Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"LPKA menyediakan fasilitas, dan menerapkan aturan yang sama kepada semua anak binaan dengan tujuan untuk menunjang program pembinaan. Selama berada di LPKA, anak binaan juga mengalami proses enkulturasi dan internalisasi yang sama. Akan tetapi, respon siswa binaan terhadap pembinaan tidak selalu sama. Tesis ini menjelaskan respon-respon yang terbentuk pada anak binaan dalam mengikuti program pembinaan di LPKA. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, sejak Januari hingga Maret 2023 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari. Penelitian ini menggunakan metode etnografi, dengan teknik pengumpulan datanya adalah pengamatan berjarak, pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Temuan dalam tesis ini dianalisis dengan model connectionism yang dikembangkan oleh Claudia Strauss dan Naomi Quinn. Adapun respon yang terbentuk adalah respon mental berupa makna dan juga respon tindakan. Perbedaan respon anak binaan dalam menjalani pembinaan di LPKA disebabkan karena adanya pengalaman hidup yang berbeda. Pengalaman hidup terinternalisasi dalam diri inividu menjadi pengetahuan dan membentuk skema. Pengetahuan yang membentuk skema akan menjadi sebuah makna jika mendapatkan rangsangan dari struktur ekstrapersonal. Skema yang membentuk makna mengandung daya motivasi yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak. Pengetahuan yang teraktifkan karena rangsangan dari struktur ekstrapersonal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan respon pada anak binaan, baik respon mental maupun tindakan.

---

LPKA provides facilities and applies rules to all assisted children to support the development program. While at LPKA, assisted children also experience the same process of enculturation and internalization. However, the response of guided students to coaching is not always the same. Therefore, this research explains the responses formed in fostered children when participating in the coaching program at LPKA. This research was conducted for three months from January to March 2023 at the LPKA Kelas II Kendari. This research used an ethnographic method with data collection techniques namely observation, participant observation, and in-depth interviews. The findings in this thesis were analyzed using the connectionism model developed by Claudia Strauss and Naomi Quinn. The response that is formed is a mental response, in this case, meaning and also an action response. The differences in the responses of assisted children undergoing coaching at LPKA are due to different life experiences. Life experiences are internalized within the individual and become knowledge and form schemas. The knowledge that forms a schema will become meaningful if it receives stimulation from extrapersonal structures. The schema that forms meaning contains motivational power that can encourage someone to act. The knowledge that is activated due to stimulation from extrapersonal structures is what causes differences in responses in assisted children."

"Pertumbuhan penduduk mengarah pada ketersediaan lahan permukiman. Tekanan populasi ini menyebabkan ketidakseimbangan dengan kemampuan lahan permukiman di Kota Samarinda. Prediksi pemodelan spasial diperlukan sebagai langkah untuk mencegah perubahan tutupan lahan yang berlebihan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi daya dukung permukiman dan pemodelan spasial tutupan lahan yang terjadi di Kota Samarinda pada tahun 2006, 2014, dan 2020. Metode Pengolahan data menggunakan Cellular Automata Markov Chain (CAMC) dan Indeks Daya Dukung Lahan Permukiman. Selanjutnya Indeks Daya Dukung Lahan Permukiman digunakan untuk memprediksi kemampuan lahan permukiman. Hasil CAMC menunjukkan adanya ekspansi tutupan lahan permukiman yang dipengaruhi oleh driving factor diantaranya jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari point of Interest (fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan), lereng, dan wilayah ketinggian. Hasil daya dukung lahan permukiman dipengaruhi oleh jumlah penduduk, standar luas kebutuhan ruang, dan luas lahan permukiman di Kota Samarinda. Perhitungan daya dukung lahan permukiman tahun 2034 di Kota Samarinda mendapatkan hasil nilai indeks daya dukung lahan permukiman sebesar 4,6 m²/kapita. Arti dari 4,6 m²/kapita bahwa daya dukung lahan permukiman masih mampu menampung penduduk untuk bermukim 4 kali dari jumlah penduduk yang ada pada tahun 2034 karena memiliki luas yang lebih untuk menampung penduduk yang ada.

