Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai determinan yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Motivasi studi ini berasal dari adanya inkonsistensi program, kegiatan dalam dokumen rencana daerah tahunan dimana Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun dokumen rencana daerah baik jangka panjang dua puluh tahunan, jangka menengah lima tahunan, maupun jangka pendek tahunan. Namun studi empirik dalam membuktikan faktor yang mempengaruhi kualitas terhadap dokumen perencanaan tahunan sangat terbatas, hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan data. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan temuan tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan / RKPD, persentase anggaran Bappeda terhadap belanja dalam APBD, nilai LPPD, Incumbent/ Petahana Bupati/Walikota, dan tambahan penghasilan PNS di Bappeda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas dokumen RKPD.

---

This study aims to explain the determinants that affect the quality of district/city  planning documents in Indonesia. The motivation for this study stems from the inconsistency of programs, activities in the annual regional plan document where the Regional Government annually prepares a regional plan document, either twenty years long term, five year medium term, or annual short term. However, empirical studies in proving the factors that affect the quality of annual planning documents are very limited, this happens because of limited data. This study aims to analyze the factors that affect the quality of district/city planning documents in Indonesia. The study used panel data regression with the findings of the stages of preparing the annual planning / RKPD document, the percentage of Bappeda budget to expenditure in the APBD, the value of LPPD, Incumbent / Regent / Mayor incumbents, and additional income of civil servants in Bappeda had a positive and significant effect on the quality of RKPD documents."

"Jual beli Merupakan perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, yaitu mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga, meskipun jual beli tersebut mengenai barang yang tidak bergerak. dalam pelaksanaan jual beli, untuk mendapatkan kepastian hukum maka diperlukan suatu akta yang dibuat di hadapan seorang pejabat pembuat akta tanah. pada pelaksanaannya seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diatur oleh beberapa peraturan mengenai Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang tidak sah dan mengenai tanggung jawab PPAT yang dalam pelaksanaan jabatannya menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat suatu Akta Jual Beli. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode hukum Normatif dengan tipe penelitian Ekspalanatoris. Hasil penelitian ini yaitu akibat dari peralihan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang tidak sah menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil dalam jual beli. dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam pelaksanaan jabatannya menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat Akta Jual Beli adalah dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat, sanksi denda karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sanksi pidana karena terbukti telah melakukan penipuan.

---

The sale and purchase is a consensual agreement, meaning that it has been born as a valid agreement, which is binding or has legal force at the moment an agreement is reached between the seller buyer regarding the basic elements, namely good and prices, even though the sale and purchase is about good that are not move. in the implementation of the sale and purchase. to obtain legal certainty, a deed is required to drwan up in the presence of an official who makes a land deed. in practice. a land deed making official has been regulated by several regulations concerning the position of land deed making official. th eproblems raised in this study are regarding the consequences of the transfer of land right based on illegitimate rights and the responsibility of PPAT which in carrying out its position abuses its authority in making a sale and purchase deed. to answer these problems, the normative law method is used with explanatory reasearch type. the results of this study are the result of the transfer of land deed based on illehal rights to be null and void because they do not meet the material requirements in buying and selling, and the responsibility of the land deed maker officer who in the exercise of his position abuses his authority in making the sale and purchase deed is subjectto sanctions in the form of admnistrative sanctions in the form of dishonorable dismissal for having committed serious violantions, fines for committing acts against the law, and criminal sanctions for being proven to have committed fraud."

"[Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh emiten merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap emiten memiliki kewajiban kepada pemegang saham publik untuk melakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik kepada para pemegang sahamnya. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu laporan dokumen yang diumumkan kepada publik, akan tetapi, masih banyak emiten yang lalai atau sengaja memberikan laporan yang terlambat dan atau tidak sesuainya isi laporan dengan kondisi emiten tersebut. Tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan pelanggaran di dunia pasar modal bahkan bila suatu emiten terus-menerus melakukan pelanggaran dapat dikategorikan suatu kejahatan di bidang pasar modal. Hal tersebut sering terjadi disebabkan oleh karena rendahnya sanksi yang dapat dikenakan kepada emiten yang lalai melakukannya, rendahnya kuantitas penyidik di bidang pasar modal, dan rendahnya pengetahuan pemegang saham publik atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

---

The application of the principles of good corporate governance by listed companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an obligation to shareholders to do the principles of good governance to its shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market. It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate governance., The application of the principles of good corporate governance by listed

companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an

obligation to shareholders to do the principles of good governance to its

shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one

of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers

who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or

incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of

good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if

an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market.

