Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan petisi online sebagai alat advokasi kebijakan. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan petisi online sebagai alat advokasi kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan dari advokasi. Penelitian ini menggunakan petisi online di Change.org Indonesia yang berjudul “Penghapusan Syarat Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Pada CPNS 2019” sebagai studi kasus. Hal yang menarik dari studi kasus ini adalah petisi ini dibuat oleh perseorangan tanpa membawa nama lembaga, Ormas, atau komunitas manapun. Selain itu, petisi ini hanya mendapatkan dukungan akhir sebanyak 1.894 tandatangan, namus petisi ini berhasil menang karena berhasil mengubah kebijakan. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah segala upaya dan aktivitas yang dilakukan untuk mendorong perubahan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer dan studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah petisi online juga harus diikuti dengan aktivitas advokasi kebijakan lain baik secara online seperti kampanye dan menyebarkan isu petisi di media sosial, maupun secara offline seperti aksi unjuk rasa dan demonstrasi turun ke jalan, untuk memperkuat efektivitas petisi online dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.

---

This research discusses the utilization of online petitions as a policy advocacy toolkit. The problem discussed in this research is how to use online petitions as a tool for policy advocacy to achieve the objectives of advocacy. This study uses an online petition at Change.org Indonesia entitled "Eliminating Discriminatory Conditions Against Persons with Disabilities in CPNS 2019" as a case study. The interesting things from this case study are that this petition was made by individuals without the name of any institution, CBO, or community. In addition, this petition only received final support of 1,894 signatures, but this petition won because it successfully changed public policy. In this research, the writer uses the policy advocacy theory. Policy advocacy is all efforts and activities undertaken to encourage policy change. This research has used qualitative research methods by conducting in-depth interviews to collect primary data and literature studies to collect secondary data. The findings of this study are that online petitions must also be followed by other policy advocacy activities both online such as campaigns and disseminating petition issues on social media, as well as offline such as demonstrations and street demonstrations, to strengthen the effectiveness of online petitions in influencing government policies."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis petisi online Change.org Indonesia sebagai alat advokasi kebijakan periode tahun 2015-2016 dengan menggunakan konsep sifat, bentuk, fungsi, aktivitas atau taktik penyampaian pesan, dan juga konsep evaluatif. Analisis petisi online mengacu pada aktivitas advokasi kebijakan lain yang dilakukan secara online dan offline untuk mendukung petisi online. Aktivitas advokasi kebijakan tersebut mencakup upaya meningkatkan kesadaran. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menganalisis petisi online yang dipilih berdasarkan sembilan kategori. Data pendukung diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain seperti advokasi media, kampanye secara online dan aksi offline, pengorganisasian, lobi, dan event akan dikategorikan secara intermediate yaitu berhasil menarik perhatian pembuat kebijakan atau target petisi. Petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan tersebut akan menghasilkan liputan media, menumbuhkan kesadaran publik, membangun dukungan publik, dan juga berpotensi menghasilkan dukungan dari pembuat kebijakan. Petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain akan mecapai konsep ultimate yaitu berhasil mencapai perubahan kebijakan ketika disertai penerimaan positif dari pembuat kebijakan atau target petisi. Pencapaian tujuan ultimate ini juga dipengaruhi oleh kemampuan penggerak petisi dalam mengeskalasi petisi online melalui aktivitas advokasi kebijakan lain guna menekan dan mendesak pembuat kebijakan. Ketika petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan lain menghasilkan perubahan kebijakan, maka keaktifan penggerak petisi masih diperlukan untuk mengawasi implementasi kebijakan yang dihasilkan.

