Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat pada semua bidang,perkembangan dimaksud terutama dibidang ekonomi, keuangan, danperdagangan yang akan memberikan dampak pula terhadap hukum tidak satupun negara yang menutup diri, termasuk Negara Indonesia sebagai anggotamasyarakat internasional. Negara Indonesia sebagai anggota masyarakatinternasional telah meratifikasi konvensi internasional, salah satunya adalahInternational Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasionaltentang Hak Sipil dan Politik), artinya mengesahkan dan mengundangkankovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik ke dalam hukum nasionalnyadengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Bahwaselanjutnya juga Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mempunyaikewajiban perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan kekuasaannya,melalui konstitusinya yang diatur pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar1945, melalui Undang-Undang yang diatur pasal 32 Undang-Undang tentangHak Asasi Manusia dan melalui 3 (tiga) pertimbangan Putusan MahkamahKonstitusi yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor006/PUU-I/2003 tertanggal 30 Maret 2004, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006 dan PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010 tertanggal 24Februari 2011 telah melindungi hak privasi yang merupakan hak asasi manusiawarganegara Indonesia, namun pelaksanaan perlindungan hak privasi dalamhukum nasional di Indonesia secara pratiknya masih terdapat konflik, khususnyadikaitkan dengan pratek penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakhukum dan atau aparat negara yang lain khususnya dikaitkan dengan prosespenyadapan dalam kepentingan penegakan hukum dan kepentingan intelijennegara. Oleh karena dari kesepuluh undang-undang yang mengatur kewenanganpenyadapan tersebut pengaturannya bersifat umum dan sektoral, serta tidaksecara jelas, terang dan tegas mengatur mengenai tata cara, mekanismepemantauan pelaksanaan penyadapan bahkan tidak mengatur mekanismekomplain yang secara khusus disediakan untuk warganegara yang merasadirugikan atas pelaksanaan penyadapan tersebut. Maka dikuatirkan akanmelanggar hak privasi yang merupakan dasar dari perlindungan hak asasimanusia.

---

ABSTRACTDevelopment of science and technology is fast on all fronts, especially in the fieldis the development of economic, financial, and trade that will give effect to thelaw also states that none of them shut down, including the State of Indonesia as amember of the international community. State of Indonesia as a member of theinternational community has ratified international conventions, one of which isthe International Covenant On Civil And Political Rights, that passed and enactedinternational covenants on Civil and Political Rights into domestic law by the ActRepublic of Indonesia Number 12 of 2005. Furthermore state that Indonesia is acountry of law, which has the protection of human rights obligations in the runrule, governed by its constitution Article 28 Paragraph G (1) of the Constitution of1945, through Act that regulated article 32 of Law on the Right Human Rightsand through three (3) consideration of the Constitutional Court, Decision of theConstitutional Court of the Republic of Indonesia Number 006/PUU-I/2003 datedMarch 30, 2004, the Constitutional Court Decision No. 19 dated 012-016-019/PUU-IV/2006 December 2006 and Decision of the Constitutional Court ofthe Republic of Indonesia Number 5/PUU-VIII/2010 dated February 24, 2011 hasbeen protecting the privacy rights of a citizen of Indonesia human rights, butimplementation of the protection of privacy rights in national laws in Indonesiaare practical there are conflicts, particularly associated with practical conductedby law enforcement officers or law enforcement and other state officials,especially associated with the process of tapping the interests of law enforcementand intelligence interests of the state. Because of the ten laws governingwiretapping authority is general and sector arrangements, and not as clear, brightand clear set of procedures, implementation of monitoring mechanisms do noteven regulate wiretapping complaint mechanisms that are specifically providedfor citizens who feel aggrieved over implementation of these intercepts. Then theconcern would violate the privacy rights that are the foundation of human rightsprotection."

"Penelitian ini bermula dari latar belakang permasalahan korupsi yangmelibatkan penyelenggara negara di Indonesia yang tidak kunjung habisnya. Halini kemudian dibentuknya lembaga antikorupsi yang mempunyai wewewangmelakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi PemberantasanKorupsi merupakan komisi antikorupsi di Indonesia yang mempunyai tugas,fungsi, dan wewenang yang sangat strategis dalam memberantas korupsi.Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan KomisiPemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi,khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsicukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukumdalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidanakorupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selamapenggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapatmenggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalammengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggaranegara.Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadaripenyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaanpenyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikitdibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum daninsfrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan,khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.

