Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Women in politics invariably attract heightened levels of attention due to their marked difference to the masculine political norm. With the rise of social media and online news, political women can achieve visibility, but also experience even more intense scrutiny. Former first lady, Ani Yudhoyono became an iconic figure in the lead up to the 2014 Indonesian presidential election, through her association with her husband’s flailing presidency, and as a high-profile political woman involved in social media blunders. Using critical discourse analysis, specifically social actor analysis, this paper examines the discursive strategies engaged by the mainstream Indonesian online news media to malign Ani Yudhoyono, and draw a wedge between her and the Indonesian public, which in turn undermined her husband’s presidency. The analysis highlights the role of online news media discourse in shaping power relations and ideological groupings, as well as the role of first lady as a target of political contestation."

"Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) menjadi salah satu kasus dari rentetan gelombang populisme global yang banyak dikaji oleh akademisi lintas disiplin, terutama ilmu sosial, politik dan budaya. Bila ditelaah melalui perspektif Ilmu Hubungan Internasional, Brexit menjadi salah satu studi kasus yang berhasil menunjukkan signifikansi berbagai bentuk wacana politik identitas dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Merujuk pada gambaran besar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur-literatur akademik yang membahas mengenai wacana politik identitas dalam Brexit. Adapun jenis literatur yang digunakan berupa berupa berupa artikel jurnal, buku dan bab dalam buku akademik. Tulisan ini adalah tinjauan literatur akademik yang menggunakan metode pengorganisasian taksonomi dengan cakupan 33 literatur akademik terakreditasi yang dikelompokkan ke dalam empat tema besar, yakni (1) Tinjauan Historis Hubungan Britania Raya dengan Eropa, (2) Aktor yang Berperan dalam Reproduksi Wacana Politik Identitas, (3) Ragam Bentuk Wacana Politik Identitas yang Muncul, dan (4) Interseksi Wacana Politik Identitas dengan Faktor Sosio-Ekonomi. Penulis menemukan bahwa faktor historis dan kejayaan masa lalu membuat independensi dan kepemimpinan yang kuat menjadi satu identitas yang berupaya dipertahankan dan Brexit merupakan upaya Britania Raya untuk dapat keluar dari tekanan Uni Eropa yang dianggap membahayakan dua hal tersebut. Pada akhirnya tulisan ini melahirkan sebuah kesimpulan, yakni ragam wacana politik identitas yang terus berkembang nantinya sangat didorong oleh kompleksitas domestik sebagai hasil dari interaksi antara aktor di tingkat elit dan di tingkat publik dalam menginterpretasikan tekanan di tingkat internasional. Kuatnya nuansa historis dalam mendorong praktik politik identitas dalam Brexit pada akhirnya membuat Brexit menjadi satu manifestasi tersendiri di mana faktor identitas mampu melampaui perhitungan rasional, terutama dalam aspek ekonomi.

---

The exit of the United Kingdom from the European Union (Brexit) is one of the cases of a series of waves of global populism which has been widely studied by academics across disciplines, especially social, political and cultural sciences. When examined through the perspective of International Relations, Brexit is one of the case studies that successfully demonstrates the significance of various forms of identity political discourse in influencing a country's foreign policy. Referring to this big picture, this study aims to review academic literature that discusses the discourse of identity politics in Brexit. The type of literature used is in the form of journal articles, books and chapters in academic books. This paper is a review of academic literature that uses a taxonomic organization method covering 33 accredited academic literature which are grouped into four major themes, namely (1) Historical Review of the Relations between Great Britain and Europe, (2) Actors Playing a Role in the Reproduction of Identity Political Discourse, (3) Various Forms of Identity Political Discourse Appears, and (4) Intersection of Identity Political Discourse with Socio-Economic Factors. The author finds that historical factors and past glories have made the identity as a nation with independence and strong leadership is necessary to be maintained. Brexit is an attempt by the United Kingdom to get out of European Union pressure which is considered dangerous to these two elements. In the end, this paper gives birth to a conclusion, namely that the variety of identity politics discourse that continues to develop are strongly driven by domestic complexities as a result of interactions between actors at the elite level and at the public level in interpreting pressures at the international level. The strong historical overtones in encouraging the practice of identity politics in Brexit ultimately emphasize Brexit as a manifestation in which the identity factor was able to go beyond rational calculations, especially in the economic aspect."

"Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan pertarungan dari kandidat pemimpin yang tidak hanya membawa isu program kerja saja, melainkan juga isu agama dan etnisitas. Isu agama dan etnisitas tersebut dipolitisasi menjadi sebuah politik identitas dengan tujuan mendapat dukungan dari komunitas. Dalam hal ini, media berperan untuk mempopulerkan politik identitas melalui pemberitaannya tentang Pilkada DKI Jakarta 2017. Politik identitas itu sendiri dapat meningkatkan collective effervescence suatu komunitas dan memperkuat sikap othering terhadap kelompok luar. Panjimas.com merupakan salah satu media daring Islam yang menggambarkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan politik identitas. Tulisan ini ditujukan untuk melihat bagaimana Panjimas.com sebagai media daring Islam menggambarkan Pilkada DKI Jakarta dengan politik identitas.

---

DKI Jakarta election contains the battle of candidates who not only bring the issue of work programs, but also issues of religion and ethnicity. The issue of religion and ethnicity was politicized into an identity politics with the aim of gaining support from the community. In this case, the media has a role to popularize identity politics through its news report about the DKI Jakarta Election. The politics of identity itself can increase collective effervescence of a community and strengthen othering attitudes towards outside groups. Panjimas.com is one of the online Islamic media that reports about the election with identity politics. This paper aims to see how Panjimas.com as an online Islamic media portrays the Jakarta Election with identity politics."

"Gerakan wokisme telah menjadi subjek perdebatan intensif di beberapa negara, termasuk Prancis, Belgia, dan Swiss, mencerminkan kompleksitas politik dan sosial di era kontemporer. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena penolakan terhadap gerakan wokisme di ketiga negara tersebut. Melalui analisis wacana kritis, penelitian ini menggali narasi penolakan yang muncul di media serta pernyataan tokoh politik, terutama dari partai sentris-kanan dan sayap kanan. Hipotesis penelitian (ganti dengan asumsi) menyatakan bahwa faktor-faktor seperti identitas nasional yang kompleks, pengaruh politik kanan, dan narasi media yang dominan memengaruhi penolakan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan sosial terkait penolakan terhadap gerakan wokisme di Prancis, Belgia, dan Swiss, serta kontribusi pada pengembangan teori dan metode analisis wacana kritis dalam konteks politik dan sosial yang beragam.

---

The phenomenon of wokism has sparked heated debates in recent years, particularly in countries like France, Belgium, and Switzerland, reflecting the complexities of contemporary politics and society. This research aims to understand the rejection of the wokism movement in these three nations. Through critical discourse analysis, the study explores the narratives of rejection appearing in media outlets and statements by political figures, particularly from centrist-right and right-wing parties. The research hypothesis suggests that factors such as complex national identities, right-wing political influence, and dominant media narratives contribute to this rejection. This study aims to provide a deeper understanding of the political and social dynamics surrounding the rejection of wokism in France, Belgium, and Switzerland, contributing to the development of critical discourse analysis theory and methods within diverse political and social contexts."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas topik utama tentang persoalan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Persoalanyang ada dalam keberagaman ini memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Implikasi darikondisi tersebut bisa dalam bentuk yang positif atau pun negatif. Dalam penelitian ini, saya mencoba untukmenyelesaikan implikasi langsung yang bentuknya negatif. Bentuk negatif yang mewujud dalam bentuk konflik.Konflik identitas antar komunitas dalam keberagaman menjadi sangat potensial. Pada penelitian ini sayamenggunakan konsep rekognisi dari Taylor sebagai alat untuk melegitimasi. Lalu mempromosikan politikidentitas Indonesia sebagai identitas yang mengakomodir berbagai keberagaman identitas komunitas yang ada.Kemudian saya menggunakan rekognisi untuk melegitimasi politik identitas Indonesia. Dengan demikian politikidentitas Indonesia yang telah dilegitimasi menjadi sebuah upaya yang rasional untuk mengakomodir persoalankonflik perbedaan identitas komunitas dalam keberagaman.

