Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyesuaian dalam Analisis kesebandingan merupakan hal krusial dalam analisis transfer pricing sebagai bentuk dari penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha apabila timbul perbedaan material. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penyesuaian kesebandingan secara spesifik dalam Metode Comparable Uncontrolled Price atas transaksi komoditas serta hambatan dalam melakukan penyesuaian tersebut untuk dapat menentukan kewajaran transaksi hubungan istimewa yang dilakukan, meninjau dari teori Analisis Kesebandingan dan Pembanding Eksternal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berpedoman dengan standar Internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah dilakukan penyesuaian atas perbedaan ketentuan pengiriman dan kebijakan diskon/rabat sehingga meningkatkan kesebandingan antara Harga Pasar yang digunakan sebagai pembanding dengan transaksi afiliasi PT X yang diuji. Peneliti menyarankan agar PT X memberikan detail dari komponen harga transaksi disertai dengan dokumen pendukung dari pihak independen maupun pihak internal perusahaan untuk mendukung argumentasi dasar penyesuaian. <

---

Adjustments in Comparability analysis is a a vital part of transfer pricing analysis as  a form of application of the arm length principle if there are material differences arises. This study aims to analyze the application of comparability adjustment by X Corporation spesifically in Comparable Uncontrolled Price Method on commodity transaction and the struggle to apply these adjustments at year of 2018 in order to determine the comparability of the tested transaction, reviews it from the of Comparability Analysis and External comparable theories based on Indonesia tax regulations in force and guided by international standards. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that the adjustments carried out were has done a comparability analysis including the material differences adjustments for shipping terms and discount/rebate policy. The researcher recommends that PT X provide details of the transaction price component accompanied by supporting documents from independent parties and the company's internal parties to support the basic arguments for adjustments to avoid potential corrections by tax authorities."

"Tesis ini membahas mengenai metode penentuan harga wajar transaksi hubungan istimewa dalam dokumentasi transfer pricing dengan menganalisis berdasarkan analisis kesebandingan dalam OECD TP Guidelines 2010 dan ketentuan perpajakan domestik di Indonesia, khususnya mengenai aplikasi metode CUP yang merupakan metode yang sulit untuk dilakukan namun memiliki hasil yang lebih akurat dalam penentuan harga wajar dengan syarat tersedianya data pembanding. Fenomena yang terjadi saat ini bukanlah fenomena sengketa metode melainkan sengketa data pembanding, apakah data pembanding yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip kewajaran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan otoritas pajak untuk merumuskan suatu aturan yang lengkap mengenai penerapan metode penentuan harga wajar pada transaksi transfer pricing, aturan yang lengkap mengenai data pembanding, menyediakan sumber data resmi untuk data pembanding eksternal, dan membuat suatu divisi khusus untuk melakukan penelitian mengenai transaksi transfer pricing. Tujuannya adalah untuk mengurangi sengketa data pembanding antara Wajib Pajak dengan pihak otoritas perpajakan dan mencegah Wajib Pajak melakukan tindakan penyelewengan pajak yang dapat merugikan negara.

---

This thesis discusses the method of determining the fair value of related party transactions in the transfer pricing documentation of comparability analysis in the OECD TP Guidelines 2010 and the domestic tax provisions in Indonesia, especially regarding the application of the CUP method is a method that is hard and difficult to do but have more accurate and reliable result in determining a fair value on the condition the availability of comparable data. Nowdays, phenomenon that occurs is not dispute of method but dispute of comparable data, whether the comparative data used are in accordance with the arm’s length principles. The study was a qualitative study.

The results suggest the tax authorities to formulate a full regulations regarding the application of the method of determining a fair value on transfer pricing transactions, complete rules on comparative data, providing source of official data for external benchmarking data, and create a special division to conduct research on transfer pricing transactions. The goal is to reduce disputes between taxpayers comparative data with the tax authorities and taxpayers take action to prevent tax fraud that could harm the state."

