Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur bahwa menara telekomunikasi dijadikan salah satu objek retribusi. Besaran retribusi yang harus dibayarkan dianggap tidak wajar dan menimbulkan keberatan dari pemilik menara telekomunikasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan implementasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum terlaksana dengan baik dan faktor penghambat dalam implementasi pemungutannya adalah jenis layanan yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang diharapkan wajib retribusi.

---

Local government of Padang issued a local regulation Number 11/2011 concerning on User Charges and Fees which state that telecommunication tower became one of retribution’s object. Retribution value to be paid is not considered reasonable which generates objections from tower owner whom should pay the fee. Purpose of this research is to analyze the implementation of collecting telecommunication tower’s fee in Padang City as well as identifying some obstacle in the process. This research is qualitative descriptive interpretive. At the end of this study, researcher conclude that the implementation is not running perfectly and the main constraints that hinder the implementation process is the services given by the government weren’t done properly on the field."

"Jaringan nirkabel adhoc (MANET) merupakan jaringan yang bersifat sementara, spontan, tidak memililki infrastruktur dan host (node) yang memiliki mobilitas tinggi dan acak. Setiap node dalam jaringan saling berkomunikasi untuk dapat melewatkan paket dari node sumber ke node tujuan. Metode komunikasi setiap node untuk dapat melewatkan paket diatur oleh protocol routing. Karena MANET tidak memiliki infrastrukur dan tidak ada peran khusus suatu node dalam jaringan (tidak ada node khusus yang memantau aktifitas jaringan), MANET sangatlah rentan terhadap ancaman serangan-serangan keamanan.Salah satu ancaman tersebut adalah serangan blackhole, blackhole akan selalu mengambil alih jalur pengiriman paket dari node sumber dan membuang paket yang melewatinya. Hal ini menyebabkan paket tidak sampai ke node tujuan dan berdampak pada rendahnya Quality of Service (QoS) terutama pada packet los. Skripsi ini mensimulasikan serangan blackhole dalam jaringan nirkabel adhoc dan menganalisa performa routing protocol IDSAODV sebagai solusi meminimalisasi pengaruh serangan blackhole melalui pengukuran Quality of Service (QoS).Hasil pengukuran QoS IDSAODV yang dibandingkan dengan QoS AODV yaitu terjadi penurunan jumlah rata-rata packet loss karena serangan blackhole sebesar 18,65% dan rata-rata total packet loss sebesar 21.67%, peningkatan juga terjadi pada packet delivery ratio sebesar 21.67 % serta penurunan rata-rata end to end delay sebesar 7.71 ms.

---

Mobile Ad hoc Network (MANET) is temporary network which no infrastructure and also every node in the network has high and random mobility. Every node in the network communicated each other to forwarding data packet from source node to destination. Communication mechanism for every node to forwarding data packet is regulated by routing protocol. Since MANET has non infrastructure network and there is none of special node in the network that can be monitored the whole network activity, MANET is vulnerable and unprotected for security attacks.One of these attacks is blackhole attack, blackhole is always absorb any packet in the network path and drop every packet which through those node. Thus the data packet cannot be received to the destination node and affected for the worse Quality of service (QoS) especially packet loss. This final assignment simulated blackhole attack in the MANET and also analyze performance of the IDSAODV routing protocol as a solution to mitigating the effect of blackhole attack which measuring of Quality of Service (QoS).The results of measuring QoS of IDSAODV routing protocol which compared by QoS of AODV routing protocol that the average of packet loss by blackhole dropping packet was decreasing by 18.65% and the average of all packet loss was decreasing by 21.67 % , the average of packet delivery ratio was increasing for 21.67 % and also the average of end to end delay was decreasing by 7.71 ms."

"ABSTRAKUniversal Personal Telecommunication (UPT) merupakan salah satu jasa yang dapat disediakan oleh Intelligent Network (IN). Dengan UPT hubungan telepon konvensional yang ada selama ini diubah dengan memberikan mobilitas personal pada pengguna melalui proses registrasi nomor UPT pada suatu terminal.Tulisan ini menyajikan suatu studi pendahuluan tentang pengaruh permintaan service UPT terhadap unjuk kerja elemen jaringan yang terlibat. Studi dilakukan dengan menggunakan model antrian dengan bantuan tool simulasi EZSIM versi 1.0. Acuan yang digunakan dalam menetapkan proporsi distribusi aksi untuk setiap elemen jaringan adalah aliran informasi yang terdapat pada ITU-T Rec.Q.1541 v.2 dengan asumsi bahwa setiap aliran informasi dari suatu FE ke FE yang lain akan mengakibatkan beban kerja bagi elemen jaringan. Simulasi dilakukan dengan merubah-rubah pola trafik yang merupakan beban bagi setiap elemen jaringan.Proses validasi model simulasi dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi terhadap hasil perhitungan analitis dengan menggunakan teori sistem antrian. Dari hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa prosedur-prosedur UPT membawa beban kerja bagi elemen jaringan. Elemen yang paling besar beban kerjanya adalah SSP dan SCP sedangkan prosedur UPT yang paling signifikan mempengaruhi elemen jaringan adalah prosedur registrasi untuk incoming call.