---

AbstractThis research started from a background of corruption involving stateadministrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruptionagencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia?sCorruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commissionwhich has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicatingcorruption.This research discusses the use of lawful interception Indonesia?s CorruptionEradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially briberyand extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position isstrategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especiallybribery and extortion.The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimedto see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK,so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion casesinvolving state administrators.The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough.Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takesthe rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures tosupport lawful interception especially internet-based data services."

"Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan Kedua atas UU KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat. Publik berpikir, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah ini bertujuan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi pemberantas korupsi. Disebut demikian, lantaran UU ini dianggap memuat aturan-aturan yang dapat melemahkan KPK. Hal yang paling dipermasalahkan oleh publik adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK sebagai badan pengawas internal KPK yang memiliki wewenang pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Skripsi ini membahas, apakah wewenang seperti itu merupakan hal yang normal dan lazim diberikan dengan membandingkan wewenang badan pengawas pada lembaga negara lain di Indonesia serta badan pengawas lembaga anti korupsi di negara-negara lain. Metode penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan studi komparatif. Dari riset yang dilakukan, penulis melihat, bahwa dengan mendirikan Dewan Pengawas KPK, pembentuk undang-undang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dari KPK. Namun, walaupun pendiriannya memang diperlukan, penulis menilai, bahwa wewenang Dewan Pengawas KPK dalam hal memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan hal yang tidak lazim dan aneh karena pada praktik ketatanegaraan, baik di Indonesia maupun di negara lain, tidak ditemukan sistem atau pengaturan yang demikian.

---

By the entry into force of the Law Number 19 of 2019 on the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, the Indonesia's House of Representatives (DPR) and Government were harshly criticized by the public. The public thought that what the DPR and the Government did aimed to weaken the Corruption Eradication Commission (KPK) as the state's institution eradicating corruption. This is because the new law was presumed to contains rules that could weaken the power of KPK. The most problematic thing according to the public is the establishment of the Supervisory Board of the KPK as the commission's internal supervisory body having the authority to grant the approval on the action of wiretapping, searching and confiscation. The thesis discusses whether such authority is normal and a common thing adopted in other countries by learning the authority of the supervisory body in other Indonesia's state institutions as well as the supervisory body of the anti-corruption institutions in other countries. The research method used for the thesis is normative juridical research as well as comparative study. From the research, the author see that by establishing the KPK's Supervisory Board, the legislators aim to increase the accountability of the KPK. However, although its establishment is indeed necessary, the author has an opinion that the above mentioned Supervisory Board authority is unusual and peculiar, as the practice has not been found, both in Indonesia's and other countries' constitutional system."

"Irtidad seringkali dipandang sebagai masalah yang sensitif yang tabu untuk dibicarakan. Pasalnya, berbicara tentang irtidad berarti mengkaji satu permasalahan dari dua sisi kacamata yang berbeda. Bagi kaum sekular, irtidad merupakan HAM dan kebebasan beragama, sedangkan dalam hukum Islam irtidad merupakan sebuah kejahatan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip antara keduanya. Sekuiarisme memisahkan kehidupan temporal dengan kehidupan spiritual yang mengsekte-sektekan berbagai bidang kehidupan dan berorientasi hanya pada dunia semata, sedangkan Islam merupakan a way of life yang komprehensif dan berorientasi tidak hanya pada dunia tetapi juga akhirat. Untuk mengkaji hukum dan implementasi sanksi terhadap pelaku irtidad, dilakukan analisis dengan metode yuridis formal dengan faktor-faktor penelitian yang meliputi ayat-ayat Qur'an, Hadits, pendapat para ulama dan sarjana Islam, peraturan perundang-undangan, dan kondisi pemurtadan dalam masyarakat. Dari hasil analisis tersebut, diperoleh hasil bahwa tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama dan sarjana Islam tentang hukum irtidad, dan bahwa implementasi sanksi terhadap pelaku irtidad dan pelaku pemurtadan diterapkan dengan mempertimbangkan ancaman bahaya yang ditimbulkan."