"Penelitian ini membahas mengenai perhitungan penyesuaian modal kerja pada proses analisis kesebandingan dalam metode transfer pricing transactional net margin method yang dilakukan oleh PT PQR dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan keadaan perusahaan pada khususnya modal kerja yang ditemukan di antara PT PQR dan perusahaan pembanding. PT PQR menggunakan penyesuaian modal kerja atas dasar rekomendasi dari OECD Transfer Pricing Guidelines. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan penyesuaian modal kerja dalam analisis kesebandingan yang dilakukan PT PQR dapat memberikan dampak positif bagi perhitungan tingkat kewajaran dan kelaziman usahanya. Selain itu, dalam sudut pandang peraturan perpajakan Indonesia, penggunaan working capital adjustment yang dilakukan oleh PT PQR dapat diterima. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah Indonesia membuat panduan mengenai transfer pricing sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia. OECD Transfer Pricing Guidelines juga dapat dituliskan dalam peraturan yang berlaku sebagai panduan transfer pricing yang digunakan di Indonesia agar penggunaannya dapat dijadikan dasar hukum.

---

This research focused on working capital adjustment calculation on comparability analysis process in transfer pricing method transactional net margin method by PT PQR in purpose to eliminate the company?s circumtances difference especially working capital were found between PT PQR and comparable companies. PT PQR used this adjustment based on recommendation in OECD Transfer Pricing Guidelines. The research used a qualitative approach with descriptive design. Data collection was done through literature studies, and in-depth interviews. The results of the research shows that the implementation of working capital adjustment in transfer pricing comparability analysis by PT PQR can provide a positive impact on the calculation of arm?s length principle. In addition, in the view of Indonesia tax regulation , the use of working capital adjustment done by PT PQR acceptable. Suggestion can be given from this research in Indonesia make transfer pricing guidelines in accordance with the needs and circumtances in Indonesia. OECD Transfer Pricing Guidelines can also be written in the applicable regulation as transfer pricing guidelines used in Indonesia so the user can be used as a legal basis."

"Transfer pricing awalnya digunakan sebagai acuan pengukuran kinerja manajemen pada suatu perusahaan, transfer pricing merupakan suatu tax planning untuk suatu perusahaan. Transfer pricing menjadi negatif dikarenakan transfer pricing digunakan untuk menggeser laba yang mengakibatkan pengurangan pajak yang terutang dengan cara pengalihan pajak dari negara yang mempunyai tarif tinggi ke negara yang mempunyai tarif rendah atau memecah laba agar tidak terkena tarif yang tinggi pada tarif progresif. Transfer pricing adalah suatu transaksi harga yang terjadi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan / atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Atas transaksi tersebut sesuai Undang-undang perpajakan maka pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat mengkoreksi pajak terutang apabila terdapat ketidakwajaran harga pada transaksi tersebut. Ketidakwajaran tersebut bisa terjadi karena Kekurangwajaran harga sebagaimana tersebut di SE-04/PJ.7/1993.Metode yang digunakan untuk menguji kewajaran pada peraturan domestik diatur masalah metode CUP (Comparabe Uncontrolled Price), Cost Plus, Resale Method. Untuk metode pengujian yang berlaku di Internasional seperti yang dikenalkan oleh OECD Guidelines menyebutkan selain metode sebelumnya ada metode Transactional Net Margin Method.. Peraturan di Indonesia menjelaskan kekurangwajaran berdasarkan transaksi tetapi tidak berdasarkan industri wajib pajak dan batasan ketidakwajaran yang tidak diatur dalam peraturan menyebabkan sengketa antara wajib pajak dan fiskus semakin menjadi. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas sengketa tersebut, apabila keputusan keberatan tidak memuaskan maka wajib pajak dapat melakukanproses banding. Penelitian ini melakukan analisis atas putusan pengadilan yang lebih banyak dimenangkan Wajib pajak dengan membatalkan koreksi pemeriksa. Sehingga timbulah pertanyaan yang paling mendalam dalam penelitian, apakah koreksi tersebut tidak kuat, bagaiman peraturan transfer pricing yang ada dan bagaimana proses kepastian hukum bagi wajib pajak serta kompetensi hakim pengadilan sebagai pembuat kesimpulan akhir atas sengketa.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif positivist dengan metode deskriptif analisis melalui studi literatur dan wawancara dari berbagai key informan. Perlunya perbaikan peraturan untuk transaksi transfer pricing khususnya penentuan harga wajar dan sebaiknya dimasukan dalam undangundang, dibuatnya pedoman pemeriksaan untuk pemeriksa dan pedoman untuk wajib pajak dalam menentukan harga wajar. Serta batasan harga wajar untuk suatu transaksi transfer pricing seandainya sulit bisa digunakan range harga atas suatu transaksi yang wajar. Demikianlan penelitiaan ini dibuat untuk memberikan sudut pandang yang lain dalam melihat transaksi transfer pricing khususnya mengenai penentuan harga wajar dengan menganalisa putusan pengadilan sehingga bisa dilihat kelemahan atas peraturan yanga ada dan bagaimana selanjutnya untuk pihak-pihak yang bersengketa dan pihak pengadilan selaku penegah dan pembuat putusan.

