Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dalam penelitian ini adalah menyusun prioritas masalah wakaf nasional berserta solusinya dari aspek masyarakat, pengelola wakaf, dan pemerintah. Metode yang digunakan adalah modifikasi Analytic Netwrok Process (ANP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prioritas permasalahan wakaf dari aspek masyarakat di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. Adapun prioritas permasalahan wakaf dari aspek pengelola adalah minimnya biaya operasional dan lemahnya sumberdaya nazhir. Sedangkan prioritas permasalahan wakaf dari aspek pemerintah adalah lemahnya sosialisasi Undang-Undang Wakaf dan minimnyaa biaya APBN untuk sertifikasi wakaf. Solusi prioritas atas permasalahan wakaf dari aspek masyarakat yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dari sisi agama dan sosialisasi dan edukasi perwakafan kepada masyarakat. Adapun solusi prioritas atas permasalahan wakaf dari aspek pengelola adalah peningkatan biaya operasional dan training dan perbaikan sistem rekrutmen nazhir. Sedangkan solusi prioritas terhadap persoalan wakaf dari aspek pemerintah adalah meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Wakaf dan meningkatkan biaya APBN sertifikasi wakaf. Hasil perhitungan akhir menunjukkan bahwa prioritas permasalahan wakaf yang terjadi di Indonesia bersumber dari aspek pengelola, dengan nilai mean sebesar 1,082. Adapun permasalahan wakaf dari aspek masyarakat memperoleh nilai mean sebesar 0,526, dan mean pemerintah sebesar 0,391.

---

The objectives of this study are to arrange the list of waqaf problems priority and its solution from society aspect, administrator aspect, and government aspect. The methode used in this research was Modification of Analytic Network Process (ANP). The research concludes that the problems priority of wakaf from public aspect are lack of public awareness for wakaf and the lack of public knowledge about wakaf. The problems priority of wakaf from administrator aspect are low of operational cost and weak human resource (nazhir of wakaf). The problems priority of wakaf from government aspect are lack of socialization of wakaf regulation and low of Indonesian budget (APBN) for wakaf certification. The solution priority of wakaf problems that proposed in this research from public aspect are approaching them from religion aspect and socialization and educate them about wakaf knowledge. The solution priority from administrator aspect are increase operational cost and training and improving recruitment system. The priority solutions form government aspect are improve socialization of wakaf regulation and increase Indonesian budget (APBN) for wakaf certification. This research concluted that administrator aspect was the most important aspect of wakaf problems in Indonesia with the mean value 1,082. Mean value 0,526 for public aspect, and 0,391 for government aspect."

"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di daerah Kabupaten Bogor saat ini pada dasarnya telah sesuai dengan harapan, walaupun demikian bukan berarti tidak ditemui kendala-kendala. Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu ditelaah mengenai penyelesaian sengketa wakaf tanah yang dilakukan di wilayah kabupaten Bogor dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dengan melihat peranan dari Departemen Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bogor dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan data secara obyektif apa adanya berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut dapat kiranya kita lihat bahwa penyelesaian sengketa wakaf tanah yang dilakukan di wilayah kabupaten Bogor, telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan peraturan pelaksanaannya. Walaupun pada prakteknya tidak terlalu banyak sengketa wakaf yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bogor maupun Pengadilan Agama Bogor, malahan di Pengadilan Agama Bogor belum pernah menangani sengketa wakaf sama sekali, karena rata-rata sengketa wakaf yang terjadi diselesaikan secara musyawarah antara para pihak, dengan ditengahi oleh Departemen Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat. Jadi yang mempunyat peranan yang besar dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Bogor adalah Departemen Agama. Sedangkan Peranan Pengadilan Negeri Bogor dalam menangani sengketa wakaf belum begitu terlihat, walaupun pernah menangani sengketa wakaf, karena jumlah kasus sengketa wakaf yang ditangani baru satu kasus. Sedangkan Pengadilan Agama Bogor sejauh ini belum pernah menangani sengketa wakaf, jadi peranannya kurang terlihat dalam menyelesaikan persengketaan wakaf yang terjadi di Kabupaten Bogor."

