Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Syariah semakin menunjukkan eksistensinya, salah satu produk perbankan Syariah termasuk melaksanakan akad pembiayaan murabahah bil wakalah. Pembebanan objek fidusia atas benda sebagai Jaminan Fidusia yang di buat dengan akta notariil. Akan tetapi dalam akad murabahah bil wakalah yang dibuat oleh Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Konvensional dengan menggunakan perjanjian dibawah tangan ini menjadi pertentangan yang ketika akad murabahah bil wakalah tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna, berdampak dengan terjadi perselisihan antara bank dan nasabah yang mana akta Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (accesoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Adapun Implementasi akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dibawah tangan dengan pengikatan akta Jaminan Fidusia pada Bank DKI Syariah dan Peran Notaris dalam akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dibawah tangan dengan pengikatan akta Jaminan Fidusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Alat pengumpul data studi dokumen atas data sekunder. Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah dibawah tangan dibuat oleh Bank DKI Syariah telah sesuai dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pembuatan tidak menyertakan saksi saat pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris memiliki peran dalam hal membuat akta Jaminan Fidusia dan Covernote. Bank seharusnya menyertakan saksi-saksi pada pengikatan akadnya agar lebih memperkuat beban pembuktian dan bank metologi perhitungan margin seharusnya lebih dijelaskan kepada nasabah.

---

Bank Syariah increasingly show their existence, one of the Bank Syariah products including the murabahah financing agreement wakalah. The imposition of fiduciary objects over objects as fiduciary collateral made by notariil deed. However, in a murabahah bil wakalah contract made by Syariah Business Unit is a work unit of the head office of a Conventional Bank and using private deed, it is a conflict that when a murabahah bil wakalah contract cannot be a perfect proof, it results in a dispute between the bank and the customer where the fiduciary deed is additional agreement (accesoir) of a basic agreement that raises the obligation for the parties to fulfill an achievement. As for the implementation of Muralahah Bil Wakalah Private Deed With the Fiduciary Deed Of Bank DKI Syariah and the role of notary in murabahah bil wakalah private deed with the fiduciary deed. To answer these problems using the method of normative legal research with a document study data collection tool on secondary data. Murabah bil wakalah private deed by Bank DKI Syariah has been compliant with compliance with applicable laws and regulations, in the making does not include witness during implementation by applicable laws and regulations, role of notary in term of making a fiduciary deed and covernote. The bank should include witness in the binding of the contract to futher strengthen the burden of proof and the bank the methodology for calculating margins should be explained more to customers."

"ABSTRAKDalam Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah harus mematuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah guna memenuhi Prinsip Syariah. Fatwa tersebut memuat aturan, dalam Murabahah, dimana Bank Syariah hendak memberi kuasa kepada Nasabah untuk membeli objek akad kepada Pihak Ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank Syariah. Terdapat Akta Notaris antara Bank X Syariah dengan Nasabah dalam Akta "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah" Nomor: 75 dan "Akad Wakalah" Nomor: 76, Dengan demikian Pembiayaan Murabahah dilakukan tanpa Nasabah melaksanakan tugas wakalahnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan tipelogi penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, status kepemilikian objek dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Bank X Syariah dengan Nasabah sudah dimiliki Nasabah sedari awalnya. Hal tersebut tertera dalam "Akta Jaminan Fidusia" Nomor: 77 bahwa terdapat surat pernyataan Objek Akad dimiliki oleh Nasabah yang dibuat sehari sebelum dilaksanakannya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Dengan demikian penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tidak memenuhi rukun dan syarat Murabahah, serta Pembiayaan Murabahah dalam Hukum Positif Indonesia, dimana objek akad harus dimiliki Bank terlebih dahulu. Notaris tidak memperhatikan apa yang tertuang dalam draft ketiga akta, sehingga apa yang tertuang dalam Akta tidak memuat kebenaran transaksi antara Nasabah dan Bank X Syariah dihadapan Notaris. Akibatnya yang terjadi antara Nasabah dan Bank X Syariah bukanlah Murabahah melainkan pinjam meminjam dengan keuntungan yang menghadirkan unsur Riba. Patutnya Nasabah, Bank X Syariah dan Notaris memperhatikan rukun dan syarat Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah guna bermuamalah sesuai dengan Prinsip Syariah.