---

Population growth leads to the availability of residential areas, this population pressure causes an imbalance with the ability of residential areas in Samarinda City. Spatial modeling predictions are needed as a prevention step to prevent excessive land cover changes in the future. This research aims to predict residential area carrying capacity and spatial modeling of land cover that occurred in Samarinda City in 2006, 2014, and 2020. The data processing method uses the Cellular Automata Markov Chain (CAMC) and the Capability Index of the residential area. Then the residential area Capacity Index is used to predict the ability of a residential area. The Cellular Automata Markov Chain (CAMC)  results show that there is an expansion of residential area land cover which affected by driving factors that consist of distance from the nearby road, distance from the river, distance from the point of interest (health facility and education facility), slope, and elevation. The residential area land carrying capacity results affected by population density, standard needed land area, and residential area extent in Samarinda City. The calculation of residential area land carrying capacity in 2034 Samarinda City results in the index value of the carrying capacity residential area 4.6 m²/capita. The meaning of 4.6 m²/capita is that the carrying capacity of residential area is still able to accommodate residents to live 4 times the total population in 2034 because it has more area to accommodate the existing population."

"Kanker merupakan salah satu penyebab terjadinya kematian terbesar di dunia. Pada umumnya pengobatan pada kanker dapat menimbulkan efek samping yang kurang nyaman bagi pasiennya. Terlebih jika pengobatan tersebut diberikan kepada anak-anak, orangtua akan merasa khawatir terhadap keamanan dan kenyamanan anaknya. Hal ini yang dapat menyebabkan orangtua memutuskan untuk memilih dan mencoba pengobatan lain seperti pengobatan komplementer dan alternatif. Di Indonesia, belum banyak studi yang membahas mengenai pilihan orangtua dalam menggunakan pengobatan komplementer dan alternatif pada anak yang menderita kanker.Studi literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai gambaran pilihan pengobatan komplementer dan alternatif pada anak yang menderita kanker. Metode yang dilakukan dengan pencarian literatur melalui database elektronik PubMed, Scopus dan Science Direct dengan tahun publikasi dari 2015-2020 yang dilakukan pada bulan Juli-September 2020. Tidak ada batasan bahasa yang digunakan. Hasil studi literatur didapat 10 artikel yang sesuai dengan kriteria dalam review ini. Rata-rata metode penelitian adalah cross- sectional dan kohort. Bahasa yang diperoleh adalah bahasa Inggris, Spanyol dan Perancis. Didapatkan 5 item uraian tentang gambaran pilihan penggunaan pengobatan komplementer dan alternatif pada kanker anak. Lima item tersebut adalah alasan orang tua, jenis pengobatan yang digunakan, sumber informasi atau pengetahuan mengenai pengobatan komplementer dan alternatif, efektivitas/manfaat atau risiko yang didapat, dan komunikasi orangtua terhadap penggunaan pengobatan komplementer dan alternatif kepada tenaga kesehatan

---

Cancer is one of the leading causes of death in the world. In general, cancer treatments can cause uncomfortable side effects for patients. Especially if the treatment is given to children, parents will be worried about the safety and comfort of their children. This can cause parents to decide to choose and try other remedies such as complementary and alternative medicine. In Indonesia, there are not many studies that discuss the choice of parents in the use of complementary and alternative medicine in children with cancer. This literature study aims to identify the description of complementary and alternative treatment options in children with cancer. The method is performed with literature searches through electronic databases PubMed, Scopus, and Science Direct with the publication of 2015-2020 conducted in July-September 2020. There are no language restrictions used. The results of the literature study obtained 10 articles that match the criteria in this review. The average research method was cross-sectional and cohort. The languages acquired are English, Spanish and French. There were 5 items on the description of the options for using complementary and alternative medicine in childhood cancer. The five items are parents' reasons, types of treatment used, sources of information or knowledge about complementary and alternative medicine, effectiveness / benefits or risks, and parental communication about the use of complementary and alternative medicine to health workers"

