Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menyusun program besar transformasi digital, salah satunya melalui kebijakan sertipikat tanah elektronik.[1] Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan skema dan infrastruktur pendukung digitalisasi sertipikat tanah. [2] Namun kebijakan tersebut mendapatkan kritikan dari masyarakat. Pemerintah dianggap belum memiliki kesiapan dalam memasuki era digitalisasi sertipikat tanah.[3] Terdapat sejumlah permasalah yang harus dibenahi dalam rangka menyiapkan pelaksanaan program ini. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pendaftaran tanah secara elektronik. Selain itu untuk menguraikan akar permasalahan penerapan pendaftaran tanah secara elektronik di negara lain yang menjadi pembelajaran bagi penerapannya di Indonesia. Untuk mengidentifikasi prospek penerapan dan permasalahan kebijakan ini berdasarkan pembelajaran (lessons learned) dari negara lain. Tipologi penelitian menggunakan metode preskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan study kepustakaan dan wawancara (kualitatif). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat potensi permasalahan dan hambatan penerapan sertipikat elektronik di Indonesia dari segi kesiapan sistem, kelengkapan data dan SDM. Hal ini dapat menghambat penerapan digitalisasi pendaftaran tanah.

---

The government through the Ministry of ATR/BPN has compiled a major digital transformation program, one of which is through the electronic land certificate policy. To realize the implementation of this policy, a scheme and infrastructure to support the digitization of land certificates are needed. However, this policy has received criticism from the public. The government is considered not yet ready to enter the era of digitizing land certificates. There are a number of problems that must be addressed in order to prepare for the implementation of this program. The purpose of writing this thesis is to identify the policy of the Ministry of ATR/BPN in conducting electronic land registration. In addition, to describe the root cause of the application of electronic land registration in other countries which is a lesson for its application in Indonesia. To identify the implementation prospects and problems of this policy based on lessons learned from other countries. Typology of research using prescriptive analysis method, data collection is done by literature study and interviews (qualitative). The data collected was analyzed qualitatively by combining library research with field research. Based on the results of the study, it was concluded that there are potential problems and obstacles to the application of electronic certificates in Indonesia in terms of system readiness, completeness of data and human resources. This can hinder the implementation of digitizing land registration."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli tanah dengan menggunakan akta jual beli tanah atas objek yang telah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah dengan pihak lain sehingga menimbulkan kerugian dari pembeli pertama yang kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan akta jual beli tanah yang objeknya sudah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli pihak lain dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif khususnya mengenai perjanjian dan keabsahan jual beli tanah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang di dukung dengan data primer berupa wawancara. Hasil analisis (1) Akta Jual Beli tanah yang objek terikat dengan PPJB pihak lain tetap sah dan mengikat para pihak apabila pembeli merupakan pembeli beritikad baik, dan pihak dalam PPJB belum memenuhi persyaratan berpindahnya hak yuridis atas tanah, yaitu pelunasan, dan penguasaan fisik atas tanah tersebut dan (2) pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta ini merupakan pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi oleh hukum. Pembeli beritikad baik ini berhak menuntut pemenuhan prestasi dan mendaftarkan dirinya sebagai pemilik tanah dengan didahului dengan pembuatan akta jual beli tanah yang sah di hadapan PPAT.

---

This research is motivated by the implementation of land sale and purchase by using a land sale and purchase deed on objects that have been bound by a land sale and purchase binding agreement with other party, resulting to a material damage to the first buyer that ended up suing the seller to the district court. The subject matter of this research is the validity of the deed of sale and purchase of land whose object has been bound by a binding agreement of sale and purchase of other parties and legal protection for good faith buyers who are harmed. The research method is normative juridical, especially regarding agreements and the validity of land sale and purchase. The type of data used is secondary data supported by primary data in a form of interview. The results of the analysis (1) The Sale and Purchase Deed of land whose object is bound by another party's PPJB remains valid and binding on the parties if the buyer is a good faith buyer, and the party in the sale and purchase binding agreement has not fulfilled the requirements for the transfer of juridical rights to land, namely payment, and physical control of the land. and (2) the injured party in making this deed is a good faith buyer who must be protected by law. This good faith buyer has the right to demand the fulfillment of performance and register himself as the owner of the land preceded by the making of a valid land sale and purchase deed before a land deed officer"

