Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi lembaga yang memberi perhatian pada terorisme sebagai akibat dari paham radikalisme. Berdasarkan keterangan dari BNPT, dari sekitar 600 orang mantan narapidana teroris (Napiter) yang sudah bebas, beberapa diantaranya kembali melakukan aksi terorisme. Hal ini menjadi perhatian khusus aparat keamaan, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mencegah aksi-aksi terorisme. Selain itu terdapat beberapa daerah yang menjadi lokasi terealisasinya aksi terorisme, salah satunya di provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan kegiatan penggalangan kepada mantan narapidana terorisme (Napiter) oleh pihak terkait dalam mencegah penyebaran paham radikalisme yang berujung kepada tindakan terorisme di wilayah Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan teori penggalangan, teori deradikalisasi, dan teori sinergitas. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan Nvivo sebagai alat bantu untuk mengkategorikan dan mempermudah dalam mendeskripsikan permasalahan serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggalangan kepada mantan narapidana terorisme sudah bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan intelijen negara di daerah, meliputi BIN, TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaannya, para napiter diberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait nasionalisme, wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan ketika di dalam Lembaga Permasyarakatan (LP) oleh pihak LP dan kepolisian maupun setelah keluar LP dengan pemantauan dari BIN, TNI, Polri dan pemerintah daerah. Selain itu, proses penggalangan ketika napiter sudah bebas tetap diberikan perhatian khusus melalui silaturahmi ke rumah-rumah napiter dengan komunikasi persuasif oleh aparat setempat. Selanjutnya juga diberikan pendampingan kewirausahaan dan usaha mandiri oleh pemerintah daerah, serta sosialisasi terkait bahaya hoaks dalam dunia digital baik dari gadget ataupun media lain. Deradikalisasi secara mendasar sudah dilaksanakan oleh pihak BNPT dengan mensinergikan semua pihak dari lembaga- lembaga lain. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut menjadikan satu pertimbangan dan contoh nyata bahwa penggalangan dapat mencegah menyebarnya paham radikalisme dan aksi terorisme di masyarakat."

"Penitentiary, on one side is a vulnerable place for inmates? deradicalization. On the other side, it plays an important role as positive transformation incubator for the inmates. It is truly depends on inmates? coaching model, especially terorism inmates? coaching. Radicalization here, is a flourishing and spreading process of radical values brought by terorism inmates to the others. This research has done in Cipinang class I penitentiary, using qualitative methods. The goal of this research is to know the terorism inmates? coaching pattern in order to deradicalize them and what kind of problems that occurs during the process. In implementation of terorism inmates? deradicalization, Cipinang class I penitentiary is cooperates with MUI, Depag and NGO. There are obstacles, which are inadequate facilities and infrastructure, ?hard? character of the terorism inmates, coaching staff?s condition which still needs for quality and quantity upgrades, and lack of goverment and society?s support."

"Terorisme, yang berakar dari gerakan-gerakan radikal pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, mulai berkembang pesat juga di Indonesia. Gerakan radikal, terutama yang berlandaskan agama, berkembang menjadi gerakan teror yang mengancam keamanan dan pertahanan negara. Bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme, baik sebagai gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembangan di tengah masyarakat Indonesia, adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara dapat menjadi progam yang dapa mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia. Unsur-unsur religiusitas (agama) juga dapat berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme juka diintegrasikan ke dalam kurikulum bela negara. Tulisan ini akan melihat bagaimana progam bela negara dapat digunakan sebagai sarana mencegah ancaman radikalisme di Indonesia. "

"Penelitian Tugas Karya Akhir ini berupaya memaparkan berbagai aspek terkait tahapan identifikasi individu maupun kelompok radikal di masyarakat oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Tahapan identifikasi ini merupakan bagian dari program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dengan pendekatan strategi soft approach. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data literatur dan data sekunder lainnya yang kemudian dianalisis dengan beberapa teori, diantaranya efficiency assumption, teori stigma dan social bond. Hasil studi ini kemudian menyimpulkan bahwa BNPT telah melakukan proses identifikasi dalam rangka deradikalisasi dengan pendekatan soft approach dengan baik, meskipun tidak sepenuhnya diterima dengan positif oleh masyarakat luas. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program deradikalisasi.

