Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2015, Australia membentuk kebijakan China-Australia Free Trade Agreement untuk merealisasikan kerja sama bilateral dengan negara Cina. Di Australia, kebijakan China-Australia Free Trade Agreement merupakan program dari partai Koalisi (Liberal, Nasional, Liberal Nasional Queensland, dan Country Liberal) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Terkait hal itu, partai Buruh sebagai oposisi menentang kebijakan tersebut karena potensi masuknya tenaga kerja asal Cina yang dapat mengganggu lapangan pekerjaan masyarakat lokal dan penyertaan ketentuan Investor-State Dispute Settlement. Penelitian ini membahas mengenai proses politik dalam pembentukan kebijakan China-Australia Free Trade Agreement yang dibentuk pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh Werner Jann dan Kai Wegrich dan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Daniel S. Papp. Berdasarkan temuan, kerja sama China-Australia Free Trade Agreement menghasilkan kebijakan bipartisan yang disetujui oleh partai Koalisi dan partai Buruh. Hal ini karena partai Koalisi memasukkan agenda partai Buruh mengenai regulasi perlindungan tenaga kerja. Sebagai timbal balik, partai Buruh menyetujui rancangan kebijakan China-Australia Free Trade Agreement. Temuan lain pada penelitian ini yakni kebijakan bipartisan tersebut didorong oleh adanya kepentingan nasional Australia dalam bidang ekonomi seperti untuk melakukan diversifikasi ekonomi, intensifikasi ekspor, dan menciptakan lapangan kerja.

---

In 2015, Australia formed the China-Australia Free Trade Agreement to obtain a bilateral agreement with China. In Australia, the China-Australia Free atrade Agreement is a program from coalision party (Liberal, National, Liberal National Queensland and Country Liberal Party) to increase the local economic growth. Hence, Labour Party as an opposition rejected the policy due to the potential of Chinese workers that might disrupt the job opportunities of local workforce and the conditions of Investor-State Dispute Settlement. This journal explores the political process in the formation of China-Australia Free Trade Agreement that was formed in 2015. This research uses the policy formulation theory adopted by Werner Jann and Kai Wegrich and the theory of national interests by Daniel S. Papp. The findings show that China-Australia Free Trade Agreements resulted in bipartisan policy which is approved by Coalision Party and Labour Party. It is because the Coalision Party has included the agenda of Labour Party regarding the protection of labour force regulation. On the other hand, Labour Party has approved the China-Australia Free Trade Agreement bill. It is also found that the bipartisan policy is driven by economic factors such as economic diversification, export intensification and creating more jobs opportunities.

"

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Implementasi Kebijakan Impor Untuk Negara Tertentu Yang Menggunakan Surat Keterangan Asal Dalam Skema Free Trade Agreement di Kawasan Industri Pulogadung. Penelitian ini melihat proses implementasi kebijakan impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan perjanjian perdagangan bebas dengan memberikan tarif preferensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan impor dengan memberikan keringanan atau penghapusan tarif bea masuk melalui Surat Keterangan Asal (SKA) belum berjalan efektif dan efisien, karena masih banyak kendala-kendala yang dirasakan oleh importir selama proses kebijakan tarif preferensi dilaksanakan. Dari hasil penelitian tersebut penulis memberi saran kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar secepat mungkin dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas skema Free Trade Agreement baik yang saat ini sudah berjalan, yang masih dalam tahap negosiasi ataupun potensi skema Free Trade Agreement yang masih dalam tahap pengkajian, untuk mengetahui benefit yang diperoleh, sekaligus menentukan sikap nasional ke depannya.

---

This final assignment discusses the Implementation Analysis of Import Policy for Certain Countries Using the Certificate of Origin in Free Trade Agreement Scheme in Industrial Estate Pulogadung. The research looked at the implementation of import policy conducted by the Directorate Customs and Excise in implementing free trade agreement by giving preferential tariff. This research is a qualitative descriptive research. The results of this study indicate that the implementation of the import policy to provide relief or elimination of tariffs through the Certificate of Origin (CoO) has not run effectively and efficiently, because there are many constraints felt by importers during the preferential tariff policy implemented. From this research the author gives advice to the Directorate Customs and Excise in order as quickly as possible to comprehensively evaluate the scheme either Free Trade Agreement which is currently running, which is still in the stage of negotiation or of potential schemes Free Trade Agreement which is still in the assessment phase, to know the benefits obtained, as well as determine the national attitude to the future."