"ABSTRAKPenulisan ini menganalisis perbandingan pengaturan antara fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia dan di Inggris, perbandingan pengaturan mengenai rahasia kedokteran di Indonesia dan di Inggris, dan perbandingan tanggung jawab hukum dokter dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan terkait rahasia kedokteran pelayanan kesehatan online di Indonesia dan di Inggris. Metode penelitian yang dilakukan berbentuk yuridis normatif, dan menggunakan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa di Indonesia belum terdapat pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan online, berbeda dengan Inggris yang telah mengatur mengenai hal tersebut, selanjutnya di Indonesia, pengaturan mengenai rahasia kedokteran tidak dikaitkan pada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, sebagaimana dilakukan di Inggris. Kemudian, tergambarkan pula bahwa tanggung jawab hukum dokter dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan terkait rahasia kedokteran dalam proses tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia terbagi atas 3 tiga aspek, yakni pidana, perdata, dan administratif. Seluruh aspek pertanggungjawaban hukum tersebut saat ini hanya diatur dalam sektor kesehatan, berbeda dengan di Inggris yang mana pengaturan mengenai hal tersebut justru diatur dan dirujuk pada peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Berdasarkan pemaparan di atas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu melakukan perancangan regulasi dalam rangka memberi kepastian hukum perlindungan terkait rahasia kedokteran dalam proses tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the legal standing of an online health care facility in Indonesia and its comparison with England, the regulation concerning medical confidentiality in Indonesia and its comparison with England, and the legal liabilities of doctors and healthcare providers regarding the concept of medical confidentiality in online healthcare facilities in Indonesia, and its comparison with England. The method of research conducted is in the form of juridical normative, and using the descriptive type. The results of this writing illustrate that Indonesia has no legal statutory regarding specifically the provision of online healthcare facilities, unlike England that has regulated this matter. Secondly, in Indonesia, the regulation of medical secrets is not related to the arrangement of personal data protection, as conducted in England. Furthermore, it has also been illustrated that the legal liabilities of doctors and healthcare providers regarding the concept of medical confidentiality in medical treatments which are processed by online healthcare facilities in Indonesia are divided into 3 three aspects, namely criminal, civil and administrative. All aspects of legal liability are currently only regulated in the health sector, whereas in England, the regulation on such matters is specifically regulated and refereed to the rules on personal data protection. Based on the explanation written above, Indonesia rsquo s Ministry of Health needs to conduct regulatory drafting in order to provide certainty of medical confidentiality safeguard law in every medical treatment processed by online healthcare facility in Indonesia."

"ABSTRAKUnit Penunjang di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi yang berperan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana non-medis rumah sakit, masih kurang efektif dalam memberikan pelayanannya. Sehingga ditemukan beberapa keluhan dari pengguna. Sepertimatinya pendingin ruangan, rusaknya toilet, matinya lampu,dan beberapa keluhan lainnya. Penelitian ini membahas tentang gambaran waktu tunggu pelayanan di unit penunjang, dalam memelihara sarana dan prasarana non-medis di rumah sakit islam jakarta pondok kopi. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen, serta pendekatan sistemyang meliputi input, proses, dan output. Pengambilan data primer dan sekunder dilakukan selama 7 hari di rumah sakit islam jakarta pondok kopi. Hasil penelitian menunjukan kinerja staff unit penunjang sudah cukup baik. SOP sudah ada, dan diterapkan. Hanya saja terdapat kekurangan dalam hal kuantitas sumberdaya alat, dan manusianya. Seringkali terjadi kekosongan petugas pada saat ada laporan kerusakan sarana dan prasarana, dikarenakan petugas sedang atau belum selesai pelayanandi unit lain yang terkait. Belum lagi alat penunjang operasional yang pendek usia kegunaannya, atau tidak ada di tempatnya pada saat akan dipakai, semakin menambah kendala dalam waktu tunggu pelayanan di unit penunjang. Saran dari penulis, manajemen rumah sakit islam jakarta pondok kopi harus menerapkan penjadwalan untuk stand-by di ruangan terhadap petugas unit penunjang, menambah tenaga kerja, dan mengadakan pelatihan bagi petugas agar meningkatkan kualitas pelayanan di unit penunjang rumah sakit islam jakarta pondok kopi.

