Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tema utama dari penelitian ini adalah mengenai perubahan istilah fiskal baru-baru ini untuk industri minyak dan gas Indonesia. Indonesia bukanlah negara kaya minyak atau negara kaya gas, tetapi tingkat konsumsi meningkat tajam dibandingkan dengan tingkat produksinya. Salah satu masalah utama bagi pemerintah adalah rendahnya tingkat kegiatan eksplorasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan secara resmi Peraturan Menteri No.08/2017,  dan Peraturan Menteri No.052/2017; bermaksud untuk meningkatkan investasi minyak dan gas di Indonesia, dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagian produksi antara pemerintah dan kontraktor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi apakah Gross Split lebih baik daripada PSC, dari perspektif pemerintah dan kontraktor. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Tango saat ini yang bertindak sebagai operator adalah PT. Tango Indonesia. Penelitian ini menilai bagi hasil kontraktor dan bagi hasil pemerintah di wilayah kerja Tango dan juga memeriksa perbandingan kualitatif untuk kedua fiskal dalam kontrak minyak bumi. Kriteria yang akan digunakan adalah dengan metode capital budgeting tradisional, untuk mendapatkan pemahaman nilai ekonomi dan potensi pendapatan dari wilayah kerja Tango. Selain itu, akan digunakan pula analisis sensitivitas bagi hasil kontraktor berdasarkan harga minyak dan profil produksi. Kesimpulannya bahwa regulasi yang sebelumnya memberikan hasil yang lebih menarik dari sudut pandang kontraktor. Sedangkan manfaat bagi pemerintah adalah mendapatkan bagi hasil yang lebih pasti dengan menggunakan metode Gross Split.

---

The main theme of this research is the recent change of fiscal terms for the Indonesian oil and gas industry. Indonesia is not an oil-rich country or a gas-rich country, but consumption level has been increasing sharply compared to its production levels. One of the main problems for the government is the low level of exploration activities. The Ministry of Energy and Mineral Resources announced officially the Ministerial Regulation No.08 / 2017, and Ministerial Regulation No.052 / 2017; intended to increase oil and gas investment in Indonesia, by increasing the efficiency and effectiveness of production sections between the government and contractors. This research goal is to provide information on whether Gross Split is better than PSC, from government and contractor perspective. This research is conducted in Tango Work Area currently acting as operator is PT. Tango Indonesia. This study assesses the contractor's share and government share in the Tango Work Area and also examines the qualitative comparison for both fiscal and oil contracts. The criterions that will be exercised are the traditional capital budgeting method, to gain an understanding of economic value and the potential income of Tango Work Area. This study also uses sensitivity analysis of contractor's share based on oil price and production profile. In conclusion, the previous regulation provided more interesting results from the contractor's point of view. While the most important benefit for government is having a more definite revenue share using the Gross Split method."

"ABSTRAKKontrak bagi hasil gross split merupakan salah satu bentuk pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru saja diberlakukan di Indonesia selain kontrak bagi hasil dengan cost recovery dan pertama kali di terapkan dalam Kontrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Terdapat dua permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana perbedaan Kontrak Bagi Hasil cost recovery dan Kontrak Bagi Hasil gross split, Kedua, Bagaimana Penerapan Kontrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dan komparatif dengan melakukan studi kepustakaan dan membandingkan dua bentuk kontrak. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan dasar yaitu mekanisme bagi hasil dan masih banyak permasalahan yang harus di selesaikan dalam pelaksanaan kontraknya. Kesimpulannya adalah perbedaan mendasar adalah mekanisme bagi hasil dll, serta perlu banyak perbaikan dan pembelajaran dalam penerapan Kotnrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Kata Kunci: Kontrak Bagi Hasil gross split, penguasaan Negara, minyak dan gas bumi, ONWJ.

