Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengungkapan beneficial owner merupakan hal yang penting dilakukan di pasar modal. Pengungkapan beneficial owner berguna untuk mencegah kejahatan pasar modal maupun kejahatan yang dilakukan melalui pasar modal seperti tindak pidana pencucian uang. Salah satu kejahatan pasar modal yang dapat terjadi akibat tidak dilakukannya pengungkapan beneficial owner adalah manipulasi pasar, salah satunya wash sales. Wash sales merupakan transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan beneficial owner atas saham tersebut. Salah satu kasus wash sales yang menjadi perhatian publik terjadi pada saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). Penyebab utama dari terjadinya peristiwa tersebut adalah tidak dilaksanakannya prinsip Know Your Customer dengan baik pada saat pembukaan rekening efek yang mengakibatkan tidak terungkapnya beneficial owner rekening tersebut sehingga terjadi transaksi jual beli saham SIAP antara rekening yang memiliki beneficial owner yang sama. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis apakah pengaturan pengungkapan beneficial owner di Indonesia telah mampu untuk mencegah terjadinya manipulasi pasar. Analisis tersebut akan dilakukan dengan membandingkan peraturan pengungkapan beneficial owner saat ini dan pada peraturan yang berlaku saat terjadinya manipulasi pasar atas saham SIAP. Penulis juga akan membandingkan pengaturan pengungkapan beneficial owner di Indonesia dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara narasumber untuk mengumpulkan data. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah terdapat perkembangan yang signifikan dalam pengaturan pengungkapan beneficial owner di pasar modal Indonesia dalam rangka pencegahan manipulasi pasar sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Indonesia juga sudah mengatur pengungkapan beneficial owner sebagaimana yang diatur oleh Inggris. Saran yang diberikan oleh penulis adalah untuk mengatur mengenai pengungkapan beneficial owner terhadap perusahaan asing yang ada di Indonesia serta meningkatkan penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengungkapan beneficial owner.

---

The disclosure of beneficial ownership is an essential practice in the capital market. Disclosing beneficial ownership is useful in preventing capital market crimes and crimes committed through the capital market, such as money laundering crimes. One of the capital market crimes that can occur due to the lack of disclosure of beneficial ownership is market manipulation, such as wash sales. Wash sales involve transactions between buyers and sellers that do not change the beneficial owner of the shares. One notable case of wash sales that drew public attention occurred with the stock of PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). The main cause of this occurrence was the lack of proper implementation of the Know Your Customer principle during the opening of securities accounts, resulting in the undisclosed beneficial owner of the account and consequently leading to the trading of SIAP shares between accounts sharing the same beneficial owner. Therefore, this thesis will discuss and analyse whether the regulation of beneficial ownership disclosure in Indonesia has been effective in preventing market manipulation. The analysis will compare the current regulations on beneficial ownership disclosure with those in place at the time of the market manipulation involving SIAP shares. The author will also compare the regulations on beneficial ownership disclosure between Indonesia and the United Kingdom. The research method utilized is a juridical-normative approach supported by literature studies and interviews with sources to gather data. The conclusion drawn from this thesis is that there has been significant progress in regulating beneficial ownership disclosure in the Indonesian capital market since the issuance of Presidential Regulation Number 13 of 2018. Indonesia has also established beneficial ownership disclosure regulations similar to those in the United Kingdom. The author suggests regulating the disclosure of beneficial ownership concerning foreign companies in Indonesia and enhancing the enforcement of sanctions against parties violating beneficial ownership disclosure provisions.