---

ABSTRACTIn Murabahah financing, Shariah Bank should comply the fatwa of DSN-MUI Number 04/DSN-MUI/2000Murabahah in order to fulfill Sharia Principles. The Fatwas contain rules, in Murabahah, where Shariah Bank by the request of the customers purchase the object of the contract (assets or goods) from a third party. The Murabahah contract of sale must be done after the goods in principle belong to the Shariah Bank. There is a Notarial Deed between Bank X Syariah and the customer in the contract agreement of "Murabahah Bil Wakalah Number" 75. and "Wakalah Agreement" Number 76. Therefore, Murabahah financing was done without the customer carried out their Wakalah duties. This type of research was normative juridical research with analytical descriptive research typology. The research method produced a conclusion, that the ownership status of the object in the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah between Islamic bank X and the customer has been owned by the customer from the beginning. This contains in the premisse of "Fiduciary Deed" Number 77. that there is a statement letter that was made one day before the implementation of the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah that the object of the contract (asset or goods) belongs to the customer. Therefore, the implementation of Murabahah Bil Wakalah financing does not meet the pillars and conditions of Murabahah, also Murabahah financing in Indonesian positive law, where the object of the contract (assets or goods) must belong to the bank. The Notary public does not pay attention to what is stated in the third draft deed so that the statements in the deed do not contain the truth of transactions between the Bank X Syariah and the customer before the notary public. So, what happens between the Bank X Syariah and the customer is not Murabahha but loans with benefits that contain Riba. The customer, Bank X Syariah, and the notary public should pay attention to the pillars and the conditions of Murabahah Bil Wakalah financing to act according to the Shariah Principles."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia selama periode kuartal keempat 2004 hingga kuartal pertama 2008. Metodologi yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan Pooled EGLS (period random effect).Dari penelitian ini didapat sejumlah kesimpulan yaitu pembiayaan murabahah pada bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Non Performing Financing (negatif), bonus SWBI (positif), dan tingkat suku bunga pinjaman (positif). Adapun pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan murabahah (negatif) dan tingkat bagi hasil (positif). Sedangkan variabel NPF meskipun tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan mudharabah namun mempunyai arah hubungan negatif.

---

The objective of this thesis is to gain knowledge of factors affecting mudharaba and murabaha financing at shariah banking in Indonesia during the fourth quarter of year 2004 to the first quarter of year 2008. Panel data analysis using Pooled EGLS (Period Random Effect) is applied as the methodology.Findings derived from this study are: 1] murabaha financing in shariah banking is significantly affected by variables of Non Performing Financing (negative), SWBI bonus (positive), and rate of credit interest (positive); 2] As for mudharaba financing, it is affected significantly by murabaha financing (negative) and the rate of return (positive). While the NPF variable has a negative effect to the mudharaba financing with a low level of significance."

"Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dewasa ini sangat berkembang pesat. Larangan riba dalam sistem bank Syariah, dinilai sangat baik bagi produk Syariah, dan meninmbulkan persepsi bahwa seharusnya produk bank Syariah lebih meringankan dan menguntungkan bagi nasabahnya dibandingkan dengan produk bang konvensional pada umumnya. Salah satu produk perbankan Syariah termasuk melaksanakan akad pembiayaan take over dari Bank Konvensional kepada Bank Syariah. Pembiayaan take over di Indonesia diatur dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penulisan tesis ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana pelaksanaan take over berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan take over dengan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok dan peran notaris/PPAT. Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menjelaskan peraturan-peraturan dan Prinsip Syariah dalam pembiayaan take over. Hasil penelitian ini dapat memaparkan pelaksanaan Pembiayaan take over dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan alternatif 1 Qardh Wal Murabahah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 31/DSN-MUI/2002 dan Notaris memiliki peran dalam pembuatan akta dan covernote yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut, dan PPAT mempunyai peran dalam hal pengikatan jaminan.”

