Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan ketidaksesuaianantara apa yang diperjanjikan dengan yang tersurat dalam perjanjian jual beli yangditandatangai oleh konsumen. Fakta-fakta yang ada semakin membuka mata bahwaKonsumen berada pada posisi yang lemah serta perlindungan hukum terhadapnyabelum terjamin sebagaimana yang diharapkan. Faktor utama yang menjadi kelemahanKonsumen adalah tingkat kesadaran Konsumenakanhaknya masih rendah. Hal initerutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan Konsumen, sehingga dalampelaksanannya, pengembang selalu menjadi pihak yang kuat dan Konsumen sebagaipihak yang lemah. Pada umumnya Konsumen tidak memahami isi perjanjian bahkanlangsung menandatangani perjanjian, sebelum memastikan apakah pengembang atauagen pemasarannya itu sudah mencantumkan secara tertulis janji-janji yang sudahdisepakati atau belum dalam perjanjian tersebut, sehingga bias melindungi Konsumensecara hukum. Demikian juga dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beliantara Developer dengan Konsumen, pengembang secara seragam memberlakukanPerjanjian Baku (Standart Contract) dalam setiap Perjanjian Pengikatan Jual Belirumah, dimana seluruh isi dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tersebut ditentukansecara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat disbanding Konsumen.Penggunaan Perjanjian Baku (Standart Contract) tersebut banyak menimbulkankerugian bagi Konsumen pembeli rumah karena ternyata pengaturan hak dankewajiban dalam Perjanjian Baku tersebut tidak seimbang dan cenderungmenguntungkan pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanperjanjian pengadaan perumahan antara Developer, Bank dan Konsumen danmengetahui upaya perlindungan hokum bagi Konsumen dalam memahami isiperjanjian serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank apabila ada para pihak yangtidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Kendala yangdialami oleh Bank akibat macetnya pembayaran yang dilakukan oleh Konsumenadalah ketidakfahaman Konsumen akan isi perjanjian, dimana mereka menuntutsesuatu janji dari Developer yang tidak dituangkan dalam perjanjian tersebut sehinggahal ini yang mengakibatkan lemahnya Konsumen untuk menuntut secara hukum.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian bersifat deskriptif. Deskriptifdimaksudkan disini untuk memberikan gambaran data tentang pelaksanaan perjanjianDeveloper, Konsumen dan Bank serta implikasinya bagi Bank sebagai penyedia dana,secara khusus dalam pelaksanaannya di Bank BTN cabang Bandung Timur.Pendekatan yang digunakana dalah bersifat Yuridis Normatif yang mengutamakantinjauan dari segi peraturan hukum yang berlaku serta data maupun dokumendokumenyang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kepemilikan Perumahan.

---

The incidence of housing problems basically begins with the discrepancy

between what was agreed and written in the contract of sale which signed by the

consumer. The existing facts will open our eyes that the customers’ position is in a

weak side, so legal protection against not guaranteed as expected. The main factor is, consumer awareness of right levels is too weak. This is mainly due to lower consumer education, so that on the implementation, the customers is always put as a weak group compared to the developer. In general, the consumers has signed the agreement without knowing the contents, before ensuring whether the developer or marketing agent has put in writing the promises that have been agreed or not in the agreement, so that consumers can legally protect. Similarly, in the execution of binding agreements between the developer and the consumer,the developers uniformly

execute contract standard in every binding trading agreement of houses, which all of

the content of the binding trading agreement was determined unilaterally by the

developer that has stronger position then the consumer. The using that standard

contract bring a lot of loss to the house consumer because actually the arrangement of

rights and obligations in standard contract is not equal and tend to exceptionally

beneficial the developer. The purposes of this research are to investigate the

undertaking of an agreement in housing project, between developer, customer, and

Bank and to determine the effort on legal protection for consumer in understanding

the content of the agreement and also to examine the problems faced by Bank BTN,

Bandung Timurbranch in undertaking agreement of housing project, and to recognize

the ways how to overcome the problems if there is one side that does not meet the

contents of the agreement. Based on the research results, the losses suffered by the

bank due to lack of consumer’s understanding into contents of the agreement, where

they demanded a promise from the developer, which is not contained in an agreement

letter, which lead to consumer weakness on legally demand.This research was

conducted with the descriptive research method, Here is intended to provide a

descriptive overview of the data on the implementation of the agreement among

developer, consumers and its implications for Bank BTN as a fund provider

particularly on the implementation at Bank BTN in East Bandung branch in terms of

applicable legislation as well as the data and documents which is concerned with the

problems in this research. The approach used was juridical-normative which

emphasized the use of the prevailing laws and regulations as well as data and

documents that were related to this research to form a point of view.