"

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlidungan yang diberikan bagi Pemegang saham public/minoritas di pasar modal. Mengingat Pasar modal yang esensinya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam bidang ekonomi, maka diperlukan dukungan sarana hukum yakni sistem perdagangan efek yang lebih efisien dan transparan, yang mengatur seluruh kegiatan pasar modal serta memberi perlindungan terhadap kepentingan pemodal, dan dengan menerapkan pelaksanaan prinsip keterbukaan sehingga investor dan pelaku bursa lainnya mempunyai informasi yang cukup dan akurat untuk pengambilan keputusan, disamping itu perlu adanya dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal ini sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di pasar modal yang mana bentuk kejahatan yang akan khusus di bicarakan dalam penulisan skripsi ini adalah bentuk kejahatan manipulasi. Ada keterkaitan erat terjadinya kejahatan manipulasi pasar karena tidak disiplin pelaku pasar modal melaksanakan prinsip keterbukaan untuk melindungi kepentingan investor. Upaya yang diwujudkan demi melindungi kepentingan pemilik modal dan agar terciptanya suasana perdagangan efek yang efisien dan transparan di Pasar Modal Indonesia, maka diberlakukan ketentuan mengenai mekanisme perdagangan efek di Pasar Modal Indonesia dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam hal upaya perlindungan mengenai ketentuan ini, maka dibentuk pula suatu lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan BAPEPAM-LK sebagai penegak hukum dalam pasar modal. Pasar Modal mengharuskan setiap pihak, yakni pihak penyelenggara pasar modal, investor, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, terutama emiten untuk melaksanakan prinsip keterbukaan dan perlindungan investor. Pengaturan mengenai mekanisme perdagangan efek pasar modal sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dirasa sudah cukup untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia. Namun, bila disandingkan dengan pengaturan mengenai manipulasi pasar yang kurang terperinci dirasa kurang sempurna terlebih lagi pembuktian dalam kasus manipulasi ini agak rumit pembuktiannya. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menjabarkan dan menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku dan juga pandangan menurut ahli-ahli hukum lainnya(doktrinal) atau disebut juga penelitian kepustakaan.

---

This thesis describes how the protection afforded to public / minority shareholders in the capital market. That its essence can give great contribution in the field of Economics, then the necessary means of legal support i.e. system trading more efficient and transparent, that set the whole capital market activities as well as giving protection to the interests of financiers, and by applying the implementation of the principle of transparency so that investors and other market participants get enough information and accurate for decision-making, the need for support from the institutions concerned. The application of the principle of transparency in the stock market is very important in prevention efforts violations and crimes in the capital market which is a form of crime that will specifically talked about in this thesis writing is a form of manipulation of the crime. There is a close relation of the crime of market manipulation because it does not disciplined capital market participants carry out the principle of transparency in order to protect the interests of investors. Efforts are realized in order to protect the interests of the investors and that the creation of an efficient securities trading atmosphere and transparent capital market in Indonesia, then enacted the provisions regarding securities trading mechanisms in the Indonesia capital market law No. 8 year 1995 regarding capital market. In terms of protective measures regarding this provision, then formed an official institution also the Otoritas Jasa Keuangan(OJK) which replaced the BAPEPAM-LK as law enforcement in the capital markets. The capital market requires each party, i.e. capital market operators, investors, institutions and capital market supporting professional, especially issuers to implement the principle of transparency and the protection of investors. Arrangements regarding the effect of capital market trading mechanisms as in law No. 8 year 1995 regarding capital market where enough is enough to protect investors in the Indonesia capital market. However, when juxtaposed with the less detail arrangements regarding market manipulation is felt less than perfect what's more proof in the case of this manipulation rather complicated to be evidenced. The writing of this Juridical Normative approach using the method, that lays out and analyze the problem from the point of view or according to the applicable legislation or provisions, and also the views according to other legal experts (doctrinal) or also known as research libraries."