It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails

to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack

of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate

governance.]"

"Indonesia merupakan negara hukum yang mengadopsi asas Fictie Hukum. Asas tersebut memandang setiap orang tahu hukum tanpa pengecualian. Penyediaan akses yang mudah terhadap produk hukum merupakan konsekuensi dari hal tersebut. Meski telah tersedia beberapa layanan daring pencarian hukum, baik oleh pemerintah maupun swasta, layanan tersebut belum mampu menangkap relasi intradokumen dan antardokumen dengan baik. Dalam meningkatkan sistem pencarian hukum, terdapat knowledge graph (KG) bernama LexID yang menghadirkan representasi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam sebuah graf. KG tersebut dikonstruksi dengan pendekatan rule-based. Namun, pendekatan rule-based tidak mudah beradaptasi dengan perubahan dalam format atau konten dokumen dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Penelitian ini mengusulkan pendekatan lain dalam konstruksi LexID. Proses konstruksi LexID dilakukan menggunakan pre-trained large language model (LLM) berupa CodeGemma parameter 7B, Code Llama parameter 7B, dan Phi-3 parameter 7B. Jenis prompt yang digunakan, yaitu prompt kode dan teks dengan variasi 1-shot dan 2-shot, sehingga total terdapat dua belas skenario percobaan. Hasil konstruksi KG kemudian dievaluasi terhadap KG LexID dan diukur menggunakan metrik precision, recall, dan skor F1. Dari hasil konstruksi, didapatkan skor F1 hasil dari prompt teks 1-shot: CodeGemma 0.405, CodeLlama 0.452, dan Phi 0.362; skor F1 hasil dari prompt kode 1-shot: CodeGemma 0.645, CodeLlama 0.567, dan Phi 0.526; skor F1 hasil dari prompt teks 2-shot: CodeGemma 0.572, CodeLlama 0.502, dan Phi 0.386; skor F1 hasil dari prompt kode 2-shot: CodeGemma 0.687, CodeLlama 0.583, dan Phi 0.539.

---

Indonesia operates under a legal system that adopts the principle of Legal Fiction, which posits that every individual is presumed to be aware of the law without exception. Consequently, providing easy access to legal documents is imperative. Despite the availability of several online legal search services offered by both government and private entities, these services have yet to effectively capture intra-document and inter-document relationships. To enhance the legal search system, a knowledge graph (KG) named LexID has been developed to represent Indonesian legislation in a graph format. This KG has traditionally been constructed using a rule-based approach. However, this approach struggles to adapt to changes in document format or content and necessitates continuous maintenance. This study proposes an alternative approach for the construction of LexID utilizing pre-trained large language models (LLMs), specifically CodeGemma with 7 billion parameters, Code Llama with 7 billion parameters, and Phi-3 with 7 billion parameters. The study employs both code and text prompts, with variations of 1-shot and 2-shot, resulting in a total of twelve experimental scenarios. The constructed KG is then evaluated against the existing LexID KG, using precision, recall, and F1 score metrics. The results of the construction indicate the following F1 scores: for 1-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.405, Code Llama 0.452, and Phi 0.362; for 1-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.645, Code Llama 0.567, and Phi 0.526; for 2-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.572, Code Llama 0.502, and Phi 0.386; and for 2-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.687, Code Llama 0.583, and Phi 0.539."