---

ABSTRACTThis research discusses a main topic about issues within diversity in Indonesia. The issues within diversity has adirect implication towards societys life. The implication of the condition could be in a positive or even negativeform. In this research, I am trying to finish the direct implication in a negative form. The negative is created in aconflict form. Identity conflict in diversity amongst communities becomes very potential. In this research, I amusing a recognition concept by Taylor as the tool for legitimating. Then promoting the politics of Indonesiaidentity as the identity that accomodates the diversity of identity amongst communities that exist. Afterwards, Iam using the recognition to legitimate the politics of Indonesia identity. Therefore, the politics of Indonesianidentity which has been legitimated becomes a rational attempt to accomodate the conflict of different identityamongst communities in the diversity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses resosialisasi identitas militer dalam diri para taruna selama menjalani masa pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Studi-studi lainnya menjelaskan bahwa institusi pendidikan militer memang berperan penting dalam proses pembentukan identitas militer, tetapi tidak menjamin efeknya dalam jangka waktu yang panjang karena penerapan identitas militer akan ditentukan saat taruna sudah menjalani masa dinasnya. Peneliti setuju bahwa proses resosialisasi identitas militer tidak terlepas dari pentingnya peran akademi militer, dimana di dalamnya terjadi proses indoktrinasi nilai-nilai militer, seperti nasionalisme dan patriotisme. Tetapi, tidak hanya akademi saja yang berperan, melainkan latar belakang taruna pun juga memiliki peranan penting. Taruna yang berasal dari keluarga militer akan lebih mudah untuk beradaptasi dan menyerap doktrin militer daripada yang berlatar belakang keluarga non-militer. Terkait hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan konsep resosialisasi yang dikemukakan oleh Barnao untuk menjelaskan tahapan dari proses resosialisasi tersebut dan menggabungkannya dengan kerangka konsep habitus dan modal budaya oleh Bourdieu. Hasil temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam tahapan awal proses resosialisasi, taruna dari keluarga militer memang akan lebih unggul dalam hal pengetahuan, persiapan, dan pengalaman. Akan tetapi, hal tersebut hanya berlaku pada tahap awal preliminary atau proses adaptasi hingga tahap transisi awal saat taruna masuk ke AAU. Untuk tahap transisi selanjutnya hingga taruna lulus dari AAU, modal budaya dari keluarga taruna tidak lagi berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan dan keunggulannya, melainkan modal budaya militer yang terdapat di AAU yang akan lebih dominan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif pada Akademi Angkatan Udara sebagai fokus penelitiannya.

---

This study aims to explain the process of resocializing military identity in cadets during their education period at the Air Force Academy. Other studies explain that military education institutions do play an important role in the process of forming military identity, but do not guarantee the effect in the long term because the application of military identity will be determined when the cadets have completed their service period. The researcher agrees that the process of resocializing military identity cannot be separated from the important role of the military academy, in which there is a process of indoctrination of military values, such as nationalism and patriotism. However, it is not only the academy that plays a role, but the background of the cadets also has an important role. The cadets who come from military families will find it easier to adapt and absorb military doctrine than those from non-military families. In this regard, this study will use the concept of resocialization proposed by Barnao to explain the stages of the resocialization process and combine it with the framework of the concept of habitus and cultural capital by Bourdieu. The findings of this study indicate that in the early stages of the resocialization process, cadets from military families will indeed be superior in terms of knowledge, preparation, and experience. However, this only applies at the initial preliminary stage or the adaptation process until the initial transition stage when cadets enter the AAU. For the next transition stage until the cadets graduate from the AAU, the cultural capital of the cadet families will no longer play a significant role in determining their success and excellence, but the military cultural capital contained in the AAU will be more dominant. This research was conducted using qualitative methods at the Air Force Academy as the focus of the research."

