Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang manfaat ekonomi terhadap penerapan good public governance pada pemerintah daerah di Indonesia untuk periode 2011-2015. Manfaat ekonomi yang tercermin dalam tiga indikator perekonomian diantaranya indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik regional bruto dan tingkat ketimpangan diukur dengan rasio gini. Good public governance diukur dengan 43 pengukuran GPG dari laporan hasil EKPPD berdasarkan LPPD, 43 pengukuran GPG tersebut dikembangkan sebagai turunan dari lima prinsip GPG menurut KNKG (2010). Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif serta perngujian hipotesis dengan menggunakan regresi data panel. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, good public governance berpengaruh positif  terhadap indeks pembangunan manusia. Kedua, good public governance berpengaruh positif terhadap peningkatan produk domestik regional bruto yang artinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, good public governance tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan.

---

This study aims to investigate the economic benefits of good public governance in local government in Indonesia during 2011-2015. Economic benefits are reflected in three economy’s indicators such as human development index, economic growth, and income inequality. Economic growth is measured by the level of gross regional domestic product and the level of income inequality is measured by gini ratio. Good public governance is measured by 43 GPG measurements from EKPPD’s reporting result based on LPPD, which developed from five principles of GPG according to KNKG (2010). This research use quantitative method and hypothesis method by using regression of panel data. The results of the study show that first, good public governance has a positive impact on human development index. Second, good public governance has a positive impact on gross regional domestic product which can lead the economic growth. Third, good public governance has no impact on the income inequality level."

"Kawasan Amerika Latin umumnya merupakan kawasan yang sedang berkembang. Perkembangan perdagangan merupakan salah satu hal penting yang tak dapat dilepaskan dari aspek perekonomian kawasan tersebut. Walaupun perekonomian mereka masih tidak sebesar perekonomian negara-negara Asia seperti Cina, India, dan Indonesia,namun mereka mempunyai indeks HDI yang lebih tinggi dibanding negara-negara tersebut. Paper ini bertujuan untuk meneliti bagaimana dampak perdagangan terhadap indeks HDI negara-negara Amerika Latin. Sampel yang digunakan adalah 10 negara Amerika Latin pada periode 205-2010. Variabel dependenya adalah indeks HDI tersebut sementara variabel-varibel independenya adalah ekspor, impor, investasi luar negeri net inflow, Labor Force Participation age 15-24, dan precentage of health expenditure from goverment efpenditure. Regresi Panel data digunakan untuk mengobservasi sampel secara berulang-ulang disamping menggunakan metode OLS. Hasil penelitian adalah bahwa perdagangan berkorelasi secara positif dan mempengaruhi HDI melalui GDP per kapita.