"Tesis ini membahas mengenai instrument pasar modal berupa RepurchaseAgreement saham yang merupakan jual beli saham dengan mekanisme pembeliankembali ketika jatuh tempo dengan harga tertentu. Perusahaan melakukantransaksi repo dengan alasan membutuhkan dana dengan waktu yang cepat danmudah, namun risiko yang terdapat pada transaksi repo ini juga cukup besar salahsatu risiko nya adalah default oleh salah satu pihak dalam perjanjian Repo.Keadaan default dalam Repo dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunyadipengaruhi oleh tindakan manipulasi pasar yang dilarang oleh UUPM. Risikodefault ini dapat menyebabkan keadaan wanprestasi. Dalam kurun waktu yanglalu pasar modal Indonesia dilanda krisis yang menyebabkan penurunan hargasaham bagi perusahaan yang melakukan transaksi Repo harus menanggung risikountuk membayar kekurangan dana atau melakukan top up saham karena sahamyang menjadi underlying transaksi mengalami penurunan nilai akibat krisisfinansial tersebut. Penurunan nilai saham tersebut menyebabkan turunnya rasiojaminan saham yang menjadi underlying perjanjian Repo tersebut, mekanisme topup yang terdapat pada Repo digunkan untuk menutupi turunnya rasio jaminansaham. Namun apabila mekanisme top up tidak dapat dilakuan oleh penjual repomaka yang terjadi adalah wanprestasi terhadap perjanjian repo. Pada tesis inidibahas studi kasus pada saham SIAP yang default dalam transaksi Repo dimanadefault nya transaksi Repo SIAP dipengaruhi oleh indikasi transaksi semu yangdilakukan pihak penjual Repo SIAP.

---

This thesis discusses the Share Repurchase Agreement, a capital market

instrument which comprises the buying and selling of shares arranged with a

repurchase mechanism at a specified price by the time the repurchase is due.

Companies enter into repurchase agreements (also known as repo transactions) to

quickly and easily acquire funds. However, the risk of default by one of the

parties of a repo transaction is also quite significant to the transaction. The state of

default within a repo transaction may be influenced by several circumstances, one

of which is the action of market manipulation prohibited by Law Number 8 of

1995 concerning the Capital Market. This risk of default may cause the state of a

breach of the repurchase agreement. During a certain period ago, the Indonesian

capital market was struck by a crisis that led to a decrease in the share prices of

companies that conducted repo transactions. Those companies had to bear the

risks of either paying the shortage of funds or to conduct the top-up of shares, for

the reason that the shares which constituted the underlying assets of the

transactions were devalued as a result of the financial crisis. This decline in share

value caused the decline in the ration of the share collateral as the underlying asset

of the repo transaction. The top-up mechanism contained in the repo transaction is

used to cover the decline in the ration of share collateral. However, if the top-up

mechanism cannot be conducted by the seller of the repo transaction, then a

breach of the repurchase agreement has emerged. This thesis conducts a case

study on the shares of SIAP which defaulted in its repo transaction. Its default is

influenced by an indication of false transactions carried out by the seller of the

SIAP repo."

"Skripsi ini membahas mengenai proses penjatuhan sanksi berupa penghentian sementara perdagangan saham suspensi saham kepada PT. Sekawan Intipratama Tbk. Bursa Efek Indonesia telah melakukan suspensi saham sejak November 2015, namun berdasarkan hasil wawancara dengan divisi pengawasan transaksi Bursa Efek Indonesia, diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi dilakukannya suspensi tidak sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal. Hal ini menunjukan masih kurang jelasnya proses penjatuhan suspensi saham yang tidak memberikan perlindungan kepada emiten dan investor Padahal tujuan didirikannya Bursa Efek Indonesia adalah untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan rinci perihal suspensi perdagangan saham yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap investor.

---

The main issue of this thesis is about how Indonesia Stock Exchange, also known as IDX, suspend PT. Sekawan Intipratama Tbk from dealing its securities. IDX already suspended PT. Sekawan Intipratama Tbk since November 2015, but according to the interview with transaction supervision division of IDX's, it is clearly shows that the reason behind the suspension is still unclear and not regulated by the law yet. Whereas according to the law, IDX shall be founded for the purpose of organizing an orderly, fair and efficient trading market for securities. That's why it is necessary to regulate concerning stock trades suspension which as expected can protect the shareholders and listed companies in the future. "

"Tulisan ini menganalisis bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari pembelian kembali dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor terkait dengan risiko praktik manipulasi pasar yang diakibatkan oleh pembelian kembali. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pembelian kembali bukan merupakan hal yang baru dalam pasar keuangan. Pada tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Indonesia melakukan pembelian kembali global bond dengan metode tender offer sekaligus mengeluarkan global bond yang baru. Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merestrukturisasi waktu jatuh tempo sekaligus untuk mengurangi biaya utang Pemerintah Indonesia. Pembelian kembali tersebut memberikan keuntungan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi di sisi lain membawa kerugian kepada investor. Kerugian yang diterima investor meliputi hilangnya arus kas yang seharusnya didapatkan oleh investor di masa depan. Selain itu, pembelian kembali yang dilakukan juga memiliki risiko menimbulkan praktik manipulasi pasar. Risiko manipulasi pasar terjadi karena dalam pembelian kembali dilakukan dengan tidak cermat, yakni dengan tidak melakukan pengumuman mengenai aksi pembelian kembali yang akan dilakukan.