"Jual beli tanah di Indonesia seharusnya tidak dilakukan dengan hanya berdasarkan bukti pembayaran berupa kwitasi, melainkan harus dilakukan dengan prinsip dan tata cara jual beli tanah yang berlaku. Jual beli tanah dalam hukum pertanahan nasional mengacu pada asas terang, tunai dan riil. Terang artinya dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang. Namun, tak jarang ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat, jual beli tanah terhadap tanah yang sudah bersertipikat sekalipun dilakukan dengan hanya membuat secarik kertas tanda terima / kwitansi yang dibuat di bawah tangan tidak di hadapan Pejabat. Beberapa contoh jual beli hanya berdasarkan kwitansi terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 964 PK/Pdt/2018 tertanggal 16 Januari 2019, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2538 K/Pdt/2020 tertanggal 20 Oktober 2020, Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/Pdt/2017 tanggal 24 Mei 2017, Putusan Mahkamah Agung RI No. 755 K/Pdt/2022 tertanggal 28 Maret 2022, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2433 K/Pdt/2017 tertanggal 5 Maret 2018, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2354 K/Pdt/2018 tertanggal 22 November 2018. Penelitian akan menganalisis jual beli hanya berdasarkan kwitansi ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, syarat keabsahan jual beli tanah di Indonesia masih terdapat perbedaan penilaian oleh Majelis Hakim yaitu terdapat putusan yang menyatakan jual beli berdasarkan kwitansi saja sah, dan ada yang menyatakan jual beli berdasarkan kwitansi saja tidak memenuhi syarat formil jual beli tanah, sehingga jual beli tidak sah

---

Sale and purchase of land in Indonesia should not be carried out solely on the basis of proof of payment in the form of a receipt, but must be carried out according to the principles and procedures for buying and selling land that apply. The sale and purchase of land in the national land law refers to the principle of clear and cash. Clear means made before an authorized official. However, it is not uncommon to find in social life, the sale and purchase of land even that land has been certified is carried out by simply making a piece of receipt / receipt made privately containing information that payment has been received for the purchase of a plot of land. Several example of buying and selling based only on receipts are contained in Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 964 PK/Pdt/2018 dated 16 Januari 2019, No. 2538 K/Pdt/2020 dated 20 Oktober 2020, No. 312 K/Pdt/2017 dated 24 Mei 2017, No. 755 K/Pdt/2022 dated 28 Maret 2022, No. 2433 K/Pdt/2017 dated 5 Maret 2018, and No. 2354 K/Pdt/2018 dated 22 November 2018. This research method uses normative juridical research methods using secondary data from books and statutory regulations. Based on the research results, there are still differences in the requirements by the judges for the validity of land sales and purchases in Indonesia, namely that there are decisions that state that sales and purchases based on receipts only are valid, and there are those that state that sales and purchases based on receipts do not meet the formal requirements for land sales and purchases, so the sale and purchase invalid."

"Tanah merupakan suatu bagian yang penting bagi kehidupan manusia, tanah-tanah ini harus didaftarkan untuk mendapat validasi kepemilikan yaitu, melalui sistem pendaftaran tanah yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal pendaftaran tanah sering ditemukan kesalahan pada administrasi yang dapat menyebabkan sertipikat hak atas tanah menjadi cacat administrasi, hak ini biasanya berujung menjadi sengketa pertanahan seperti dalam kasus ini Ny. IF melawan PT. X dimana PT. X menjual bidang tanah yang Ny. IF sedang lakukan upaya hukum di Pengadilan, sejalan dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam tesis ini yaitu Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli dari Objek Tanah Yang Masih Dalam Upaya Hukum. Penelitian ini menganalisis pertimbangan Kantor Badan Pertanahan dalam menerbitkan kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan saat masih ada sengketa dan juga meneliti tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli dari objek tanah yang masih bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian diagnostik dan preskriptif. Pengumpulan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa studi literatur dan wawancara sebagai bahan pendukung. Data yang sudah ada akan dianalisis secara kualitatif, dan bentuk hasil penelitian ini bersifat deskriptifanalitis. Hasil dari penelitian, yakni atas penerbitan kembali sertifikat yang telah dibatalkan juga adanya perbuatan hukum jual-beli atas tanah tersebut ternyata sah adanya, dikarenakan telah terdapat putusan terdahulu yang menyatakan Ny. IF Ne Bis In Idem yang artinya atas keluarnya putusan tersebut atas objek tanah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum. Oleh Karena itu Pertanggung Jawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli tidak memenuhi unsur untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

