Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 139560 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Fahlevi Pradana
"Penelitian ini berusaha melihat desa sebagai sebuah lembaga yang berusaha memanfaatkan salah satu sumber pendanaannya yang sah yaitu Dana Desa (DD) dalam rangka melaksanakan pembangunan desa menuju desa mandiri. Dalam penelitian lebih banyak digunakan pendekatan Institutional Analysis Development (IAD) yang dikemukakan oleh Ostrom dan juga sedikit mengacu pada pendekatan Kapasistas Institusi yang dikemukakan oleh Bebbington. Pendekatan Institutional Analysis Development (IAD) digunakan untuk melihat proses dari pemanfaatan Dana Desa oleh desa dan pendekatan Kapasitas Institusi digunakan untuk melihat kapasitas desa sebagai sebuah lembaga dalam proses pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini sendiri dilakukan di Desa Singkup, Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Pemilihan Desa Singkup sendiri didasarkan pada dua alasan. Pertama Desa Singkup adalah desa dikategori sebagai desa tertinggal dan yang kedua adalah kondisi geografis desa yang tidak begitu luas tetapi memiliki potensi sumber daya alam yang besar serta kondisi demografis desa yang tidak begitu kompleks. Alasan-alasan tersebut melatarbelakangi penelitian ini menjadikan Desa Singkup sebagai lokasi penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini banyak sekali ditemukan temuan yang menarik mengenai dinamika yang terjadi dalam proses pengambilan kebijakan untuk memanfaatkan Dana Desa (DD). Hasil dari penelitian ini sendiri dapat disimpulkan bahwa sinergisitas antara lembaga yang ada di desa (Perangkat Desa, BPD dan LPM), keikutsertaan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa serta dukungan dan pendampingan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan dari pemanfaatan Dana Desa (DD) yang ada di desa.

This research tries to see village as an institution that tries to take the benefit of its legitimate funding source which is Village Fund (Dana Desa/DD) in developing the village into independent village. This research mainly uses Institutional Analysis Development (IAD) developed by Ostrom and also some approaches of Institutional Capacity developed by Bebbington. Institutional Analysis Development is used to see the process of Village Fund spending by the village and Institutional Capacity is used to see the capacity of village as an institution in the process of spending Village Fund. This research is done is Singkup Village, Sub-district Pasawahan, Kuningan District, West Java. Singkup village was chosen based on two reasons. The first is, Singkup Village is categorized as Underdeveloped Village and the second is the geographical regions of the village that are not so wide but have big potentials of natural resource and also less complexity of demographical condition. Those reasons become the background of this research leads to Singkup Village as the location of this research. In conducting this research, there were interesting findings about the dynamics happened in the decision making process of spending the Village Fund (DD). From the result of this research, it can be concluded that synergism between institutions in the village (Village Officers, Village Consultative Body, Community Empowerment Institution), involvement and active participation from the people in the village and also support and guidance from both central and regional government are very important in determining the success of the usage of Village Fund (DD) in the village.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Luthfi Ikhwan
"ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memetakan potensi konflik sosial maupun konflik sosial yang sudah terjadi karena adanya Dana Desa di wilayah Kecamatan Hitam Putih Provinsi Kalimantan Selatan dan melihat upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi konflik sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan, konsep dana desa, teori konflik sosial beserta bentuk konflik dan penyebab konflik, teori intelijen, preventif, konsep resolusi konflik dan teori ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa potensi konflik sosial maupun konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Hitam Putih Provinsi Kalimantan Selatan ini melibatkan hamper seluruh aktor diperdesaan, dari Pemerintah Desa sampai pada masyarakat desa. Potensi konflik sosial terjadi diinternal Pemerintah Desa, antara Kepala Desa dan perangkatnya. Potensi konflik sosial terjadi diluar Pemerintahan Desa, dimana konflik sosial terjadi diantara masyarakat desa itu sendiri. Upaya yang dilakukan stakeholder dalam hal ini seperti menjadi mediator dalam mediasi yang dilakukan ketika konflik sosial terjadi, aktif dalam mengikuti musrenbang desa dan rapat-rapat yang diselenggarakan Pemerintah Desa tujuannya untuk mendeteksi secara dini kemungkinan gesekan yang berpotensi menjadi konflik sosial, dan seminar peningkatan kapasitas untuk perangkat desa. Upaya yang dilakukan oleh stakeholder dalam hal ini belum maksimal karena belum menyentuh kepada dasar permasalahannya.  Saran untuk upaya yang dilakukan yaitu upaya yang dilakukan difokuskan kepada meningkatkan kesiapan Pemerintah Desa untuk mengelola Dana Desa baik dari segi teknis maupun non-teknis, pemberian informasi tentang Dana Desa kepada masyarakat desa juga dilakukan secara berkelanjutan, dan disinergikan upaya-upaya yang dilakukan oleh para stakeholder agar fokus kepada sumber permasalahannya.


