Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mobilisasi aksi kolektif yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) dalam menolak perpanjangan konsesi antara Hutchison Port Holding Group dengan Pelindo II. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode wawancara, studi literatur, observasi, dan studi dokumentasi dalam mengumpulkan data. Skripsi ini menggunakan teori Mobilisasi yang digunakan sebagai pisau analisia untuk menjelaskan perjuangan SP JICT dalam menolak perpanjangan konsesi HPH Group dengan Pelindo II. Dasar kepentingan yang sama yang dimiliki oleh SP JICT menjadi pemicu yang kuat dalam melakukan respon politik anggota SP JICT. Rasa ketidakadilan yang juga dibalut oleh rasa nasionalisme sebagai isu yang dibawa untuk menarik dukungan public membuat SP JICT secara kolektif melakukan perlawanan berhadapan dengan modal dan negara. Kapasitas aksi kolektif yang dimiliki oleh SP JICT berhasil membuat sumber daya yang dimiliki dapat dimobilisasi dengan baik untuk melakukan aksi kolektif.

---

This thesis explains the mobilization of collective action carried out by Jakarta International Container Terminal (JICT) in rejecting the extention of the concession between Hutchison Port Holding Group and Pelindo II. This research is a qualitative research and uses interview methods, literature studies, observations, and documentation studies in collecting data. This thesis uses Mobilization theory which is used as a tool of analysis to explain the struggle of SP JICT in rejecting the extention of HPH Group concession with Pelindo II. The same basic interests which SP JICT have became a powerful trigger in carrying out the political response of SP JICT members. The sense of injustice that was also wrapped by a sense of nationalism as an issue brought to attract public support made SP JICT collectively put up a fight against capital and the state. The collective action capacity which SP JICT have, has succeded in making available resources mobilized to carry out collective action."

"ABSTRAKDemonstrasi, protes, tanda tangan petisi, aksi anarkis, dan aksi terorismemerupakan contoh aksi kolektif. Terdapat dua bentuk aksi kolektif, yakni aksidamai (normatif) dan kekerasan (tidak-normatif). Intensi aksi kolektif solidaritasmerupakan fokus kajian pada penelitian terkait dengan solidaritas MuslimIndonesia pada konflik Palestina-Israel. Penelitian ini berusaha untuk menggaliapa saja faktor yang melandasi sekumpulan orang ingin melakukan aksi kolektifsolidaritas bentuk normatif atau tidak-normatif pada konteks konflik Palestina-Israel. Melalui studi survei korelasional, penelitian ini menganalisis data yangberasal dari 460 mahasiswa Muslim Indonesia. Data diperoleh dengan surveionline dan paper-and-pencil menggunakan 8 alat ukur yang valid dan reliabelterdiri dari skala intensi aksi kolektif solidaritas bentuk normatif, intensi aksikolektif solidaritas bentuk tidak-normatif, identitas sosial politik, efikasikelompok, emosi berbasis kelompok yang terdiri dari emosi marah, merendahkan, bangga, dan berani. Kami menggunakan uji confirmatory factor analysis (CFA), regresi, dan uji pemodelan atau structural equation modeling (SEM) untuk analisis statistik melalui Lisrel pada pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur dan semua hipotesis. Hasil temuan penelitian ini adalah identitas sosial politik merupakan sentral dari prediktor aksi kolektif solidaritas bentuk normatif ataupun tidak-normatif. Pada aksi kolektif normatif dipengaruhi secara positif oleh identitas sosial politik, emosi marah berbasis kelompok dan efikasi. Sementara itu, pada aksi kolektif tidak-normatif diprediksi secara positif oleh identitas sosial politik dan secara negatif oleh efikasi kelompok. Temuan ini erat kaitannya dengan konteks penelitian yang terkait dengan isu keadilan, kekerasan suci, dan keagamaan.