---

ABSTRACTSupporting Unit at Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi which plays a role in the maintenance of non medical facilities and infrastructure unit of the hospital, is still less effective in providing its services. So that be discovered some complaints from users.Like the demise of air conditioning, toilet damage, blackout, and several other complaints. This study discusses about the description of service waiting time in thesupporting unit, in maintaining non medical facilities and infrastructure in Jakarta Pondok Kopi Islamic Hospital. The type of this research is descriptive qualitative by using the method of observation, in depth interview, and document review, as well as system approach that includes input, process, and output. Primary and secondary data were collected for 7 days in Jakarta Pondok Kopi Islamic Hospital. The result of the research shows the performance of supporting unit staff is good enough. SOP is already exists, and its applied. It 39s just that, there are deficiencies interms of quantity of tool and human resources. Often, there is a vacuum of officers when there is a report form of facilities and infrastructure damage, due they were unfinishe services in other related units. Moreover, the operational support tools that are short ofu seful life, or are not in place at the time, it increasing the obstacle in the service time of supporting unit. Authors advice is that management of Jakarta Pondok Kopi Islamic Hospital should apply the office schedul to officers to stand by in the room against report form offacilities and infrastructure damage, increase human resources, and conduct training forofficers so that improve service quality in supporting unit of Jakarta Pondok Kopi Islamic Hospital."

"Kenyamanan penghuni di dalam ruangan pada hunian tingkat tinggi di Jakarta sangat penting untuk diperhatikan, terutama terkait termal, pendengaran, dan visual. Hunian tingkat tinggi umumnya lebih minim proteksi terhadap radiasi dan cahaya matahari, serta lokasinya yang strategis menjadi rawan terhadap kebisingan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja kulit bangunan terutama pengaruh material dan bukaan transparannya dalam menjaga kenyamanan penghuni dari permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pengukuran langsung di lapangan dan simulasi software. Pengukuran dilakukan pada hunian tingkat tinggi yang menggunakan material dan rasio bukaan transparan terhadap dinding (WWR) yang berbeda pada dinding kulit bangunannya. Hunian tingkat tinggi yang diteliti adalah hunian yang menggunakan material yang umum digunakan, seperti panel precast beton dan material alternatif seperti panel precast beton dengan lapisan EPS (Expanded Polystyrene Foam). Penggunaan material yang berbeda dilihat pengaruhnya terhadap kenyamanan termal serta suara dari kebisingan. Variabel kenyamanan termal yang diukur adalah temperatur operatif dan kelembaban relatif. Variabel kenyamanan pendengaran yang diukur adalah tingkat tekanan suara. Kondisi outdoor dan indoor pada unit hunian diukur menggunakan alat ukur berupa data logger. Rasio bukaan transparan terhadap dinding (WWR) yang berbeda dilihat pengaruhnya terhadap kenyamanan visual. Variabel yang diukur adalah iluminasi dan glare di dalam ruang. Simulasi software digunakan dalam pengukuran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sample yang menggunakan panel precast beton dengan lapisan EPS diketahui memiliki temperatur operatif di dalam ruangan yang lebih rendah dibandingkan sample yang menggunakan material panel precast beton, dengan selisih temperatur operatif sebesar"

""ABSTRACT"'Pada prakteknya dalam proses penghunian dan pengelolaan rumah susun kerap terjadi permasalahan antara lain sengketa antara penghuni dan badan pengelola. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan listrik dimana pada rumah susun seringkali terjadi ancaman pemadaman listrik yang menjadi alat atau instrumen pemaksaan kehendak badan pengelola apabila para penghuni tidak bersedia membayar tarif listrik yang ditetapkan secara sepihak oleh badan pengelola. Dengan latar belakang tersebut, perlu diketahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penetapan tarif listrik pada rumah susun di indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah antara lain apakah penetapan tarif listrik pada Apartemen Kalibata City telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia dan apakah implementasi dari peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun dan ketenagalistrikan sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun. Metode peneltian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif listrik pada Apartemen Kalibata City yang dilakukan oleh badan pengelola merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun maupun ketenagalistrikan belum terlaksana dengan baik khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun. Disarankan agar pemerintah segera melakukan perancangan peraturan pelaksana dari undang- undang rumah susun dan perubahan pada peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan serta membentuk suatu lembaga independen yang melakukan fungsi pengawasan pengelolaan rumah susun. "