Keywords: Law of Consumer Protection in Real Estate Ownership."

"Maraknya pembangunan perumahan dan rumah susun beberapa tahun terakhir ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat salah satunya dalam hal menarik perhatian dari calon pembeli atau konsumen. Dampaknya ialah banyak pelaku usaha yang melakukan berbagai macam cara untuk memudahkan mereka melakukan penjualan rumah susun secara cepat. Salah satu strategi yang digunakan oleh pelaku usaha ialah melakukan pemasaran rumah susun dengan sistem Pre Project Selling, yakni penjualan yang dilakukan sebelum proyek pembangunan properti dimulai. Pelaksanaan Pre Project Selling diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Walaupun sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku pengembang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, salah satunya terjadi pada praktik pembangunan rumah susun hunian Meikarta Cikarang, Bekasi yang dilakukan oleh PT Mahkota Sentosa Utama. Dalam Penulisan ini membahas mengenai penerapan konsep pembangunan rumah susun dengan sistem pemasaran pre project selling dengan melakukan perbandingan praktik pembangunan rumah susun di Singapura dengan sistem Build Under Construction, selain itu dalam penulisan ini akan dibahas perlindungan hukum yang disediakan oleh Pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli rumah susun dengan sistem pemasaran Pre Project Selling.

---

The rise of residential and flat development for the last couple of years, has created a very tight competition on, among other, how to attract the attention of potential buyers or consumers. The impact of it made many developers undertook various methods to be able to rapidly facilitate the sale of their flats. One of the strategies that’s being used by the developers would be, marketing their flats using Pre Project Selling system, which is, sales that is made before the property development project begins. The implementation of the Pre Project Selling system is regulated in Act Number 20/2011 concerning about flats, and other of its implementing regulations. Although it has been clearly stipulated through regulations, in practice, there are still many violations committed by developers that cause harm to consumers, one of it occurred in the Meikarta residential flats constructions, located in Cikarang, Bekasi, conducted by PT Mahkota Sentosa Utama. This thesis discuss about the applications of flats development concept using pre project selling marketing system, by comparing it to Build Under Construction system which applied in Singapore. In addition, this thesis will also discuss about the legal protections provided by the Government, to protect consumers in flats sales and purchase transactions using Pre Project Selling marketing system."

"Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut. Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur inklusifitas, dan unsur proses transparansi.

---

House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million) home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness and elements of the transparency process."

"Perumahan merupakan hak asasi manusia dan diamanatkan oleh konstitusi. Kontradiktifnya, perumahan masih jauh dari kata layak karena adanya bencana yang sering terjadi. Pendekatan dalam menentukan lokasi perumahan  seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sistem Kemampuan Lahan (SKL) secara khusus belum mengarus utamakan perubahan iklim ke dalam perhitungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh risiko bencana dan iklim apabila dimasukan ke dalam perhitungan kesesuaian lahan perumahan. Kota Depok dipilih sebagai studi kasus agar dapat melihat contoh penerapannya dan sekaligus mengetahui tingkat kesesuaian lahan perumahan  perkotaan terhadap risiko bencana dan risiko iklim, serta bagaimana arah perkembangan lahan perumahan  kedepan. Dalam penelitian ini, empat aspek utama dipertimbangkan, yaitu aspek permukaan tanah, bawah tanah, risiko bencana, dan risiko iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix-method) dengan metode yang bertahap, yaitu analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan menggunakan AHP (Analytic Hierarchy Process) untuk menentukan bobot kriteria dan sub kriteria, kemudian analisis spasial digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan dan arah pengembangan perumahan  di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko bencana memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh aspek permukaan tanah, aspek bawah tanah, dan risiko iklim. Tingkat kesesuaian lahan perumahan di Kota Depok dengan mempertimbangkan risiko bencana dan risiko iklim menunjukkan bahwa 35,60% wilayah masuk dalam kategori sesuai (S1), 52,50% dalam kategori cukup sesuai (S2), dan 11,90% dalam kategori kurang sesuai (S3). Analisis menunjukkan bahwa risiko bencana dan iklim mempengaruhi kesesuaian lahan perumahan perkotaan. Pada kategori S1 terdapat pengurangan luas wilayah sebesar 28,32%, sementara pada kategori S2 mengalami penambahan area sebesar 18,01%, serta pada kategori S3 mengalami penambahan paling signifikan sebesar 10,31%. Pengembangan perumahan  direkomendasikan ke arah barat dan timur Kota Depok. Pengembangan di pusat kota tidak disarankan karena tingkat kesesuaian yang rendah. Pengembangan ke arah barat dan timur dipilih karena memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dan lebih aman dari risiko bencana dan iklim.