---

ABSTRACTGross split Production Sharing Contract is one of upstream oil and gas business management that has just been implemented in Indonesia besides cost recovery production sharing contract and first applied in the gross split Production Sharing Contract in Working Area ONWJ. There are two problems in this tesis. First, how is the difference between cost recovery Production Sharing Contract and Gross Split Production Sharing Contract, Second, How is the Application of gross split Production Sharing Contract in Working Area ONWJ. In this tesis the authors use normative and comparative legal research methods by conducting literature studies and comparing the two forms of contracts. The result of the research shows that there are basic difference that is profit sharing mechanism and there are still many problems that must be solved in the implementation of the contract. The conclusion is the fundamental difference is the profit sharing mechanism etc, as well as the need for many improvements and lessons learned in the application of the gross split Production Sharing Contract in ONWJ Working Area. Keywords gross split production sharing contract, state control, oil and gas "

"Indonesia telah menggunakan sistem Kontrak Bagi Hasil atau biasa disebut dengan Production Sharing Contract (PSC) sejak 1966. Pada tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross splitsebagai penanda perubahan sistem Kontrak dari PSC ke Gross split. Blok X adalah lapangan penghasil minyak milik suatu Kontraktor Kontrak Kerja Sama Asing yang habis masa kontraknya di tahun 2018. Sehubungan dengan sistem Kontrak yang baru, Blok X dianalisa dengan menggunakan PSC dan Gross Splituntuk membandingkan Pendapatan Negara dan Pendapatan Kontraktor dengan menggunakan kedua metode ini. Hasil yang didapat adalah dengan menggunakan metode Gross Splitpendapatan kontraktor akan lebih meningkat dibandingkan dengan menggunakan metode PSC dikarenakan persentase pembagian Gross Splityang bersifat dinamis dengan skenario terbaik yang didapat adalah skenario 2 untuk nilai NPV M$ 1,652,469; POT 1.1 tahun dan DPIR 8.6

---

Indonesia has been using Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery as its oil and gas contract regulation since 1966. In 2017, Minister of Energy and Mineral Resources released new regulation which set new oil and gas contract regulation in Indonesia from PSC Cost Recovery to Gross split (GS). Block X, an oil and gas block owned by International Oil Company operating in Indonesia, end its contract period in 2018. Regarding the new regulation, contract system of Block X is analysed by using PSC and GS to compare Government Take and Contractor Take result by using these methods. The final result is by using Gross split the Contract Take will be higher than using PSC because Gross split has more dynamic variable split with the Scenario 2 as the best scenario for NPV M$ 1,652,469; POT 1.1 years and DPIR 8.6."

"Pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) merupakan pilar strategis bagi perekonomian nasional yang pengaturannya wajib berlandaskan pada amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasi HMN dalam kegiatan usaha hulu migas diwujudkan melalui skema Production Sharing Contract (PSC), yang telah mengalami berbagai evolusi dari cost recovery hingga gross split. Kebijakan terkini, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, muncul sebagai respons terhadap tantangan efisiensi dan peningkatan penerimaan negara. Namun, perubahan kebijakan ini menimbulkan polemik terkait kesesuaiannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, yang secara fundamental telah mengubah lanskap kelembagaan dan filosofi pengusahaan hulu migas di Indonesia pasca pembubaran BP Migas.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan Production Sharing Contract di Indonesia, membandingkan tata kelola hulu migas sebelum dan sesudah berlakunya Permen ESDM No. 13 Tahun 2024, serta menguji aspek konstitusionalitas skema PSC Gross Split terbaru berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Permen ESDM No. 13 Tahun 2024 bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan regulasi sebelumnya, implementasinya menyisakan persoalan fundamental. Titik kritis terletak pada kebijakan klasifikasi kontraktor yang dapat menggunakan skema gross split atau cost recovery. Klasifikasi ini tidak didasari oleh indikator yuridis dan teknis yang transparan dan terukur, sehingga memberikan diskresi yang terlalu luas kepada negara. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak setara antar kontraktor, dan tidak sepenuhnya selaras dengan semangat Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 yang menekankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penguasaan negara yang substantif, bukan sekadar efisiensi fiskal. Dengan demikian, kebijakan PSC saat ini berisiko mengaburkan arah reformasi tata kelola migas dan belum optimal dalam mewujudkan amanat konstitusi.