"ABSTRAKTesis ini menjabarkan mengenai motif ekonomi India dalam pembentukanSAFTA. SAFTA merupakan kerjasama ekonomi internal di kawasan Asia Selatansemenjak tahun 2004. SAFTA berasal dari South Asian Association for RegionalCooperation (SAARC) yang secara resmi terinstitusionalisasi pada 8 Desember1985 di Dhaka, Bangladesh. Pendirian SAARC sebagai institusi regionalditandatangani oleh tujuh negara, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan,Maladewa, Sri Lanka, dan Nepal. Tesis ini menggunakan teori motif FTAmenurut Mireya Solis dan Saori N. Katada untuk menganalisis motif ekonomiIndia dalam SAFTA. Menurut Mireya Solis dan Saori N. Katada, motif ekonominegara dalam mengimplementasikan FTA adalah memperluas akses pasar barumelalui liberalisasi perdagangan dan investasi sehingga volume perdagangan daninvestasi regional meningkat. Hasil dari penelitian ini adalah India berhasilmengekspansi pasar di kawasan Asia Selatan. Data menunjukkan bahwa Indiaeksportir dan importir terbesar di kawasan Asia Selatan. Selain itu, terdapatpeningkatan volume perdagangan di kawasan Asia Selatan selama tahun 2004-2012. Meskipun volume perdagangan Asia Selatan meningkat, volume investasiAsia Selatan termasuk dalam kategori rendah sehingga dapat diabaikan.

---

ABSTRACTThis thesis explores the economic motives of India in SAFTA. SAFTA iseconomic cooperation between South Asia countries. SAFTA comes from SouthAsian Association for Regional Cooperation (SAARC) which established on 8December 1985 in Dhaka, Bangladesh by seven countries. They are India,Pakistan, Bhutan Maldives, Sri Lanka, and Nepal. This thesis uses FTA motivestheory by Mireya Solis and Saori N. Katada in order to analyze India?s economicmotives in SAFTA. Based on Mireya Solis and Saori N. Katada, state?s economicmotives to implement FTA are making larger access for new market by trade andinvestment liberalization in order to maximize the trade and investment volume.The result of this research consists of India successfully expand its market inSouth Asia. Data shows that India is the largest importir and exportir in SouthAsia. Besides that, the trade volume of South Asia is increasing in 2004-2012.Even though, the trade volume of South Asia is increasing, the volume ofinvestment in South Asia can be ignored because it is too low;"

"Forum organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) dalam melakukan perundingan perdagangan multilateral belum mencapai kesepakaran bersama di antara negara-negara anggota karena adanya kepentingan-kepentingan masing-masing anggota. Hal ini menyebabkan negara-negara di dunia berupaya untuk mengadakan perdagangan bebas baik secara bilateral maupun di antara kawasan. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh kawasan kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dengan perjanjian perdagangan ASEAN Free Trade Area QIFTA) yang menggunakan skema Common Efecrive Preferential Tarif (CEPD sebagai mekanisme untuk menuju terwujudnya AFTA.Dengan telah berlakunya perdagangan bebas di kawasan ASEAN melalui AFT A menjadikan negara-negara di Asia tertarik untuk menjalin kerjasama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas seperti halnya yang telah disepakati antara ASEAN dengan Cina (ASEAN-China Free Trade Area), dan sampai saat ini dalam taraf negosiasi maupun penjajakan antara ASEAN dengan mitra wicara lainnya seperti Jepang, Korea dan India. Tidak terkecuali sebagai negara tetangga terdekat kawasan Asia Tenggara yaitu Australia dan New Zealand telah menyepakati dalam jangka waktu dua tahun ke depan yaitu sampai tahun 2007 untuk melakukan perundingan guna mewujudkan pembentukan ASEAN- Australia-New Zealand Free Trade Area (ASEAN-ANZ FTA).Mencermati perkeiribangan yang terjadi dalam pembentukan ASEAN-ANZ FTA, menjadi perhatian untuk meninjau dalam perspektif kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia. Indonesia secara geografis adalah sebagai negara tetangga terdekat dengan Australia, karena itu Australia tidak bisa lepas dari eksistensi Indonesia baik kepentingan geopolitik maupun geostrategi. Melihat keadaan ini, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan bilateral dengan Australia guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam negeri sebagai upaya mencari alternatif lain yang lebih bagus.Dalam perpektif kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia diuraikan tentang kebiiakan berdagangan yang ada di Australia, hal ini dapat dijadikan gambaran bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan perdagangan bilateral dengan Australia. Untuk memahami mengenai kebijakan perdagangan intemasional ini digunakan teori perdagangan internasional yaitu integrasi ekonomi dan kebijakan yang diacu adalah formulasi kebijakan yaitu sebagai rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang akan datang.Metode yang digunakan untuk meneliti kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia adalah metode analisis deskriptif. Untuk mendukung analisis, digunakan data primer berupa wawancara dengan para pakar perdagangan intemasional dan data sekunder bempa data eicspor dan impor melalui keoenderungan yang teijadi. Data tersebut diperoleh dari terbitan dan publikasi dari Sekretariat ASEAN, Departemen Perdagangan, Badan Statistik dan sumber-sumber lainnya. Dari hasil pengolahan data ekspor-impor tersebut diperoleh gambaran trend perdagangan yang menunjukan positip mengindikasikan berpotensi memasuki pasar Australia. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Australia sudah lebih maju dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Australia rnenerapkan standar perdagangan yang baku dan diterapkan dengan ketat untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Tarif yang diberlakukan di Australia sebagian besar sudah 0%, namun Indonesia rnasih kesulitan untuk memasuki pasar Australia karena penerapan standar yang ketat.Dari perspektif kebijakan perdagangan Indonesia dan Australia dapat disimpulkan bahwa pembentukan ASEAN-ANZ FTA dapat dimanfaatkan Indonesia khususnya bilateral dengan Australia dalam kerjasama ekonomi guna meningkatkan perdagangan barang, investasi dan jasa-jasa.Pembentukan ASEAN-ANZ hams dapat dimanfaatkan Indonesia semaksimal mungkin, untuk itu perlu adanya studi yang lebih komprehensif agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang akan ditimbulkan kemudian. Terutama dalam menghadapi persaingan dengan sesama negara anggota ASEAN seperti halnya Thailand yang sudah terlebih dahulu melakukan perdagangan bebas dengan Australia.