---

Initially transfer pricing is a tool is a tool for company to measure management performance by using it as a tax planning for company. Transfer pricing gets its negative impression because transfer pricing is used to transfer profit to deduct the tax due. Switching tax from high rate tax country to lower one or splitting profit to avoid higher tax rate in progressive is the common practice to transfer that profit. Transfer pricing is a price transaction happened between companies with special relationship. Income or tax base and or expenses are transferred from one taxpayer to other one. During theses processes the transferred income or tax base and or expenses can be manipulated to minimize total tax due. Based on tax law, towards these transaction Directorate General of Taxes can correct tax due if arms length price does not exist. The unfairness could happen because arm?s length price does not exist stipulated in circular letter SE-04/PJ.7/1993.CUP ( Compaable Uncontrolled Price), Cost Plus, Resale Method is used to test fairness in domestic regulations. International method brought by OECD Guidelines. Regulation in Indonesia only describes unfairness range on transaction without considering taxpayer business. The unfairness range which is not covered in regulation could create dispute between taxpayer and tax auditor become worse. Taxpayer can file objection on the dispute. If the taxpayer does not satisfy with decision on objection, taxpayer can file appeal to tax court. Analysis on tax court verdict was conducted in this research. Most of this verdict was won by taxpayer. Based on this analysis arise some important question such as : Do the corrections in tax audit have no strong basis, how good is the current regulation in transfer pricing. How is the legal certainty process for the taxpayer.This research uses qualitative positive approach with analytic descriptive method through literature study and interview with various key informants. Transfer pricing transaction regulations especially in deciding arm?s length price need to be improved and hopely this improvement could be accommodated in tax law. The guidance for tax auditors and taxpayers to determine arms length price is important. If the arms length price range in transfer price transaction is difficult to obtain, the price range in arms length transaction can be used. Finally, this research is conducted to obtain different point of view in transfer price transaction especially in deciding arms length price by analyzing tax court verdict so that the weakness of the existing regulation can be revelaed."

"Skripsi ini membahas mengenai pencarian data pembanding dalam dokumentasi transfer pricing. Pencarian data pembanding ini terkait dengan kewajiban dokumentasi harga transfer untuk membuktikan kewajaran transaksi. Analisis dalam penelitian adalah mendeskripsikan langkah-langkah pencarian data pembanding dalam dokumentasi harga transfer yang sesuai dengan arm's length principle dan membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pencarian data pembanding tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskripstif. Hasil dari penelitian ini adalah melakuka 5 faktor kesebandingan, melakukan pemilihan data eksternal dan internal, melakukan pemilihan metode harga transfer dan menerapkannya dalam mencari data pembanding yang sesuai dengan transaksi dan kondisi PT ABC berdasarkan peraturan yang berlaku serta OECD TP guidelines.

---

The focus of this study is to describe about the search for comparable data in transfer pricing documentation. The search for this comparable data related to obligation of transfer pricing documentation to prove the arm's length transaction. PT ABC is a multinational company, engaged in the distribution od polyethylene (PE) and polypropylene (PP) in Indonesia. PT ABC carried out several intercompany transactions with its related parties, such as: purchase of PE from ABM for relase to third-party customers in Indonesia, and purchase of PP from ABM to ABN in Indonesia (hereinafter referred to as "Trading Business"). The research problem of this study is to search for comparable data to prove that the transaction which carried out by PT ABC and it's related parties is in line with arm's lenght principle.