---

This paper analyzes on how the steps could be done to avoid global bond buyback and how legal protection could be given to investors related to the risk of market manipulation practices caused by buyback. This paper employs a doctrinal research method. Buybacks are not a new thing in the financial market. In 2021 and 2022, the Government of Indonesia repurchased global bonds using the tender offer method and at the same time issued new global bonds. The buyback was carried out with the aim of restructuring the maturity time as well as to reduce the cost of debt of the Government of Indonesia. The buyback provides benefits to the Government of Indonesia, but on the other hand brings losses to investors. The losses received by investors include the loss of cash flows that should have been obtained by investors in the future. In addition, the buyback also has the risk of causing market manipulation practices. The risk of market manipulation occurs because the repurchase is not done carefully, namely by not making an announcement regarding the repurchase action that will be carried out."

"ABSTRAKImplementasi transparansi beneficial owner yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak hanya bermanfaat untuk keperluan pencegahan tindak pidana pencucian uang, namun juga dapat diterapkan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi, khususnya di sektor penanaman modal asing yang sampai saat ini masih melakukan praktik nominee. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat deskiptif analisis yaitu menggambar, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan.  Analisis implementasi proses transparansi beneficial owner dalam praktik penanaman modal asing perlu dilakukan agar dapat diterapkan dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disisi lain, hal tersebut dapat membuat pelaku nominee tidak nyaman karena hubungan nominee yang dibuat secara privacy akan diminta untuk diungkapkan sehingga terdapat akibat hukum yang terjadi. Implementasi kewajiban pelaporan informasi beneficial owner pada badan usaha diperlukan adanya standar prosedur yang berlaku umum agar mempermudah setiap korporasi mengetahui pada tahap apa saja mereka perlu menyampaikan informasi beneficial owner.

---

ABSTRACTImplementation of the transparency of beneficial owner required by Presidential Regulation No. 13 of 2013 concerning Application of Principle of Recognizing Corporations Beneficial Owner in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Funding of Terrorism is not only useful for the purposes of preventing money laundering, but can also be applied to stabilize economic activities, particularly in the sector of foreign direct investment who are still practicing nominee. The research conducted is a normative study focused on studying the application of the rules or norms in positive law. This research is a descriptive analysis that is drawing, analyzing, explaining precisely or analyzing a statutory regulation. An analysis on implementation of the beneficial owner transparency process in foreign direct investment activities needs to be carried out so that it can be applied with due regard to relevant regulations, such as Investment Law, Company Law and Head of Investment Coordinating Board Regulation. On the other hand, it can make the nominee actors uncomfortable due to the nominee relationships made in privacy will be asked to be disclosed so that there are legal consequences occured. Implementation of the obligation for reporting a beneficial owner's information at a business entity requires a generally accepted standard procedure to make it easier for every corporation to know at what stage they need to submit a beneficial owner's information."