---

World Trade Organization forum in negotiating the multilateral trade has not reached joint agreement between the member countries due to the interest of themselves. It makes them establish bilateral or regional free trade basis. As already established by those in South East Asia or ASEAN namely by ASEAN Free Trade Area (AFT A) agreement using the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme as the mechanism to realize AFT A.

The free trade in ASEAN region through AFTA make ASEAN countries desire to make cooperation in terms of tree trade agreement as already agreed by ASEAN and China (ASEAN-China Free Trade Area), and they are now negotiating and probing it with their partner such as Japan, Korea and India. Besides, the nearest neighboring countries such as Australia and New Zealand have made agreement in two years to come namely through 2007 for negotiation to realize the establishment of Australia - New Zealand Free Trade Area (ASEAN-ANZ FTA).

Taking into account the progress in the establishment of ASEAN ANZ FTA, it is necessary to make perspective review on Indonesia-Australia bilateral trade policy. Geographically Indonesia is the nearest country to Australia then the latter cannot be separated from the existence of Indonesia both geopolitically and geostrategically. Seeing this, Indonesia can utilize the bilateral relationship to it to improve the domestic economic growth as an effort to seek for other better alternatives.

The perspective of Indonesia-Australia bilateral trade policy elaborates the policy on trade in Australia which can be made as an illustration for the government of Indonesia to formulate the bilateral trade policy with it. In order to understand the international trade policy, the theory of international trade is used namely the economic integration and the policy being used is the policy fomrulation as the recommendation to formulate the future policy.

The method used to make the research in bilateral trade policy of Indonesia-Australia is the descriptive analytical method. To support the analysis, the primary data is used namely interview with the experts on intemational trade and secondary data namely export and import data through the existing trend. The data is issued and publicized by the Secretariat of ASEAN, Ministry of Trade, Statistic Bureau and other sources. The export import data processing generates the trend of trade indicating the potency to penetrate the Australia market The descriptive analysis indicates that the Australia trade policy is more advanced than that of Indonesia and other ASEAN countries Australia strictly applies the standard trade to protect the domestic interest. Most of the tariff applied there is 0% but it is still difficult for Indonesia to penetrate it due to the strict standard.

From the perspective of trade policy of Indonesia and Australia, it can be concluded that Indonesia can utilize the establishment of ASEAN ANZ FTA especially with Australia namely in economic cooperation to improve the trade of goods, investment and services.

Indonesia should utilize to the best possible degree the establishment of ASEAN-ANZ, therefore it is necessary to make a more comprehensive study for maximum profit and minimum loss in the future, especially in encountering the competition among ASEAN countries such as Thailand which already makes free trade with Australia."