This analysis describe the step and constrait of searching for comparable data related to transfer pricing documentation in accordance with arm's length principle. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach.

The result of this study is to determine five factors comparability, selection of internal and external data, selection of transfer pricing method, an apply them in searching for comparable data in accordance with the transaction and condition of PT ABC based on regulation and OECD TP Guidlines."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis sengketa pajak transfer pricing atas transaksi pembayaran royalti terhadap know-how yang digunakan oleh PT X. Penelitian ini berfokus pada analisis apakah koreksi yang dilakukan DJP sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana penyelesaian sengketa pajak tahun 2012 antara DJP dan PT X di tingkat banding dilihat dari ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah koreksi yang dilakukan oleh DJP sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Terlepas dari putusan hakim di pengadilan pajak nantinya, penyelesaian sengketa di tingkat banding apabila dilihat dari ketentuan yang berlaku dapat ditinjau dari empat sudut pandang masalah yakni prosedur verifikasi, pengkategorian know-how, pembuktian eksistensi dan kepemilikan know-how, hingga koreksi biaya royalti yang juga harus dilakukan pada pos PPh Pasal 26 dan PPN.

---

This research analyze tax dispute on transfer pricing of royalty payment in use of know how by PT X. This research focuses on to analyze the suitability between royalty expense correction with arm rsquo s length principle. This research also focuses on how to solve tax dispute in tax court based on the prevailing tax regulations existed in 2012.

The result of this research is correction made by DGT suitable with the arm rsquo s length principle for transfer pricing. Apart from judges decision, dispute between DGT and PT X in tax court can be analyze from four problems which are verification procedures, the categorization of know how, analysis on existence and ownership of know how, and correction made by DGT must be inline with correction on income tax art 26 and VAT."

"Globalisasi mempengaruhi aspek ekonomi dengan berkembangnya perusahaan multinasional. Penentuan harga dalam praktek bisnis perusahaan multinasional biasanya menggunakan kebijakan harga transfer. Manipulasi kebijakan harga transfer dapat menggerus penerimaan pajak negara sehingga sebagai tindakan preventif, banyak dilakukan pemeriksaan pajak terhadapnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pajak yang muncul dalam proses pemeriksaan adalah penentuan metode harga transfer yang tepat untuk menguji transaksi penjualan dan koreksi fiskal yang dilakukan fiskus pada proses pemeriksaan belum sepenuhnya benar untuk menentukkan kewajaran transaksi. Saran bagi fiskus adalah lebih meneliti dan mempelajari dokumen yang diberikan Wajib Pajak, baik berupa dokumentasi penentuan harga transfer maupun laporan keuangan Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan. Kemudian saran untuk Wajib Pajak adalah memastikan bahwa staf pajak yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan perusahaan mengerti betul akan kewajiban pajak yang harus dilakukan

---

Globalization has been making an impact to the economic aspect as the rising of multinational companies. Pricing quotation in multinational companies usually uses the transfer pricing scheme. The manipulation of transfer pricing causes lower tax revenue for the country. In order to prevent that, Indonesian Tax Office (ITO) is increasing the number of transfer pricing audit. This research uses qualitative method with in-depth interview. The result of this research are tax dispute in the audit process was different opinion in choosing the most appropriate method for testing the sales transaction between the taxpayer-auditor and fiscal adjustment that has been made by auditor was not fully correct to test the arm’s length of the transaction. Suggestion that can be given to the auditor is to study more about taxpayer’s documents that has been given to tax office, such as transfer pricing documentation and financial statement in auditing process. It is also important for taxpayers to make sure that the staffs handling company’s tax liability are the ones who fully understand about tax compliance."