ABSTRACT

 


The aims of this research are to map both the potency and the past of social conflict occurred in Hitam Putih Sub-district of South Kalimantan Province because of the Dana Desa program and to figure out the efforts taken on this case. As for, the theoritical frameworks of this research are policy theory, concept of Dana Desa, social conflict theory along with the form and the cause of the conflict, intelligence theory, preventive, conflict resolution theory, and national endurance theory. Qualitative method and descriptive-analysis approach are used to analyse the subject in this research. In order to gather the data, in-depth interview, field observation, and literature study have been done. The results of this research show that almost all of the actors have been involved in the potency and the past of social conflict in the region. The potency is going to happen both in the internal of Sub-district administration, between the chief and his staff, and in the society itself. The efforts in dealing with this situation have been taken by the stakeholders, for instance being a mediator, joining actively the Musrenbang Desa and any other meetings to early detect the potency of conflict, and holding a capacity building seminar targeting the administration. However, the efforts did not bring the best impact to the case due to the incapability of solving it to the core. Thus, the suggestions are to increase the technical and non-technical capability of the administration to manage Dana Desa effectively, to give a sustainable knowledge regarding Dana Desa, and to synergize all of the efforts taken to this case in order to reach the root of the problem.

"
2019
T51733
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
David Pulung
"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan rnasyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud. Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemenintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemermtah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat
besar seperti sumber daya rnanusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasffitas-fiisilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam
pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebth diarahkan untuk melihat baiimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peían pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, khususnya sebagal suatu fenomena yang menjelaskan ada atau tidalcnya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dan kedua pihak, yaitu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan daii masyarakat sendini diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang menghslflcan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan parti sipasi masyarakat desa, termasuk
menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dìmaksud. Adapun tehnik
pengumpulan data di1aksana1cs dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalatn dengan berbagai informan yang dìperoleh melalui tehnik purposive sampling.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan D (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi
masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desami. Dalam penelitiaii ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya
partisipasi masyarakat desa dalani pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa tmtuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan slruktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga Legislatif yaitu Badan
Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan
masyarakat desa. Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ¡ni juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk
dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejaliterakan masyarakat desa.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T-pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Istianah
"Pemberlakuan wisata berbasis syari’ah di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna, meskipun terdapat potensi yang besar dalam pemberlakuannya dalam menarik wisatawan Muslim dunia. Desa Wisata Cibuntu yang sejak tahun 2012 telah menjadi destinasi wisata di Kabupaten Kuningan dijadikan objek pengembangan pariwisata sebagai desa percontohan terciptanya Desa Wisata Halal berbasis komunitas di Jawa Barat. Terdapat tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan program, diantaranya adalah belum adanya regulasi yang berlaku di Indonesia, stigma negatif tentang Islam yang intoleran, serta dari segi internal, yaitu terbatasnya waktu dan anggaran pelaksanaan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana program desa wisata halal dalam Rancangan Peraturan Desa Wisata Halal dapat menjadi salah satu inovasi pengembangan desa melalui penerapan teori keislaman dalam mencapai maqashid asy-syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal yang berfokus pada pengembangan Desa Wisata Cibuntu menjadi Desa Wisata Halal Cibuntu menurut Raperdes dan tindakan sosial dengan tinjauan maqashid asy-syari’ah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa program desa wisata halal telah diberlakukan siklus pertama pemberdayaan oleh inisiator desa halal dengan metode PAR yang berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Desa Wisata Cibuntu sebagaimana regulasinya telah memenuhi cakupan kebutuhan primer (dharury) dalam pembahasan maqashid asy-syari’ah, meskipun belum sempurna dalam langkah pencapaian kemaslahatan dari tingkatan kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan tersier (tahtsiniyat).