---

ABSTRACTDemonstration, protest, signing the petition, anarchist acts, and terrorism are the examples of the collective action. There are two forms of such action, the peaceful acts (normative) or violence acts (non-normative). This study examined the intention to conduct solidarity collective action among Indonesian Moslems in the context of Palestinian-Israeli conflict. The factors underlying this intention of people to take a solidarity collective action with normative or non-normative forms in the context of Palestinian-Israel conflict were being investigated. Through a correlational survey study, this study analyzed the predictors of intention to conduct solidarity collection action in 460 Indonesian Moslems students. The data was gathered by online survey and paper-and-pencil methods by using 8 measurements: intention of conducting solidarity normative collective action, intention of solidarity non-normative collection action, social political identity, group-efficacy, group-based emotion scale which consist of anger, contempt, pride, and brave. We administered the confirmatory factor analysis (CFA), regression, and structural equation modelling (SEM) in the series of statistical analysis with Lisrel to test the validity and reliability of measurements and to test all our hypotheses. We found that socio-political identity to be a central predictor of intention for conducting solidarity collective action (normative and non-normative). Specifically, intention of solidarity normative collective action is predicted positively by socio-political identity, group-based anger, and groupefficacy. Meanwhile, the intention of conducting solidarity non-normativecollective action is predicted positively by socio-political identity and negatively by group efficacy. This finding is closely related to the context of studies with justice, sacred violence, and religion as the issues."

"Aksi kolektif seperti demonstrasi dan protes adalah bagian dari proses demokrasi untuk menyampaikan aspirasi untuk mengubah keadaan yang lebih berkeadilan. Terdapat berbagai kerangka teoretis yang menjelaskan demonstrasi dan protes yang merupakan bagian dari aksi kolektif. Namun demikian, masih jarang yang membahas bagaimana aktivis yang terlibat dalam aksi tersebut memiliki motivasi berupa kebermaknaan dan keberhargaan. Teori quest for significance dapat menjelaskan proses kebermaknaan yang dialami aktivis melalui proses identifikasinya dengan kelompok dan internalisasi prinsip-prinsip moral. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan proses kebermaknaan membuat seseorang memiliki keinginan untuk melibatkan dirinya dalam suatu aksi kolektif peduli lingkungan (normatif maupun non normatif).  Penelitian dilakukan desain crosssectional pada WNI berusia 18 tahun ke atas, didapatkan sebanyak 308 partisipan (71.75% perempuan dan 28.25% laki-laki).  Analisis SEM membuktikan bahwa model quest for significance for climate action memiliki indeks fit yang lebih baik dibandingkan model SIMCA dan Extended SIMCA. Selain melakukan pengujian model, penulis juga menguji hubungan variabel yang menunjukkan terdapat model mediasi antara kebermaknaan dengan aksi normatif melalui kewajiban moral. Kebermaknaan memiliki prediksi langsung terhadap aksi non normatif. Variabel identitas memiliki pengaruh baik pada aksi kolektif normatif dan non normatif.

---

There are various theoretical frameworks that could explain why demonstration and protest as a part of collective action. However, it is still rare to discuss how the activists involved in the collective action have a motivation such as meaningfulness, which is discussed by the quest for significance. The Quest for Significance (QFS) theory could explain the meaningfulness experienced by activists. This study aimed to prove whether the process of meaningfulness affected individual to involve himself in peaceful and radical action, mediated by group identification. The study was conducted by survey of Indonesian citizens aged over 18 years, obtaining 308 participants (71.75% women and 28.25% men). SEM analysis proven that the quest for significance for the climate action model has a better fit index than the SIMCA and Extended SIMCA models. In addition, the researcher also examined the relationship between variables which indicated mediation model between meaningfulness and normative action through moral obligations. Meaningfulness had a direct prediction of non-normative action. Identity variables had a significance influence on normative and non-normative collective action."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai aksi kolektif masyarakat Urut Sewu di Kecamatan Mirit terhadap konflik agraria dan sumber daya alam yang terjadi di kawasan tersebut. Terdapat tiga sebab munculnya aksi kolektif masyarakat, dimana sengketa lahan antara masyarakat dengan TNI AD menjadi satu sebab paling dominan. Aksi kolektif dalam bentuk pemblokiran dan pengusiran adalah yang paling efektif, meskipun sifatnya hanya sementara. Resolusi yang ada saat ini adalah dalam bentuk kontrak sosial lama, dengan kriteria sifat penyelesaian sementara, konflik dalam masyarakat sendiri, dan konflik secara keseluruhan masih berlanjut. Metode Pendekatan penelitian kualitatif dipilih guna mendapatkan data mendalam dari 6 informan yang dipilih secara purposif dan snowball.