---

Current research paper seeks to explain various aspects related to identification stage of radical individuals or groups within society by National Agency of Terrorism Prevention BNPT. Identification stage is a part of deradicalization program implemented by BNPT utilizing lsquo soft approach rsquo strategy. In this research, qualitative approach using literature and other secondary data, subsequently analyzed with theories such as efficiency assumption, stigma and social bond theory.

Result of this study concludes, despite of well executed identification process as part of deradicalization program with lsquo soft approach rsquo strategy, BNPT still lack of positive response. Proven by low community involvement in deradicalization programs."

"sinergi antara TNI - Polri - Sipil sangat dibutuhkan bagi pemerintah dalama menghadapai rangkaian teror di Indonesia. Memasuki era reformasi, ideologi radikal memiiki ruang gerak yang lebih bebas untuk mengancam kemanan nasional. Peramasalahanya saat ini adalah sinergi antara TNI-Polri- Sipil masih kerap dirundung masalah, baik itu yang terkait langsung dengan tugas operasi maupun yang tidak. Padahal ketiganya menjadi komponen pertahanan kemanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman teror dan paham-paham radikal. Optimalisasi diantara ketiganya menjadi kunci utama disamping terus melaksanakan dan mengevaluasi program deradikalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah."

"This paper discusses the process of radicalization in cyberspace. It will look at how and why Indonesia are vulnerable in society and targeted by terrorist organizations in an attempt to recruit them, especially in cyberspace. The terrorists have become expert, not only using the latest tools of internet communications, but to do it in a way that can shield their identities and even their locations when spreading the radical ideology. The concept that used in this paper is cyber-radicalization, which is the new concept that merged from cyber threat and radicalization. The result from this paper shown that Indonesia netizens (internet users) had great potency to fight radicalization in the cyberspace and thecapacity for supporting government counter-cyber radicalization agenda. However, fighting cyber radicalization in that way faced several challenges. Therefore Indonesia’s government should benefited the netizens to reach the optimum point on counter-cyber radicalization agenda."

"Tulisan ini menjelaskan proses radikalisasi yang terjadi di dunia maya, dengan melihat bagaimana dan mengapa masyarakat Indonesia rentan menjadi target organisasi teroris khususnya dalam hal perekrutan melalui dunia maya. Teroris tidak hanya memanfaatkan akses internet sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memanfaatkannya sebagai sarana dalam menyembunyikan identitas dan lokasi saat menyebarkan ideologi radikal. Konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah cyber radicalization, yang merupakan konsep baru yang terbentuk dari konsep ancaman cyber dan radikalisasi. Adapun hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia memliliki potensi yang besar untuk melawan radikaslisasi di dunia maya dan memilki kapasitas dalam mendukung agenda counter terrorism di dunia maya. Namun, hal tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, sehingga diperlukan pemanfaatan pengguna internet oleh pemerintah secara maksimum dalam agenda counter-cyber radicalization."

"Terrorism experts continue to debate how and why people become radicalised and commit violence. Significantly less emphasis and coherence of thought has been deployed to understand those processes in reverse. From the perspective of counterterrorism practitioners within both government and civil society, the question has tended to bifurcate around two contrasting conceptual approaches: should the focus be on ‘deradicalization’ (an internal or philosophical outcome seeking change in beliefs, values and attitudes) or ‘disengagement’ (a social or temporal outcome seeking change in behaviours away from violence)? This article seeks to contribute to the debate about how disengagement functions and stands as a practical and effective counterterrorism methodology, and is based on detailed analysis of field work and project implementation in Indonesia. This article and the methodologies implemented and tested are grounded in previous research on disengagement of Indonesian jihadists and countering violent extremism (CVE) projects conducted by several of the authors over many years, and extends and codifies the findings of a valuable body of earlier academic literature. The authors argue that a disengagement process grounded in the social methodology of personal mentoring (defined infra this paper by a process we have called ‘Hearts, Hands and Heads’) can achieve a measurable and meaningful change in how individuals withdraw from violent extremist networks. This article will further show why disengagement programs in Indonesia should prioritise targeting specific at-risk groups, including returned foreign fighters, who have been known to conduct terrorist activities in Indonesia as well as advocate for their cause and recruit more effectively than those that have never been to Syria or other conflict zones. With the proper implementation, disengagement can be an effective preventive tool in Indonesia in addition to preparing the groundwork for later, more formal deradicalization processes and programs."