---

The land is a crucial aspect of human existence; this land must be registered to get ownership validation, which is done through a land registration system facilitated by the Land Office. Administrative faults are frequently discovered in land registration, causing the certificate of land rights to become administratively faulty; this right usually results in a land dispute, as in Mrs. IF's case against PT. X, where PT. X sold the plot of land for which Mrs. IF is currently pursuing legal action in court, in line with the problem raised by the author in this thesis; It is Responsibilities of the Land Deed Officer in the Sale and Purchase Deed of Disputed Land Objects. This study analyzed some concerns of the Land Agency Office in re-issuing the Right to Build Certificate while there is still a disagreement and the obligation of the Land Deed Official in creating the Sale and Purchase Deed of land objects that are still in dispute. This study used a juridicalnormative research method with a diagnostic and prescriptive typology of research. Secondary data types were collected using primary, secondary, and tertiary legal documents in literature reviews and interviews as supporting materials. Existing data will be qualitatively examined, and the research's findings will take the form of descriptiveanalytical reports. Based on the findings, the re-issuance of a canceled certificate, as well as a legal act of purchasing and selling land, were both lawful due to a previous ruling saying that Mrs. IF Ne Bis In Idem, which indicates that legal remedies are no longer available following the issuing of the decision on land objects. Therefore PPAT's Liability for the Sale and Purchase Deed does not meet the elements to be able to be held accountable both administratively, civilly, and criminally."

"

Masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan di Indonesia serta lambannya proses sertifikasi tanah menjadi latar belakang dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para aktor pelaksana dituntut untuk melaksanan PTSL secara profesional yang mengacu pada ketentuan hukum maupun teknis sehingga tidak terjadi praktik maladministrasi. Hal tersebut menjadi alasan  dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PTSL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori dari Edwards III (1980) dengan pendekatan post-positivist  dan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi capaian, pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, secara keseluruhan program PTSL di Kota Jakarta Utara belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya penyuluhan intensif dari Kantor Pertanahan, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan PTSL, serta terdapat kekosongan hukum perihal peraturan teknis  pembiayaan persiapan pelaksanaan program PTSL. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program PTSL yaitu faktor kepemimpinan faktor sosial ekonomi masyarakat. 

---

The large number of land parcels that have not yet been registered and mapped in Indonesia and the slow process of land certification is the background for the establishment of a complete systematic land registration program (PTSL). The actors involved in this program are required to implement PTSL professionally which refers to legal and technical provisions so that there is no practice of maladministration, thus being the reasons for this research that aims to analyze the implementation of the PTSL program and the factors that influence it at the Land Office of North Jakarta in 2018. This research refers to the theory from Edwards III (1980) with a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that in terms of achievement, the implementation of the PTSL program in 2018 at the Land Office of North Jakarta City successfully achieved the set target. However, overall the PTSL program in North Jakarta City has not been implemented properly due to several constraints such as lack of intensive counselling from the Land Office the quantity of human resources and facilities are still lacking in supporting the PTSL implementation, and there is a legal vacuum regarding technical regulations that regulate the financing of preparation for implementing PTSL programs. The researcher also found other factors that influence the implementation of the PTSL program, namely the leadership factors and the socio-economic factors of the community.

 

"

"ABSTRAK

Tesis ini membahas sebuah proses penciptaan pengetahuan yang terwujud di dalam Program Pengembangan Perpustakaan Desa di Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan dan menggali berbagai pandangan yang muncul dari proses penciptaan pengetahuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pola SECI yang terinternalisasi di dalam proses penciptaan pengetahauan Program Pengembangan Perpustakaan Desa di Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan. Namun model tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan suatu proses yang utuh dan berjenjang, diantaranya proses kombinasi yang tidak terwujud secara menyeluruh. Didalam proses penciptaan pengetahuan terdapat beberapa aspek kebudayaan yang melatarbelakanginya yaitu nilai kepemimpinan, kepercayaan dan keterbukaan dimana nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari kebudayaan jawa yang tertanam di dalam diri para pemangku kepentingan. Nilai tersebut membentuk kesepakatan atas perwujudan Program Pengembangan Perpustakaan Desa dan menjadi suatu karakteristik SECI di Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis discusses about knowledge creation in Pacitan`s Distric Library that manifests in the community library development program. The aim of the study is to investigate a process of knowledge creation and explore the meaning obtained from the stakeholders involved in the process of knowledge creation. This study was conducted through a qualitative approach with a case study method. The result is that there was a SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) model internalized in the process of knowledge creation but the model does not fully show a whole and tiered process of knowledge creation. Combination as part of the process are not fully implemented. In the context of this knowledge creation, there are several cultural aspects embedded in knowledge creation. This includes values such as leadership, trust, and openness where these values become part of Javanese culture that is embedded in the stakeholders. This value formed an agreement on the realization of the community library development program and SECI characteristic in the Pacitan District and formed SECI`s unique characteristics in the context of knowledge creation process in the Pacitan`s District Library.