---

ABSTRACTThis study analyzed the online petition Change.org Indonesia as a tool of policy advocacy in 2015 2016 period using the concept of nature, form, function, activity, and also an evaluative concept. The online petition analysis in this study refers to other policy advocacy activities conducted online and offline to support online petitions. Policy advocacy activities include efforts to raise awareness through media media advocacy , campaigns, organizing building coalitions , lobbying, and events. This study uses case study methods by analyzing selected online petitions based on nine categories of issues democracy, corruption, criminal justice, animal welfare, environment, human rights disability, tolerance, consumer rights, sports, health. Petitions also scrutinized by those gaining media coverage, engaging the community, and mobilizing other policy advocacy activities that support the success of online petitions. Supporting data is also obtained through interviews with online petition platform Change.org Indonesia, representatives of petitioners, communities involved as well as individuals who cast their votes signed the petition . The study founds that online petitions supported by other policy advocacy activities such as media advocacy, online campaigns and offline actions, organizing, lobbying, and events will be categorized intermediately by successfully attracting decision makers or petition targets. The online petitions and policy advocacy activities will generate media coverage, foster public awareness, build public support, and also potentially make support from policymakers. Online petitions backed up with other policy advocacy activities will achieve the ultimate concept of achieving policy changes when accompanied by positive earnings from policy makers or petition targets. This ultimate goal achievement also influenced by the ability to drive the petition in escalating online petitions through other policy advocacy activities to press and urge policy makers. When online petitions and other policy advocacy activities result in policy changes, the activeness of the petition drivers is still needed to oversee the implementation of the resulting policy."

"Makalah ini menganalisis fungsi dan aktivitas petisi online. Fungsi dan aktivitas ini dianalisis berdasarkan dua petisi Change.org yang sukses di Indonesia, yaitu `# TolakRUUPermusikan` sebagai Studi Kasus 1 dan `Presiden Jokowi, Jangan Setuju RKUHP di Sesi Paripurna DPR` sebagai Studi Kasus 2. Kedua studi kasus dijelaskan terlebih dahulu, dan ini dilakukan secara deskriptif. Setelah itu, makalah ini menggunakan studi kasus berganda dan embedded. Unit analisis embedded pertama dimulai dari tingkat individu, tingkat organisasi sampai tingkat sistem, sedangkan, unit analisis embedded kedua dikategorikan oleh aktivitas online dan offline. Makalah ini menemukan bahwa fungsi dan kegiatan studi kasus memiliki kesamaan dan perbedaan. Terlepas dari kesamaan dan perbedaan ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa petisi online tetap menjadi alat penting untuk advokasi kebijakan, meskipun mereka digolongkan sebagai taktik gerakan sosial berbasis internet dengan ambang batas rendah.This research paper analyses the functions and activities of online petitions. These functions and activities are analysed based on two successful Indonesian Change.org petitions, namely `#TolakRUUPermusikan` as Case Study 1 and `Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR` as Case Study 2. Both case studies are examined individually first, and this is done in a descriptive manner. An embedded, multiple case study research is then utilised. The first embedded unit of analysis starts from the individual-level, the organisational-level to the system-level, while the second embedded unit of analysis are categorised by online and offline activities. The research paper finds that both case studies` functions and activities possess similarities and differences. Despite these similarities and differences, the research concludes that online petitions remain an important tool for policy advocacy, even though they are classified as a low threshold internet-based social movement tactic."

"ABSTRAKKesehatan reproduksi merupakan hak bagi setiap manusia namun belum adakebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas intelektual.Penelitian ini bertujuan melakukan pengumpulan informasi untuk advokasikebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas intelektual.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Rapid AssesmentProsedure. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, dipilih secarapurposive dan snowball, yaitu berbagai pemangku kepentingan yang terkaitdengan isu kesehatan reproduksi dan disabilitas. Metode pengumpulan datamelalui indepth interview pada tahap analisis. Tahapan penelitian ini yaituanalisis; strategi pro aktif dengan membuat factsheet, press release sertapenyelenggaraan lokakarya; mobilisasi sebagai langkah awal dari membangunkoalisi; dan aksi advokasi melalui lokakarya. Hasil analisis didapatkan belumadanya kebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitasintelektual karena bukan program prioritas dan hasil lokakarya diperoleh usulanrekomendasi yang selanjutnya dibuat dalam bentuk policy brief berupa melakukankajian perundang-undangan dan modul yang sudah ada terkait kesehatanreproduksi dan disabilitas dengan melibatkan semua pihak untuk berkoordinasi,modul psikoedukasi kesehatan reproduksi bagi remaja tunagrahita yang sudah adaperlu masuk ke dalam sistem pemerintah serta penyediaan alat peraga kesehatanreproduksi di SLB C.