"Peningkatan jumlah pencari suaka memicu respon serius dari pemerintah Australia dalam bentuk implementasi kebijakan. Serangkaian kebijakan imigrasi diusung oleh Partai Buruh dan Partai Koalisi Liberal-Nasional tentunya memiliki corak serta perbedaan tersendiri dalam implementasinya. Penelitian ini membahas mengenai perbedaan dalam implementasi kebijakan imigrasi antara kedua partai besar Australia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan konsep Multiculturalism yang dikemukakan oleh Charles Taylor untuk menjelaskan perbedaan ideologi yang mendasari perbedaan kebijakan serta konsep National Interest oleh Hans J. Morgenthau untuk menjelaskan bagaimana kebijakan imigrasi digunakan sebagai alat pertahanan guna melindungi kepentingan nasional Australia. Penelitian ini menemukan bahwa Partai Buruh dan Partai Koalisi Liberal-Nasional memiliki arah gerak partai yang berbeda akibat latar belakang ideologinya. Hal ini yang kemudian berpengaruh terhadap pendekatan masing-masing partai terhadap pembentukan sebuah kebijakan.

---

The increase in the number of asylum seekers triggered a serious response from the Australian government in the form of policy implementation. A series of immigration policies promoted by the Labor Party and the Liberal-National Coalition Party certainly have their own style and differences in their implementation. This study discusses the differences in the implementation of immigration policies between the two major Australian parties. With a qualitative approach, this study will use the concept of Multiculturalism put forward by Charles Taylor to explain ideological differences and the concept of National Interest by Hans J. Morgenthau to explain how immigration policy is used to protect Australia's national interests. This study found that the Labor Party and the Liberal-National Coalition Party have different directions of movement due to their ideological backgrounds. This then influences the approach of each party towards the formation of a policy."

"Perdagangan regional (RTA) menjadi fenomena umum yang menyebar luas ke seluruh dunia. Gelombang besar inisiatif perdagangan regional terus berlajut sejak awal tahun 1990-an. Banyak negara memilih membuat komitmen di tingkat regional karena lebih mudah dilakukan daripada komitmen bidang yang sama di tingkat multilateral. RTA merupakan bagian dari sistem perdagangan global (multilateral trading sistem), namun dalam kenyataanya persyaratan Pasal XXIV GATT 1994 sering kali diabaikan. Beberapa kelompok regional memiliki persetujuan perdagangan barang, persetujuan perdagangan jasa, persetujuan investasi, dan kerjasama ekonomi, diantaranya adalah ACFTA. Liberalisasi ACFTA akan meningkatkan kinerja perdagangan antara negara anggota, namun karena China jauh lebih siap dengan daya saing lebih tinggi, menyebabkan pertumbuhan kinerja ekspor China akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN. Kementerian Perindustrian pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa liberalisasi ACFTA berdampak buruk terhadap kinerja beberapa industri nasional. Sektor elektronik merupakan salah satu sektor yang mengalami defisit neraca perdagangan paling buruk semenjak liberalisasi ACFTA. Penelitian ini mempergunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum pengaturan RTA dalam kerangka WTO, sedangkan dalam kegiatan menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta sebagai dipergunakan kajian empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pasal XXIV GATT 1994 memperbolehkan anggota WTO untuk perdagangan bebas dengan lebih cepat diantara anggota-anggota tertentu yang membentuk suatu kelompok. ACFTA bukan merupakan sistem terpisah, namun merupakan bagian dari sistem perdagangan global WTO, keduanya mengejar tujuan yang sama yaitu liberalisasi perdagangan secara substansial yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian WTO. Ketidakberhasilan Indonesia memanfaatkan liberalisasi ACFTA untuk meningkatkan kinerja perdagangan, khususnya sektor elektronik, mengakibatkan China akan memperoleh manfaat lebih besar dari liberalisasi ACFTA sebagai akibat daya saing industri mereka yang lebih tinggi. Dengan demikian, industri elektonik di Indonesia harus melakukan serangkaian perbaikan berupa investasi tenaga kerja, fisik dan teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi produk dari China.

