Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang tren penurunan suara yang terjadi pada Partai Buruh di Inggris. Penelitian ini memiliki argumen bahwa penyebab tren penurunan suara Partai Buruh pada tahun 2001-2015 terjadi akibat beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut adalah globalisasi, perubahan struktur ekonomi, perubahan Klausa IV dan perubahan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori dari Jonas Pontusson yang membahas tentang peran perubahan struktur ekonomi terhadap penurunan demorkasi sosial di Eropa dan teori dari Jane Mansbridge tentang representasi promissory. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan studi kasus. Berdasarkan hasil temuan penelitian, basis dukungan Partai Buruh telah mengalami pergeseran preferensi dalam memilih. Dalam analisis, hasil temuan ini memperlihatkan adanya keterkaitan dengan faktor-faktor yang mengakibatkan penurunan suara Partai Buruh sejak tahun 2001-2015.

---

This thesis discusses about the declining trend of electoral vote that happened to the Labor Party in England. This study argues that the cause of the declining trend of the Labor Party in 2001-2015 was due to several factors which are related to each other. These factors are globalization, changes in economic structure, changes in Clause IV and policy changes that are not in line with the community expectations. This study uses two theories, namely the theory of Jonas Pontusson which discusses the role of changes in economic structure to the decline of social democracy in Europe and the theory of Jane Mansbridge about promissory representation. This research uses quantitative data collection method with case study. Based on the research findings, the Labor support base has undergone a shift of preference in choosing the representative. In the analysis, these findings suggest a linkage to factors that have resulted in a decline in the Labor Party's electoral vote from 2001-2015."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 2004 - 2007 yang lebih berat ketimbang konflik internal yang melanda partai ini pada tahun 2001 - 2002. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengapa konflik tahap kedua itu dapat terjadi. Peneliti menempatkan reposisi Saifullah Yusuf dan penonaktifan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai faktor pemicu terjadinya konflik intemal PKB.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori politik sebagai berikut; Pertama, konflik polltik yang diaiukan oleh Lewis A. Coser, George Simmel, Austin Ranney, Albert F. Eldridge, Ralf Dahrendorf, Jacob Bercovitch, Paul Conn, dan Maurice Duverger. Kedua, tentang konflik yang melanda NU saat berkiprah di lapangan politik, baik dalam hubungannya dengan pihak luar maupun konllik yang terjadi diantara sesama fungsionaris NU, dipicu oleh faktor pragmatis yang terkait dengan perebutan posisi atau kursi kekuasaan diantara elite partai. Analisis ini dikemukakan oleh Deliar Noer, Bahtiar Effendy, dan Kang Young Soon. Kajian ini juga menggunakan konsep faksionalisme politik yang diajukan oleh Frank P. Belloni dan Dennis C. Buller serta Jacob Beroovitch. Ketiga, pergeseran nilai ketaatan antara di pesantren yang berlangsung dengan model patron - client dimana kiai menduduki posisi sentral (ditaati) namun hal itu tidak otomatis terjadi ketika berada di dunia politik. Teori yang dipergunakan adalah James Scott, Maswadi Rauf, Robert Michele, Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye, serta Machrus lrsyam.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu: Pertama, studi literatur yang meliputi penelusuran buku-buku, dokumen/arsip partai politik, klipping koran, majalah, jurnal, dan berbagai sumber Iainnya yang relevan dengan masalah penelitian ini. Kedua, wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan terpilih dengan menggunakan pedoman wawancara.Temuan di lapangan menunjukkan: (1) Faktor pemicu terjadinya konflik internal PKB adalah reposisi Saifullah Yusuf dari jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz DPP PKB dan penonaktifan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB dan Ketua Dewan Tamidz DPP PKB; (2) Keberpihakan kiai khos yang tergabung dalam Forum Langitan dan Abdurrahman Wahid kepada salah satu kubu memperberat bobot konflik internal PKB; (3) Penyelesaian konflik secara organisasi, hukum, politik, dan kultural tidak mampu menghindarkan PKB dan perpecahan; (4) Keluarnya kubu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari PKB menunjukkan kemenangan kubu Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar.Implikasi teoritis menunjukkan: Pertama, konflik internal yang melanda PKB dipicu oleh masalah yang bersifat pragmatis yakni terkait dengan perebutan posisi atau jabatan didalam partai. Faktor pemicu yang bersifat pragmatis itu tidak hanya berlaku katika kalangan nahdliyin bergabung dengan komponen bangsa yang Iain, seperti ditunjukkan oleh studi Deliar Noer (kasus NU keluar dari Masyumi) dan Bahtiar Effendy (kasus NU keluar dari PPP), namun studi ini menunjukkan bahwa faktor pragmatis itu juga berlaku saat konflik diantara sesama fungsionaris partai yang dilahirkan oleh kalangan nahdliyin terjadi. Studi Kang Young Soon yang menyimpulkan bahwa Konfiik merupakan ?saIah satu tradisi NU? pada akhirnya perlu ditambah dengan penjelasan bahwa ?konflik yang dipicu oleh masalah pragmatisme kekuasaan merupakan salah satu tradisi NU". Memang pernah ada konflik karena faktor ideologi, namun pragmatisme kekuasaan seringkali menjadi motif di balik perseteruan NU dengan pihak lain ataupun dengan sesama kalangan nahdliyin seperti terlihat pada kasus konflik internal PKB.Kedua, terjadi pergeseran nilai dalam hubungan kiai - santri dalam tradisi pesantren yang menganut pola hubungan patron - klien ketika kalangan nahdliyin berkiprah di wilayah politik. Kasus konflik internal PKB ini menunjukkan bahwa sikap saling percaya yang menjadi unsur pembentuk budaya pesantren bisa berubah karena masalah pragmatisme kekuasaan. Perubahan itu terlihat dengan posisi dan sikap yang diambil kiai khos yang tergabung dalam Forum Langitan yang semula menjadi pendukung Abdurrahman Wahid kini berbalik menjadi saling berhadapan. Alwi Shihab yang dulu didukung Abdurrahman Wahid untuk menjadi Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB pada muktamar Iuar biasa PKB di Yogyakarta juga kini berbalik menjadi lawan politik Abdurrahman Wahid.