"ABSTRAKPeran pasar modal sebagai salah satu motor penggerak perekonomiandapat tidak berjalan dengan baik bila tidak didukung tingginya antusiasmeinvestor pasar modal sebagai pengguna jasa / konsumen dari bursa efek indonesia.Mengingat pentingnya peran investor, oleh karena itu investor pasar modal perlumendapatkan perlindungan yang layak pada saat bertransaksi di Bursa EfekIndonesia. Investor dalam bertransaksi di Bursa Efek Indonesia memerlukan perandari perusahaan sekuritas sebagai perantara pedagang efek di Bursa EfekIndonesia. Adanya sistem pelaporan efek yang hanya berasal dari perusahaan efekmengakibatkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan efek untukmenggelapkan dana dan/atau efek milik investor sebagai nasabahnya. Terjadinyapenggelapan dana investor pasar modal dapat menurunkan minat masyrakat untukberinvestasi di pasar modal. Oleh karena itu diperlukan dukungan sistem yangbaik agar masyarakat merasa aman berinvestasi di pasar modal.Pada tahun 2009 PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai salah satuotoritas di Bursa Efek Indonesia telah menerapkan Acuan Kepemilikan Sekuritas(AKSes). Sistem ini memungkinkan nasabah dapat memantau secara langsungpergerakan portofolio efeknya secara langsung, dan bersumber dari pihak PTKustodian Sentral Efek Indonesia sebagai otoritas bursa.Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis, yang memaparkanpermasalahan pelaksanaan sistem AKSes dan perlindungan investor di Indonesiadan manfaat bagi investor di bursa efek indonesia. Berdasarkan sifatnya penelitianini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memaparkan sifat, keadaan, ataugejala dari obyek penelitian.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, sistem AcuanKepemilikan Sekuritas (AKSes) ini memberikan informasi kepada investor terkaitlaporan, posisi, maupun mutasi atas kepemilikan efek milik investor menjadibersifat terbuka satu arah dan bersumber dari pihak yang terpercaya, sehinggadapat mencegah terjadinya penggelapan efek dan/atau dana investor olehperusahaan efek. Kedua, penerapan sistem AKSes penting untuk diterapkankarena bermanfaat dalam memberikan perlindungan bagi investor dengan carameningkatkan kepercayaan, keamanan, dan memberikan kemudahan dalamberinvestasi di Bursa Efek Indonesia

---

ABSTRACTThe role of capital market as one of economic motor could not workproperly if it is not supported by the highly-enthusiasm investors of capital marketas the consumer of Indonesian Stock Exchange. Because of the important role ofthe investors, they need to be well-protected when doing transaction at theIndonesian Stock Exchange. Investors need a mediator from securities company toprotect their security in doing transaction at Indonesian Stock Exchange. With thereports system which only one way from stock company (as the seller) causes aspace that can be used to embezzle the investors? (consumers) funds and/or stocks.The embezzling funds of capital market investors can cause the decreasingpeople?s interest to invest in capital market. Therefore, it requires a goodsupporting system in order to secure people in doing transaction at capital market.In 2009, PT. Indonesian Central Securities Depository as one of theauthority in Indonesian Stock Exchange has applied securities ownership(AKSes). This system makes a possibility that the consumers can watch theirstock?s movements directly and comes from PT. Indonesian Central SecuritiesDepository as the stock exchange authority.This study is a normative-juridical study that explains the issues ofimplementation AKSes system and investors? protection in Indonesia and its usefor the investors in Indonesian Stock Exchange. Based on the type of study, this isa descriptive study which describes the characteristics, conditions, or symptoms ofthe object of study.This study resulted, firstly securities ownership (AKSes) system givesinformation to investors related to the reports, position, or mutation of the stocksownership from investor to public (one way) and based on trusted party in order toavoid embezzling the investors? funds and/or stocks by the stock company.Secondly, AKSes system is important to be applied because it is useful in givingprotection for investors by increasing trust, security, and giving ease in investingat Indonesian Stock Exchange"

"Tesis ini membahas pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Notaris Pasar Modal selaku profesi penunjang Pasar Modal. Hal ini bermula sejak beralihnya kewenangan Bapepam-LK kepada OJK dengan berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksananya dan adanya pengujian atas undang-undang tersebut di Mahkamah Konsitutsi dengan Nomor Perkara 25/PUU-XII/2014. Dengan kewenangan OJK untuk mengatur Pasar Modal dan termasuk pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, OJK memberlakukan pungutan kepada Notaris Pasar Modal berupa pungutan Biaya Pendaftaran dan Biaya Tahunan. Dengan diberlakukannya pungutan, telah menimbulkan reaksi dari Notaris Pasar Modal berupa mempertanyakan kewenangan yang dimiliki OJK. Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitan yang bersifat preskriptif. Simpulan dari penulisan ini adalah OJK berwenang melakukan pungutan namun tidak tepat memberlakukan pungutan tahunan kepada Notaris Pasar Modal selaku profesi penunjang Pasar Modal. Hadirnya tesis ini diharapkan agar dapat membantu menjawab pertanyaan dari Notaris Pasar Modal atas pemberlakuan pungutan, menjawab implikasi yuridis dan atas pemberlakuan pungutan oleh OJK.