---

The constitution mandates housing as one of human rights. Contradictively, housings are still far from feasible due to frequent disasters. In particular, approaches to determining the location of housings, such as the Indonesian National Standard (SNI) and the Land Capability System (SKL), have yet to mainstream climate change into their calculations. This study examines the effect of disaster risk and climate when included in calculating housing land suitability. Depok City was chosen as a case study in order to be able to see examples of its application and to find out the suitability of urban housing land for disaster risk and climate risk, as well as the direction of residential land development in the future. This research considers four main aspects: surface, subterranean, disaster risk, and climate risk. This study uses a mixed methods approach with a stepwise method, namely quantitative and descriptive qualitative analysis using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weight of the criteria and sub-criteria, then spatial analysis is used to evaluate the level of land suitability and the direction of housing development in the future. The study results show that disaster risk has the most significant influence, followed by surface, subterranean, and climate risks. The suitability level of residential land in Depok City, taking into account disaster risk and climate risk shows that 35.60% of the area is in the appropriate category (S1), 52.50% is in the moderately suitable category (S2), and 11.90% is in the less suitable category. (S3). The analysis shows that disaster risk and climate affect land suitability for urban housings. In the S1 category, there was a reduction in area of 28.32%, while in the S2 category, there was an area increase of 18.01%, and in the S3 category, the most significant addition was 10.31%. This study recommends developing housings to the west and east of Depok City. The development around the city center is discouraged due to low conformity rates. Development towards the west and east is more recommended because they have better suitability and are safer from disaster and climate risks."

"Sekuritisasi aset merupakan strategi inovatif untuk memperoleh sumber dana jangka panjang, yang memungkinkan bank untuk mengatasi risiko likuiditas dan masalah maturity mismatch. Bank juga akan mendapatkan fee based income berupa servicing fee karena berperan sebagai servicer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi servicing fee terhadap fee based income dan laba tahun berjalan, serta mengetahui kondisi terkini pelakasanaan sekuritisasi aset oleh BTN dan potensi pengembangan di masa mendatang khususnya dari sisi permintaan dan penawaran. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui korelasi servicing fee terhadap fee based income dan laba tahun berjalan. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini pelaksanaan sekuritisasi aset BTN termasuk pengembangan dari sisi permintaan dan penawaran transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa servicing fee yang diperoleh dari aktivitas sekuritisasi aset berkorelasi meskipun tidak signifikan terhadap fee based income dan tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap laba tahun berjalan BTN. Hingga kini BTN tetap melakukan sekuritisasi aset karena instrumen EBA masih diminati oleh terutama investor institusional dan sebagai altenatif pendanaan jangka panjang bagi BTN.

---

Asset securitization is an innovative strategy for obtaining long-term sources of funds, allowing bank to overcome liquidity risk and maturity mismatch problems. Banks will also receive fee- based income in the form of servicing fees because they act as servicers. This study aims to determine the correlation between servicing fees and fee-based income and profit, as well as to find out the current condition of asset securitization by BTN and the potential for future development, especially from the supply and demand side. Data processing is carried out to determine the correlation between servicing fees and fee-based income and profit. Interviews were also conducted to find out the current condition of the implementation of BTN asset securitization including the development of the demand and supply side of the transaction. The results of the study show that servicing fees obtained from asset securitization activities are correlated although not significantly with fee-based income and do not have a significant correlation with profit of BTN. Until now, BTN continues to perform asset securitization because EBA instruments are still in demand by institutional investors and as a long-term funding alternative for BTN."