---

Latin American region in general is an area that is growing. The development of trade is one of the important things that can?t be removed from the aspect of the region's economy. Although their economies are still not as big as the economy of the Asian countries such as China, India, and Indonesia, but they have HDI indices were higher than these countries. This paper aims to examine how the impact of trade on the HDI index of Latin American countries. The samples used were 10 Latin American countries in the period 205-2010. The Dependent variable is the index of the HDI while the independent variables are exports, imports, foreign direct investment net inflow, Labor Force Participation age 15-24, and the percentage of health expenditure from government expenditure. Panel regression of the data used to observe the sample repeatedly in addition to using OLS. Results of the study is that trade is positively correlated and affect the HDI by GDP per capita."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Public Governance pada pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia tahun 2013-2015. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan pemetaan pada masing-masing prinsip Good Public Governance GPG dan juga indikator-indikator yang mendukung prinsip tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan scoring dan pemeringkatan pada 5 lima pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia yang memiliki nilai tertinggi dan terendah pada masing-masing prinsip. Serta tren dari masing-masing indikator pada setiap prinsip dapat disajikan selama tiga tahun yaitu 2013-2015 sehingga dapat terlihat dan diidentifikasi indikator mana saja yang sudah mencapai hasil yang baik serta yang masih perlu perbaikan.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the application of Good Public Governance principles to local governments at the districts cities level in Indonesia in 2013 2015. The method used is descriptive analysis with quantitative approach. The analysis is done by mapping on each of the principles of Good Public Governance GPG and also indicators that support these principles. Then the results of this study indicate scoring and ranking at 5 five local governments at the districts cities level in Indonesia which has the highest and lowest values in each principle. As well as the trends of each indicator in each principle can be presented for three years from 2013 until 2015 so it can be seen and identified which indicators have achieved good results and that still need improvement."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anggaran lingkungan dan tata kelola pemerintah daerah terhadap kualitas lingkungan dan kualitas pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2014. Dengan menggunakan deforestasi dan lahan kritis sebagai ukuran kualitas lingkungan hidup, penelitian ini menemukan anggaran lingkungan berpengaruh positif terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini juga menemukan tata kelola pemerintah daerah akuntabilitas, partisipasi dan komitmen berpengaruh positif terhadap kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga ditemukan pengaruh tidak langsung anggaran lingkungan, akuntabilitas, partisipasi dan komitmen pemerintah daerah terhadap kualitas pembangunan manusia melalui kualitas lingkungan hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan peran penting anggaran lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah daerah yang baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study investigates the impact of environmental budget and local government governance on environmental and human development qualities. This study is conducted on local governments of all over the regencies/cities in Indonesia. Using deforestation and degradation land as proxies for environmental quality, we document positive relationships between environmental budget and the quality of the environment. Further, there is a positive relationship between local government governance accountability, participation, commitment and human development quality. Finally, we find that environmental quality indirectly affects the relationship between environmental budget, local government governance and the quality of human development. The results of this study indicate the important roles of environmental budget and local government governance to improve environmental quality and the quality of human development in Indonesia"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui peran pengeluaran pemerintah (baik secara porsi maupun secara pengelolaan belanja di pemerintah) dan masyarakat terhadap pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2008-2011, yang diestimasi menggunakan metode efek tetap dengan estimator Generalized Least Square.Hasil estimasi menunjukkan bahwa porsi belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Tingkat birokrasi pendidikan dan tingkat pengambil kebijakan belanja kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Porsi konsumsi pendidikan rumah tangga mempengaruhi positif, sedangkan konsumsi kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia.

---

ABSTRACT

This study aims to determine the role of government spending (both in portion and in management in government spending) and households spending on human development and its dimensions in Indonesia. This study uses provincial panel data during 2008-2011 in Indonesia, which is estimated using fixed effects method with Generalized Least Square estimator.

The results showed the share of government?s education and health spending has less impact positively on human development. Bureaucracy?s level in education and level of health policy makers in government spending have positive effect on human development. Share of education?s consumption have positive impact, while health?s consumption have less impact on human development in Indonesia."

"Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai otonomi daerah mengakibatkan daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu tugas dari pemerintah daerah yaitu melaksanakan pembangunan didaerah yang dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melakukan pembangunan dermaga Labuhan Haji, namun sejak di bangun pada tahun 2007, sampai sekarang dermaga tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal karena terdapat berbagai masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan good governance pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan daerah. Penelitian ini meninjau kasus pembangunan dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan dermaga Labuhan Haji tidak sesuai dengan prinsip good governance yaitu efisien, efektif dan akuntabel.

---

The Law on Local Government governing regional autonomy resulted in the region having the right and obligation to regulate and take care of the interests of the community and is authorized to regulate and take care of its own governmental affairs. One of the tasks of the local government is to carry out development in the area where the development aims to prosper its people it is also carried out by the East Lombok Regency Regional Government which conducts the construction of Labuhan Haji Pier, but since it was built in 2007, until now the pier cannot be used optimally because there are various problems. This research was conducted to find out the implementation of good governance of procurement of goods and services in regional development. This research reviewed the case of the construction of Labuhan Haji pier in East Lombok Regency. This research was organized by the type of juridical-normative research. The results showed that the construction of Labuhan Haji pier was not in accordance with the principle of good governance, namely efficient, effective and accountable."