"Tesis ini menganalisa konstruksi identitas etnis Simalungun pada proses pemekaran Kabupaten Simalungun tahun 2002 sampai 2014. Tesis ini mempertanyakan bagaimana etnis Simalungun bereaksi atas upaya pemekaran Kabupaten Simalungun sebagai suatu fenomena yang muncul pasca runtuhnya Orde Baru, dimana melalui desentralisasi dan otonomi daerah terbuka peluang bagi daerah untuk membentuk daerah otonomi baru. Etnis Simalungun menolak pemekaran yang kemudian mendorong etnis Simalungun untuk melakukan konstruksi identitas dimana hal itu dapat dipandang sebagai salah satu strategi politik identitas etnis Simalungun. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu (1) tokoh Simalungun yang mendukung pemekaran (2) tokoh Simalungun yang menolak pemekaran dan (3) seorang budayawan Simalungun. Tesis ini menggunakan konsep identitas kelompok dan politik identitas yang dipaparkan oleh Manuel Castells (2010). Hasil analisa dari tesis ini menunjukkan bahwa konstruksi identitas etnis Simalungun muncul karena adanya potensi kerugian kultural dan ekonomi yang akan etnis Simalungun alami apabila Kabupaten Simalungun dimekarkan. Dimana apabila dilihat dari sejarah panjang dinamika pergulatan identitas etnis Simalungun dalam jangka waktu 100 tahun terakhir yang membuat etnis Simalungun selalu dalam rebutan pengaruh yang datang dari luar dirinya (pendatang) dan hal itu menimbulkan ?kegamangan‟ bagi orang Simalungun akan masa depannya di tanah leluhurnya sendiri. Dan ditemukan juga adanya potensi konflik akibat penerapan politik identitas pada proses pemekaran Kabupaten Simalungun.

---

This thesis analyzes the construction of ethnic Simalungun identities in the process of expansion Simalungun (2002 to 2014). This study questioned how ethnic Simalungun react on expansion efforts Simalungun as a phenomenon which is arise after the collapse of the New Order, which through decentralization and regional autonomy is an opportunity for regions to form a new regional outonomy. Ethnic Simalungun reject the expansion then pushed them to construct its identity where it can be seen as one strategy of political identity of ethnic Simalungun.

This qualitative study using interviews, observation, and documentation. Informants this study consisted of three (3) members, namely (1) Simalungun figure that supports the division (2) Simalungun figures who reject division, and (3) a humanist Simalungun. This thesis uses the concept of group identity and identity politics were presented by Manuel Castells (2010).

Results of analysis of this thesis shows that the construction of ethnic identities Simalungun arise because of the cultural and economic potential losses that will be experienced when Simalungun divided. Wherein when seen from a long history of ethnic identity Simalungun struggle dynamics within the last 100 years that makes ethnic Simalungun always in a struggle influences coming from outside himself (immigrants) and it gives rise to 'uncertainty' for people Simalungun his future in his own ancestral land. And there is also the potential for conflict as a result of the application of identity politics in the process of expansion Simalungun."

"Perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, khususnya Liberia dan Sierra-Leone berlangsung pada 1989 hingga 1997. Perang ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial antarkelompok, khususnya kelompok-kelompok etnis. Salah satu novel yang dilatarbelakangi oleh peristiwa tersebut adalah novel Allah n’est pas Obligé yang merupakan novel keempat karya salah satu penulis frankofon yang berasal dari Pantai Gading, Ahmadou Kourouma. Novel ini menceritakan petualangan tokoh Birahima selama perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, tepatnya di Liberia dan Sierra Leone serta kondisi kehidupan masyarakat Afrika Barat ketika terjadi penindasan yang dilakukan oleh beberapa petinggi negara dan kelompok serdadu anak atau enfants-soldats. Artikel ini membahas politik identitas yang ditampilkan di dalam novel tersebut. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan teori naratif teks Roland Barthes untuk membedah struktur novel serta diperdalam dengan konsep politik identitas milik Kwame Anthony Appiah (2006). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga cara politik identitas yang digunakan di dalam novel sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan berpengaruh pada dinamika pergerakan tokoh di dalam novel. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa politik identitas di dalam novel ini terjadi dalam dua kelompok, yaitu kelompok antaretnis yang berbeda dan kelompok antaretnis yang sama.