---

ABSTRACT

Universal Personal Telecommunication (UPT) is one of the telecommunication services which could be provided by means of intelligent Network (IN) platform. UPT provides people with personal and telecommunication service mobility. Personal mobility is provided by assigning each UPT user a personal telephone number (PTN) that callers dial to reach that user, wherever the user may be.

This paper describes a preliminary study about the impact of the UPT service request on network performance. The study is done by means of simulation tool EZSIM version 1.0 that can represents the system as a queueing model. The information flows (IF) in ITU-T Rec.1541 v.2 is used to determine the distribution of actions that occur on each network element with assumption that every information flow from FE to FE will cause workload on network element. The simulation is done by changing the traffic pattern of UPT request.

To show the validity of the simulation model, the output of the simulation model is compared with the output of analytical method. The conclusion of the study is that the UPT service features will cause some workloads on network elements. SSP and SCP are elements which have the largest workload, whereas registration for incoming call is the service feature which influence network element significantly."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok. Maraknya pembangunan menara telekomunikasi mengurangi estetika kota, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menambahkan satu jenis retribusi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan. Faktor-faktor penghambatnya adalah perbedaan pendapat diantara para tim perumus kebijakan dalam menentukan regulasi persyaratan teknis menara telekomunikasi dan regulasi menara yang sudah berdiri sebelum tahun 2011.

---

This undergraduate thesis is talking about the formulation of telecommunication tower controlling charges in Depok City. The vast growing of telecommunication tower constructions is reducing aesthetics of the city so that the government makes many efforts to solve this problem. One of the efforts that has been made by the government is adding a new charges called telecommunication tower controlling charges on Indonesian Republic Laws of Local Tax and Local Retribution Number 28 Year 2009.

The result obtained in this research are the policy was formulated through several stages, namely: the identification of problems, agenda setting, public policy formulation, and policy design. The inhibitors factor are the differences among the policy makers in determining the technical requirements of telecommunications tower regulation and the previous regulation about towers that have been built before 2011."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran atau diskripsi mengenai implementasi Kebijakan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati No 21 tahun 2010 serta pengaruhnya dalam pemungutan retribusi IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi IMB masih belum berjalan dengan efektif karena faktor faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi sumber sumber kecenderungan kecenderungan dan birokrasi masih belum berfungsi dan berjalan dengan baik. Pada akhirnya hal ini mendorong banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB sehingga retribusi IMB menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan secara optimal.

---

This research focused on implementation of re arangement and re construction of joint tower telecommunication policy for collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency. The study describe how re arangement and re structirisation of tower telecommunication policy had been implemented in Bekasi Regency as mentioned in the law of Re arangement and Re construction join tower telecommunication policy Number 21 2010 and also how this policy implementation has influenced the collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency This research report used qualitative method through field study and literature study for data collections.

The result shows that the implementation of re arangement and re structurisation of tower telecommunication policy for Collecting Charges of Tower Telecomunication Building Permit in Bekasi Regency is not effective because implementation factors like communication resource beureaucracy and pasion does not have a maximal funtion or still in adapting proces In the end it has influenced for many tower telecomunications are built without permit from the government so the permit charges of tower telecomunication building in Bekasi Regency could not collected."

"Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi Dki Jakarta. Elektronik retribusi dibangun untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan penerimaan pendapatan daerah, sehingga diharapkan dapat tercipta layanan pembayaran retribusi yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Namun implementasi e-retribusi ternyata menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, termasuk belum terintegrasinya beberapa sistem pembayaran yang dikembangkan oleh SKPD pemungut retribusi masing - masing. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai empat prinsip government payment system dan tujuh dimensi hubungan antar organisasi yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan implementasi elektronik retribusi serta meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak dari pengelola dan pengguna aplikasi e-retribusi dengan menggunakan parameter prinsip program pembayaran pemerintah dari World Bank serta konsep jaringan antar organisasi dari Alwi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip program pembayaran pemerintah pada implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta belum terpenuhi secara sempurna karena masih diketemukan kendala dalam penerapannya termasuk hubungan antar organisasi.

---

This study discusses the analysis of the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta. Electronic levies are built to increase the effectiveness of administration of regional revenue, so that payment services are expected to be made that are fast, accurate, transparent, accountable, and informative. However, the implementation of e-levies faced various obstacles and problems, including the lack of integration of a number of payment systems developed by the SKPD collection leviers respectively. For this reason, this study aims to analyze four principles of government payment systems and seven dimensions of relations between organizations that can be used as a reference in improving the implementation of electronic retribution and minimizing constraints faced. This research is a post-positivism research with qualitative data collection techniques, namely by conducting in-depth interviews with several parties from managers and users of e-retribution applications using the principle parameters of the government payment program from the World Bank and the concept of inter- organizational network from Alwi. The results of the study show that the principle of the government payment program for the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta has not been fulfilled perfectly because there are still obstacles in its application including inter-organizational network."