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang relatif barudi Indonesia. Lembaga yang bersifat independen ini didirikan khusus untukmenangani tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan,penyidikan, dan penuntutan, KPK oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untukmelakukan intersepsi atau penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan KPKmelakukan penyadapan ini bersinggungan dengan butir-butir hak asasi manusia,khususnya hak privasi yang terkait dengan kebebasan berkomunikasi. Yang menjadipermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tindakan penyadapan olehKPK ini dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia serta bagaimana regulasi terkaitdengan lawful interception di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metodepenelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Data sekunderini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan danputusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, majalah ilmiah, artikelsurat kabar, karya tulis ilmiah maupun sumber dari internet; dan juga bahan hukumtersier berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. Hasil yangdiharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara jelas mengenaikedudukan hak asasi manusia dalam tindakan penyadapan dalam penanganan tindakpidana korupsi serta bisa menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang terkait tata cara intersepsi dalam rangka penegakan hukum. Sebagai hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa penyadapan merupakan tindakan yangmelanggar hak asasi manusia. Penyadapan terhadap seseorang, baik menggunakanalat sadap maupun penyadapan terhadap alat komunikasinya merupakan tindakanyang telah melanggar hak privasi terkait dengan kebebasan berkomunikasi. Namunhak ini dapat disimpangi oleh negara berdasarkan Undang-Undang karena hakberkomunikasi ini termasuk ke dalam kategori derogable rights. Sebagai bagian darihak asasi manusia, hak berkomunikasi ini juga diatur dalam instrumen hukuminternasional, antara lain dalam International Covenant on Civil and PoliticalRights(ICCPR). Sebagian negara di dunia telah memiliki Undang-Undang yangsecara khusus mengatur penyadapan, sementara hingga saat ini Indonesia belummemilki Undang-Undang sama. Saat ini teknis penyadapan yang dilakukan oleh KPKhanya didasarkan pada peraturan setingkat menteri yaitu Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang TeknisPenyadapan Terhadap Informasi. Untuk operasionalnya, KPK mempunyai SOPpenyadapan yang mana setiap penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan SOPini. Untuk menyempurnakan peraturan terkait lawful interception, pemerintahberencana membuatnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 31 ayat (4), namun ditentang oleh banyak pihak. Mahkamah Konstitusi kemudianmemutus perkara uji materil terhadap pasal terkait dan menyatakan bahwa pasaltersebut bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Olehkarena itu, aturan tata cara lawful interception ini hendaknya dibuat dalam bentukUndang-Undang bukan Peraturan Pemerintah.

---

AbstractIndonesia. This independent institution is specially established to handle corruptioncrime. In implementing its investigation and prosecution, the KPK is authorized bylaw to use interception and/or wiretapping. The authority of KPK to conduct thisinterception is contradict to the elements of human rights especially privacy rightwhich related to freedom of communication. A subject of discussion in this researchis how interception conducted by KPK viewed from human rights perspective andhow the related regulation with interception in Indonesia. This thesis writing usinglibrarian research method with secondary data as the resource. This secondary dataconsist of primary law material consist of regulations and court verdict; secondarylaw material consist of books, scientific magazine, news paper article, scientific paperand internet resources as well; also tertiary law material consist of grand dictionary ofBahasa Indonesia and legal dictionary. The expected result of this research is toobtain a clear position about human rights perspective in the implementation ofinterception in handling corruption crime and to provide suggestion in the drafting oflaw related to interception method as well in the frame of legal enforcement. In short,the research can be concluded that principally an interception is contradict withhuman rights. An interception to a person whether using interception device orinterception toward his communication device is contradict to the privacy rightswhich related to freedom of communication. However, this privacy right may beoverrided by state based on the law because the right of communication in consideredas derogable rights. As a part of human rights, the freedom of communication is alsogoverned by international law instrument among others International Covenant onCivil and Political Rights. Some of the states in the world has owned the laws whichgovern specifically about interception, while Indonesia, has not yet govern thespecific law on interception. At this moment, the technical method of interceptionconducted by KPK is only based on the regulation in the ministerial level namelyMinistry of Communication and Information Decree Number11/Per/M.Kominfo/02/2006 concerning Technical Interception Toward Information.For the operational purpose, KPK has their own standard operational procedure(SOP) where all interception should be conducted based on this SOP. To theperfection of regulation related to lawful interception, the government has planned toenact a government regulation as mandated by law on Information and ElectronicTransaction Article 31 paragraph (4), but this plan has been argued by many parties.The Constitution Court has decided the judicial review on the related article andstated that the said Article is contradict to the UUD and has no legal force. Therefore, the provision on the lawful interception is suggested to be made in the form of law(undang-undang) not in the form of government regulation."

