Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai sejarah perkembangan konsep kekhilafan dalam hukum perdata Indonesia dan Inggris, konsep kekhilafan dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, konsep misrepresentation dalam hukum perdata Inggris serta perbandingannya dengan konsep kekhilafan dalam perjanjian di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat persamaan antara kekhilafan dengan misrepresentation yaitu karakteristiknya dapat membatalkan suatu perjanjian. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam pembagian macam-macam bentuknya. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Saran yang dapat disampaikan penulis dari penelitian ini adalah dengan perkembangan model perjanjian, maka konsep kekhilafan pun perlu untuk mengalami perkembangan juga dengan merinci lebih lanjut ketentuan mengenai kekhilafan di hukum perjanjian Indonesia sebagaimana hukum Inggris sehingga  menjadi efektif karena dapat mencakup bentuk-bentuk perkembangan kekhilafan yang lebih luas.

---

This thesis discusses about the development history and also the comparison of misrepresentation concept in Indonesia Civil Law and England Civil Law. Within this research, it is found that there is a similarity between misrepresentation known in Indonesia civil Law and England civil law, which is where both characteristic that may terminate an agreement, whereas for the difference, is about the division of all form of misrepresentations. This research uses law comparison method that made a juridical-normative research as an output. Within this research, the author has a suggestion that within development of varying agreements model, then misrepresentation concept also need to be equally developed by putting detailed provisions about misrepresenation in Indonesia regulations that regulate indonesia contract law as how it is implemented in England therefore the regulations can be clearer and effective because of the extension of misrepresentation on the regarded provisions."

"Krisis ekonomi di Indonesia diawali dari bergejolaknya nilai tukar yag terus berkembang menjadi krisis ekonomi yang melanda pula sektor keuangan dan perbankan. Guna memulihkan posisi perbankan yang cukup lemah danmengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan bantuan dana yang disebut Bantuan Likuiditas Indonesia (BLBI). Sayangnya. bantuan dana Bank telah disalahgunakan penggunaannya oleh para debitur penerima dana, bahkan ada dana yang disalurkan melebihi jumlah yang ditentukan, yang dikenal dengan istilah Batas. Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Untuk menyelesaian kewajiban pare debitur tersebut dibuatlah suatu perjanjian antara BFPN selaku kuasa dari pemerintah dengan para debitur penerima dana, yang diberi nama Master of Settlement Acquisition Agreement (MSARI atau Perjanjian Penyelesaian Dana Bantuan BLAT dengan jaminan aset. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan legalitas perjanjian "MSAA" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk itu perlu dikaji bagaimana kedudukan dan legalitas perjanjian "HSAA" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedudukan dan legalitas perjanjian "MSAA" sama dengan perjanjian- perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang sepakat, oleh karenanya permohonan pembatalan oleh salah satu pihak tanpa proses di pengadilan atau menyatakan batal desi hukum, tanpa bukti yang kuat konsisten dengan perjanjian yang dapat dianggap tidak dibuatnya dan dunia internasional akan menilai kurangnya kepastian hukum di Indonesia Seandainya perjanjian "MOAA" memang cecat hukum dalom kesepakatannys. maka salah satu Pihak dapat mengajukan gugatan pengadilan. Selanjutnya, kalau memang ingin merevisi perjanjian "MSAA" кагела ternyata ada beberapa hal yang ingin ditambahkan dapat dibuat addendus MSAA dengan kesepakatan para pihak. pembuatannya didasarkan atas kesepakatan bersama pula."