---

The management of oil and gas resources is a strategic pillar for the national economy, and its regulation must be based on the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution concerning the State's Right to Control (Hak Menguasai Negara - HMN) for the greatest prosperity of the people. The implementation of HMN in upstream oil and gas business activities is realized through the Production Sharing Contract (PSC) scheme, which has undergone various evolutions from cost recovery to gross split. The latest policy, stipulated in the Minister of Energy and Mineral Resources (MEMR) Regulation No. 13 of 2024 concerning the Gross Split Production Sharing Contract, emerged in response to challenges of efficiency and increasing state revenue. However, this policy change has sparked controversy regarding its conformity with Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012, which fundamentally altered the institutional landscape and philosophy of upstream oil and gas management in Indonesia following the dissolution of BP Migas. This research aims to juridically analyze the regulation of Production Sharing Contracts in Indonesia, compare the governance of upstream oil and gas before and after the enactment of MEMR Regulation No. 13 of 2024, and examine the constitutionality of the latest PSC Gross Split scheme based on Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012. The research method employed is normative-juridical with a statutory approach and a case approach. The research findings indicate that although MEMR Regulation No. 13 of 2024 aims to provide better legal certainty and efficiency compared to previous regulations, its implementation leaves fundamental problems unresolved. The critical point lies in the policy of classifying contractors who can use either the gross split or cost recovery scheme. This classification is not based on transparent and measurable juridical and technical indicators, thereby granting the state excessively broad discretion. This has the potential to create legal uncertainty, unequal treatment among contractors, and is not fully aligned with the spirit of Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012, which emphasizes the principles of justice, accountability, and substantive state control, rather than mere fiscal efficiency. Consequently, the current PSC policy risks obscuring the direction of oil and gas governance reform and is not yet optimal in realizing the constitutional mandate."

"Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perbandingan insentif keekonomian dari aspek production sharing contract gross split dan perpajakan, khususnya untuk mengetahui besaran keseimbangan insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah baik dalam perpajakan atau diskresi tambahan split kepada kontraktor wilayah kerja Alfa yang merupakan wilayah kerja operasional migas yang berada di Kalimantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan melakukan perhitungan menggunakan skema bagi hasil gross split untuk melihat perbandingan keekonomian wilayah kerja Alfa tanpa diskresi, dengan tambahan diskresi dan kombinasi persentase pajaknya, dengan berbagai kombinasi tersebut, maka didapatkan 25 (dua puluh lima) skenario untuk perhitungan keekonomian terhadap wilayah kerja Alfa.  Berdasarkan perhitungan keekonomian pada wilayah kerja Alfa diperoleh nilai profitability index (PI) sebesar 1,09, nilai ini menunjukan nilai minimum keekonomian dari kontraktor. Berdasarkan skenario tersebut diperoleh analisa keekonomian dengan kombinasi besaran indirect tax 0-100% dan diskresi tambahan split 0-100%. Hasil penelitian menunjukkan nilai NPV kontraktor negatif jika insentif tambahan diskresi kurang dari (<) 50%, diskresi 75% dengan indirect tax 75% dan 100%. Sedangkan untuk nilai PI > 1 diskresi yang diberikan 75% dengan indirect tax 0-50% dan juga diskresi 100%. Perhitungan simulasi skenario dengan target PI sebesar 1,09 diperoleh hasil optimum besaran insentif yang seimbang pada indirect tax 50% dan diskresi tambahan split 92%.

---

The objective of this study is to evaluate the comparison of economic incentives from the aspect of production sharing contract gross split and taxation, especially to determine the balance of incentives that can be provided by the government either in taxation or additional discretion splits to contractors Alfa working area which is an oil and gas operational work area located in Kalimantan. The method used in this study is a quantitative method, by performing calculations using a gross split profit sharing scheme to observe the economic comparison of Alfa working area without discretion, with additional discretion and a combination of tax percentages, with various combinations, it provide 25 (twenty-five) scenarios for economic calculations to Alfa working area. Based on the economic calculation in Alfa's work area, the profitability index (PI) value is 1,09, this value shows the minimum economic value of the contractor. Based on these scenarios an economic analysis was obtained with a combination of the number of indirect tax 0-100% and additional discretionary split 0-100%. The results showed that the contractor's NPV value was negative if the additional discretionary incentive was less than 50%, 75% discretion is given with indirect tax 0-50% and 100% discretion. The scenario simulation calculation with a PI target of 1,09 obtained the optimum result of a balanced incentive amount at 50% indirect tax and an additional 92% split discretion."

"Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 menunjukkan peningkatan pada nilai bahaya percepatan gempa terutama di wilayah sekitar Jakarta. Gempa menghasilkan pergerakan tanah yang unik, maka satu jenis loading protocol pada uji eksperimental tidak dapat menggambarkan variabilitas dari earthquake demand. Dengan mengeneralisasi penggunaan loading protocol pada suatu komponen struktur dapat mengakibatkan misleading dalam menyimpulkan seismic demand-nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan loading protocol pada kinerja struktur serta merupakan bagian dari penelitian skala besar terkait seismic performance pada sambungan antara spun pile dengan pile cap di Indonesia. Metode penelitian dilakukan dengan metode elemen hingga nonlinier menggunakan SAP2000 dan OpenSees dengan objek penelitiannya adalah spun pile hollow serta spun pile dengan beton pengisi. Pada spesimen tersebut, loading protocol pembebanan siklik diberikan dalam bentuk drift ratio dengan tipe loading protocol yang memiliki jumlah siklus serta pola kenaikan/penurunan nilai drift ratio yang berbeda. Pada penelitian ini diketahui bahwa tipe loading protocol pembebanan siklik yang berbeda mempengaruhi kinerja struktur dalam segi penurunan kekakuan (stiffness degradation), kekuatan (strength degradation) serta penyerapan energinya dengan trend yang kurang lebih sama. Berdasarkan penelitian ini, tipe loading protocol yang direkomendasikan untuk digunakan dalam mengetahui kinerja struktur secara optimal adalah tipe TP-01 sama dengan panduan pada ACI 364 di mana tipe loading protocol yang disarankan adalah tipe loading protocol dengan pengulangan pembebanan dalam bentuk drift ratio selama beberapa siklus sebelum pembebanan dilanjutkan dengan kenaikan nilai drift ratio selanjutnya. Pada tipe loading protocol TP-01 walaupun jumlah siklusnya cukup banyak akibat pengulangan pembebanan, tetapi penurunan kekuan dan kekuatan yang terjadi tidak terlalu besar dan penyerapan energinya cukup besar jika dibandingkan dengan tipe loading protocol lainnya.

---

There is an increase of hazard value on earthquake acceleration around Jakarta. Earthquake produce unique ground movements, so one type of loading protocol for experimental test cannot determine the variability of earthquake demand. By generalizing the use of loading protocols on a structural component can lead to misleading in fulfilling its seismic demand. This study aims to determine the effect of differences in loading protocols on a structure performance, also this study is also a part of a large-scale research related to seismic performance in the connection between spun pile and pile cap in Indonesia. The research method is carried out by the nonlinear finite element method using SAP2000 and OpenSees with the research object is a spun pile hollow and spun pile with concrete infill. In these specimens, the cyclic loading with loading protocol is given in the form of a drift ratio with several type of loading protocol that has a different number of cycles, drift ratio pattern (increasing/decreasing) and the sequence of the loading protocol. Based on this research, it is known that different type of loading protocols affects the structure performance in terms of stiffness degradation, strength degradation and energy dissipation, the degradation has a similar trend. The result also shows that the recommended type of loading protocol that can be used on assessing a structure seismic performance optimally is the loading protocol TP-01, this type of loading protocol is same as the recommended type from ACI 364, where in this type of loading protocol there are a repetition of loading in the form of drift ratio for several cycles before the loading followed by an increase in the next value of drift ratio. With loading protocol TP-01, eventhough the number of cycles is quite a lot due to repetiotion loading, the stiffness and strength degradation that occurs is not too large and the energy dissipation of the structure is quite large, compared to the other types of loading protocol.

