outcome variable is land value in 3 (three) years; 2013, 2014, and 2015. There are two treatments in this thesis. They are installation of BRT route 12 and installation of extension of BRT route 2.

This study utilizes difference-in-difference approach as well as score matching estimation namely Nearest Neighbor Matching (NNM). The research found that the new installation of BRT causes land value to increase around 20 – 30 percent. This magnitude is high. Hence it is correct to say that BRT impact on land value is on par with other transportation establishment such as railway. Its apparent benefit to land value can be used as basis to encourage more private and public-sector involvement in helping to fund the BRT installation."