"ABSTRAKBeberapa peneliti telah melakukan kajian untuk mengetahui determinan manajemen risiko yang efektif dan hubungannya dengan kinerja perusahaan. Hasil penelitian Gordon, Loeb, Tseng 2009 menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko dan hubungan manajemen risiko dengan kinerja perusahaan bergantung pada kecocokan yang tepat antara manajemen risiko korporasi ERM perusahaan dan variabel-variabel kontekstualnya. Selain itu, hasil penelitian Kaplan dan Mikes 2014 menunjukkan bahwa manajemen risiko yang efektif bergantung pada konteks dan kondisi perusahaan. Mereka juga mengindikasikan bahwa manajemen risiko akan paling efektif bila sesuai dengan karakter dasar dan kemampuan mengendalikan berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada penelitian empiris yang menelaah signifikansi pengaruh tipe-tipe risiko terhadap hubungan antara keefektifan manajemen risiko dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap teori kontingensi yang diajukan oleh Gordon et. Al. 2009 dan memberikan bukti empiris tentang pentingnya pengaruh tipe-tipe risiko pada hubungan antara keefektifan manajemen risiko, yang diukur dengan indeks dari Florio dan Leoni 2017 , dan kinerja perusahaan. Analisis logistik dan analisis residual digunakan untuk menganalisa signifikansi variabel kontekstual tipe-tipe risiko terhadap hubungan antara keefektifan manajemen risiko dan kinerja perusahaan pada sektor perbankan Eropa di periode 2013-2016. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman bahwa faktor-faktor kontekstual, tipe-tipe risiko dan unsur-unsur di luar neraca, mempengaruhi hubungan antara keefektifan manajemen risiko dan kinerja perusahaan. Dengan pemahaman ini, diharapkan sektor perbankan dan pihak-pihak yang terkait dengan regulasi dapat lebih baik dalam mengelola risiko, yang disesuaikan dengan tipe-tipe risiko dan eksposure dari unsur-unsur di luar neraca untuk memperoleh kinerja perbankan yang lebih baik, sesuai dengan kerangka kerja COSO 2016 serta dapat memenuhi regulasi Basel III di tahun 2018.

---

ABSTRACTSeveral attempts have been made to enlighten the determinants of effective risk management and its relations to the entities performance. Gordon, Loeb, Tseng 2009 show that risk management effectiveness and performance relation is dependent upon the proper match between a firm rsquo s enterprise risk management ERM and its contextual variables. Additionally, Kaplan and Mikes 2014 indicates that the effective risk management depends on the organization rsquo s context and circumstances. Further, they have indicated that risk management will be most effective when it matches the inherent nature and controllability of the different types of risk the organization faces. Nonetheless, there is no known empirical research that has focused on exploring the significance of risk types on the relationship between effective risk management and entities rsquo performance. Thus, this study aims to provide support to contingency theory proposed by Gordon et. al. 2009 and provide empirical evidence on the significance of risk types on the relationship between effective risk management using measurement by Florio and Leoni 2017 and entities rsquo performance. A logistic and residual analysis is used to assess the significance of contextual variable risk types on the ERM and performance relationship in European banking sectors for the period 2013 2016. The contribution of this study is to offer some important insights into the significance of risk coverage and off balance sheet exposure in incentivizing banks to better manage their risk by meeting the upcoming 2018 Basel III requirements that are in line with the new 2016 COSO framework "

