Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsekuensi atas sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut Self Assessment System menuntut Dirjen Pajak untuk meningkatkan pengawasan atas kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan persiapan untuk menghadapi pemeriksaan, salah satunya melalui ekualisasi SPT. Penelitian ini membahas mengenai ekualisasi peredaran usaha dalam SPT PPh badan dan PPN sebagai bagian dari perencanaan pajak dalam rangka pemeriksaan berdasarkan studi kasus PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan ekualisasi dipengaruhi oleh proses bisnis wajib pajak dan permasalahan teknis. Ekualisasi memiliki peran sebagai perencanaan pajak untuk meminimalisir adanya kejutan pajak dalam pemeriksaan.

---

As a consequence of tax collecting system in Indonesia applied Self Assessment System requires Directorate General of Taxation to increase monitoring system of tax obligation by tax audit. Thus, taxpayer have to prepare facing tax audit, through equalization of tax return. This research discusses sales equalization of Corporate Income Tax Return and VAT Tax Return as a part of tax planning in audit based on the case study at PT XYZ. This study is a descriptive qualitative research design. The result of this study shows that equalization is influenced by business nature of taxpayer and the technical problems. Equalization has a role as tax planning to minimize tax surprise in audit."

"Tesis ini membahas tinjauan perpajakan PPh dan PPN serta melakukan analisis jika terdapat peluang tax saving.Metode penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif aplikatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pemborosan kelebihan pembayaran pajak PPh Badan berdasarkan data koreksi fiskal dan hasil ekualisasi PPN ada kemungkinan risiko dikenakan sanksi 2% dari DPP PPN Keluaran terkait adanya book-tax gap. Dalam merencanakan tax saving harus jeli apakah mengubah biaya menjadi tunjangan karyawan lebih menguntungkan perusahaan. Hasil penelitan menyarankan ekualisasi PPN secara rutin dan mengubah metode pencatatan akuntansi atas pengakuan pendapatan, terkait kesamaan waktu dengan penerbitan Faktur Pajak dan terkait Faktur Pajak atas Nilai Lain.

---

This research discusses a review of corporate income tax and value added tax (VAT) as well as analysis of tax saving opportunity. The method of this research is descriptive analysis according to the study case application. The results show that there is overpayment corporate income tax. In addition, the result of VAT equalization shows that there is a risk of 2% penalty from tax base VAT out regarding book-tax-gap on the other hand. In managing tax saving the company should be aware regarding cost and benefit of changing the employee allowances. This research concludes that company should do VAT equalization regularly and change the accounting treatment for revenue recognition related with tax invoice issuance and other value."

"Laporan ini menganalisis pemeriksaan pajak penghasilan badan tahun 2016 PT DEF yang disebabkan karena kompensasi kerugian fiskal serta permohonan pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa terkait SPT PPh Badan tahun 2016 milik PT DEF, yaitu peredaran usaha, objek PPh Pasal 21, serta biaya usaha lainnya. Koreksi dari hasil pemeriksaan disebabkan karena perbedaan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku oleh Pemeriksa dan PT DEF. PT DEF menanggapi koreksi tersebut dengan menyediakan dokumen-dokumen terkait sebagai bukti bentuk kepatuhan PT DEF terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dari hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa PT DEF telah melakukan sebagian kewajiban perpajakannya dengan baik, yaitu pada biaya usaha lainnya, namun belum dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik pada hasil pemeriksaan peredaran usaha dan objek PPh Pasal 21. Sehingga pada peredaran usaha dan objek PPh Pasal 21 diperlukan pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan serta manajemen perpajakan yang lebih baik oleh PT DEF.

---

This report analyzes PT DEF's 2016 corporate income tax audit due to the compensation for fiscal losses as well as applications for corporate income tax refund. There are some corrections made by the Tax Auditor regarding the 2016 Corporate Income Tax Return of PT DEF, namely gross income, object of Article 21 Income Tax, and other operating expenses. Corrections from the results of the tax audit are due to differences in the application of tax laws and regulations applied by the Tax Auditor and PT DEF. PT DEF responded to the corrections by providing related documents as proof of PT DEF's compliance with applicable tax laws and regulations. From the results of the analysis it was concluded that PT DEF had carried out part of its tax obligations well, which is in the other operating expense, but had not been able to carry out its tax obligations in audit results of gross income and object of Article 21 Income Tax. So, in gross income and object of Article 21 Income Tax it is necessary for PT DEF to have a better comprehension on related tax laws and regulations and a better tax management."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas praktik pengisian SPT Pajak Penghasilan pada PT ABC dan refleksi diri atas pengalaman magang yang telah dilakukan. Pengisian SPT ini dilakukan oleh Mirian Indonesia, sebagai konsultan bisnis dalam bidang perpajakan. PT ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan yang dengan rutin membayarkan pajaknya sesuai dengan SPT setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan dalam laporan magang ini terkait dua hal utama, yaitu pengisian pada formulir SPT 1771 dan lampiran khusus SPT. Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ.2014 mengenai Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Hasil dari evaluasi yang dilakukan adalah adanya kesesuaian dengan penilaian dari senior in charge dan beberapa hal yang kurang sesuai dengan petunjuk teknik yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ.2014 mengenai Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan Wajib Pajak Badan.