---

This thesis discusses Indonesia Financial Services Authority (IFSA) Levies To Capital Market Notary As a Capital Market Supporting Proffesion. It began since the transfer of Bapepam-LK authority to IFSA within enforce Laws No. 21 of 2011 on Indonesia Financial Services Authorithy along its implementing regulation and with the presence of testing of the Laws above in Constitutional Court with Case Number 25/PUUXII/ 2014. With IFSA’s authority to control Capital Market which included the parties who involved in Capital Market, IFSA enforce a levies to Capital Market Notary in a form of Registration Levies and Annualy Levies. Within the enforce of levies, it has causes a reaction from Capital Market Notary that questioning the legal basis of its levies and such other things related the IFSAs levies. This thesis is a juridical research with prespective quality type of reasearch. The knot of this thesis is that IFSA’s is have the authority to do levies but considerable that yearly levies to Capital Market Notary as Capital Market supporting proffesesion is not correct. The presence of this thesis is expected to be able to answer the question of Capital Market Notary of the IFSAs levies, juridical implication and social/practice implication of its."

"Herding behavior dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang memutuskan untuk mengikuti orang lain dan meniru perilaku kelompok daripada mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan informasi yang mereka punya. Analisis kali ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan herd behavior yang dipengaruhi oleh investor attention. Dalam penelitian kali ini, Google Search digunakan sebagai proxy dari investor attention dengan dugaan bahwa ketika investor attention meningkat, maka jumlah investor yang menggunakan Google Search untuk mencari informasi akan meningkat sehingga nantinya investor akan memiliki informasi yang serupa dan kemudian membuat keputusan perdagangan serupa sehingga terbentuk herd behavior. Penelitian kali ini juga menganalisis pengaruh investor attention dalam pembentukan herd behavior pada periode market return negatif dan pada periode Pandemi COVID-19. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode cross-sectional absolute deviation (CSAD). Sampel penelitian yang digunakan adalah data berupa return harian dari IHSG pada periode Juli 2012-Juni 2022 yang diambil dari Refinitiv eikon dan data berupa frekuensi pencarian kata kunci terkait Pasar Modal Indonesia pada periode Juli 2012-Juni 2022 yang diambil dari Google Trends. Hasil dari penelitian kali ini adalah ditemukan keberadaan herd behavior yang dipengaruhi oleh investor attention, tetapi tidak ditemukan keberadaan herd behavior dalam periode market return negatif dan dalam periode Pandemi COVID-19.

---

Herding behavior can be defined as the behavior of individuals who decide to follow others and imitate group behavior rather than making decisions independently based on the information they have. This research aims to analyze the existence of herd behavior that is influenced by investor attention. In this study, Google Search is used as a proxy for investor attention with the assumption that when investor attention increases, the number of investors using Google Search to search for information will increase so that later investors will have similar information and then make similar trading decisions so that herd behavior are formed. This research also analyzes the influence of investor attention in forming herd behavior during the negative market return period and during the COVID-19 Pandemic. The method used in this study is the cross-sectional absolute deviation (CSAD) method. The research sample used is data of daily market return from the Indonesia Composite Index (ICI) for the period July 2012-June 2022 taken from Refinitiv eikon and search frequency data for keywords related to the Indonesian Capital Market in the period July 2012-June 2022 taken from Google Trends. The results of the present study found the existence of herd behavior influenced by investor attention, but no herd behavior was found during the negative market return period and during the COVID-19 Pandemic period."

"This research examines whether there is any market overreaction in Indonesia Capital Market during period 2003 - 2005. Market overreaction in this research means the short term overreaction indicated by stocks price reversal that has the highest positive and negative returns in one trading day..."