"Bisnis Menengah Bank BRI merupakan suatu unit bisnis yang menyalurkan pinjaman diatas Rp.5 milyar. Melihat besamya putusan pinjaman di bisnis menengah maka dapat dibayangkan apabila terjadi default pada salah satu nasabah yang menikmati fasilitas pinjaman sebesar Rp.50 milyar maka akan sangat mempengaruhi kinerja perkreditan dari unit bisnis yang bersangkutan. Mengingat nasabah pinjaman untuk bisnis menengah merupakan nasabah yang sangat bankable, maksudnya memiliki dokumentasi perusahaan yang baik hingga agunan yang cukup memadai maka perlu suatu kajian mengenai penerapan suatu metode internal yang cocok untuk pengukuran risiko kredit bisnis menengah. Dalam pengukuran risiko kredit menggunakan internal model penting mengetahui probabilitas transisi, kualitas kredit untuk masing-masing sektor ekonomi dan perbandingan besamya hasil perhitungan expected loss dengan perhitungan cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan actual loss kredit bisnis menengah di Bank BRI.Perhitungan expected loss ini merupakan langkah awal dari penerapan Internal Rating Based Model dalam Creditmetrics Framework dan merupakan salah satu model untuk mengukur potensi kerugian karena penyaluran kredit dengan jumlah pinjaman yang besar dan jumlah nasabah yang sedikit. Perhitungan ini juga merupakan model unconditional sehingga tidak memerlukan tambahan data makro dan mengabaikan penyebab dari terjadinya default. Dalam perhitugan expected loss dari credit risk modelling ini digunakan tiga tahapan, yaitu pertama menghitung besarnya probability of default dari masing-masing sektor ekonomi dan dihitung probability of default dari kredit bisnis menengah. Kedua, menghitung present value non performing loan. Ketiga, menghitung besamya loss given default dari nilai recovery rate kredit bermasalah.Hasil perbitungan expected loss menunjukkan potensi kerugian kredit menengah bank BRI masib lebib rendab dibandingkan dengan basil perbitungan cadangan PPAP dan masih lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi actual loss. Hal ini terlibat dari :1 ). Pada tabu:n 2002, besamya cadangan PP AP yang dibentuk oleb bank BRI sebesar Rp.l.047.537.418.718,- atau sebesar 31,51% dari total EAD selurub sektor ekonomi sedangkan seandainya cadangan dibuat berdasarkan .perbitungan expected loss adalah 20,90% dari total EAD atau sebesar Rp. 694.743.347.139,- dan realisasi write off pinjaman atau actual loss sebesar 9,37% dari total EAD atau dalam bentuk nominal sebesar Rp. 311.609. 762.285,-.2). Pada tabun 2003, besamya cadangan PP AP . yang dibentuk sebesar Rp.823.961.511.627,- atau 31,58% dari total EAD selurub sektor ekonomi sedangkan berdasarkan perbitungan expected loss sebesar 9,4"6% dari total EAD atau sebesar Rp. 246.815.428.656,- dan realisasi actual loss 4,20% dari total EAD atau sebesar Rp. 109.621.495.409,-.Berdasarkan basil backtesting, pada tabun 2002 besamya actual loss berupa penghapusbukuan pinjaman bermasalab nilainya berada jaub dibawab hasil perhitungan expected loss. Sedangkan pada tabun 2003, besamya perbedaan actual loss dan hasil perhitungan expected loss sudab semakin kecil. Hal ini disebabkan karena:(a). Sudah mulai semakin baiknya penerapan internal credit risk rating di bank BRI.(b). Meningkatnya perbaikan penanganan kredit bermasalah di bank BRI sebingga dapat menekan angka actual loss.Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, bank BRI perlu menerapkan dan mengembangkan Credit Risk Model mengenai The Internal Rating Based Model Foundation Approach dari Creditmetrics dalam perhitungan expected loss karena hasil perhitungan untuk pembentukan cadangan jauh lebih efisien dibandingkan dengan perhitungan cadangan PPAP yang diterapkan saat ini oleh bank BRI."