"Indonesia merupakan negara hukum yang mengadopsi asas Fictie Hukum. Asas tersebut memandang setiap orang tahu hukum tanpa pengecualian. Penyediaan akses yang mudah terhadap produk hukum merupakan konsekuensi dari hal tersebut. Meski telah tersedia beberapa layanan daring pencarian hukum, baik oleh pemerintah maupun swasta, layanan tersebut belum mampu menangkap relasi intradokumen dan antardokumen dengan baik. Dalam meningkatkan sistem pencarian hukum, terdapat knowledge graph (KG) bernama LexID yang menghadirkan representasi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam sebuah graf. KG tersebut dikonstruksi dengan pendekatan rule-based. Namun, pendekatan rule-based tidak mudah beradaptasi dengan perubahan dalam format atau konten dokumen dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Penelitian ini mengusulkan pendekatan lain dalam konstruksi LexID. Proses konstruksi LexID dilakukan menggunakan pre-trained large language model (LLM) berupa CodeGemma parameter 7B, Code Llama parameter 7B, dan Phi-3 parameter 7B. Jenis prompt yang digunakan, yaitu prompt kode dan teks dengan variasi 1-shot dan 2-shot, sehingga total terdapat dua belas skenario percobaan. Hasil konstruksi KG kemudian dievaluasi terhadap KG LexID dan diukur menggunakan metrik precision, recall, dan skor F1. Dari hasil konstruksi, didapatkan skor F1 hasil dari prompt teks 1-shot: CodeGemma 0.405, CodeLlama 0.452, dan Phi 0.362; skor F1 hasil dari prompt kode 1-shot: CodeGemma 0.645, CodeLlama 0.567, dan Phi 0.526; skor F1 hasil dari prompt teks 2-shot: CodeGemma 0.572, CodeLlama 0.502, dan Phi 0.386; skor F1 hasil dari prompt kode 2-shot: CodeGemma 0.687, CodeLlama 0.583, dan Phi 0.539.

---

Indonesia operates under a legal system that adopts the principle of Legal Fiction, which posits that every individual is presumed to be aware of the law without exception. Consequently, providing easy access to legal documents is imperative. Despite the availability of several online legal search services offered by both government and private entities, these services have yet to effectively capture intra-document and inter-document relationships. To enhance the legal search system, a knowledge graph (KG) named LexID has been developed to represent Indonesian legislation in a graph format. This KG has traditionally been constructed using a rule-based approach. However, this approach struggles to adapt to changes in document format or content and necessitates continuous maintenance. This study proposes an alternative approach for the construction of LexID utilizing pre-trained large language models (LLMs), specifically CodeGemma with 7 billion parameters, Code Llama with 7 billion parameters, and Phi-3 with 7 billion parameters. The study employs both code and text prompts, with variations of 1-shot and 2-shot, resulting in a total of twelve experimental scenarios. The constructed KG is then evaluated against the existing LexID KG, using precision, recall, and F1 score metrics. The results of the construction indicate the following F1 scores: for 1-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.405, Code Llama 0.452, and Phi 0.362; for 1-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.645, Code Llama 0.567, and Phi 0.526; for 2-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.572, Code Llama 0.502, and Phi 0.386; and for 2-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.687, Code Llama 0.583, and Phi 0.539."

"Indonesia merupakan negara hukum yang mengadopsi asas Fictie Hukum. Asas tersebut memandang setiap orang tahu hukum tanpa pengecualian. Penyediaan akses yang mudah terhadap produk hukum merupakan konsekuensi dari hal tersebut. Meski telah tersedia beberapa layanan daring pencarian hukum, baik oleh pemerintah maupun swasta, layanan tersebut belum mampu menangkap relasi intradokumen dan antardokumen dengan baik. Dalam meningkatkan sistem pencarian hukum, terdapat knowledge graph (KG) bernama LexID yang menghadirkan representasi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam sebuah graf. KG tersebut dikonstruksi dengan pendekatan rule-based. Namun, pendekatan rule-based tidak mudah beradaptasi dengan perubahan dalam format atau konten dokumen dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Penelitian ini mengusulkan pendekatan lain dalam konstruksi LexID. Proses konstruksi LexID dilakukan menggunakan pre-trained large language model (LLM) berupa CodeGemma parameter 7B, Code Llama parameter 7B, dan Phi-3 parameter 7B. Jenis prompt yang digunakan, yaitu prompt kode dan teks dengan variasi 1-shot dan 2-shot, sehingga total terdapat dua belas skenario percobaan. Hasil konstruksi KG kemudian dievaluasi terhadap KG LexID dan diukur menggunakan metrik precision, recall, dan skor F1. Dari hasil konstruksi, didapatkan skor F1 hasil dari prompt teks 1-shot: CodeGemma 0.405, CodeLlama 0.452, dan Phi 0.362; skor F1 hasil dari prompt kode 1-shot: CodeGemma 0.645, CodeLlama 0.567, dan Phi 0.526; skor F1 hasil dari prompt teks 2-shot: CodeGemma 0.572, CodeLlama 0.502, dan Phi 0.386; skor F1 hasil dari prompt kode 2-shot: CodeGemma 0.687, CodeLlama 0.583, dan Phi 0.539.