---

The research is based on the internal conflict of the Nation Awakening Party (PKB) 2004 - 2007. This conflict is more serious than the conflict within the party that occurred in 2001 - 2002. lt aims to answer the reason behind the second phase of the conflict. The researcher considers the reposition of Syaifullah Yusuf and the termination of Alwi Shihab dan Saifuilah Yusuf from their position in the Central Board of PKB as the main factor that triggers the conflict.

To strengthen the study, the researcher applies some political theories in supporting his argument and analysis. First, the theory of political conflict by Lewis A. Coser, George Simmel, Austin Ranney, Albert F. Eldridge, Ralf Dahrendorf, Jacob Bercovitch, Paul Conn, and Maurice Duverger. Second, the tradition of pragmatism within NU elites in gaining political powers is a crucial aspect in analyzing this issue. This analysis is introduced by Deliar Noer, Bahtiar Effendy, and Kang Young Soon. The study also uses the concept of political factionalism initiated by Frank P. Belloni and Dennis C. Buller and Jacob Bercovitch. Third, the changing of obedience concept (patron-client relation) in pesantren tradition in which the high authoritative role of kyai within religious circles no longer guarantee the same respectful attitudes of his followers in political practices. This approach has been used by James Scott, Nlaswadi Rauf, Robert Michele, Karl D. Jackson, Lucian W. Pye, and Nlachrus lrsyam.

In conducting the study the researcher uses a qualitative method while descriptive analysis is applied in examining the data. Two approaches are used in collecting data- First, the literature research through searching and classifying all relevant documents such as pnmary books, political documents, newspapers' coverage and joumals. Second, in-depth interview that involves selective respondents by asking some structured questions.

The research offers significant findings that are; (1) the triggering factor toward the intemal conflict of PKB is mainly caused by the reposition of Saifullah Yusuf as the Secretary General of the Central Board of PKB and termination Alwi Shihab and Saifullah Yusuf as the General Chairman and Chairman of the Central Board of PKB (2) The support to one of the conflicting parties from the special charismatic kyai (Kyai Khos) either from Forum Langitan's and Abdurahman Wahid's faction has contributed in increasing tension and conflict (3) Conflict resolutions through organizational, legal and cultural approaches are not able to resolve the friction (4) The decision of Alwi Shihab and Saifullah Yusuf 's faction to form a new party apart from PKB has showed the success of Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar`s faction in winning the conflict.