---

ABSTRACT

This study discusses the people?s collective action of Urut Sewu in Mirit Subdistrict against agrarian and natural resources conflicts. There are three reasons the emergence of people?s collective action, which land disputes between communities and Army being the most dominant cause. Collective action in the form of blocking and expulsion is the most effective, although it is only temporary. The current resolution is in the form of the old social contract, with the criteria are the temporary completion, the conflict within the community itself, and the overall conflict continues. The method chosen qualitative research approach in order to get the depth data from 6 informants were selected purposively and snowball."

"Tesis ini membahas bagaimana upaya perlawanan melalui gerakan SayaGolput dalam konteks momentum politik 2019. Penelitian ini menggunakan konseptual contentious politics dan mobilisasi collective action. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan kunci yaitu aktor-aktor gerakan SayaGolput. Hasil penelitian ini beberapa faktor yang mendorong kemunculan SayaGolput, pertama, demokrasi sosial dan politik belum dijalankan sepenuhnya. Kedua, Kedua, kekecewaan terhadap pendukung Jokowi terhadap keputusan diusungnya Maruf Amin menjadi cawapres. Ketiga, beberapa kalangan melihat iklim demokrasi yang sudah dijalankan bertumpu pada kepentingan borjuasi. Keempat, ketidakpercayaan terhadap pemilu dan segala bentuk hierarki. SayaGolput sebagai aliansi yang cair dan dinamis. SayaGolput gabungan aktivis lintas sektor dan ideologis. SayaGolput sebagai titik temu dan kompromi aktor-aktor gerakan yang mengalami kebuntuan dalam upayanya memajukan advokasi-advokasi yang ada. Pada temuan di lapangan ketiga elemen subjek (aktor gerakan), klaim (publik) dan objek (petahana dan elite) terjadi persinggungan yang dinamis. Subjek melihat sepuluh agenda perjuangan merupakan problem yang menjadi titik tolak gerakan. Agenda pejuangan kerakyatan ditujukan sebagai klaim untuk mempersuasi massa. Mobilisasi SayaGolput mendapatkan perlawanan dari objek, yang diinisiasi oleh kalangan petahana dan pendukungnya. Pertarungan politik (contentious politics) tergambarkan dalam pembentukan wacana terkait golput utamanya perang narasi di media sosial. Mobilisasi sumber daya yang timpang membuat kubu petahana dapat mengontrol pembentukan opini. Media sosial dikapitalisasi menjadi alat pengorganisiran dalam SayaGolput. Hal tersebut menjadi anomali pada teori gerakan sosial Charles Tilly.

