Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi tata kelola kehutanan dalam paradigma awal di wilayah Asia-Pasifik diartikan sebagai mekanisme prosedural dan aturan dalam mengambil keputusan yang mencakup pada transfer kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui tata kelola yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi dan, 2) Bagaimana proses membangun peran stakeholder dalam tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kehutanan yang baik dan proses membangun peran stakeholder setelah berlakunya Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivisme dan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (indepth interview) serta wawancara terstruktur. Hasil penelitian diperoleh bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 23/2014 yakni; Pertama, berdasarkan enam prinsip tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi masih banyak terdapat kelemahan. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya pada setiap kebijakan sektor kehutanan yang ditetapkan pemerintah. Kurangnya penyuluhan dan informasi terkait kebijakan tata kelola kehutanan dari pemerintah menjadi salah satu faktor munculnya konflik tenurial yang terjadi antara masyarakat dengan pihak swasta atau masyarakat dengan pemerintah. Kedua, dari analisis proses membangun peran dan kepentingan masing-masing stakeholder pada kebijakan tata kelola kehutanan di Provinsi Jambi, pihak swasta lebih mendominasi perizinan dan pengelolaan hasil hutan daripada masyarakat daerah yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Hal ini terjadi karena sumbangsi pihak swasta pada pemerintah di sektor ekonomi, seperti pada penyerapan dana pendapatan daerah yang sangat tinggi. Dampaknya masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan tata kelola kehutanan itu sendiri. Oleh sebab itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan pada rencana pengelolaan hutan, sosialisasi yang tepat sasaran, dan membangun komunikasi pada masyarakat di sekitar hutan dan SAD. Pentingnya peran masyarakat dan SAD yang harus diikutsertakan karena mereka mengetahui persis kondisi hutan, masalah, dan solusi yang tepat dalam penanganannya.

---

Decentralization of backwoods administration in the underlying worldview in the Asia- Pacific district is characterized as a component for methods and decides for settling on choices that incorporate the exchange of focal position to nearby legislatures through great administration. The problem formulations of this study are, 1) How are good foresty governance in Jambi Province, and 2) How are the process of building stakeholder roles in good foresty govenance in Jambi Province since the the authorization of Law 23/2014 about regional government. This study expects to break down great ranger service administration and the method involved with building partner jobs after the order of Law no. 23/2014 concerning Regional Government. The strategy utilized in this exploration is post positivism approach and subjective technique. Information were gathered through top to bottom meetings and organized interviews. The consequences of the review showed that since the authorization of Law 23/2014, to be specific; First, in view of the six standards of good administration in Jambi Province, there are as yet numerous shortcomings. This is shown by the absence of local area cooperation in partaking in each ranger service area strategy set by the public authority. The absence of directing and data connected with ranger service administration arrangements from the public authority is one of the elements for the development of residency clashes that happen between the local area and the confidential area or the local area and the public authority. From the examination of the most common way of fostering the jobs and interests of every partner in woods administration arrangements in Jambi Province, the confidential area overwhelms both permitting and backwoods item the executives than nearby networks living around and in the timberland. This is because of the help of the confidential area to the public authority in the financial area, for example, the extremely high retention of provincial income reserves. individuals living around and in the woods are the most impeded by the timberland administration strategy itself. Consequently, proposals that can be given are improvement of timberland the executives plans, designated socialization, and correspondence to networks around woods and SAD. The significance of the job of the local area and SAD that should be incorporated on the grounds that they know the state of the timberland, the issues, and the right arrangements in taking care of them.

 

"

"Prosiding ini berisi kegiatan workshop tentang penanganan isu perubahan iklim, di mana Kementerian Kehutanan mengundang stakeholder untuk mengelola peran kehutanan dalam target pengurangan emisi 26%."