In general this study shows significant theoretical implications: First, the internal conflict that occurred within PKB is more triggered by pragmatic issues that are related to power distributions in structural positions. This pragmatic issue not only always occurs when the party worked together with other groups as indicated by Deliar Noer (the withdrawal of NU from Masyumi) and Bahtiar Effendy (the withdrawal of NU from PPP) but also happened when it fonned its own party (PKB) The study of Kang Young Soon which concludes that conflict is ?one of NU tradition' finally should be given a further explanation that ?the conflict that is triggered by pragmatic interests toward the power is one of NU tradition." it is true that an ideological factor also contributes to the conflict but again the pragmatism in achieving the power still dominate the motive of friction between NU and other groups or even within NU's elites as indicated in almost internal conflict of PKB.

Second, the involvement of kyai in political arena causes the changing pattem and values of relation (kyai-santri patron). The case of the internal conflict among PKB?s elites shows that the mutual trust as a symbol of pesantren tradition which has been established for long may change merely caused by the pragmatic power. This change can be observed from the stance and position of the Kyar' Khos who form Forum Langitan that initially supported Abdurahman Wahid but drastically against him. Alwi Shihab who was supported by Wahid in securing the position of the General Chairman of PKB in an extraordinary congress in Yogyakarta then has showed his resistance as well."

"Dalam sistem demokrasi, partai politik merupakan "kendaraan resmi menuju puncak kekuasaan kenegaraan". Oleh karena itu hampir di setiap negara termasuk di Indonesia dikenal ada partai-partai pemerintah (the railing party) dan ada partai yang di luar pemerintah, terkadang di sebut partai oposisi. Sesuai dengan sebutan partai politik, setiap partai politik melakukan kegiatan politik. Partai Keadilan Sejahtera, selanjutnya disebut PKS adalah sebuah partai politik, tetapi memproklamirkan diri sebagai partai dakwah, padahal prinsip dakwah dengan prinsip politik belum tentu sejalan. Selanjutnya perkembangan politik PKS dapat dilihat dari hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS.Timbul pertanyaan, bagaimana sikap politik PKS terhadap pilpres 2004 dan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.Atas dasar uraian diatas maka, dirasakan perlu melakukan penelitian untuk melihat, dan memahami sikap politik PKS tentang pilpres 2004 dan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Sikap politik PKS yang diteliti adalah hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura tentang pilpres 2004 dan sikap politik pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, baik itu merupakan; keputusan, kebijaksanaan, peraturan pemerintah, perundang-undangan yang berlaku, dan tanggapan serta tindakan-tindakan terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat Indonesia.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus/case study. Metode studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang; (a) menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; (b) batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas; dan dimana; (c) multisumber bukti dimanfaatkan.Dari hasil pengumpulan data-data dan analisa sikap-sikap politik PKS tentang pilpres 2004 dan sikap politik pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono maka, penulis mengambil kesimpulan bahwa sikap-sikap politik PKS berupaya untuk mengedepankan kepentingan dakwah, memperjuangkan syariat islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, menegakkan politik bersih, mengedapankan kepedulian sosial, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan, memperjuangkan kejujuran dan keadilan, memperjuangkan maslahat umat islam, memperjuangkan kebernaran dan menentang kedzaliman dan juga menjaga agar tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dakwah dalam politiknya. PKS juga menginginkan agar ajaran Islam sebagai solusi dalam mernecahkan permasalahan bangsa dan negara Indonesia yang seiama ini, bangsa darinegara Indonesia telah mengalami krisis yang berkepanjangan dari berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial dan aspek budaya.

---

In democracy system, political party represent "official vehicle to go the political top position". Therefore almost in every state, including in Indonesia there are governmental parties non-government, parties as we called it opposition parties. According to the naming of political party, each political party conducts political activity. Justice and Welfare Party Justice -hereinafter referred as PKS- is a political party, but proclaiming itself as Islamic mission party- although principle of Islamic mission and political sometime are not in the same track. Hereinafter the growth of politics of PKS can be seen from result of decision of Deliberation Ceremony of Syura. Arise question, how political attitude of PKS through President Election 2004 and governance of Susilo Bambang Yudoyono.