---

Indonesia operates under a legal system that adopts the principle of Legal Fiction, which posits that every individual is presumed to be aware of the law without exception. Consequently, providing easy access to legal documents is imperative. Despite the availability of several online legal search services offered by both government and private entities, these services have yet to effectively capture intra-document and inter-document relationships. To enhance the legal search system, a knowledge graph (KG) named LexID has been developed to represent Indonesian legislation in a graph format. This KG has traditionally been constructed using a rule-based approach. However, this approach struggles to adapt to changes in document format or content and necessitates continuous maintenance. This study proposes an alternative approach for the construction of LexID utilizing pre-trained large language models (LLMs), specifically CodeGemma with 7 billion parameters, Code Llama with 7 billion parameters, and Phi-3 with 7 billion parameters. The study employs both code and text prompts, with variations of 1-shot and 2-shot, resulting in a total of twelve experimental scenarios. The constructed KG is then evaluated against the existing LexID KG, using precision, recall, and F1 score metrics. The results of the construction indicate the following F1 scores: for 1-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.405, Code Llama 0.452, and Phi 0.362; for 1-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.645, Code Llama 0.567, and Phi 0.526; for 2-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.572, Code Llama 0.502, and Phi 0.386; and for 2-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.687, Code Llama 0.583, and Phi 0.539."

"Indonesia merupakan negara hukum yang mengadopsi asas Fictie Hukum. Asas tersebut memandang setiap orang tahu hukum tanpa pengecualian. Penyediaan akses yang mudah terhadap produk hukum merupakan konsekuensi dari hal tersebut. Meski telah tersedia beberapa layanan daring pencarian hukum, baik oleh pemerintah maupun swasta, layanan tersebut belum mampu menangkap relasi intradokumen dan antardokumen dengan baik. Dalam meningkatkan sistem pencarian hukum, terdapat knowledge graph (KG) bernama LexID yang menghadirkan representasi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam sebuah graf. KG tersebut dikonstruksi dengan pendekatan rule-based. Namun, pendekatan rule-based tidak mudah beradaptasi dengan perubahan dalam format atau konten dokumen dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Penelitian ini mengusulkan pendekatan lain dalam konstruksi LexID. Proses konstruksi LexID dilakukan menggunakan pre-trained large language model (LLM) berupa CodeGemma parameter 7B, Code Llama parameter 7B, dan Phi-3 parameter 7B. Jenis prompt yang digunakan, yaitu prompt kode dan teks dengan variasi 1-shot dan 2-shot, sehingga total terdapat dua belas skenario percobaan. Hasil konstruksi KG kemudian dievaluasi terhadap KG LexID dan diukur menggunakan metrik precision, recall, dan skor F1. Dari hasil konstruksi, didapatkan skor F1 hasil dari prompt teks 1-shot: CodeGemma 0.405, CodeLlama 0.452, dan Phi 0.362; skor F1 hasil dari prompt kode 1-shot: CodeGemma 0.645, CodeLlama 0.567, dan Phi 0.526; skor F1 hasil dari prompt teks 2-shot: CodeGemma 0.572, CodeLlama 0.502, dan Phi 0.386; skor F1 hasil dari prompt kode 2-shot: CodeGemma 0.687, CodeLlama 0.583, dan Phi 0.539.