---

This thesis discusses how the efforts of resistance through the SayaGolput movement in the context of 2019 political momentum. This study uses conceptual contentious politics and mobilization of collective action. This study uses a qualitative approach with the type of case study research. Data collection was done by in-depth interviews with key informants namely SayaGolput movement actors. The results of this study are several factors that led to the emergence of SayaGolput, first, social and political democracy has not been fully implemented. Second, the frustration of Jokowis supporters over the decision that Maruf Amin brought to be vice president. Third, some circles see the already democratic climate centered on the interests of the bourgeoisie. Fourth, distrust of elections and all forms of hierarchy. SayaGolput as a liquid and dynamic alliance movement. SayaGolput movement is combination of cross-sector and ideological activists. SayaGolput as a meeting point and compromise of movement actors who are at a standstill in their efforts to advance existing advocacies. In the findings in the field of the three elements of the subject (movement actors), claims (public) and objects (incumbent and elite) there is a dynamic conflict. The subject sees the ten agendas of struggle as a problem that is the starting point of the movement. The peoples struggle agenda is intended as a claim to appease the masses. SayaGolput mobilization gets resistance from the object, which is initiated by the tenants and their supporters. Political fight (contentious politics) is illustrated in the formation of the discourse regarding the war abstentions main narrative in social media. Accelerated mobilization of resources makes the camp of camps able to control the formation of opinions. Social media is capitalized on as an organizing tool in SayaGolput. This is an anomaly in Charles Tillys theory of social movement. "

"Skripsi ini menganalisis sifat hubungan negara dan bisnis yang memfasilitasi berbagai pelanggaran dalam perpanjangan kontrak privatisasi JICT antara Pelindo II dan Hutchison Port Holdings tahun 2014. Analisis tersebut ditujukan untuk memperluas pemahaman mengenai penyebab munculnya permasalahan dalam upaya reformasi tata kelola BUMN secara umum, dan implementasi program privatisasi secara khusus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkombinasikan data primer dan sekunder. Berdasarkan analisis peneliti menggunakan teori patrimonial oligarkis Hutchcroft, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran pada perpanjangan kontrak privatisasi JICT merupakan praktik Booty Capitalism yang difasilitasi oleh hubungan negara dan bisnis yang bersifat patrimonial oligarkis. Kondisi demikian memunculkan konflik politik antar berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sifat hubungan negara dan bisnis yang patrimonial oligarkis merupakan akar permasalahan dari berbagai hambatan yang muncul dalam upaya mereformasi tata kelola BUMN di Indonesia pasca Reformasi, khususnya implementasi program privatisasi.

---

This undergraduate thesis analyzes the nature of state and business relations, which facilitates various law violations in the extension of JICT privatization contract between Pelindo II and Hutchison Port Holdings in 2014. The purpose of this research is to expand the understanding of causes of problems arising in the efforts to reform state-owned enterprise governance in general, and the implementation of privatization program in particular. This research utilized qualitative method through combining primary and secondary data. Based on researcher's analysis using Hutchcroft’s patrimonial oligarchic theory, this study demonstrates that various law violations which were perpetrated in the privatization contract extension of JICT is a practice of Booty Capitalism which was facilitated by state and business relation with patrimonial oligarchic nature. Political conflict between stakeholders emerged as the outcome of such condition. This study concludes that patrimonial oligarchic state-business relations is the underlying cause of various obstacles which arise in the effort to reform state-owned enterprise governance in the Post."

"Tesis ini membahas peranan perusahaan melalui konsep aksi bersama melawan korupsi yang melibatkan 3 pilar yaitu pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia usaha. Upaya sendiri-sendiri oleh pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha memiliki dampak yang lebih kecil daripada apabila dilakukan secara bersama-sama. Aksi bersama melawan korupsi ini mengacu pada Collective Action Guideline yang dikeluarkan oleh World Bank Institute yang bekerjasama dengan Siemens, Transparency International, CIPE, UN Global Compact. Menarik untuk disimak bagaimana penerapan Collective Action tersebut di Indonesia dan seberapa jauh efektivitas dari penerapan aksi bersama tersebut.

---

This thesis discuss the role of company through collective action in fighting against corruption which involved 3 pillar i.e. government, civil society, and business. Inividual action have little impact compare to collective action. The Collective Action refer to Collective Action Guideline established by World Bank Institute in cooperation with Siemens, Transparency International, CIPE, UN Global Compact. Interesting to learn how is the implementation of Collective Action in Indonesia and how effective is the implementation of the collective action."