The implementation of sharia-based tourism in Indonesia cannot be said to be perfect, although there is great potential in its implementation in attracting world Muslim tourists. Cibuntu Tourism Village, which since 2012 has become a tourist destination in Kuningan Regency, has been used as an object of tourism development as a pilot village for the creation of a community-based Halal Tourism Village in West Java. There are challenges and obstacles in implementing the program, including the absence of applicable regulations in Indonesia, negative stigma about intolerant Islam, as well as from an internal perspective, namely the limited time and budget for implementation, and so on. In this study, the author will examine how the halal tourism village program in the Draft Halal Tourism Village Regulation can be one of the village development innovations through the application of Islamic theory in achieving maqashid asy-syari’ah. This study uses socio-legal research method that focuses on developing the Cibuntu Tourism Village into a Cibuntu Halal Tourism Village according to the Raperdes and social actions with maqashid asy-syari’ah review. The results of this study show that the halal tourism village program has been implemented in the first cycle of empowerment by the halal village initiator with the PAR method which took place from 2018 to 2019. The Cibuntu Tourism Village as per its regulations has fulfilled the coverage of primary needs (dharury) in the discussion of maqashid ash-syari’ah , although not yet perfect in the steps of achieving benefit from the level of secondary needs (hajiyat) and tertiary needs (tahtsiniyat)."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
David Pulung
"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud.
Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemerintah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat besar seperti sumber daya manusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebih diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) khususnya sebagai suatu fenomena yang menjelaskan ada atau. tidaknya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dari kedua pihak, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan dari masyarakat sendiri diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud. Adapun tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang diperoleh melalui tehnik purposive sampling.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini. Dalam penelitian ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan struktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga legislatif yaitu Badan Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T5451
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Tulisan ini membuka debat desa tertinggal di Indonesia karena hasil perhitunhan ini telah di gunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam progran kompensasi pengurangansubsidi BBM (PKPS-BBM) tahun 2005. Namun secara teoritis muncul dilema antara menggunakan kategori desa tertinggal versi terdahulu dalam rangka membanding angka desa tertinggal antar tahun, dan memperkaya kategori tersebut dengan variabel tambahan yang muncul menjadikannya sulit dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Ternyata jumlah desa tertinggal di Indonesia saat ini 11.258 desa, atau 10.758 desa jika NAD tidak dimasukkan. data ini berbasis Potensi Desa 2003 terbaru. Kategorisasi pengolahan desa tertinggal memeiliki bias pada desa pertanian, serta belum mencakup desa-desa hasil pemekaran sehjak 2003.Jika desa tertinggal hendak digunakan sebagai indikasi kantong kemiskinan, perlu disadari bahwa dominasi rumahtangga miskin hanya terdapat pada 51 persen desa tertinggal."
SJTSKEM
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"Theoretically,proverty is a phenomenon brought abaout by practices of economic policy that deviates the principles of equilibrium...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Dep. Penerangan RI, 1980
R 352.94 Pem
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
"The innovative system of productive distribution of zakah has been considered new and infrequently conducted....."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>