---

Regional Trade Agreement (RTA) to be a common phenomenon that widespread throughout the world. A surge of regional trade initiatives has continued since the early 1990s. Many countries have chosen to make a commitment at the regional level because it is easier to do than the same field commitments at the multilateral level. RTA is part of the multilateral trading system, but in fact the requirements of Article XXIV of GATT 1994 is often times overlooked. Some regional groups have consent of trade in goods, trade in services agreements, investment agreements, and economic cooperation, including the ACFTA. ACFTA liberalization will improve the performance of trade between member states, but because China is much better prepared with higher competitiveness, led to the growth of China's export performance will be much higher than the ASEAN countries. Ministry of Industry in 2010 revealed that the liberalization ACFTA adversely affect the performance of some of the national industry. The electronics sector is one sector that suffered the worst trade deficit since the liberalization of the ACFTA. The study used a normative legal studies to understand the application of legal norms within the framework of the WTO RTA arrangements, whereas in digging activities and qualify the facts as used empirical study. The result of this is that Article XXIV of GATT 1994 allows WTO members to trade freely with faster among certain members that form a group. ACFTA is not a separate system, but is part of the multilateral trading system the WTO, both pursuing the same goal of trade liberalization substantially subject to the provisions of the WTO agreements. The failure to take advantage of the liberalization of Indonesia in ACFTA to improve trading performance, particularly the electronics sector, China will result in a greater benefit from the liberalization of the ACFTA as a result of their industrial competitiveness higher. Thus, the electronic industry in Indonesia must make a series of improvements in the form of investment of manpower, physical and technology to improve their competitiveness in the face of the product from China."

"Penelitian ini membahas mengenai Motivasi India dalam ASEAN-India Free Trade Agreement. ASEAN-India Free Trade Agreement, sebagai salah satu perjanjian perdagangan bebas antar kawasan dengan jumlah populasi yang sangat banyak dan jumlah volume perdagangan yang cukup besar, disetujui untuk dilakukan tinjauan atas permintaan India dan dengan persetujuan ASEAN di tahun 2019 setelah 10 tahun beroperasi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa India baru mengajukan tinjauan setelah 10 tahun beroperasi dan apa motivasi India dalam AIFTA ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis motivasi yang dimiliki India dan menemukan bahwa India memiliki motivasi ekonomi, leverage, efek interaksi, dan pemimpin di dalam AIFTA.

---

This research discusses India's motivation in the ASEAN-India Free Trade Agreement. The ASEAN-India Free Trade Agreement, as one of the free trade agreements between regions with a very large population and a fairly large volume of trade, was approved for reviewed at the request of India and with ASEAN's approval in 2019 after 10 years of running. This then raises questions, why India only had submitted a review after 10 years of operation and what is India's motivation in this AIFTA. This research uses a qualitative approach methodology to analyze India's motivations and found that India has economic, leverage, interaction effect, and leadership motivation in AIFTA."

"Pembentukan ACFTA untuk mengurangi hambatan tarif dalam perdagangan barang diikuti dengan pengaturan Rules of Origin dalam ACFTA yang sebagaimana juga diatur oleh WTO. Berdasarkan ROO ACFTA, penggunaan Third Party Invoice diperbolehkan untuk memperoleh tarif preferensi ACFTA, namun penggunaannya rentan terhadap ketidaksesuaian dalam penetapan tarif. Penelitian ini menganalisis apakah Third Party Invoice sah untuk digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA, dan menentukan apakah tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus ini menyimpulkan dua hal. Pertama, Third Party Invoice sah digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA. Hal ini karena menurut AROO WTO Third Party Invoice telah memenuhi kewajiban transparansi GATT X:1 melalui pengesahan Second Protocol TIG ACFTA yang mengatur Third Party Invoice, dan menurut OCP ACFTA Third Party Invoice sah karena kerentanan ketidaksesuaiannya terhadap penetapan tarif telah diakomodasi dalam OCP ACFTA. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan PP No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA, yakni Aturan 23 tentang Third Party Invoice dan Aturan 17 tentang Minor Discrepancies

---

The establishment of ACFTA to reduce tariff barriers in trade in goods is followed by the setting up of the Rules of Origin in ACFTA which is also regulated by the WTO. Pursuant to the ACFTA ROO, the use of Third Party Invoice is allowed to obtain ACFTA preferential tariffs, but its use is vulnerable to discrepancies in tariff determination. This research analyses whether Third Party Invoice is legal to use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP, and determines whether the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Tax Court Decision No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP. This research, which applies the normative juridical method with a statutory and case approach, concludes two things. Firstly, Third Party Invoice is legal for use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP. This is due to the reason that according to AROO WTO Third Party Invoice has complied with the transparency obligation of GATT X:1 through the ratification of Second Protocol TIG ACFTA which regulates Third Party Invoice, and according to OCP ACFTA Third Party Invoice is valid because the vulnerability of its discrepancy to tariff determination has been accommodated in OCP ACFTA. Secondly, this study convincingly concludes that the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Decision PP No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP, namely Rule 23 on Third Party Invoice and Rule 17 on Minor Discrepancies."