On the basis of breakdown of above hence, felt require to do research to see, and comprehend political attitude of PKS through president election and governance of Susilo Bambang Yudoyono. Political Attitude could be seen from the result of decision of Deliberation Ceremony of Syura through president election and political attitude through governance of Susilo Bambang Yudoyono; which represent in many decision, wisdom, and regulation of government, legislation going into effect, and comments and also actions to problems of arising out in Indonesia society.

Research conducted by using study cases method. This method is an empirical inquiry which (a) investigate phenomenon in context life of reality, when (b) boundary between context and phenomenon which is not seen emphatically; and where; (c) evidence multi-source exploited.

From result of gathering of information about political attitudes [of] PKS through president election 2004 and political attitude toward governance of Susilo Bambang Yudoyono hence, writer take conclusion that political attitudes of PKS cope very seriously just for empowering the Islamic mission in the society; including: building the clean political system, improving education and welfare of society, etc. PKS really hopes that Islamic values could be a solution for the problems which faced by Indonesia; economic problems, politic problems, social problem and culture problems."

"Skripsi ini berisi tentang pendeskripsian perjalanan Partai Komunis Indonesia antara tahun 1950 _ 1955. Hal utama yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini adalah adanya sejumlah perubahan penting yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia pada era Demokrasi Liberal. Pada saat itu, PKI tidak dapat berkembang menjadi Partai Komunis pada umumnya yang memiliki ciri khas sebagai partai yang revolusioner. Hal tersebut dikarenakan situasi dan kondisi pada. saat itu seperti tekanan dari pemerintahan yang saat itu didominasi oleh koalisi PNI dan Masyumi yang anti Komunis, ketidaksetujuan Presiden Sukarno terhadap konsep perjuangan kelas, dan faktor-faktor kultural yang ada pada masyarakat. Hal-hal tersebut menjadikan PKI melakukan revisi besar-besaran pada strategi dan taktik gerakannya. Apalagi pada era 1950-an awal, PKI sudah mencanangkan program pemenangan Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 1955. Keinginan PKI yang sangat besar untuk ikut dalam Pemilihan Umum itulah yang mendorong PKI meninggalkan pedoman teoritis organisasinya yang selama ini mengacu kepada Marxisme-Leninisme. Pada masa itu, PKI di bawah kepemimpinan Aidit menempuh jalur damai yang oleh beberapa penulis disebut garis kanan melalui aksi-aksi sosial kemasyarakatan. Strategi ini disatu sisi telah mengangkat perolehan suara PKI, sehingga keluar sebagai salah satu Partai yang memperoleh strata empat terbesar dalam Pemilihan Umum 1955. Tetapi disisi lain garis partai tersebut telah menghilangkan identitas idiologis yang sebelumnya menjadi ciri khas PKI. Skripsi ini tentu saja masih memiliki banyak sekali kekurangan baik dalam hal penggunaan diksi maupun dalam hal penyajian data. Oleh karena itu saya herharap agar penelitian ini dapat diteruskan dengan lebih dalam lagi mengingat masih banyak aspek yang belum tercakup di dalam skripsi ini."

"Focus of this thesis is the policy of Labour Party Closing the Gap as a form of strengthening the existence of the Aborigines in Australia. The impact of discrimination received by Aboriginal people since the first cause of life perceived gap Aborigines, especially in Northern Territory. Aboriginal-related issues is an issue that became a national agenda and very important in the political life in Australia. The public policy theory by William Dunn applied in this thesis to analize what consist beyond the definition of public policy in Closing the Gap. The invention from this thesis are the implementation of the policy of Labour Party Closing the Gap has a share in an effort to reduce the gap experienced by Aboriginal people living mainly in the reign of Kevin Rudd (2008-2010) in the Northern Territory. Australian Labor Party (ALP) as a major party not only emphasized their program in Aborigines issue as an election program for the Closing the Gap commencement in parliament but also affirm issue to become national agenda."