---

ABSTRACTReproductive health is a right for every human being yet there is no public policyfor concentrating reproductive health for adolescents intellectual disability. Thisstudy aims at collecting information for advocacy on the issue. This study used aqualitative research with Rapid Assessment Procedure design. The informants inthis study amounted to 12 people were selected purposively and employedsnowball, procedure a number of informant were selected consist of differentstakeholder. Data were collected through in-depth interview on the analysis stage.Stages of this research is the analysis; pro-active strategy to create factsheets,press releases and organizing workshops; mobilization as the first step of buildingcoalitions; and advocacy action through workshops. The results of the analysisindicated no public policies for reproductive health programs for adolescentsintellectual disability because is not a priority program and the results of theworkshop obtained by the proposed recommendations were subsequently made inthe form of policy briefs be reviewing legislation and existing modules related toreproductive health and disabilities by involving all parties to coordinate,psychoeducation module reproductive health for adolescents intellectualdisability existing need to get into the government system and the provision ofreproductive health props in SLB C."

"Kebijakan luar negeri Indonesia muncul sejak prinsip Bebas Aktif diperkenalkan melalui pidato Mohammad Hatta. Mulai era otoriter hingga demokrasi, kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami berbagai dinamika perumusan di tingkat domestik dan pengimplementasiannya di tingkat regional maupun global. Sejak tulisan Hatta dimuat di Foreign Affairs (1953), sejumlah literatur telah mengkaji dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah 70 tahun berlalu, perkembangan kajian kebijakan luar negeri Indonesia memerlukan peninjauan melalui tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini meninjau 55 literatur terakreditasi internasional mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam lima kategori tematis yang terdiri atas (1) Prinsip Bebas Aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia, (2) cara pandang kebijakan luar negeri Indonesia, (3) aktivisme kebijakan luar negeri Indonesia, (4) Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan (5) demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, serta kategori lain yang berisi literatur-literatur bertema selain yang telah disebutkan. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta tren perspektif. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa aktivisme regional Indonesia merupakan tema paling dominan dalam pengkajian kebijakan luar negeri, sementara Realisme merupakan perspektif paling dominan. Tinjauan juga menggarisbawahi dominasi tulisan argumentatif dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan dan menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi ragam perspektif, dengan penekanan pada penggunaan perspektif pascapositivisme.

---

Indonesia’s foreign policy has been emerged since Bebas Aktif was first introduced on Mohammad Hatta’s speech. Since the authoritarian until the democratic era, Indonesia has experienced the dynamics of its policy-making and policy-implementing in the regional and global landscape. Since Hatta’s writing was published in Foreign Affairs (1953), numbers of literatures have captured the dynamics of the country’s foreign policy. About 70 years after, the development of the literatures on the academic realm now needs to be reviewed using the literature review. This paper aims to review the development of Indonesia’s foreign policy literatures. It reviews 55 internationally accredited literatures about Indonesia’s foreign policy. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into five theme-based categories which consist of (1) Bebas Aktif as the foundation of Indonesia’s foreign policy, (2) Indonesia’s foreign policy worldview, (3) Indonesia’s foreign policy activism, (4) Islam in Indonesia’s foreign policy, and (5) democracy in Indonesia’s foreign policy, alongside another grouping consisting of literatures aside the aforementioned themes. The literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of Indonesia’s foreign policy such as the distribution of its themes, distribution of the authors’ origin, and the paradigmatic trend. The literature review identifies that Indonesia’s activism in the region is the most dominant theme in the literatures of Indonesia’s foreign policy, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. The review also highlights the dominance of argumentative paper in the writing of Indonesia’s foreign policy. It then recommends some proposed further researches and highlights the need to diversify the perspectives with emphasis on the post-positivist ones."

"Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalampolitik melaluie-participation. Petisionlinemerupakan salah satu bentuk darie-participation. Penandatanganan petisionlinemelalui Change.org Indonesia semakin populer di Indonesia, akan tetapibanyak petisi yang hanya memperoleh sedikit dukungan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisfaktor pada domain informasi, sumber informasi, dan motivasi personal yang mempengaruhi niat orang untuk menandatangani petisi online. Penelitian dilakukan dengan menggunakanpendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuisioner kepada para pengguna internet yang pernah menandatangani petisi di Change.org. Dari hasil pengumpulan data, diperoleh responden penelitian sejumlah 211 orang yang kemudian dianalisis dengan menggunakanCovariance Based SEM(CB-SEM) dengan bantuan aplikasi IBM Amos v22. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwaattitudepengguna dipengaruhi olehsource credibility, argument quality, altruism, danpersonal relevance. Attitudeyang positif akan mendorong pengguna internet untuk menandatangani petisionline.

---

The development of technology made citizen could participate in politics through e-participation. Online petition is a kind of e-participation. Petition signing through Change.org increasingly popular in Indonesia, but many petitions is signedonlyby a fewpeople. This study aimed to analyzefactors in the domain of information, source of information, and personal motivation. This research conducted on quantitative approach through questionnaire to whom that have signed petitiononChange.org. After data collection,we got 211 respondentsin total. Thedata were analyzed byIBM Amos v22 applicationusing Covariance Based SEM (CB- SEM). Results from this study is attitude was influenced by source credibility, argument quality, altruism, and personal relevance. Positive attitude will encourage internet users to sign an online petition."

"Bangsa Belanda adalah bangsa yang terbuka dan toleran. Hal itu terbukti dari banyak pengungsi yang datang ke Belanda. Secara historis para pengungsi itu berasal dari Belgia, Prancis, dan Portugal. Belakangan ini pengungsi yang datang berasal dari negara-negara konflik seperti Afganistan, Eritrea, dan Suriah. Surat kabar daring memberitakan kehadiran mereka, termasuk Trouw dan De Volkskrant. Dalam menuliskan berita, surat kabar kadang menggunakan metafora. Penelitian ini menelisik metafora yang digunakan kedua surat kabar itu dari sudut pandang metafora konseptual. Dengan demikian pertanyaan penelitian disertasi ini adalah komponen makna jenis apa saja dari ranah sumber metafora yang dialihkan ke ranah sasaran dan bagaimana cara pandang masyarakat Belanda terhadap pengungsi dilihat dari pengalihan makna dari ranah sumber ke ranah sasaran. Penelitian ini menggunakan pendapat Elisabetta Ježek (2016) untuk mengamati komponen makna jenis apa yang dialihkan. Temuan pada pertanyaan pertama adalah bahwa ada komponen makna bersifat core digunakan berdasarkan kenyataan dan pengetahuan umum dan komponen makna bersifat non core berdasarkan pengalaman. Temuan pertanyaan kedua menunjukkan bahwa dalam surat kabar De Volkskrant terdapat 16 metafora bermakna positif dan 15 negatif, sedangkan dalam Trouw terdapat 33 positif dan 64 negatif. Dengan demikian, menurut berita yang disampaikan dalam kedua surat kabar itu keberadaan pengungsi bersifat negatif. Mereka dianggap sebagai pencuri lapangan kerja dan dianggap sebagai hewan. Dengan demikian, ditemukan pandangannegatif terhadap penungsi dari kedua surat kabar itu. Walaupun demikian, kita tidak dapat sepenuhnya setuju dengan pendapat bahwa pengungsi dianggap negatif oleh masyarakat Belanda secara umum. Anggapan negatif ini hanya berdasarkan dua surat kabar yang diteliti, masih diperlukan data yang lebih besar untuk sampai kepada pendapat di atas.