---

""ABSTRACT"In practice in the process of residential and apartment management often occurs problems such as disputes between occupants and management bodies. One of the most frequent disputes is about the management of electricity where in the apartments often there is a threat of power outages that become the tool or instrument of the coercion of the governing body if the residents are not willing to pay the electricity tariffs set unilaterally by the governing body. With this background, we need to know the regulations related to the determination of electricity tariffs on apartment in Indonesia. The problem formulation of this research is whether the determination of electricity tariff on Kalibata City Apartment has been in accordance with the laws and regulations in the electricity sector in Indonesia and whether the implementation of the legislation concerning the housing and electricity has provided legal protection for the consumers of the home unit stacking. The method of research conducted is analytical descriptive. data collection tool is primary data that is document study and interview. Secondary data were collected through literature study and through normative juridical approach. The result of the research shows that the determination of electricity tariff on Kalibata City Apartment by the management agency is an action which is not in accordance with the laws and regulations in the electricity sector in Indonesia and the implementation of the regulation concerning the apartment and electricity has not been well implemented, especially in providing legal protection for consumers of apartment units. It is suggested that the government immediately draft the implementing regulations of the apartments legislation and amendment to the regulation of electricity and also establish an independent institution that performs the function of supervising the management of the apartments. "

"Tulisan ini meneliti perlindungan hukum pelaksanaan restorasi terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik selama pelaksanaan masa pemidanaan penjara, khususnya melalui program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Melalui pendekatan sosiolegal, tulisan ini menguji dampak pembinaan dari aspek hukum dan non-hukum bagi anak yang melakukan kekerasan fisik melalui penerapan keadilan restoratif, terkhusus pada tahap pasca-adjudikasi. Tulisan ini menemukan bahwa hak-hak yang berorientasi pada pemberian restorasi bagi anak yang menjalani masa pemidanaan hanya dilindungi pada regulasi hukum tentang pemasyarakatan. UU SPPA dan UU Perlindungan Anak hanya merumuskan perlindungan dan restorasi bagi anak yang masih dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, pembinaan anak yang melakukan kekerasan fisik di LPKA Kelas II Jakarta telah terlaksana sesuai dengan perumusan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian, program pembinaan LPKA Kelas II Jakarta tidak berjalan paralel dengan dampak restorasi bagi anak binaanya. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam program pembinaan diberikan secara minimal dan kurang menyasar pada kebutuhan sosial dan perkembangan personal anak, dua faktor utama yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan fisik. Akibatnya, pembinaan yang diberikan belum efektif mewujudkan restorasi anak yang berkonflik dengan hukum sesuai konsep keadilan restoratif.

---

This paper examines the legal protection of restorative justice implementation for children who commit physical violence during their imprisonment, particularly through rehabilitation programs at the Special Child Development Institution Class II Jakarta. Using a socio-legal approach, it investigates the impact of rehabilitation from legal and non-legal perspectives for children who engage in physical violence, focusing on the post adjudication stage. The paper finds that restoration-oriented rights for children in incarceration are protected only under regulations related to corrections. The Juvenile Justice System Law and Child Protection Law provide protection and restoration for children only during the judicial process. In practice, the rehabilitation of children who commit physical violence at the LPKA Class II Jakarta aligns with the formulated rights for children in conflict with the law. However, the LPKA Class II Jakarta rehabilitation program does not effectively parallel the restorative impact for its inmates. The rights of children in conflict with the law are minimally provided, lacking focus on social needs and personal development, the primary factors underlying children's violent behaviour. Consequently, the rehabilitation provided has not effectively achieved the restoration of children in conflict with the law as per the restorative justice concept."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga yang melakukan pembinaan bagi anak yang terpidana melakukan tindak pidana kekerasan seksual ialah Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembinaan anak di LPKA Kelas I Tangerang tidak sepenuhnya dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan internal LPKA Kelas I Tangerang. Pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual juga tidak dibedakan dari anak yang melakukan tindak pidana lain, dan pembinaan khusus hanya akan diadakan ketika muncul hal yang sifatnya darurat.

---

This study aims to determine the rehabilitation development of juvenile sex offenders in the Youth Correctional Center (LPKA) Tangerang. The results showed that the criminal prosecution of juvenile sex offenders should be referred to the Law No. 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System. Institutions which are providing supervision for children who are convicted of a criminal act of sexual violence is the Agency is assisted by the Special Child and Community Advisors.

Rehabilitation development of children in LPKA Tangerang is not fully accompanied along by Social Counsellor (Pembimbing Kemasyarakatan) from The Central Penitentiary (Bapas) Serang due to limitation of human resources and internal policies of LPKA Tangerang. Guidance for juvenile sex offenders inside LPKA Tangerang is no different from children who commit other crimes, and special guidance will only be held when it appeared the nature of the issue a child has is an emergency."