"Pelanggaran HAM Berat Timor Timur yang terjadi dalam kurun waktu Januari-September 1999 pada saat pra dan pasca jajak pendapat menurut KPP HAM TIMTIM, berdasarkan fakta dokumen, keterangan dan kesaksian, dari berbagai pihak, pelanggaran tersebut tak hanya merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau gross violation of human rights yang menjadi tanggung jawab negara (states responsibilities), namun dapat dipastikan, seluruh pelanggaran berat HAM tersebut dapat digolongkan sebagai universal jurisdiction. Yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan paksa serta lain-lain tindakan tidak manusiawi, terhadap penduduk sipil, ini adalah pelanggaran berat atas hak hidup (the rights to life), hak atas intregrasi jasmani (the rights to personal integrity), hak akan kebebasan (the rights to liberty), hak akan kebebasan bergerak dan bermukim (the rights of movement and to residence), serta hak milik (the rights to property).Pemerintah atas desakan internasional akhirnya mengadakan persidangan terhadap pelaku melalui Pengadilan HAM Ad Hoc TIMTIM di Jakarta. Seperti yang sudah diperkirakan bahwa akan terjadi kekecewaan dalam vonis pengadilan tersebut. Hal ini sudah terlihat dari kerancuan definisi-definisi mengenai pelaku pelanggar HAM, tindakan pidana dan tanggung jawab komando dalam pasal-pasal di UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta ketidakmampuan para penegak hukum dalam membuktikan dakwaan yang dimaksudkan. Dunia Internasional kecewa terhadap vonis yang telah dikeluarkan dan melalui Komisi Ahli PBB direkomendasikan agar dilakukan pengadilan ulang atau dilakukan pengadilan tribunal. Untuk itu Indonesia harus menyikapi secara serius hal-hal tersebut dan sesegera mungkin mengubah cara pandang pespektif HAM sesuai dengan Hukum Internasional dan melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap perundangundangannya sehingga tidak terulang kembali pelanggaran HAM yang serupa. Dan hendaknya di kawasan Asia Tenggara di bentuk Pengadilan HAM agar HAM dapat ditegakkan, karena pada hakekatnya Penegakan HAM adalah tugas negara dan jika negara gagal melakukannya maka negara yang harus diadili sebagai bentuk tanggung jawab di dunia internasional melalui pengadilan yang tidak dibentuk oleh negara yang bersangkutan tapi merupakan pengadilan yang sesuai dengan standar internasional."

"Paradigma pembangunan berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegera. Paradigma pembangunan berperspektif HAM ini menjadi kesadaran masyarakat internasional yang nilai-nilai dasarnya berpedoman kepada Universal Declaration of Human Right atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Namun demikian, walaupun UUD 1945 dibentuk sebelum lahirnya DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya, serta Hak-Hak Sipil dan Politik, dalam kenyataan maupun ide, UUD 1945 telah mengekspresikan nilai-nilai hak asasi manusia yang dimuat dalam DUHAM maupun Kovenan Internasional. Makalah ini dibuat untuk memaparkan hal itu, tentu saja dalam bingkai negara kesejahteraan yang dianut UUD 1945."

"Kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Kwminoritasan tersebut jamak dimaknai karena perbedaan dari mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya atau jenis kelamin. Jumlahnya pun tidak banyak apabila dibandingkan dengan penduduk di suatu negara dan berada pada posisi yang tidak dominan. Kelompok minoritas rentan jadi korban pelanggaran HAM, oleh karena itu perlindungan hukum diberikan. Dalam perspektif HAM kelompok ini berada pada tingkat yang setara dengan individu pemangku hak lain serta memiliki hak khusus. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tapi hak yang diberikan agar martabat kelompok minoritas dapat terangkat"