"

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kontrak bagi hasil tersebut dilihat dari sisi penerimaan negara dan beban yang harus ditanggung kontraktor K3S. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan kenaikan yang signifikan pada penerimaan negara dan beban yang harus ditanggu kontraktor. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpastian hukum atas peraturan pelaksana. Saran yang dapat diberikan adalah harus adanya peraturan pelaksana yang jelas serta harus ada insentif baru yang diberikan kepada kontraktor.

---

ABSTRACT

This research has goals to analyze the implementation of the new PSC gross split in terms of state revenue and the burden that must be borne by the contractors. The method of this research is qualitative. The purpose of this study is descriptive. The results of this study indicate that the policy gives significant increasement on state revenues and contractors burden. Also, this study indicate that there are no legal certainty in implementation regulation especially in tax regulation. An advice to resolve this issue is to implement the implementation regulation and give new insentifs for the contractors."

"ABSTRAKKontrak bagi hasil gross split merupakan salah satu bentuk pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru saja diberlakukan di Indonesia selain kontrak bagi hasil dengan cost recovery. Terdapat tiga permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah konsep penguasaan Negara atas sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia ?. Kedua, bagaimanakah pengaturan mengenai kontrak bagi hasil gross split yang berlaku di Indonesia ?. Terakhir, bagaimanakah pemberlakuan kontrak bagi hasil gross split di Indonesia ?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneitian hukum normatif, dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditinjau dari aspek penguasaan Negara, terdapat degradasi peran pengawasan dan pengendalian Negara di dalam kontrak bagi hasil gross split dibandingkan dengan kontrak bagi hasil dengan cost recovery. Kesimpulannya adalah kontrak bagi hasil gross split masih tidak lebih baik dibanding kontrak bagi hasil dengan cost recovery yang telah digunakan di Indonesia ditinjau dari aspek penguasaan negara. Kata Kunci: kontrak bagi hasil gross split, penguasaan Negara, minyak dan gas bumi

---

ABSTRACTGross split production sharing contract is one form of upstream oil and gas business management that has just been implemented in Indonesia besides production sharing contract with cost recovery basis. There are three issues in this research. First, how the state control concept of natural oil and gas resources in Indonesia . Second, how the regulation of gross split production sharing contract in Indonesia . Last, how the enforcement of gross split production sharing contract in Indonesia . In this research, the writter uses normative legal research method by conducting literature studies. The results show that viewed from the state control aspect, there are degradations of State s supervision and control role in gross split production sharing contract compared with production sharing contract with cost recovery. The conclusion is the gross split production sharing contract is still no better than production sharing contract with cost recovery basis that has been used in Indonesia viewed from state control aspect. Keywords gross split production sharing contract, state control, oil and gas "

"Tulisan ini mengomparasikan dua skema Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang berlaku di Indonesia, yakni Kontrak Bagi Hasil dengan skema Cost Recovery dan Kontrak Bagi Hasil dengan skema Gross Split. Tulisan ini juga menganalisis bagaimana penerapan asas keseimbangan serta aspek-aspek dalam hukum perjanjian terpenuhi di dalam Kontrak Bagi Hasil dengan Skema Gross Split. Tulisan ini disusun dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Skema ini hadir sebagai upaya Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pengurusan kekayaan alam minyak dan gas bumi di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sehingga menarik minat para investor untuk berinvestasi dalam kegiatan usaha hulu migas. Dalam Kontrak Bagi Hasil dengan skema Gross Split, tidak ada lagi komponen pengembalian biaya operasi yang dibayarkan pemerintah kepada kontraktor. Padahal, hal tersebut kerap dianggap sebagai pemenuhan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil dengan skema Cost Recovery. Dalam skema Gross Split, Pemerintah berupaya melakukan pemenuhan asas keseimbangan melalui pemotongan birokrasi, persentase split yang lebih menguntungkan bagi kontraktor jika dibandingkan dengan skema Cost Recovery, ketentuan mengenai komponen variabel dan progresif, tambahan split dalam hal komersialisasi lapangan tidak mencapai nilai keekonomian tertentu, serta pemberian insentif pajak untuk menarik minat investor.