"Tesis ini membahas tentang tindakan kolektif yang dilakukan oleh kelompok nelayan non rumpon di komunitas nelayan Puger. Tindakan kolektif ini merupakan hasil atau bagian dari konflik rumpon yang terjadi dikomunitas nelayan Puger, yaitu konflik antara nelayan yang tidak memiliki rumpon dengan yang memiliki rumpon. Tindakan kolektif yang dilakukan oleh kelompok nelayan non rumpon ini berupa aksi protes kepada pemerintahan lokal yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan Jember. Dalam aksi protes tersebut nelayan mengorganisir diri kemudian melakukan suatu mobilisasi dengan mengumpulkan berbagai sumber daya yang ada. Tindakan protes tersebut dipicu oleh beberapa aspek yaitu aspek kepemilikan sumber daya laut, ekonomi, alat tangkap, iklim/cuaca, personal, keluarga, kepentingan, rumpon bantuan, serta ketidaktegasan Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Maksud pemilihan pendekatan ini adalah untuk memahami, mendalami, mengambarkan dan menganalisa bagaimana aksi kolektif dari konflik rumpon antara nelayan non rumpon dengan nelayan rumpon.

---

The focus of this study is about collective action that had done by fisherman as a collective group who does not have rumpon as their tools for fishing. Those collective actions are contributed by the conflict between non rumpon and rumpon fishermen concerning rumpon that took place in the community. Among other forms of collective actions is protest organized by the non-rumpon fishermen. The protest was directed to Dinas perikanan dan peternakan (fishery and agriculture office at the government level). By the protest, the non-rumpon fishermen organized and mobilized themselves using various kinds of resources. Various factors had stimulated the protest, such as property, access to resources in the fishing field, tools for fishing, climates, personal issues and rumpon aid. This study applied a qualitative research method to gain data in the field."

"Collective Security Treaty Organization (CSTO) merupakan sebuah pengaturan keamanan regional di kawasan Asia Tengah. Keberadaan CSTO diharapkan bisa menciptakan stabilitas maupun perdamaian bagi negara-negara anggotanya. Terdapat tiga paradigma utama dalam Ilmu Hubungan Internasional yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme. Masing-masing paradigma memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu institusi pengaturan keamanan regional. Realisme dengan teori collective defense melihat suatu institusi pengaturan keamanan akan membentuk suatu aliansi militer sebagai bentuk pertahanan diri terhadap ancaman. Liberalisme dengan teori collective security melihat sebuah institusi pengaturan keamanan sebagai institusi yang dapat menjaga negara-negara anggotanya untuk tidak berkonfrontasi antara satu dengan yang lain. Konstruktivisme dengan teori security community memiliki pandangan bahwa suatu institusi pengaturan keamanan bisa membuat negara-negara anggotanya untuk tidak melakukan tindakan koersif dalam penangan konflik maupun reaksi terhadap ancaman. Karya tulis ini akan menganalisa karakteristik CSTO sebagai organisasi keamanan di kawasan Asia Tengah melalui tiga teori tersebut."

"ABSTRAKTesis ini membahas proses pemberdayaan masyarakat dan strategi yang digunakanoleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam kegiatan kewaspadaan dinimasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasuspada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Depok. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat melibatkan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokohpemuda dan elemen masyarakat lainnya. Kegiatan kewaspadaan dini merupakanbentuk antisipasi masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan, gejala atauperistiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secaradini.

---

ABSTRACTThis thesis describes the process of community empowerment and strategies used byForum Kewaspadaan Dini Masyarakat in activity early awareness of the society. Thisstudy used a qualitative approach with case studies on Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat Depok. Results of this study indicate that the activities carried out byForum Kewaspadaan Dini Masyarakat involve the participation of public figures,religious figures, traditional figures, youth figures and other elements of society.Activities of early warning is a form of anticipation against potential security threats,symptoms or catastrophic events, in order to prevent and overcome premature."