"ABSTRAKKarya akhir ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mcngetahui bcsarnya risiko krcdit khususnya pada bisnis Mikro sektor usaha di Bank BRI. Perhitungan ini teramat sangat ,penting dilakukan mcngingat bahwa, pertama, Usaha Mikro adalah merupakan usaha yang paling banyak di Indonesia, namun para pengusaha mikro tidak mampu berhubungan denganbank Kedua, adanya anggapan bahwa sektor usaha mikro berisiko tinggi karena pengusaha mikro tidak bankable dan tidak mampu menyediakan agunan, Ketiga, Bank BRI adalah bankumum yang paling banyak menyalurkan pembiayaan di sektor mikro dan komposisi kreditmikro adalah 30 % dari sduruh kredit Bank BRL Keempat, Adanya ketentuan Basel tcntangkeharusan menghitung risiko kredit sebagai salah satu unsur dalam pcrhitungan CARBank BRI telah memberikan pelilyanan Krcdit Mikro tanpa subsidi pemerintilh adalahsejak tahun 1984, Kredit Mikro Scktor Usaha Bank BRT diberikan kcpada nasabah pcrorangan yang merupakan pengusaha mikro, dengan maksimum Rp, 50,000.000,-. Rata-rata pinjaman untuk setiap debitur sampai akhir tahun 2003 adalah Rp. 4,36 juta. Sampai saat ini Bank BRI telah memberikan pinjaman kepada 32.728.335 debitur. Jumlah debitur yang masih memiliki pinjaman adalah sebesar 3 juta nasabah dengan total outstanding kredit mencapai Rp. 13.273 miliar.Berdasarkan ketentuan pada Basel II, dalam perhitungan risiko kredit dapat menggunakan beberapa pendekatan, antara lain dengan standardized dan internal model. Pada penelitian ini, akan dilakukan pcrhitungan dengan menggunakan internal model dengan pendekatan Credit Risk. Credit Risk* adalah model yang tepat untuk mengukur risiko kredit dengan jumlah pinjaman yang kecil dan nasabah yang sangat banyak. Model Credit Risk* adalah merupakan model unconditional sehingga tidak memerlukan tambahan data makro dan merupakan default model. Risiko Kredit yang dihitung adalah berupa potensi kerugian yangdialami dari suatu portfolio kredit mikro sektor usaha. Credit Risk+ mengabaikan penyebabdari terjadinya default.Penerapan Credit Risk dilakukan untuk menghitung risiko kredit mikro Bank BRI dengan batasan sebagai berikut. Pertama, Kredit Mikro yang diteliti adalah hanya pada sector usaha dengan data selama 3 tahun, yaitu dari Januari 2001 sampai dengan Desember 2003. Kedua, Kriteria Default diasumsikan sama dengan kolektibilitas macet sesuai ketentuan Bank Indonesia, karena Bank BRI belum mempunyai credit scoring. Ketiga, Bank BRI tidak mempunyai data agunan, karena agunan pada kredit mikro hanya sebagai aspek psikologis.Dalam Model Credit Risk * digunakan dua tahapan, yaitu pertama mencari Frecuency of Default dan Severity of Losses. Kedua Distribution ofDefault Losses. Setelah mendapatkan Loss Distribution, akan dapat diketahui besarnya potensi kerugian berupa expected losses dan unexpected losses serta besamya economic capital untuk menutup kerugian yang terjadi.Hasil simulasi perhitungan kredit mikro sektor usaha dengan menggunakan Credit Risk + dengan asumsi tingkat keyakinan 95 % dan probability of default dihitung dengan Poisson Model menunjukkan sebagai berikut.Pertama, Perhitungan Probability of Default menunjukkan bahwa kredit mikro sector usaha yang memiliki kemungkinan untuk te1jadinya no default lebih besar dari kemungkinan terjadinya default pada tahun 2001 adalah kredit diatas Rp. 3 juta, pada tahun 2002 kredit diatas Rp. 5 juta dan pada tahun 2003 kredit diatas Rp. I 0 juta. Sedangkan untuk kredit diatasRp. 10 juta sampai dengan Rp. 20 juta, walaupun memiliki kemungkinan tetjadinya no default lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan default, namun kemungkinan default tersebut adalah lebih besar dibandingkan kemungkinan default kredit dibawah Rp. 2 jutaKedua, Besarnya potensi kerugian kredit mikro sektor usaha yang diperoleh dari perkalian probability of default dengan loss given default adalah sebesar Rp. 57.247.955.748, padatahun 2001, sebesar Rp. 158.886.611.142,- pada tahun 2002 dan menjadi sebesar Rp. 550.014.556.136,- pada tahun 2003. Potensi kerugian tersebut bila dibandingkan dengan outstanding kredit mikro sektor usaha adalah sebesar 1 ,08°/c, pad a tahun 2001, sebesar 2,86% pada tahun 2002 dan sebesar 7,69% pada tahun 2003.Ketiga, Expected Loss sesuai perhitungan denganmodel Credit Risk dapat ditutup oleh cadangan yang dibentuk oleh bank, yaitu pada tahun 2001 sebesar Rp.l9.823.793.748,- jauhlebih kecil dari pembentukan PPAP sebesar Rp. 134.613.934.416,-, tahun 2002 expected losssebesar Rp.52.793.866.260,- lebih kecil dari PPAP sebesar Rp. 187.314.166.50 I,-, tahun 2003 expected loss sebesar Rp 293.321.124.509,- sedikit lebih kecil dari PPAP sebesar Rp.300.371.973.033,-.Keempat, Untuk menutup unexpected loss diambilkan dari modal. Dan besarnya economic capital yang harus disediakan meningkat setiap tahunnya, yaitu dari Rp. 37.424.162.038,- pada tahun 2001, menjadi Rp. 106.092.744.882,- pada tahun 2002 dan Rp. 256.693.431.672,- pada tahun 2003. Dengan mengetahui jumlah dan peningkatan Economic Capital dapat digunakan untuk melakukan analisa strategi untuk melakukan alokasi asset yang tepat dan paling menguntungkan.Hasil backtesting pada tingkat keyakinan 95% tahun 2001 adalah kondisi aktual credit at risk atau jumlah kredit default pada kredit mikro sesuai dcngan prcdiksi. Namun pada tahun 2002, posisi aktual kredit sampai dengan Rp. 2 juta berada sedikit diatas prediksi, dan pada tahun 2003 posisi aktual yang melewati prediksi meningkat menjadi kredit sampai dengan Rp. 5 juta. Hal ini dapat terjadi karena antara lain, pertama adanya komposisi pertanian semakin besar hampir menyamai kredit untuk perdagangan. Sektor pertanian adalah sektor yang faktor kegagalannya sulit diprediksi karena faktor ekstern seperti kondisi alam dan Iingkungan sangat mempengaruhi. Kedua, adanya perubahan ketentuan kolektibilitas terhadap kreditmikro menyebabkan jumlah default menjadi meningkat. Ketiga, Underestimated pada estimasi dibandingkan dengan kondisi aktual dapat tetjadi karena adanya volatility defaultrates. Mean dapat berubah tergantung pada siklus bisnis. Namun mengingat sempitnya waktudan data yang ada maka dampak pengaruh siklus bisnis tidak diteliti.Penerapan Credit Risk* pada perhitungan risiko kredit mikro sektor usaha Bank BRI menunjukkan bahwa kerugian yang dialami relatif rendah dan masih dapat ditutup oleh cadangan yang dibentuk dan economic capital. Penyediaan modal minimum yang digunakanjuga lebih rendah dibandingkan ketentuan Basel sebesar 8 %. Hal ini menunjukkan bahwakredit mikro sektor usaha adalah merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan karena risiko kredit rendah dan pasar masih terbuka luas."