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perwakafan tanah yang tidak diikuti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan pejabat yang berwenang dalam Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Dalam kasus ini Wakif dan Nazhir melakukan perjanjian perwakafan tanah hanya secara dibawah tangan pada tahun 2008. Selama lebih kurang 10 tahun Nazhir sebagai pengelola tanah wakaf belum membuat Akta Ikrar Wakafnya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (yang selanjutnya disebut PPAIW), sehingga status tanah wakaf belum memiliki kejelasan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah keabsahan perwakafan tanah yang tidak diikuti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW serta perlindungan hukum terhadap Nazhir dalam perwakafan tanah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, perwakafan tanah yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW dalam kasus ini tidak sah, karena tidak terpenuhinya unsur harta benda wakaf. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Surat Keterangan Tanah (yang selanjutnya disebut SKT) sebagai bukti pemenuhan unsur harta benda wakaf baru terbit pada tahun 2016, sementara perwakafan tanah dilakukan pada tahun 2008. Hal tersebut melanggar syarat suatu sebab yang halal. Nazhir dalam kasus ini tidak dapat diberikan perlindungan hukum. Hal ini karena meskipun masih ada kemungkinan dapat disahkannya perwakafan tanah tersebut agar lahir perlindungan hukum bagi Nazhir, namun Nazhir dalam pelaksanaan perjanjian wakaf terbukti telah melanggar asas iktikad baik dalam perjanjian.

---

This study discusses The Legality Of Land Waqf Which Is Not followed By The Making Of A Waqf Pledge Deed Before Authorized Official in the Pringsewu Religious Court Decision Number 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. In this case, Wakif and Nazhir entered into an underhanded land waqf agreement in 2008. For approximately 10 years Nazhir as waqf land manager has not made his Waqf Pledge Deed in front of the Waqf Pledge Deed Official (hereinafter referred to as PPAIW), so the status of the waqf land do not have yet. The main issues discussed in this thesis are the validity of the land waqf which is not followed by the making of the Waqf Pledge Deed before PPAIW and the legal protection of Nazhir in the land waqf. The research method used is the normative juridical method. The typology used in this research is prescriptive research. As for the results of this study, land waqf which is carried out without making a Waqf Pledge Deed before PPAIW in this case is not valid, because the elements of waqf property are not fulfilled. Physical Control of Land Sector or Land Certificate (hereinafter referred to as SKT) as evidence of fulfillment of waqf property elements was only issued in 2016, while land waqf was carried out in 2008. This violates the requirements for a lawful cause. Nazhir in this case cannot be given legal protection. This is because although there is still the possibility that the land waqf can be legalized so that legal protection is born for Nazhir, Nazhir in the implementation of the waqf agreement is proven to have violated the principle of good faith in the agreement."

"Penelitian ini membahas menganalisa penyelesaian sengketa tanah wakaf dari Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia. Sengketa yang terjadi dalam putusan ini adalah dimana tanah hak milik dengan sertipikat Nomor 04629 atas nama Gusti Adi Wirawan sebagai Penggugat, diatasnya terdapat overlapping atau tumpang tindih tanah wakaf dengan sertipikat Nomor 337 tahun 1993. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap adanya kasus tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah pada suatu bidang tanah dan implikasi hukum atas tukar menukar (ruislag) tanah wakaf dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll yang ternyata objek bidang tanahnya tumpang tindih. Dalam membahas permasalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku, bersifat ekspalanatoris, dan menghasilkan analisa kualitatif terhadap masalah tersebut. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada umumnya tumpang tindih hak atas tanah disebabkan oleh unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, dan kesalahan administrasi. Pada kasus ini, tampaknya telah terjadi ketidaktelitian oleh pihak BPN sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang tindih (overlapping) kepemilikan tanah bersertifikat yaitu adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang belum pernah melakukan pengukuran pengembalian batas atas Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) dengan menggunakan metode yang sama atas Sertifkat Hak Milik Nomor 04629 (bukti P-1 dan P-5) sehingga tidak dapat diperbandingkan secara objektif dan berimbang terhadap letakdari kedua sertifikat tersebut, dan faktor lain juga dapat disebabkan oleh karena adanya penelantaran tanah oleh Penggugat yang mana pada saat terjadi pengukuran untuk sertipikat wakaf, Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah wakaf seharusnya ada dalam proses pengukuran batas-batas tersebut agar terpenuhi syarat sesuai perundang-undangan. Sehingga pada saat proses sertipikat selesai ada pihak yang dirugikan dengan timbulnya dua alas hak diatas objek yang sama