 

"

"Latar belakang: Program Rujuk Balik merupakan program pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta dengan penyakit kronis yang sudah stabil namun masih membutuhkan pengobatan jangka panjang. Evaluasi BPJS Kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa RSU Hasanah Graha Afiah (HGA) memiliki 3511 pasien potensial PRB yang harus dikembalikan ke FKTP namun sampai dengan tahun 2020 RSU Hasanah Graha Afiah masih belum berhasil memenuhi target tersebut. Berdasarkan data 10 diagnosa terbanyak kunjungan instalasi rawat jalan RSU HGA tahun 2020, Chronic Heart Failure (CHF) menduduki peringkat no 1 dengan jumlah kunjungan 9667 kunjungan dan hanya 35 pasien CHF yang mengikuti PRB. Hasil kredensial RSU HGA tahun 2020 menunjukkan bahwa skor pencapaian PRB 100 % hanya 4.6 % sehingga terancam untuk tidak dapat melanjutkan kerja sama. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kasus kontrol dan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, formulir data klinis dan pedoman wawancara. Analisis dilakukan dengan melihat karakteristik, data klinis, pengetahuan, tingkat kepatuhan minum obat masing-masing kelompok dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PRB serta pandangan informan tentang PRB. Hasil dan Kesimpulan: Pengetahuan tinggi memiliki OR sebesar 31.0 kali lebih besar (95% interval kepercayaan 7.0 – 136.9) untuk melakukan PRB dibandingkan dengan skor pengetahuan rendah setelah dikontrol oleh variabel lain. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa masih ada peserta BPJS Kesehatan yang belum paham mengenai PRB, tidak tersedianya obat-obatan di apotik rekanan, pelayanan di FKTP yang belum optimal dan tingkat kepercayaan peserta BPJS Kesehatan yang rendah terhadap FKTP menyebabkan PRB tidak berjalan dengan baik. Saran: Sosialisasi alur dan manfaat PRB bagi peserta BPJS Kesehatan, peningkatan pengetahuan DPJP mengenai kriteria stabil, peningkatan kualitas pelayanan di FKTP dan peningkatan kualitas pelayanan farmasi di apotik rekanan terutama ketersediaan obat-obatan bagi peserta PRB diharapkan dapat mengoptimalkan PRB.

---

Background: Referral Program (PRB) is a health service program that is provided to participants with chronic diseases who are stable but still require long-term treatment. The 2018 Health BPJS evaluation showed that RSU Hasanah Graha Afiah (HGA) had 3511 PRB potential patients who had to be returned to the FKTP but until 2020 RSU HGA had not yet succeeded in meeting this target. Based on data from the 10 diagnoses with the most outpatient visits at RSU HGA in 2020, Chronic Heart Failure (CHF) was ranked number 1 with 9667 visits and only 35 CHF patients took PRB. The results of the 2020 RSU HGA credential showed that the 100% PRB achievement score is only 4.6% so it is threatened not to be able to continue cooperation. Methods: This study is a quantitative case-control and qualitative study using a questionnaire instrument, clinical data form and interview. The analysis was conducted by looking at the characteristics, clinical data, knowledge and level of adherence to taking medication for each group and knowing the factors that affect the performance of PRB as well as informant outlook of PRB. Results and Conclusions: High knowledge has an OR of 31.0 times greater (95% confidence interval 7.0 – 136.9) for doing PRB compared to low knowledge scores after being controlled by other variables. The results of the qualitative analysis show that there are still BPJS Kesehatan participants who do not understand about PRB, the unavailability of medicines at partner pharmacies, FKTP services that are not optimal and the low level of trust of BPJS Kesehatan participants in FKTP causes PRB not to work well. Suggestion: Socialization flow and benefit of PRB for BPJS Kesehatan participants, DPJP knowledge improvement in stable criteria, improving service quality in FKTP and partner pharmacies especially in medicine availability hopefully will enhance PRB quality.