"ABSTRAKPembahasan dalam karya akhir ini adalah kualitas layanan Bank Mandiri. Analisis kualitas layanan ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Hal ini diperlukan, karena strategi Bank mandiri untuk menjadi consumer banking memerlukan peningkatkan kualitas layanan agar mampu bersaing dengan bank lainnya. Permasalahannya adalah adanya gap 5 (kesenjangan) antara persepsi pelanggan dan ekspektasi (harapan) pelanggan yang mempengaruhi kualitas layanan. Dimana kualitas layanan terdiri dari atribut- atribut, seperti misalnya reliability, responsiveness, courtesy dan lain sebagainya. Seberapa besar kesenjangan yang ada pada atribut - atribut dalam kualitas layanan. Kesenjangan tersebut dapat menghasilkan kepuasan maupun ketidakpuasan tergantung dari besamya persepsi dan ekspektasi dari tiap - tiap atribut. Bank Mandiri berairi pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan peraturan peerintah No. 75 tahun 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan No 448/KMK.Ol/1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Dan secara efektif beroperasi pada tanggal 31 Juli 1999, em pat bank milik Pemerintah yai tu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat Bank tersebut telah turut. membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Bank Mandiri saat ini dalam pengoperasian praktek perbankan berusaha untuk dapat bersaing dalam skala domestik dan unutk jangka panjang dengan menerapkan prinsip perbankan yang baik akan menuju kearah intemasional, dan manajemen akan menjadikan Bank Mandiri sebagai "The World Class Bank" dalam jangka panjangnya. Segmen pasar yang dikelola adalah segmen retail. Sebagai bank yang bergerak dalam sektor retail, saat ini Bank Mandiri sedang mengadakan pembentukan dan pembenahan dalam rangka penyempurnaan sebgai dasar penunjang yang memperkuat bank dalam mengahadapi persamgan. Produk - produk perbankan yang dimiliki oleh Bank Mandiri pada garis besarnya terdiri dari simpanan, jasa layanan, kredit dan treasury & internasional. Pengolongan fasilitas layanan produk ini bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan - kemudahan dalam melaksanakan transaksi perbankan bagi pelanggan. Dengan banyaknya produk yang dimiliki maka diharapkan keinginan pelanggan dapat terpenuhi. Pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian lapangan melalui penyebaran kuisoner terhadap target populasi dengan metode judgmental sampling (non probability sampling). Metode ini dipilih dengan harapan responden dapat mewakili populasi serta menjawab apa adanya untuk menghasilkan respon yang bisa meminimalisasi bias. Analisis kualitas layanan dengan menggunakan metode SERVQUAL. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Zeitham:l, Parasuraman & Berry peneliti dalam masalah kualitas layanan. Penilaian kualitas layanan dengan metode ini diperoleh dengan jalan menghitung selisih yang timbul dari rating yang diperoleh atas kelompok daftar pertanyaan yang diberikan pada responden, yaitu selisih antara kelompok pertanyaan yang menyatakan harapan pelanggan dan kelompok pertanyaan yang menyatakan mengenai persepsi pelanggan. Dimana nilai servqual (gap5) tersebut untuk masing-masing pelanggan dihitung melalui rumus sebagai berikut: servqua/ score= perception score- expectation score Untuk mendapatkan servqual score terlebih dahulu harus dihitung perception score dan expectation score. Score ini dapat diperoleh dari jawaban responden pada kuesioner itu sendiri terdiri dari dua bagian. Satu bagian digunakan untuk mengungkap persepsi responden (28 pertanyaan), sedangkan bagian pertanyaan yang lain digunaka:il untuk mengungkap harapan responden (28 pertanyaan). Pertanyaan yang berjumlah 28 untuk masing-masing merupakan penjabaran dari sepuluh dimensi yang digunakan dalam penelitian SERVQUAL ini dimana kesepuluh dimensi tersebut adalah responsiveness, Reliability, Security, Communication, Tangible, Courtesy, Competence, Access, dan Understanding the customer. Penilaian kualitas layanan Bank Mandiri untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Hal ini diperlukan, karena strategi Bank mandiri untuk menjadi consumer banking memerlukan peningkatkan kualitas layanan agar mampu bersaing dengan bank lainnya. Kualitas layanan yang diberikan oleh Bank Mandiri dinilai masih belum memenuhi ekspektasi pelanggan. Ketidakpuasan pelanggan dua terbesar yang bemilai lebih dari minus satu yaitu -1 ,26 ada pada dimensi competence dengan variabel "penyelesaian masalah dengan cepat" dan nilai -1,05 pada dimensi reliability dengan variabel "biaya sesuai dengan layanan". Sedangkan untuk dimensi lainnya bemilai dibawah satu adalah sudah lebih baik walaupun juga tidak memuaskan pelanggan. Bisa dikatakan Bank Mandiri kurang memuaskan dalam memberikan layanan kepada pelanggannya. Hal ini dapat menghambat Bank Mandiri untuk mendapatkan loyalitas pelanggannya dan menghambat pencapaian visi perusahaan untuk menjadi bank pilihan."