---

This study discusses analyzing the settlement of waqf land disputes from Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN.Mll in accordance with the laws and regulations on waqf in Indonesia. The dispute that occurred in this decision is where the land is owned by certificate Number 04629 in the name of Gusti Adi Wirawan as the Plaintiff, above which there is overlapping or overlapping of waqf land with certificate Number 337 of 1993. The problem in this paper is regarding legal protection for holders of land rights against the case of overlapping ownership of land rights in a plot of land and the legal implications of the exchange (ruislag) of waqf land in Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN.Mll which turns out to be an overlapping land. In discussing these problems, the author uses a library research method that refers to applicable legal principles, is explanatory, and produces a qualitative analysis of the problem. The data analysis was done prescriptively. The author concludes that in general, overlapping land rights are caused by elements of intentional, unintentional, and administrative errors. In this case, it seems that there has been inaccuracy on the part of the BPN, resulting in overlapping land rights. Factors causing overlapping ownership of certified land, namely an error from the Land Office of East Luwu Regency which has never measured the return on the upper limit of Ownership Certificate Number 337 of 1993 (waqf) (exhibit T-1 and TT-4) by using the same method for the Certificate of Ownership Number 04629 (exhibits P-1 and P-5) so that it cannot be compared objectively and in a balanced manner with respect to the location of the two certificates, and other factors can also be caused by neglect of land by the Plaintiff who where at the time of the measurement for the waqf certificate, the Plaintiff as the owner of the right to the land bordering the waqf land should be in the process of measuring the boundaries in order to fulfill the requirements according to the legislation. So that when the certificate process is complete, there are parties who are harmed by the emergence of two rights over the same object."

"Wakaf uang, sebagai salah satu jenis wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki manfaat yang besar, yaitu dapat dilakukan oleh orang yang memiliki dana terbatas dan dapat mengisi aset-aset wakaf berupa tanah dengan pembangunan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Agar manfaat wakaf uang berjalan optimal, diperlukan nazhir yang profesional dalam mengelolanya. Sebagai nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa mengelola wakaf uang yang berasal dari Alumni ESQ Training. Sebelum mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan apakah pengelolaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu terdiri dari penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada mauquf ?alaih. Peran nazhir tersebut dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, yaitu dengan melakukan penghimpunan wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung, mengembangkan wakaf uang melalui investasi langsung di Menara 165, dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf uang secara tidak langsung kepada fakir miskin dan dhuafa.Pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghimpun wakaf uang, masih menggunakan bank konvensional serta rekening bank syariah berbentuk rekening mudharabah, belum berbentuk rekening wadi?ah. Sertifikat wakaf uang juga masih diterbitkan sendiri, bukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf uang maupun pendaftaran wakaf uang yang seharusnya dilakukan melalui LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan juga belum diasuransikan pada asuransi syariah dan tidak ada persentase wakaf uang yang diinvestasikan di bank syariah.Cash waqf, as one type of waqf is regulated in Indonesia legislation, have great benefits, which can be done by people who have limited funds and can fill waqf assets such as land with a more productive development tools for the benefit of the people. In order that the benefits of cash waqf running optimally, it would require professional nazhir to manage it. As a nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa manages cash waqf derived from alumni of ESQ Training. Before knowing cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa and whether the management has been in accordance with Indonesia legislation, it is important to know the role of nazhir in cash waqf management according to Indonesia legislation.

This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Role of nazhir in cash waqf management, according to the legislation in Indonesia, is related each other, which consist of collecting cash waqf, developing cash waqf, and distributing results of cash waqf development to mauquf ?alaih. The role of nazhir is performed by Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, consists of collecting cash waqf directly and indirectly, developing cash waqf through direct investment in Menara 165, and distributing results of cash waqf development indirectly to poor people.

Cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa has not been entirely in accordance with Indonesia legislation. In collecting cash waqf, still use conventional banks and mudharabah account, not wadi?ah account. Certificate of cash waqf is still self-issued, not by Sharia Financial Institution-Receiving Cash Waqf (LKS-PWU). Because of that, the implementation of waqf pledge and registration of cash waqf, that should be done through LKS-PWU, have not done yet. The developing of cash waqf has not insured with sharia insurance and there is no percentage of cash waqf which invested in sharia bank.<.i>"

"ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini adalah agar para Buruh Migran Indonesia (BMI) diHongkong dapat menemukan prioritas masalah serta solusi yang tepat dalam implikasipemberdayaan BMI setelah pulang ke tanah air. Dengan metode modifikasi Analytic NetworkProcess (ANP) yang dikombinasikan dengan konsep maqoshid syariah. Penelitiaan inibertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika kemandirian ekonomi BMI diHongkong secara komprehensif, kemudian menemukan solusi dari setiap permasalahan demipengembangan kemandirian ekonomi BMI Hk. Prioritas masalah kemandirian ekonomiBMI Hk dalam perspektif maqashid syariah dari aspek BMI adalah tekanan keluargadan rendahnya keinginan untuk berkembang. Prioritas masalah dari aspek lembagapemberdayaan adalah kurangnya SDM pendamping dan sistem pelatihan yang kurangprofesional. Prioritas masalah dari aspek pemerintah adalah minimnya dana untukkemandirian dan konsep kemandirian dari pemerintah yang belum optimal. Prioritassolusi kemandirian ekonomi BMI Hk dalam perspektif maqashid syariah dari aspekBMI adalah penguatan orientasi kemandirian dan menyiapkan bekal kemandirian.Prioritas solusi dari aspek lembaga pemberdayaan adalah kerja sama antar lembagadan meningkatkan kapasitas. Prioritas solusi dari aspek pemerintah adalahoptimalisasi sosialisasi kemandirian dan peningkatan anggaran untuk kemandirian

---

ABSTRAK The purpose of this study is that the Indonesian Migrant Workers (BMI) in HongKong could find the best solutions based on the priority of the problem in theempowerment implications of BMI after returning home. With the modified methodof Analytic Network Process (ANP) and combined with the concept of MaqoshidSharia. This research can determine and analyze the problems of self-relianceeconomic for BMI in Hong Kong comprehensively, and find the solution of anyproblem in the self-reliance economic development of BMI Hk. The priority issuesof the self-reliance economic of BMI Hk in the Maqhasid Sharia perspective for BMIaspect is family pressure and lack the desire to evolve. While the priority of theproblem for the empowerment institution aspect is the lack of Human Resources'sassistant and the training system that is less professional. While the priority problemfrom the government aspect is the lack of funding for self-reliance as well as theconcept itself is not optimal. The solution priority of the self-reliance economic ofBMI Hk in the Maqhasid Sharia perspective from BMI aspect is to strengthening andpreparing the self-reliance orientation. While the solution priority for the aspect ofinstitutions of empowerment is cooperation between institutions and capacitybuilding. And the solution priority from the government aspect is to optimize thesocialization as well as increasing the budget for self-reliance"

"Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan mikro syariah didirikan untukmenyalurkan pembiayaan syariah dengan akad qardhul hasan kepada sektor usahamikro dan ultra mikro. Sumber dana Bank Wakaf Mikro berasal dari donatur yangdisalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat(LAZNAS BSMU) dengan akad hibah bi syartin. Sebagai LKMS yang beriorientasipada sosial, institusi ini juga harus memiliki upaya untuk tetap beroperasi sehinggadiperlukan manajerial Bank Wakaf Mikro yang optimal agar dapat menjalankan fungsisosial dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah, solusi, danstrategi utama dalam manajerial Bank Wakaf Mikro di Tanara, Serang. Penelitian inimenggunakan metode Analytic Network Process (ANP) dengan pengumpulan datapenelitian smelalui in-depth interview dan kuesioner kepada para ahli lembagakeuangan mikro syariah. Lima kriteria yang diteliti pada aspek masalah dan solusiadalah Sumber Daya Manusia, Teknikal, Public Awareness, Legalitas dan Strategis.Penelitian dilakukan dengan pengisian kuesioner untuk mendapatkan penilaian padamasing-masing elemen masalah dan solusi. Hasil penelitian menemukan bahwapermasalahan utama dalam mengoptimalkan manajerial Bank Wakaf Mikro adalahlemahnya legalitas, prirotitas kedua ada belum adanya standarisasi pengelola, danprioritas ketiga adalah lemahnya perencanaan strategis. Prioritas utama solusinyaadalah penguatan legalitas, prioritas kedua yaitu penguatan standar kompetensi padaBWM. Sedangkan strategi yang menjadi prioritas adalah penguatan hukum.

---

Micro Waqf Bank as an Islamic microfinance institution was established to channelIslamic financing with the qardhul hasan contract to the micro and ultra micro- businesssector. The source of funds for the Micro Waqf Bank came from donors channeledthrough the National Amil Zakat Institution of the Bangun Sejahtera Mitra Umat(LAZNAS BSMU) with a bi syartin contract. As a socially-oriented MFI, thisinstitution must also have an effort to continue to operate so that it needs optimalmanagerial of the Micro Waqf Bank in order to carry out social functions properly.This study aims to analyze the main problems, solutions, and strategies in themanagerial of the Micro Waqf Bank in Tanara, Serang. This study uses the AnalyticNetwork Process (ANP) method by collecting research data through in-depthinterviews and questionnaires to experts of Islamic microfinance institutions. The fivecriteria examined in the aspects of problems and solutions are human resources,Technical, Public Awareness, Legality, and Strategic. The study was conducted byfilling out the questionnaire to get an assessment of each element of the problem andthe solution. The results of the study found that the main problem in optimizing themanagerial of the Micro Waqf Bank was weak legality, second priority was the lack ofstandardization of managers, and the third priority was weak strategic planning. Themain priority of the solution is strengthening legality; the second priority isstrengthening the competency standards at BWM. Whereas the priority strategy is legalstrengthening."

"Wakaf Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Namun, pengembangan wakaf sampai saat ini masih didominasi oleh kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid. Wakaf perlu diproduktifkan sehingga manfaat yangdihasilkan lebih banyak dan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Salah satu bentuk wakaf produktif adalah perumahan syariah. Wakaf dapat dimanfaatkan dalam bisnis perumahan syariah. Bisnis perumahan syariah yang bersifat komersial mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjaga nilai wakaf dan juga keberlangsungan usaha. Tanah wakaf dikembangkan untuk perumahan syariah dan disewakan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi atas masalah, dan strategi dalam pengembangan wakaf perumahan syariah. Jenis penelitian ini merupakan mix method, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP). Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pakar, praktisi danakademisi wakaf dan perumahan syariah. Hasil menunjukkan bahwa masalah muncul pada pengembangan wakaf perumahan syariah adalah masalah pada regulator, nazir, pengembang, dan masyarakat. Prioritas masalah pada regulator adalah spesifikasi aturan, pada nazir adalah administrasi, pada pengembang adalah status tanah, dan pada masyarakat adalah kesadaran. Prioritas solusi pada regulator adalah sosialisasi, pada nazir adalah administrasi, pada pengembang adalah branding, dan pada masyarakat adalah kepercayaan. Prioritas strategi adalah literasi, kemudian pengembangan usaha, dan sinergisitas.

---

Indonesian waqf has enormous potential. However, the development of waqf is still dominated by religious activities, such as the construction of mosques. Waqf needs to be productive so that the benefits can be generated more and enjoyed by more people. One form of productive waqf is sharia housing. Waqf can be developed in the sharia housing business. The commercial sharia housing business has a high economic value so that it can maintain the value of waqf and business continuity. Waqf land is developed for sharia housing and leased to the community. This study aims to analyze the priority of problems, solutions to problems, and strategies in the development of sharia housing waqf. This type of research is a mix method, namely qualitative and quantitative research using the Analytic Network Process (ANP) approach. Data obtained from in-depth interviews with experts, practitioners and academics of waqf and sharia housing. The results show that problems arising in the development of sharia housing waqf are problems on regulators, nazir, developers and the community. The priority problem in regulator is the rule specification, nazir is administration, developer is the land status, and community is awareness. The priority of the solution to the regulator is socialization, nazir is administration, developer is branding, and community is trust. Strategy priorities are literacy, then business development, and synergy."