"Analisis vegetasi dan studi regenerasi di Hutan Adat Imbo Mengkadai (HAIM), Desa Temenggung, Kabupaten Sarolangun, Provinsi jambi dilakukan pada bulan Oktober - Desember 2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode petak 1 hektare. Inventarisasi spesies-spesies pohon dilakukan dengan 100 petak yang masing-masing berukuran 10x10 m. Hasil inventaris pohon diameter ≥ 10 cm tercatat 79 spesies, dari 765 individu pohon dengan total luas bidang dasar 44,85 m2. Tercatat pula untuk tingkat belta sebanyak 82 spesies, dari 1404 individu dengan total luas bidang dasar 7,70 m2. Pada tingkat semai sebanyak 64 spesies, dari 797 individu dengan total luas bidang dasar 0,02 m2. Kepindis putih (Sloetia elongata) mendominasi pada tingkat pohon, yang diikuti oleh Kelat merah (Ctenolophon parvifolius) dengan nilai kepentingan (NK) berturut - turut 28, 97% dan 19,68%. Analisis sebaran spesies terdapat 21 spesies umumnya terdapat di hutan sekunder dan 75 spesies umumnya terdapat di hutan primer. Seluruh pohon yang terdapat di HAIM adalah tumbuhan asli yang tumbuh secara alami, dan beberapa di antaranya termasuk dalam kategori langka dan dilindungi oleh hukum di Indonesia. Di antara 10 spesies utama S. elongata, Baccaurea javanica dan C. parvifolius merupakan spesies memiliki jumlah belta dan semai yang tinggi. Pohon Kepindis putih (S. elongata) merupakan spesies dengan jumlah kerapatan tinggi pada tingkat pohon dan pada belta sebaliknya pada tingkat semai menurun. Hal tersebut menunjukkan mungkin suatu saat nanti S. elongata akan berkurang di kawasan hutan adat dan digantikan oleh spesies lain, seperti B. javanica yang jumlahnya menjadi lebih dominan. Keadaan struktur dan komposisi flora HAIM yang sedang mengalami suksesi dapat menuju hutan klimaks jika kawasan tidak terganggu. Sebanyak 78 spesies atau 81,25% dari total keseluruhan spesies pohon yang tercatat mengalami regenerasi dalam kawasan. Di masa depan HAIM akan didominasi oleh spesies pohon hutan primer seperti Ctenolophon parvifolius dan spesies-spesies dari famili Dipterocarpaceae, dengan pohon induk saat ini tersebar di seluruh kawasan HAIM.

---

Vegetation analysis and tree regeneration study in the Hutan Adat Imbo Mengkadai (HAIM), Temenggung Village, Sarolangun Regency, Jambi Province was conducted from October until December 2012. A tree species enumeration was carried out in a one-hectare plot. A total of 765 trees (diameter at breast high, dbh ≥ 10 cm) with total basal area of 44,85 m2 comprising 96 species were recorded. The sapling species recorded were 82, consisting of 1404 individuals, with a total basal area of 7,70 m2 while for the seedlings 797 individuals with a total basal area of 0.02 m2were recorded, representing 64 species. Kepindis putih (Sloetia elongata) and Kelat merah (Ctenolophon parvifolius) were dominant with the Importance Values of 28,97% and 19,68% respectively. The presence of S. elongata, C. parvifolius, Shorea spp., Pimelodendron griffithianum, among others , indicated that the forest was a regenerating natural forest leading to the primary forest. Among the 96 species recorded, 21 species were trees commonly found in secondary forests and 75 species of trees the primary forest. All tress in the forest are native plant that grows naturally, some of which are included in the category of rare and protected by the laws of Indonesia. Among the 10 prevalent species, S. elongata, Baccaurea javanica, and C. parvifolius contained the highest number of sapling and seedling. The Kepindis putih tree S. elongata, which was the species with highest in the sapling stage and contained high density in seedling stages may initially grow readily in the forest, but it will be eventually replaced as the dominant by other primary forest species, such as Ctenolophon parvifolius and Shorea spp. In term of structure and floristic composition, the forest at HAIM is undergoing succession leading to the climax forest if undisturbed. A total of 78 species (81,25%) have been regenerating in the plot. In the future the forest will be dominated by primary forest species, whose parent trees are currently scattered throughout the forest of HAIM."

"Penelitian ini membahas mengenai resentralisasi tata kelola hutan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah tentang mengapa urusan kehutanan kembali disentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 dan bagaimana seharusnya resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan sentralisasi dan desentralisasi urusan kehutanan di Indonesia. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pemerintah melakukan resentralisasi urusan kehutanan karena kerusakan sumber daya hutan yang semakin parah di era kebijakan desentralisasi diterapkan. Pada praktiknya penyelenggaraan desentralisasi selama ini, baik sebelum maupun setelah rezim UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, hanya menambah beban ekonomi biaya tinggi, dikarenakan pemerintah kabupaten/kota tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan benar dan justru menjadi pusat suap dalam hal perizinan kehutanan. Kedua, kebijakan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan seharusnya dibangun dengan pendekatan bioregion dan pembangunan berkelanjutan, lintas batas administratif managing transboundary resourches , serta penyelenggaraan prinsip tata kelola hutan yang baik good forest governance.Kebijakan resentralisasi demikian mensyaratkan beberapa unsur antara lain: 1 transparansi dan akuntabilitas; 2 partisipasi; dan 3 koordinasi dan supervisi. Pada tataran implementasi, penyelenggaraan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 akan menemui beberapa tantangan. Pertama, tantangan untuk mempercepat proses pelaksanaan pengukuhan hutan, khususnya dalam hal penentuan tata batas, agar tidak kalah cepat dengan proses perambahan. Kedua, tantangan kelembagaan KPH dan cabang dinas provinsi di tingkat kabupaten/kota, menyangkut pula aspek kesiapan sumber daya manusia dan pendanaan. Ketiga, penguatan peran stakeholder, khususnya pemerintah provinsi. Selain itu juga penguatan peran masyarakat adat atau lokal dan masyarakat sipil, misalnya dalam memberi masukan atau review perizinan.