---

The development of Islamic Banking in Indonesia is currently growing rapidly. The prohibition of usury in the Sharia bank system, supports very well for Sharia products, and raises perceptions about Sharia bank products more lightening and profitable for its customers compared to conventional bang products in general. One of the Sharia banking products including implementing a financing agreement took over from a Conventional Bank to a Sharia Bank. Financing is taking over in Indonesia. Financial Regulation No. 21 of 2008 The writing of this thesis is to provide information to the general public about how to carry out take over based on Indonesian regulations, and how to implement the budget taking over with murabahah contract in Bank Syariah Mandiri Depok Branch and the role of notary / PPAT. This type of research is analytical descriptive, namely by explaining the rules and Sharia principles in financing take over. The results of this study can explain the implementation of Financing to take over with the Murabahah Covenant at Bank Syariah Mandiri in accordance with alternative 1 Qardh Wal Murabahah based on the National Sharia Council Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 31 / DSN-MUI / 2002 and Notary on the role in making the related deed and covernote with this funding, and PPAT has a role in terms of binding the Collateral"

"[ABSTRAKDengan diperkenalkannya bank berdasarkan prinsip syariah (syariahprinciple), maka bank dapat pula memilih kegiatan usahanya berdasarkan syariah,termasuk melaksanakan akad pembiayaan Murabahah Al-Wakalah sebagai syarattransaksi yang paling sering digunakan untuk menyalurkan produk pembiayaansyariah ke dalam bentuk perjanjian pokok. Prinsip inilah yang membedakanantara sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional biasa. Pokokpermasalahan yang ingin ditekankan dalam penulisan ini adalah: (1) Kenapa akadMurabahah Al-Wakalah menjadi sebuah keharusan dalam proses pemberianpembiayaan modal kerja berbasis mikro bisnis pada PT. Bank Mega SyariahCabang Koja, (2) Bagaimanakah legalitas suatu akad Murabahah Al-Wakalahditinjau dari segi kekuatan pembuktian dan hubungannya terhadap akta-akta yangdibuat oleh Notaris dalam hal pengikatan jaminan, (3) Bagaimana pelaksanaanakad Murabahah Al-Wakalah dalam proses pemberian pembiayaan modal kerjaberbasis mikro bisnis pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Koja. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Hasilpenelitian menyimpulkan bahwa Murabahah Al-Wakalah berfungsi memberikanalternatif hukum bagi bentuk perjanjian kredit, selain yang diatur dalam Buku ke-III Kitab Undang-Undang hukum Perdata tentang Perikatan, maupun bentuk yangmenjadi pakem hukum yang umum ada di Indonesia.