"Di masa sekarang ini, di mana manusia semakin berpikir kritis dan maju, perjanjian kawin haruslah dapat dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus diperhitungkan keberadaannya bagi para calon pengantin yang akan menikah. Dalam praktiknya, jika suatu perkawinan harus putus atau terjadi perceraian maka hampir dapat dipastikan menimbulkan berbagai persoalan, terutama mengenai pembagian harta selain persoalan anak dan persoalan-persoalan lainnya.Dengan dibuatnya perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya pernikahan maka setidaknya kita dapat meminimalisir persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul jika perkawinan harus putus. Selain itu perjanjian kawin juga memberikan kebebasan bagi para pihak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap aset-aset mereka tanpa harus meminta persetujuan pihak lainnya. Perjanjian kawin juga sebaiknya dibuat dengan akta notariil sehingga dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna dan pasti mengikat terhadap pihak ketiga.Pendaftaran ke Panitera Pengadilan Negeri dan pengesahan perjanjian kawin yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sebaiknya dilakukan walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disyaratkan melakukan pendaftaran ke Panitera Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak maupun pihak ketiga yang akan melakukan perbuatan hukum dengan pasangan suami isteri bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah evaluatif.Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode analisis data dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif, dengan demikian hasil penelitian tesis ini berbentuk evaluatif analitis. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana manfaat perjanjian kawin terhadap harta benda suami isteri khususnya dalam akta Perjanjian Kawin Nomor X, kemudian permasalahan yang kedua adalah dapatkah perjanjian kawin digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pasangan suami isteri khususnya dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor X. Dan permasalahan yang terakhir adalah dapatkah perjanjian kawin tidak mendapat pengesahan pegawai pencatat perkawinan."

"Sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sudah jelas bahwa keinginan bangsa Indonesia pada waktu itu terutama adalah mempertahankan dan memperjuangkan pengakuan kemerdekaannya yang baru diproklamirkannya itu. Dalam pidato Bung Karno sesaat sebelum mengumumkan proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau antara lain berkata: _Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan Tanah Air didalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya_. Jelas bahwa pada waktu itu bangsa Indonesia benar-benar telah ingin dan bertekad untuk menentukan nasibnya sendiri, hidup sesuai dengan cita-cita dan kemauannya sendiri, bebas dari penindasan ataupun ikatan secara paksaan dari bangsa lain dan hanya ingin hidup setaraf, sederajat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini sesuai pula dengan apa yang tercantum didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945sebagai konstitusi pertama yang menjadi dasar daripada seluruh pandangan-pandangan dalam Negara Republik Indonesia, dimana antara lain dikatakan : _bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."

"Adanya pangkalan militer asing di suatu negara pada umumya akan mengundang masalah. Apalagi bila pangkalan militer tersebut adalah pangkalan militer salah satu negara adidaya. Di Jepang, pada tahun 1952-1960 terjadi gerakan anti Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika yang dimotori oleh Partai Sosialis Jepang dan Partai Komunis Jepang. Gerakan ini didukung oleh mahasiswa dan kaum buruh. Mereka melakukan demonstrasi massa dan pemogokan umum yang pada akhirnya menyebabkan PM Nobusuke Kishi (1957-1960) harus mundur dari jabatannya."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang status, peran dan fungsi North Atlantic TreatyOrganizations (NATO) sebagai organisasi internasional di bidang keamanan, denganmemfokuskan analisis kepada proses pelaksanaan NATO dalam prakteknya sebagaiorganisasi internasional di bidang keamanan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.Analisis tersebut menggunakan teori hukum tentang personalitas hukum tentangbagaimana suatu organisasi internasional dapat dibenarkan melakukan suatu tindakandan hak asasi manusia sebagai tolok ukur efektifitas yang diambil dari pendapat parasarjana hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.Hasil penelitian menyarankan bahwa setiap organisasi internasional khususnya dibidang keamanan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebaiknya tetapmemperhatikan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan hak-hak manusia yangwajib di lindungi, sehingga dapat tercapainya efektifitas hukum dalam penegakkanhukum di dunia internasional.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis discusses the status, role and function of the North AtlanticTreaty Organizations (NATO) as an international organization in the field of security,by focusing the analysis on the process of implementation in practice NATO as aninternational organization in the field of security in carrying out its functions andduties. The analysis uses the legal theory of legal personality of how an internationalorganization may be warranted to perform any act and human rights as a measure ofeffectiveness is drawn from the opinion of leading legal scholars. This research usesdescriptive analytical method. The results suggest that any international organization,especially in the field of security in carrying out its functions and duties should stillpay attention to the legal provisions that have been established and human rights mustbe protected, so as to achieve effective enforcement of law in international law in theworld."