"ABSTRAKBank memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk menghimpun dana masyarakat, maka diperlukan rekening sebagai sarana penampungan dana tersebut. Proses pembukaan rekening di Bank ABC menuai banyak keluhan dari customer terkait dengan lamanya proses pembukaan rekening tersebut. Apabila hal ini tidak diperbaiki, maka akan berdampak terhadap bisnis Bank ABC secara keseluruhan. Untuk mendapatkan proses pembukaan rekening yang lebih cepat, akurat dan dengan biaya yang lebih murah, maka diperlukan perubahan proses bisnis secara radikal. Dalam penelitian ini, dilakukanlah analisis perubahan proses bisnis dengan menggunakan metode DMAIC. Setelah diperoleh akar permasalahan, maka bisnis proses yang baru dirancang dengan perubahan mendasar yang berbasis teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan teknologi e-KTP sebagai solusi dalam proses pembukaan rekening. Setelah dilakukan Business Process Reengineering dengan Berbasis teknologi Informasi, maka diperoleh proses pembukaan rekening yang lebih cepat, akurat serta dengan biaya yang lebih murah.

---

ABSTRACTThe Bank has a function to collect and disburse public funds. To collect public funds, an account is required as a means of holding these funds. The opening account process at Bank ABC reap many complaints from customers related to the duration of the opening account process. If this process is not improved, it will have a bad impact to the whole business on the ABC Bank. To get a faster, more accurate and cost effective account opening process, radical business process changes are needed. In this research, an analysis of business process changes is done using DMAIC method. Having obtained the root of the problem, the new business process is designed with fundamental changes based on information technology, namely by using e KTP technology as a solution in the opening account process. After doing Business Process Reengineering with Information Technology based, then we have the opening account process which more quickly, accurate and with cheaper cost. "