---

Dutch people are open and tolerant. This is evident from the many refugees who came to the Netherlands. Refugees historically came from Belgium, France and Portugal. Recently, refugees who have come from conflict countries such as Afghanistan, Eritrea, and Syria. Online newspapers have written over their presence, including Trouw and De Volkskrant. Newspapers use conceptual metaphors in writing news. Thus, the research questions of this dissertation are what kinds of meaning components from the source domain of metaphor are transferred to the target domain and how the Dutch community views refugees as seen from the transfer of meaning from the source domain to the target domain. This study used the opinion of Elisabetta Ježek (2016) to observe what kind of meaning component is transferred. The finding in the first question is that the core meaning component is used based on reality and general knowledge and the non-core meaning component is based on experience. The findings of the second question show that in De Volkskrant newspaper there are 16 positive and 15 negative metaphors, while in Trouw there are 33 positive and 64 negative. Thus, according to the news conveyed by the Dutch, represented by the newspapers, they thought that refugees were negative. They are seen as job thieves and are seen as animals."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi advokasi Lingkar Ganja Nusantara dalam usaha pemanfaatan ganja di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi advokasi Lingkar Ganja Nusantara dalam usaha pemanfaatan ganja di Indonesia dan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi advokasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif melalui studi literatur dan wawancara yang dilakukan pada tahun 2021 ditengah situasi pandemi serta berlokasi di Sekretariat LGN, BNNK Depok, dan beberapa tempat dalam proses pengambilan data. Hasil penelitian ini menunjukan adanya dua pandangan terhadap ganja yang saling bertolak belakang antara pemanfaatan atau penggolongan narkotika, dan temuan pada strategi advokasi LGN dengan cara mengedukasi masyarakat dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah LGN telah menggunakan strategi advokasi seperti prinsip-prinsip dan tahapan advokasi. Faktor pendukung berasal dari dukungan publik, LGN regional, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Sedangkan, faktor penghambat berasal dari pemerintah yang menjadi hambatan utama dan internal dari LGN itu sendiri.

---

This research discusses about the advocacy strategy of Lingkar Ganja Nusantara for cannabis utilization in Indonesia. The purpose of this study is to explain how the Lingkar Ganja Nusantara advocacy strategy in the business of using cannabis in Indonesia and the supporting and inhibiting factors that influence advocacy. This research is a qualitative research with a descriptive study through literature studies and interviews conducted in 2021 in the midst of a pandemic situation and located at the LGN Secretariat, BNNK Depok, and several places in the data collection process. The results of this study indicate that there are two conflicting views on marijuana between the use or classification of narcotics, and findings on LGN's advocacy strategy by educating the public and influencing policy makers. The conclusion of this study is that LGN has used advocacy strategies such as principles and stages of advocacy. Supporting factors come from public support, regional LGN, and the Civil Society Coalition. Meanwhile, the inhibiting factor comes from the government which is the main and internal obstacle for LGN itself."

"Diplomasi ekonomi di ranah industri kelapa sawit sebenarnya sudah menjadi perhatian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diplomasi ini bisa dilakukan oleh aktor non-negara, seperti Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya diplomasi yang dilakukan aktor SPKS dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil dan menarik investasi untuk berbagai program peremajaan sawit. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini merupakan satu kasus implementasi diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, yaitu berbagai data kecil dan khusus mengenai strategi lobi yang dilakukan SPKS melalui petisi online di change.org akan ditelaah dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik gambaran yang lebih umum mengenai upaya diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Sementara konsep yang digunakan adalah konsep petisi online. Hasilnya, petisi online yang dilakukan SPKS telah mampu menarik perhatian publik, namun masih perlu dukungan dari pemerintah. Simpulan penelitian ini adalah perlu ada sinergisitas antarkementerian di Indonesia dan pengusaha untuk mendukung petisi online yang dilakukan SPKS, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seluruh pihak tersebut berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sawit domestik, mengembangkan kompetensi, dan menyejahterakan petani sawit."