"Transfer pricing merupakan salah satu jenis sengketa pajak yang paling popular yang terjadi antara wajib pajak dan otoritas pajak di seluruh dunia. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa transfer pricing, OECD merumuskan prosedur dalam menerapkan analisis kesebandingan. Prosedur ini membantu wajib pajak dan otoritas pajak dalam menentukan nilai wajar dari transaksi hubungan istimewa yang merupakan penyebab utama sengketa transfer pricing. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan fokus pada PT OCI, untuk mengevaluasi praktik analisis kesebandingan yang dilakukan perusahaan dan kesesuaiannya dengan OECD Transfer Pricing Guidelines. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT OCI telah melakukan analisis kesebandingan pada transaksi transfer pricing sesuai dengan pedoman OECD sedangkan pihak otoritas pajak tidak melakukan analisis kesebandingan dalam melaksanakan pemeriksaan transfer pricing. Namun, khusus untuk transaksi penggunaan merek dagang, PT OCI harus menerima hasil koreksi pemeriksaan. Pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi pemanfaatan aset tidak berwujud harus memenuhi dua ketentuan tambahan, yaitu terkait dengan eksistensi transaksi dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan aset tidak berwujud. Berdasarkan hasil benefit test disimpulkan bahwa merek dagang yang digunakan oleh PT OCI tidak memberikan kontribusi dalam meningkatkan keberhasilan penjualan PT OCI sehingga transaksi penggunaan aset tidak berwujud tidak memenuhi prinsip kewajaran.

---

Transfer pricing is one of the most popular drivers of tax disputes between taxpayers and tax authorities around the world. To lessen the probability of disputes, the OECD proposes procedures for comparability analysis. These procedures help taxpayers and tax authorities to determine the arm's length values of related-party transactions, which is the main cause of many transfer pricing disputes. This study uses a case study method, focusin g on PT OCI, to evaluate a firm’s comparative analysis practice and its conformity to OECD Transfer Pricing Guidelines. Data collection through interviews and documentation. The results of this study indicate that PT OCI had conducted a comparability analysis of transfer pricing transactions in conformity with the OECD guidelines, while the tax authorities have not carried out a comparability analysis in carrying out transfer pricing audits. However, specifically for trademark utilization transactions, PT OCI must accept the results of inspection corrections. Fulfillment of the arm’s length principle for transactions utilizing intangible assets must comply with two additional provisions, namely related to the existence of transactions and economic benefits from the utilization of intangible assets. With the results of the benefit test, it was concluded that the trademark used by PT OCI did not contribute to increasing the success of PT OCI's sales so that transactions for the use of intangible assets did not meet the arm’s length principles."

"ABSTRAKWP PMA sebagai bagian dari perusahaan multinasional, terutama yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (Foreign Control Company-PMA FCC) mempunyai kesempatan dan kemudahan dalam melakukan manipulasi transfer pricing, yaitu salah satu modus penghindaran pajak dengan cara merendahkan atau meninggikan harga transaksi (non arm length price) denganperuahaan afiliasi di luar negeri dengan kebijakan pajak yang berbeda, teruatama yang berdomisili di negara taxheaven.Untuk membuktikan dugaan tersebut, beberapa variabel WP PMA FCC akan dibandingkan variabel yang sama dari sampel WP PMA Indonesia Control Company (PMA ICC). Perbandingan secara deskriptif dan statistik membukatikan dugaan WP PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing. Sedangkan variabel kinerja (ROS), transaksi dan ugi mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PM FCC. Artinya, bila sebuah perusahaan PMA dengan ROS rendah atau negatif, volume ransaksi tinggi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dan mengalami rugi berutrut-turut, maka probabilitas perusahaan tersebut adalah perusahaan PMA FCC semakin tibggi, sedemikian, maka perusahaan PMA tersebut juga diduga melakukan manipulasi transfer pricing."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dokumentasi transfer pricing berdasarkan ketentuan terbaru di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pihak Wajib Pajak dan pihak pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi yang jika dilihat dari keduanya belum secara keseluruhan terpenuhi sehingga terdapat masalah-masalah yang timbul dalam pengimplementasiannya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dan pemerintah antara lain adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya kepastian hukum hingga tingginya biaya-biaya yang dikeluarkan.

---

This thesis aims to analyze the implementation of the latest transfer pricing documentation policy in Indonesia as stipulated in Regulation of the Minister of Finance No. 213/PMK.03/2016 and the problems faced by the Taxpayer and the government in implementing the policy. The research method used in this study is qualitative method with data collection technique through literature study and field study. This research indicates that the implementation of this policy is determined by two things which are content of the policy and context of implementation which if seen from both has not been fully fulfilled, resulting problems arise in the implementation. The problems faced by both Taxpayer and government includes limited human resources, the lack of legal certainty also the high cost incurred"