---

ABSTRACTThrough the introduction of the bank based on Islamic principles (shariaprinciple), bank could choose their business activities according to sharia,including to do Murabaha Al-Wakala as a condition of the transaction that mostlyused to distribute the Islamic finance product in to the form of main agreement.This principle distinguishes operating systems between islamic banks thanconventional banks. The subject matter which is to be raised in this thesis are:First, the necessity of using Murabaha Al-Wakala on financing process at Bank ofMega Syariah Branch Office Koja. Second, the legality of Murabahah Al-Wakalah in relevance with the deed which made by Notary, and the third, is theimplementation of Murabaha Al-Wakala on financing process at Bank of MegaSyariah Branch Office Koja. The research using normative juridical method withprescriptive typology. Based on analysis, the writer concluded that Murabaha Al-Wakala function is to provide legal alternative to other forms of creditagreements, other than those regulated in Chapter III of Code of Civil Law aboutVerbintenis, although the form that generally use in Indonesia, Through the introduction of the bank based on Islamic principles (shariaprinciple), bank could choose their business activities according to sharia,including to do Murabaha Al-Wakala as a condition of the transaction that mostlyused to distribute the Islamic finance product in to the form of main agreement.This principle distinguishes operating systems between islamic banks thanconventional banks. The subject matter which is to be raised in this thesis are:First, the necessity of using Murabaha Al-Wakala on financing process at Bank ofMega Syariah Branch Office Koja. Second, the legality of Murabahah Al-Wakalah in relevance with the deed which made by Notary, and the third, is theimplementation of Murabaha Al-Wakala on financing process at Bank of MegaSyariah Branch Office Koja. The research using normative juridical method withprescriptive typology. Based on analysis, the writer concluded that Murabaha Al-Wakala function is to provide legal alternative to other forms of creditagreements, other than those regulated in Chapter III of Code of Civil Law aboutVerbintenis, although the form that generally use in Indonesia]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas implementasi Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah laporan tahunan dari 11 (sebelas) Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode laporan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Metode pengukuran yang digunakan adalah Islamic Corporate Governance Index (ICGI) yang dikeluarkan oleh Organisasi Internasional CIBAFI dan The World Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata ICGI yang diperoleh Bank Umum Syariah selama 4 tahun sebesar 78,16% dengan skor rata-rata tertinggi diperoleh Bank Syariah Mandiri dan skor rata-rata terendah diperoleh Bank Syariah Bukopin. Skor rata-rata ICGI menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa skor rata-rata ICGI untuk Bank Umum Syariah yang sudah beroperasi lebih dari 10 (sepuluh) tahun lebih tinggi daripada Bank Umum Syariah yang beroperasi kurang dari 10 (sepuluh) tahun. Sementara itu, komponen pengendalian internal dan audit eksternal cenderung kuat. Sedangkan komponen dewan komite cenderung lemah

---

This study aims to determine the quality of Islamic Corporate Governance implementation on Islamic Bank in Indonesia. The data used is the annual report of 11 (eleven) Islamic Commercial Banks in Indonesia with reporting period from 2014 to 2017. The measurement method used is the Islamic Corporate Governance Index (ICGI) issued by the International Organization of CIBAFI and The World Bank. The result showed that the average score of ICGI for Islamic Banks amounted to 78.16% with the highest average score for Bank Syariah Mandiri and the lowest average score for Bank Syariah Bukopin. ICGI average score shows an increase in every year. The result also show that the average ICGI scores for Islamic Banks that have been operating for more than 10 (ten) years are higher than Islamic Banks which is operating for less than 10 (ten) years. Meanwhile, internal control and external audit component is found to be strong. On the other hand, the committee board component tend to be weak.

"

"Bank BNI Syariah adalah Unit Usaha dari Bank BNI yang beroperasi dengan sistem syariah (non bunga/bagi hasil). Salah satu produk bank BNI syariah adalah pembiayaan murabahah. Hampir semua akad yang digunakan oleh bank BNI syariah berbentuk perjanjian baku yang telah disusun dan dirancang isinya terlebih dahulu oleh pihak Bank BNI Syariah sebelum akad terjadi. Pada kenyataannya sebagian besar perjanjian baku yang beredar di masyarakat cenderung merugikan nasabah. Pokok permasalahan dalam skripsi ini antara lain bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perjanjian baku dalam jasa pembiayaan dengan sistem murabahah pada bank BNI syariah, apakah perjanjian baku yang terdapat dalam jasa pembiayaan secara murabahah yang dilakukan oleh BNI Syariah cenderung merugikan nasabah, dan apakah perjanjian baku yang terdapat dalam jasa pembiayaan dengan sistem murabahah yang dilakukan oleh bank syariah menyimpang dari Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak BNI Syariah. Kesimpulanya adalah akad murabahah BNI Syariah sesuai dengan asas, unsur, dan rukun, serta syarat perikatan Islam walaupun ada ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Akad murabahah Bank BNI Syariah cenderung merugikan nasabah karena banyaknya kewajiban yang menjadi beban nasabah yang tercantum dalam akad tersebut, sementara hak nasabah sangat sedikit yang tercantum dalam akad murabahah tersebut. Terdapat dua pasal yang bertentangan dengan pasal 18 UUPK yaitu Pasal 6 (2) tentang tidak berhaknya nasabah mengajukan tuntutan kepada pihak bank atas adanya cacat pada barang yang nasabah beli, pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1a) UUPK, dan Pasal 12 mengenai tindakan sepihak yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah atas rekening nasabah jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tercamtum dalam akad murabahah tersebut, pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (ld) UUPK. Penuiis menyarankan agar BI segera menstandarisasikan rancangan akad murabahah secara lebih rinci guna memberikan perlindungan kepada nasabah. Karena PBI No.7/46/PBI/2005 yang menjadi pedoman penyusunan akad murabahah isinya kurang memberi perlindungan kepada nasabah."