---

Indonesia operates under a legal system that adopts the principle of Legal Fiction, which posits that every individual is presumed to be aware of the law without exception. Consequently, providing easy access to legal documents is imperative. Despite the availability of several online legal search services offered by both government and private entities, these services have yet to effectively capture intra-document and inter-document relationships. To enhance the legal search system, a knowledge graph (KG) named LexID has been developed to represent Indonesian legislation in a graph format. This KG has traditionally been constructed using a rule-based approach. However, this approach struggles to adapt to changes in document format or content and necessitates continuous maintenance. This study proposes an alternative approach for the construction of LexID utilizing pre-trained large language models (LLMs), specifically CodeGemma with 7 billion parameters, Code Llama with 7 billion parameters, and Phi-3 with 7 billion parameters. The study employs both code and text prompts, with variations of 1-shot and 2-shot, resulting in a total of twelve experimental scenarios. The constructed KG is then evaluated against the existing LexID KG, using precision, recall, and F1 score metrics. The results of the construction indicate the following F1 scores: for 1-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.405, Code Llama 0.452, and Phi 0.362; for 1-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.645, Code Llama 0.567, and Phi 0.526; for 2-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.572, Code Llama 0.502, and Phi 0.386; and for 2-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.687, Code Llama 0.583, and Phi 0.539."

"Indonesia merupakan negara hukum yang mengadopsi asas Fictie Hukum. Asas tersebut memandang setiap orang tahu hukum tanpa pengecualian. Penyediaan akses yang mudah terhadap produk hukum merupakan konsekuensi dari hal tersebut. Meski telah tersedia beberapa layanan daring pencarian hukum, baik oleh pemerintah maupun swasta, layanan tersebut belum mampu menangkap relasi intradokumen dan antardokumen dengan baik. Dalam meningkatkan sistem pencarian hukum, terdapat knowledge graph (KG) bernama LexID yang menghadirkan representasi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam sebuah graf. KG tersebut dikonstruksi dengan pendekatan rule-based. Namun, pendekatan rule-based tidak mudah beradaptasi dengan perubahan dalam format atau konten dokumen dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Penelitian ini mengusulkan pendekatan lain dalam konstruksi LexID. Proses konstruksi LexID dilakukan menggunakan pre-trained large language model (LLM) berupa CodeGemma parameter 7B, Code Llama parameter 7B, dan Phi-3 parameter 7B. Jenis prompt yang digunakan, yaitu prompt kode dan teks dengan variasi 1-shot dan 2-shot, sehingga total terdapat dua belas skenario percobaan. Hasil konstruksi KG kemudian dievaluasi terhadap KG LexID dan diukur menggunakan metrik precision, recall, dan skor F1. Dari hasil konstruksi, didapatkan skor F1 hasil dari prompt teks 1-shot: CodeGemma 0.405, CodeLlama 0.452, dan Phi 0.362; skor F1 hasil dari prompt kode 1-shot: CodeGemma 0.645, CodeLlama 0.567, dan Phi 0.526; skor F1 hasil dari prompt teks 2-shot: CodeGemma 0.572, CodeLlama 0.502, dan Phi 0.386; skor F1 hasil dari prompt kode 2-shot: CodeGemma 0.687, CodeLlama 0.583, dan Phi 0.539.