---

This writing compares two schemes of Production Sharing Contracts for Oil and Gas in Indonesia, namely the Contract with Cost Recovery scheme and the Contract with Gross Split scheme. It also analyzes how the principle of balance and aspects of contract law are fulfilled within the Contract with Gross Split scheme. This writing is structured using a normative juridical research approach. The Gross Split Production Sharing Contract is an agreement in Upstream Oil and Gas Business activities based on the principle of sharing gross production without an operational cost recovery mechanism. This scheme is a governmental effort aimed at continuously optimizing the management of the natural resources of oil and gas in Indonesia, with the goal of enhancing efficiency to attract investor interest in investing in upstream oil and gas activities. In the Contract with Gross Split scheme, there is no longer a component of operational cost recovery paid by the government to the contractors. However, this component is often considered a fulfillment of the balance principle in the Contract with Cost Recovery scheme. In the Gross Split scheme, the government seeks to achieve balance through bureaucracy cutting, a more favorable percentage split for the contractors compared to the Cost Recovery scheme, provisions regarding variable and progressive components, additional splits in the event of field commercialization not reaching a certain economic value, and providing tax incentives to attract investor interest."

"Booming batubara dalam sepuluh tahun terakhir memunculkan industri tambang yang menjadi tulang punggung terbentuknya kota tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keberlanjutan Beraudan Paser di Provinsi Kalimantan Timur sebagai kota tambang.Industri tambang disini akan memasuki tahap pascatambangpada tahun 2024. Keberlanjutan kota dinilai dengan perbandingan PDRB sektor-sektor penyusun struktur ekonomi. Metodologi yang dilakukan yaitu dengan depth interviews dengan pemangku kepentingan seperti Bupati, Kepala Teknik Tambang dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di Paser dan Berau sejak 1993-2013 belum dapat mentransformasi sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan menjadi sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik, sehingga pembangunan di kedua kota tambang tersebut berpotensi tidak berlanjut menurut definisi lunak pembangunan berkelanjutan. Lima tahun terakhir kualitas masyarakat Berau lebih dari 60% berpendidikan SMP. Pendidikan masyarakat yang rendah, tidak mampu mengelola SDA secara optimal. Interaksi manusia dari luar sebagai pekerja tambang membentuk rente ekonomi yang menumbuhkan interaksi sosial dan ekonomi lebih tinggi dibandingkan interaksi sosial ekonomi antar penduduk lokal. Pekerja tambang yang bermigrasi ke luar Paser dan Berau akan menurunkan rente ekonomi yang telah terbangun sejak tahun 1993. Valuasi ekonomi lingkungan dapat digunakan untuk menilai SDA, SDM, dan sumber daya buatan di Paser dan Berau. Nilai SDM, SDA terbarukan, dan sumber daya buatan di Berau lebih besar dibandingkan Paser, namun kualitas sumber daya manusia Berau dan Paser masih rendah dan belum dapat mengelola sumber daya alam secara optimal.

---

Coal booming in the last ten years, made the mining industry as the backbone of the mining town forming. This study aims to assess sustainability at Berau and Paser District in East Kalimantan Province as a mining town, where in 2024 the mining industry will enter the stage of post-mining. Sustainability cities assessed by comparison of GDP sectors making up the structure of the economy. The methodology is made by depth interviews with stakeholders such as Regent, mining manager and community leaders.

The results showed that the development in Paser and Berau since 1993-2013 have not been able to transform the non- renewable natural resources into human resources better, so that development in both the mining town has potentially unsustain according to the soft definition of sustainable development. In last five years the quality of Berau people more than 70% graduated from junior high school. It is not enough to manage the environmentoptimallty.

Human interaction from the outside as the miners had formed multiplier economic effect, where it was fosters social and economic interaction higher than socio-economic interaction between the local residents. Migrating miners will reduce economic rents that have been built since 1993Economic valuation of natural resources and the environment can be used to assess natural resources (NR), human resources (HR), and man-made resources (MMR) in Paser and Berau. HR value, NR value, and MMR in Berau greater than the value of HR, NR value, and MMR in Paser, but the quality of human resources and Paser Berau is still low and has not been able to manage natural resources optimally."