"Zakat dan wakaf (Islamic Social Finance/ISF) memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi yang besar sebagai salah satu solusi dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera. Saat ini, pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui kriteria dan aspek dalam optimalisasi peran zakat dan wakaf. Tujuan lanjut dari penelitian ini untuk membangun model yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria dan aspek prioritas sehingga menjadi masukan bagi pihak yang terkait untuk meningkatkan peran zakat dan wakaf. Penelitian ini menggabungkan antara penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode Content Analysis dan Analytic Network Process (ANP). Pada pembangunan model dan perhitungannya, pakar dilibatkan untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa zakat dan wakaf telah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan meningkatnya pendapatan nasional, berperan dalam mendorong kinerja ekonomi, memelihara aktivitas perekonomian, berkorelasi yang positif dalam menekan baik gejolak sosial maupun gejolak politik, meningkatkan total investasi di perekonomian yang selanjutnya hasil investasinya digunakan untuk membiayai kegiatan sosial. Aspek yang menjadi alternatif dalam optimalisasi adalah aspek kebijakan/legalitas/kelembagaan, aspek teknis operasional/database, aspek SDM/pengelolaan, aspek audit/kontrol, aspek sosialisasi/literasi masyarakat, dan aspek kerjasama. Kriteria yang digunakan dalam memilih alternatif adalah kriteria efektif (penghimpunan dan penyaluran) dan kriteria efisien (murah, cepat, dan aplikatif). Model ANP menghubungkan alternatif dan kriteria dan menghasilkan perhitungan bahwa urutan prioritas dari yang tertinggi ke yang terendah adalah 1. Kebijakan, Legalitas dan Kelembagaan (47,28%); 2. Aspek SDM/Pengelolaan (13,94%), 3. Aspek Sosialisasi (12,66%); 4. Aspek Kerjasama (12,54%); 5. Aspek Teknis Operasional/Database (8,27%) dan; 6. Aspek Audit/Kontrol (5,29%).

---

Zakat and waqf (Islamic Social Finance/ISF) have a role in economic growth and have great potential as a solution to create a prosperous society. Currently, the management of zakat and waqf in Indonesia has not been implemented optimally. This is indicated by the problems and weaknesses in the management of zakat and waqf. Therefore, this study aims to determine the criteria and aspects in optimizing the role of zakat and waqf. The further objective of this research is to build a model that can be used to determine criteria and priority aspects so that it becomes input for related parties to improve the role of zakat and waqf. This study combines descriptive qualitative and quantitative research using the Content Analysis and Analytic Network Process (ANP) method. In building models and calculations, experts are involved to produce results that are in accordance with conditions in the field. The results of this study explain that zakat and waqf have played a role in encouraging national economic growth, namely by increasing national income, playing a role in encouraging economic performance, maintaining economic activity, having a positive correlation in suppressing both social and political turmoil, increasing total investment in an economy then the investment returns are used to finance social activities. Aspects that become alternatives in optimization are aspects of policy/legality/institutional, technical aspects of operations/databases, aspects of human resources/management, aspects of auditing/control, aspects of socialization/community literacy, and aspects of cooperation. The criteria used in selecting alternatives are effective criteria (collection and distribution) and efficient criteria (cheap, fast, and applicable). The ANP model connects alternatives and criteria and results in a calculation that the order of priority from the highest to the lowest is 1. Policy, Legality and Institutions (47.28%); 2. Human Resources/Management Aspects (13.94%), 3. Socialization Aspects (12.66%); 4. Cooperation Aspects (12.54%); 5. Operational/Database Technical Aspects (8.27%) and; 6. Audit/Control Aspects (5.29%)."