---

Civil wars that occurred in West Africa, especially Liberia and Sierra-Leone, took place from 1989 to 1997. These wars occurred because of social jealousy between groups, especially ethnic groups. The identity politics strategy was then used in the war. One of the novels based on this event is the novel Allah n'est pas Obligé which is the fourth novel by one of the francophone writers from Ivory Coast, Ahmadou Kourouma. This novel tells the adventures of the character Birahima while being a child soldier in the civil war that occurred in West Africa, specifically in Liberia and Sierra Leone and tells the living conditions of the people of West Africa when there was a civil war and oppression carried out by several state officials and groups of child soldiers or enfants-soldats. This article discusses the identity politics shown in the novel. With a qualitative method, this study uses Roland Barthes' narrative text theory to dissect the structure of the novel and is deepened by Kwame Anthony Appiah's concept of identity politics (2006). The results show that there are three ways of identity politics that are used in the novel as a tool to gain power and influence the dynamics of the movement of the characters in the novel. This study also reveals that identity politics in this novel occurs in two groups, namely different inter-ethnic groups and the same inter-ethnic group. "

"Tulisan ini mengkaji dan menjawab tentang peran etnik Tionghoa Indonesia dalam kegiatan politik nasional. Dari sejarah yang ada terlihat peran etnis Tionghoa cukup menonjol pada masa kolonialisme, pra kemerdekaan, pada masa orde lama dan reformasi. Peran politik etnis Tionghoa melemah pada masa Orde Baru, dan mulai meningkat lagi pada masa Reformasi. Salah satu aktor yang menonjol adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Permasalahan yang ada apakah etnik Tionghoa dalam pemilihan langsung dapatkah menjadi pemimpin nasional seperti misalnya Gubernur atau Presiden? Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta hanyalah karena mengganti Joko Widodo karena dia terpilih menjadi Presiden. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus. Salah satu metode yang digunakan adalah Wawancara mendalam dengan informan yang sesuai konteks. Hasil penelitian menjelaskan bahwa etnis Tionghoa telah berperan dalam perpolitikan nasional Indonesia dan setelah mengalami kemunduran pada era Orde Baru, kini berkembang lagi pada era Reformasi. Namun studi ini memperlihatkan bahwa Politik Identitas pada 2016 mengancam stabilitas keamanan dan ketahanan nasional serta berdampak pada kepemimpinan Ahok. Terbukti pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 Ahok tidak terpilih lagi. Penelitian ini juga menjelaskan strategi Ahok dalam meredam konflik agar tidak meluasnya politik identitas yaitu strategi coping adaptif dengan memenuhi tuntutan pendemo untuk mengadili Ahok tujuannya tentu Ahok ingin menjaga stabilitas keamanan serta ketahanan nasional dan terciptanya ketahanan sosial budaya.

---

This paper examines and answers the role of Indonesian Chinese ethnicity in national political activities. From the existing history, it can be seen that the role of ethnic Chinese was quite prominent during colonialism, pre-independence, during the old order and reformation. The political role of ethnic Chinese weakened during the New Order era, and began to increase again during the Reformation period. One of the prominent actors is Basuki Tjahaja Purnama or Ahok. The problem that exists is whether ethnic Chinese in direct elections can become national leaders such as governors or presidents? Ahok became Governor of DKI Jakarta only because he replaced Joko Widodo when he was elected President. This study uses a descriptive qualitative research method with a case study approach. One of the methods used is in-depth interviews with context-appropriate informants. The results of the study explain that ethnic Chinese have played a role in Indonesian national politics and after experiencing setbacks in the New Order era, are now developing again in the Reformation era. However, this study shows that Identity Politics in 2016 threatened national security and security stability and had an impact on Ahok's leadership. It was proven that in the 2017 DKI Jakarta gubernatorial election, Ahok was not re-elected. This study also explains Ahok's strategy in reducing conflict so that identity politics does not spread, namely an adaptive coping strategy by meeting the demands of the demonstrators to try Ahok. Of course, Ahok wants to maintain security stability and national resilience and create socio-cultural resilience."

"Identity can have diverse meanings, social identities (class, race, ethnicity, gender, and sexuality) and political identities (nationally and citizenship). Political identity is conceptually differ from the politics of identity."