---

Indonesia operates under a legal system that adopts the principle of Legal Fiction, which posits that every individual is presumed to be aware of the law without exception. Consequently, providing easy access to legal documents is imperative. Despite the availability of several online legal search services offered by both government and private entities, these services have yet to effectively capture intra-document and inter-document relationships. To enhance the legal search system, a knowledge graph (KG) named LexID has been developed to represent Indonesian legislation in a graph format. This KG has traditionally been constructed using a rule-based approach. However, this approach struggles to adapt to changes in document format or content and necessitates continuous maintenance. This study proposes an alternative approach for the construction of LexID utilizing pre-trained large language models (LLMs), specifically CodeGemma with 7 billion parameters, Code Llama with 7 billion parameters, and Phi-3 with 7 billion parameters. The study employs both code and text prompts, with variations of 1-shot and 2-shot, resulting in a total of twelve experimental scenarios. The constructed KG is then evaluated against the existing LexID KG, using precision, recall, and F1 score metrics. The results of the construction indicate the following F1 scores: for 1-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.405, Code Llama 0.452, and Phi 0.362; for 1-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.645, Code Llama 0.567, and Phi 0.526; for 2-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.572, Code Llama 0.502, and Phi 0.386; and for 2-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.687, Code Llama 0.583, and Phi 0.539."

"Indonesia merupakan negara hukum yang mengadopsi asas Fictie Hukum. Asas tersebut memandang setiap orang tahu hukum tanpa pengecualian. Penyediaan akses yang mudah terhadap produk hukum merupakan konsekuensi dari hal tersebut. Meski telah tersedia beberapa layanan daring pencarian hukum, baik oleh pemerintah maupun swasta, layanan tersebut belum mampu menangkap relasi intradokumen dan antardokumen dengan baik. Dalam meningkatkan sistem pencarian hukum, terdapat knowledge graph (KG) bernama LexID yang menghadirkan representasi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam sebuah graf. KG tersebut dikonstruksi dengan pendekatan rule-based. Namun, pendekatan rule-based tidak mudah beradaptasi dengan perubahan dalam format atau konten dokumen dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Penelitian ini mengusulkan pendekatan lain dalam konstruksi LexID. Proses konstruksi LexID dilakukan menggunakan pre-trained large language model (LLM) berupa CodeGemma parameter 7B, Code Llama parameter 7B, dan Phi-3 parameter 7B. Jenis prompt yang digunakan, yaitu prompt kode dan teks dengan variasi 1-shot dan 2-shot, sehingga total terdapat dua belas skenario percobaan. Hasil konstruksi KG kemudian dievaluasi terhadap KG LexID dan diukur menggunakan metrik precision, recall, dan skor F1. Dari hasil konstruksi, didapatkan skor F1 hasil dari prompt teks 1-shot: CodeGemma 0.405, CodeLlama 0.452, dan Phi 0.362; skor F1 hasil dari prompt kode 1-shot: CodeGemma 0.645, CodeLlama 0.567, dan Phi 0.526; skor F1 hasil dari prompt teks 2-shot: CodeGemma 0.572, CodeLlama 0.502, dan Phi 0.386; skor F1 hasil dari prompt kode 2-shot: CodeGemma 0.687, CodeLlama 0.583, dan Phi 0.539.

---

Indonesia operates under a legal system that adopts the principle of Legal Fiction, which posits that every individual is presumed to be aware of the law without exception. Consequently, providing easy access to legal documents is imperative. Despite the availability of several online legal search services offered by both government and private entities, these services have yet to effectively capture intra-document and inter-document relationships. To enhance the legal search system, a knowledge graph (KG) named LexID has been developed to represent Indonesian legislation in a graph format. This KG has traditionally been constructed using a rule-based approach. However, this approach struggles to adapt to changes in document format or content and necessitates continuous maintenance. This study proposes an alternative approach for the construction of LexID utilizing pre-trained large language models (LLMs), specifically CodeGemma with 7 billion parameters, Code Llama with 7 billion parameters, and Phi-3 with 7 billion parameters. The study employs both code and text prompts, with variations of 1-shot and 2-shot, resulting in a total of twelve experimental scenarios. The constructed KG is then evaluated against the existing LexID KG, using precision, recall, and F1 score metrics. The results of the construction indicate the following F1 scores: for 1-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.405, Code Llama 0.452, and Phi 0.362; for 1-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.645, Code Llama 0.567, and Phi 0.526; for 2-shot text prompts, CodeGemma achieved 0.572, Code Llama 0.502, and Phi 0.386; and for 2-shot code prompts, CodeGemma achieved 0.687, Code Llama 0.583, and Phi 0.539."