---

ABSTRACTThis report discusses the evaluation of corporate annual tax return filling at PT ABC and self reflection on the internship experience that has been done. The tax return filing was conducted by Mirian Indonesia, as a business consultant in the taxation field. PT ABC is a company engaged in the mining business that routinely pays taxes according to the annual tax return. The evaluation carried out on this report is related to two main things, filling in the SPT form 1771 and the special attachment of the annual tax return. The evaluation carried out based on the provisions in the Regulation of the Director Generalof Tax Number PER-19 / PJ.2014 regarding Instructions for Completing Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers. The result of the evaluation is the conformity with the assessment of the senior in charge and some things that are lacking in accordance with the technical Instructions in the Regulation of the Director general of taxation number PER-19/PJ. 2014 on the annual notice of Income tax law."

"Laporan ini menganalisis ekualisasi pajak penghasilan badan dengan pajak pertambahan nilai PT OP Indonesia dalam rangka pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan PT OP Indonesia harus melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT PPh Badan dengan total penyerahan dalam SPT Masa PPN setahun. Ekualisasi yang dilakukan oleh PT OP Indonesia disebabkan karena ada perbedaan waktu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa PT OP Indonesia telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan ekualisasi yang dibuat oleh PT OP Indonesia tidak melanggar peraturan perpajakan.

---

This report analyze equalization of corporate income tax with value added tax PT OP Indonesia in order to apply for corporate income tax refund. There are several conditions that cause PT OP Indonesia made equalization between gross income stated in Annual Corporate Income Tax Return (1771 Form) and total delivery of taxable goods stated in Value Added Tax Periodic Return in annual. Equalization that had been made by PT OP Indonesia due to the time difference. The result of analysis shows that PT OP Indonesia has performed its tax obligation well and equalization made by PT OP Indonesia does not violate the taxation rules."

"Ketentuan reduced rate yang berlaku dalam tax treaty berlaku khusus terhadap pengenaan Branch Profit Tax (BPT) pada UU PPh berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi sengketa mengenai penerapan reduced rate yang dilakukan oleh kontraktor migas, alasannya karena penerapan reduced rate dianggap mengakibatkan ketentuan bagi hasil yang tercantum dalam Production Sharing Contract (PSC) menjadi tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tax treaty dengan PSC agar mengetahui ketentuan mana yang harus diacu pada penyelesaian sengketa BPT Bentuk Usaha Tetap hulu migas dan mengetahui desain bagi hasil yang menciptakan kepastian hukum dalam pengenaan BPT. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena ketentuan perpajakan dalam PSC dikembalikan kepada UU PPh yang berlaku, maka ketentuan tax treaty dapat diterapkan dalam PSC berdasarkan Pasal 32A UU PPh, lalu untuk menciptakan kepastian hukum diperlukan penegasan terkait penggunaan tax treaty dalam ketentuan PSC.

---

Reduced rate provisions in tax treaty are applicable to the imposition of Branch Profit Tax (BPT) of the Income Tax Law based on the lex specialis derogat legi generali principle. However, in practice there are often tax disputes regarding the application of reduced rates towards BPT by oil and gas contractors because the implementation of reduced rates is presumed to result in the non-fulfillment of the production sharing provisions stated in the Production Sharing Contract (PSC). This study aims to analyze the comparison of legal position between tax treaty and PSC in order to find out which provisions should be referred to in the dispute resolution of BPT imposition towards oil and gas Permanent Establishments and to know the production sharing design that creates legal certainty in BPT imposition. The research method used is a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The result of this research indicates that because tax provisions in the PSC are based on the prevailing Income Tax Law, therefore tax treaty provisions can be applied toward PSC based on Article 32A of the Income Tax Law, and then to create legal certainty it is necessary to affirm in the PSC clauses the use of tax treaty provisions."