"Kemajuan pembangunan manusia di Indonesia ditandai dengan meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah indikator penting dalam mengukur upaya untuk membangun kualitas dan kesetaraan kehidupan manusia. IPM terdiri dari empat faktor termasuk harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Dalam penelitian ini kami mengklasifikasikan kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan IPM menjadi tiga kategori; daerah tinggi, sedang, dan rendah. Kami menggunakan analisis kluster untuk penelitian ini. Analisis klaster adalah salah satu teknik multivariat yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau kasus ke dalam kelompok relatif yang disebut klaster. Salah satu metode analisis kluster adalah K-Means. Hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok; daerah tinggi, daerah sedang dan daerah rendah. Kelompok pertama atau daerah rendah berisi 19 kota. Kelompok kedua atau area tengah berisi 381 kabupaten/kota. Kelompok ketiga atau daerah tinggi berisi 114 kabupaten/kota. Adapun beberapa cara atau kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan kemakmuran di Indonesia dengan terfokus pada langkah-langkah percepatan seperti menarik anak-anak yang putus sekolah untuk kembali duduk di bangku sekolah, memaksa anak-anak yang terpaksa bekerja-karena alasan ekonomi keluarga-untuk berhenti bekerja dan kembali ke bangku sekolah, menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah gerakan yang berbasis desa/kelurahan dengan model intervensi by name by address, dan lain-lain.

---

Human development progress in Indonesia is characterized by the increasing score of human development index (HDI). HDI is an important indicator in measuring efforts to build the quality and equity of human life. HDI consists of four factors including life expectancy at birth, school continuity, average of school continuity and expenditure per capita. In this research we classify Indonesia regency or city based on the HDI into three categories; high, middle, and low area. We use cluster analysis for the research. Cluster analysis is a class of multivariate techniques that are used to classify objects or cases into relative groups called clusters. One of the cluster analysis methods is k-means. The result of this research are divided into three groups; high area, medium area and low area. The first group or the low area contained 19 cities. The second group or the middle area contained 381 regencies/cities. The third group or the high area contained 114 regencies/cities. As for several ways or policies that can be implemented by the government to accelerate prosperity growth in Indonesia by focusing on accelerating measures such as attracting children who drop out of school to return to school, forcing children who are forced to work-due to family economic reasons-to stop working and return to school, making illiteracy eradication a village-based movement with a model of intervention by name by address, and others."

"[ABSTRAKMakalah ini menyelidiki apakah kualitas tata kelola (governance)pemerintahan berkorelasi dengan pembangunan ekonomi di tingkat Kabupaten diIndonesia. Menggunakan analisis cross-sectional, penelitian ini meneliti dampakdari indikator pemerintahan di kabupaten terhadap kinerja ekonomi. Selain itu,metode variabel instrumental digunakan untuk menyelidiki masalah kausalitasantara tata kelola dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan surveiTata Kelola Ekonomi Daerah sebagai variabel untuk tata kelola pemerintahan danjumlah kecamatan sebagai variabel instrumental. Temuan utama penelitian iniadalah bahwa interaksi pemerintah dengan pihak swasta, biaya transaksi dan tatakelola infrastruktur merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerjaekonomi. Penelitian ini juga menemukan indikasi bahwa terdapat hubungan positifdari tata kelola terhadap kinerja ekonomi.

---

ABSTRACTThis paper explore whether the quality of governance correlate with economicdevelopment at local level in Indonesia. Using cross-sectional analyses, this studyexamines the impacts of governance indicators on districts economic performance.In addition, instrumental variable method is use to investigate the causality issuebetween governance and economic growth. This study utilizes the Local EconomicGovernance survey as the variable for governance and the number of subdistrictsas the instrumental variable. The main finding is that that government-businessinteraction, transaction costs and infrastructure governance are important factors toincrease economic performance. This study also finds tentative evidence of thepositive relationship from economic governance to economic performance, This paper explore whether the quality of governance correlate with economicdevelopment at local level in Indonesia. Using cross-sectional analyses, this studyexamines the impacts of governance indicators on districts economic performance.In addition, instrumental variable method is use to investigate the causality issuebetween governance and economic growth. This study utilizes the Local EconomicGovernance survey as the variable for governance and the number of subdistrictsas the instrumental variable. The main finding is that that government-businessinteraction, transaction costs and infrastructure governance are important factors toincrease economic performance. This study also finds tentative evidence of thepositive relationship from economic governance to economic performance]"