"Salah satu perubahan kebijakan yang muncul dari UU PDRD menjadi UU HKPD, yaitu bergantinya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan meliputi tarif dan proses perizinannya dengan harapan perizinan bangunan gedung dapat mendukung kemudahan berusaha untuk investasi di daerah. Kota Depok di Jawa Barat menjadi kota metropolitan dan penyangga DKI Jakarta yang pesat pertumbuhan bangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi implementasi kebijakan retribusi PBG di Kota Depok. Topik dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle dari content of policy dan context of implementation. Pendekatan post positivist diambil menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian berdasarkan content of policy, kebijakan PBG masih belum secara penuh dilakukan karena banyaknya pihak berkepentingan sehingga harapan yang ingin dicapai belum terlihat seluruhnya meskipun banyak manfaat kebijakan. Para implementor belum diberikan akses fasilitas lebih SIMBG. Dari context of implementation, meskipun masih terdapat keterbatasan akses, kekuasaan implementasi berada di pemerintah daerah dan mendukung kemandirian fiskal. Kepatuhan untuk layanan belum patuh secara penuh sedangkan retribusi sudah patuh terhadap UU HKPD. Terdapat implikasi yang mana bagi pemerintah Kota Depok diantaranya, tata kelola organisasi, pengurangan administrative cost dan penambahan psychological cost, penurunan realisasi penerimaan retribusi, ekstensifikasi-intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta terkait sentralisasi yang mendistorsi tujuan retribusi. Sedangkan, implikasi bagi masyarakat diantaranya pembayaran retribusi dapat sesuai tujuan yakni sesuai dengan standar bangunan gedung, penurunan nilai pembayaran retribusi PBG dibandingkan IMB, tambahan biaya selain retribusi untuk jasa konsultan, potensi berkembangnya jasa konsultan, dan asas kesederhanaan dalam akses SIMBG.

---

One significant policy change from the transition of the PDRD Law to the HKPD Law is replacing the Building Permit (IMB) retribution with the Building Approval (PBG) retribution. This shift involves changes in tariffs and permitting process to support regional investment. Depok City, one of the metropolitan area in West Jawa and a buffer for DKI Jakarta, has a rapid building growth. This research aims to analyze the implementation and implications of the PBG retribution policy in Depok. This research is using Grindle's policy implementation theory from content of policy and context of implementation. A post-positivist approach was employed, collecting data through field studies and literature reviews. Findings based on the content of policy, PBG policy is still not fully implemented due to the large number of interested parties so that the hopes to be achieved are not yet fully visible even though the policy has many benefits. Implementors have limited access to advanced SIMBG facilities. In the context of implementation, despite of the limited access, the local government has the capacity to encourage fiscal autonom. Compliance with service standards is incomplete, while retribution adheres to the HKPD Law. Implications for the Depok government include organizational adjustments, decreased administrative costs, increased psychological costs, decreased retribution revenue, extentification-intensification of regional taxes and levies, and centralization issues that distort retribution objectives. For the community, implications include retribution payments is based on the standard, reduced PBG retribution payments compared to IMB, additional consultant service fees, consultancy services growth, and simplified access to SIMBG."

"Pemungutan retribusi pada Pasar Agung dan Pasar Cisalak di Kota Depok memiliki kendala dalam pelaksanaannya dimana sejumlah pedagang yang berjualan di Pasar Agung dan Pasar Cisalak ini membayar tidak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah sehingga target retribusi yang telah ditentukan setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemungutan retribusi ini yaitu komunikasi, sumber daya, birokrasi dan disposisi. Tidak hanya keputusan dari tingkat pusat, tetapi peran UPT dan para pedagang pun turut membantu dalam proses pemungutan retribusi ini agar berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Depok tentang pemungutan retribusi di Pasar Agung dan Pasal Cisalak di Depok. Penelitian ini adalah penelitian post-positivisme dengan desain deskriptif. Hasil penelitian adalah pedagang tidak tertib membayar retribusi sehingga perlunya ketegasan dari Pemerintah dalam menjalankan sanksi-sanksi yang sudah tertera di dalam Peraturan Daerah bagi wajib retribusi yang kurang/telat membayar retribusi, merevitalisasi fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang pasar yang lebih baik, rapi, dan bersih.

---

There are a few constraints on Collection of Retribution implementation on Agung Market and Cisalak Market, Depok, which some Agung Market and Cisalak Market?s Seller did insufficient payment compared to rate which is determined by Regional Regulation. This has led to yearly target for retribution collection never fulfilled. Affecting factors in retribution collection are communication, resources, bureaucracy, and disposition. Not only decision from Central Government, but also UPT or Technical Implementer Unit and Sellers participation which helps this retribution collection process running well and smoothly.

The objective of this research is to analyze the implementation of regional regulation of Depok City Government regarding collection of retribution on Agung Market and Cisalak Market in Depok. This is post-positivism research with descriptive design.

The result of this research are traders disorderly pay the levy so that the need for firmness of the Government in implementing the sanctions already stated refers on Regional Regulation for retribution compulsory whose did insufficient payment or late payment in order to do revitalization of market facilities that support market's better environment."