"

"Dalam menjalankan fungsi pelayanan RS berupa jasa kepada seluruh masyarakat yang berhak menerima pelayanan kesehatan dibutuhkan karyawan dengan kinerja yang baik. Sistem penilaian kinerja dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan penilaian kinerja dengan metode 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan kerja/bawahan dan diri sendiri dengan faktor individual, psikologis dan organisasi. Metode penelitian kuantitatif korelasional dengan pendekatan cross sectional, menggunakan data primer kuesioner dan data sekunder telaah dokumen. Sampel penelitian sebanyak 52 responden di populasi unit pelayanan RS. Hasil penelitian didapatkan penilaian kinerja oleh atasan dan rekan kerja dengan distribusi yang sama sebanyak 34 orang (65,4%), sedangkan penilaian oleh diri sendiri menghasilkan penilaian baik lebih banyak yaitu 36 orang (69,2%). Variabel prakarsa yang paling dominan berhubungan dengan penilaian kinerja atasan (OR 4,1, 95%CI 1,2-15,3), rekan kerja (OR 3,9, 95%CI 1,1-14) dan diri sendiri (OR 6.1, 95%CI 1,3-17,5). Kesimpulannya terdapat hubungan antara tanggung jawab dengan penilaian oleh rekan kerja/bawahan dan diri sendiri. Dimana variabel prakarsa yang merupakan variabel independen paling dominan berhubungan dengan penilaian kinerja oleh atasan, rekan kerja/bawahan dan diri sendiri.

---

Working in the healthcare services must be concerned with the quality of the employee performance for the society. The performance appraisal system could be motivated the employee performance. This research is aim to understand the correlation between performance appraisal and 360° assessment tool which is involve several level of employee who work around them such as superior, peers and also itself with individual, psychologist and organization factors. The research methods is quantitative with correlational cross sectional approaches, which is collecting questioner as primer data and reliable documents as secondary data. The research sample is 52 respondents in the healthcare unit. The performance appraisal distribution from the superior/ higher and peers have the same number which are 34 persons (65,4%), the performance appraisal from itself is so much more  which is 36 persons (69,2%). The result is dominant variable is initiative which is correlation with the performance appraisal from the superior/higher (OR 4,1, 95%CI 1,2-15,3) , peers (OR 3,9, 95%CI 1,1-14) and itself (OR 6.1, 95%CI 1,3-17,5). The conclusion of this research, there is correlation within responsibility of the performance appraisal from peers and itself. Which is initiative variable is a dominant independent variable with the performance appraisal from superior/ higher and its correlation with performance appraisal from itself."

"Program Revitalisasi Posyandu PT. Telkomsel di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan merupakan program CSR dengan pendekatan pemberdayaan kesehatan. Pendekatan pemberdayaan kesehatan bertujuan agar masyarakat memperoleh kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan diri sendiri terutama dalam meningkatkan gizi balita dan pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa program Revitalisasi Posyandu CSR PT. Telkomsel masih belum optimal, dikarenakan partisipasi masyarakat belum optimal diaplikasikan dalam setiap tahap pemberdayaan kesehatan. Dalam mengimplementasikan program CSR bermuatan pendekatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi syarat terpenting dalam keberhasilan program. PT. Tekomsel perlu menempatkan indikator partisipasi masyarakat sebagai bobot yang paling utama dalam perumusan key performance indicators (KPI) program CSR

---

Posyandu Revitalization CSR Programme of PT. Telkomsel at Kelurahan II Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Medan is the CSR program with health empowerment approach. Health approach aims to empower people gain the ability to maintain and improve their health, especially in improving the nutritional and ultimately improve public health. This study used a qualitative approach with descriptive research.

The results of this research is the Posyandu Revitalization CSR Programme of PT. Telkomsel was not optimal yet, because the public participation has not been applied in every stage of health empowerment. As of in the next implementation of CSR programme, needs improvement with community empowerment approach."