"Dalam kegiatan pembiayaan, bank syariah menggunakan sistem profit-loss sharing (PLS) seperti akad musyarakah atau mudharabah. Meskipun kedua akad ini dianggap adil, dalam literatur lain disebutkan bahwa kontrak ini memiliki dampak risiko yang relatif lebih tinggi daripada akad lainnya. Pembiayaan yang disalurkan berdasarkan akad-akad itu akan menjadi portofolio bank. Bank membutuhkan strategi diversifikasi yang tepat untuk portofolio pembiayaannya sehingga stabilitas bank dapat tetap terjaga. Diversifikasi sendiri rupanya berkaitan dengan konsentrasi pasar. Penelitian ini mencari tahu apakah pembiayaan berbasis PLS, diversifikasi akad pembiayaan, dan konsentrasi pasar memengaruhi stabilitas bank syariah. Selain itu, diselidiki bagaimana efek diversifikasi pada stabilitas bank syariah bervariasi tergantung pada tingkat konsentrasi pasarnya. Penelitian ini menggunakan unbalanced panel dengan periode 2011–2018 dari sampel bank syariah di Asia Tenggara. Hasil penelitian menemukan bahwa stabilitas bank syariah secara signifikan dipengaruhi oleh pembiayaan berbasis PLS, diversifikasi, dan konsentrasi pasar. Pembiayaan berbasis PLS membuat bank syariah lebih rentan atau kurang stabil. Sementara diversifikasi dan konsentrasi pasar meningkatkan stabilitas bank. Ini menjelaskan bahwa bank syariah dapat mengurangi pembiayaan PLS mereka pada diversifikasi portofolionya untuk meningkatkan stabilitas bank. Terakhir, diversifikasi pada tingkat konsentrasi pasar yang berbeda tidak memengaruhi stabilitas bank syariah di Asia Tenggara.

---

In financing activities, Islamic banks use profit-loss sharing (PLS) such as musharakah or mudarabah contracts. Although both contracts are considered fair, in other literatures it is stated that these contracts have relatively higher risk impacts than other contracts. Financing disbursed based on those contracts will become bank's portfolio. Islamic banks need an excellent diversification strategy for their financing portfolios so that bank stability can be maintained. Diversification itself seems related to market concentration. This research examines whether PLS-financing, diversification of financing contract, and market concentration affect the stability of Islamic banks. In addition, it is investigated how the effect of diversification on the Islamic bank stability varies depending on the level of its market concentration. This research uses unbalanced panel for the 2011–2018 period from a sample of Islamic banks in Southeast Asia. The results found that Islamic bank stability significantly affected by PLS-financing, diversification, and market concentration. PLS-financing makes Islamic banks more vulnerable or less stable. While diversification and market concentration improve the stability. It explains that Islamic bank can reduce their PLS-financing on their portfolio diversification to improve their stability. Last, diversificaton on different level of market concentration doesn’t affect Islamic bank stability in Souteast Asia.

"