---

This research aims to analyse about re centralization of forest governance in Indonesia. The problem is focused on why forestry affairs are re centralized based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Governance Law No. 23 2014 and how re centralization of integrative and sustainable forest governance should be. This type of research is normative legal research that has a prescriptive nature. This research use a historical, legal and conceptual approach related to the centralization and decentralization of forestry affairs in Indonesia. The answer of the research is the first one, The Goverment do re centralization because the increasingly severe damage to forest resources in the era of decentralization policies. In practice the implementation of decentralization so far, both before and after the regime of Law No. 22 1999 on Regional Governance, only adds to the burden of high cost economy, because the district city government does not perform proper supervisory functions and instead becomes the center of bribery in forestry licensing. The second one, integrative and sustainable forest management decentralization policies should be developed with bioregion and sustainable development, managing transboundary resourches, and good forest governance principles approach.

The concept of re centralization has several elements including 1 transparency and accountability 2 participation 3 coordination and supervision. At the implementation level, re centralization of integrative and sustainable forest governance based on Law No.23 2014 will meet some challenges. The first one, the challenge to accelerate the implementation process of forest empowerment, especially in terms of setting boundaries, so as not to lose quickly with the process of encroachment. The second one, the challenges of KPH empowerment and branches of provincial services at the district city level, concerning aspects of human resource and funding readiness. The third one, strengthening the role of stakeholders, especially the provincial government. In addition, strengthening the role of indigenous or local peoples and civil society, for example in giving input or review of permissions. "

"ABSTRAKAnalisis komposisi, struktur, dan regenerasi pohon hutan pamah di zona intibagian timur Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi dilakukan pada bulanOktober hingga November 2012. Pengambilan data dilakukan pada plot seluassatu hektar yang diletakkan di daerah berbukit. Sebanyak 100 petak masingmasingberukuran 10 m x 10 m digunakan untuk memperoleh data tingkat pohon,dan menyarang di dalamnya plot berukuran 5 m x 5 m dan 1 m x 1 m untukpengamatan data tingkat belta dan semai. Tercatat 414 pohon dengan diametersetinggi dada (DSD) ≥ 10 cm, yang mewakili 113 spesies dari 38 keluarga,dengan Luas area dasar (LAD) keseluruhan 25,71 m2 dan indeks keanekaragamanShannon - Wiener sebesar 4,29. Sebanyak 282 individu tercatat mewakili 88spesies dari 34 keluarga pada tingkat belta dan 222 individu yang mewakili 67spesies dari 32 keluarga pada tingkat semai. Spesies yang paling dominanberdasarkan Nilai Kepentingan (NK) pada tingkat pohon adalah Prunus arboreadengan NK sebesar 19,19%. Ficus fistulosa merupakan spesies pohon dengankerapatan tertinggi (24 pohon/ha). Kerapatan tertinggi tingkat semai ditempatioleh Rinorea anguifera (24 pohon/ha) dan kerapatan tertinggi tingkat beltaditempati oleh Ficus fistulosa (15 pohon/ha). Moraceae dengan NK sebesar34,05% merupakan famili terpenting dalam plot penelitian pada tingkat pohon,sementara Violaceae dan Burseraceae dengan masing-masing NK sebesar 28,31%dan 25,67% menjadi famili terpenting pada tingkat semai dan belta. Sebanyak 71spesies atau 62,8% dari total spesies pohon beregenerasi di dalam plot penelitian.Berdasarkan kerapatan pada tingkat semai, belta, dan pohon, spesies-spesies darifamili Euphorbiaceae menunjukkan kemampuan regenerasi yang baik dandiharapkan menjadi famili yang dominan di masa depan pada plot penelitian.Sebanyak 61 spesies terdaftar dalam checklist Sumatra dan salah satunyaendemik, yaitu Baccaurea dulcis. Berdasarkan Redlist IUCN, Shorea leprosulamemiliki status konservasi Endangered, Aquilaria malaccensis memiliki statuskonservasi Vulnerable, dan 12 spesies lain memiliki status konservasi Low Risk.

---

ABSTRACTAnalysis of the composition, structure, and tree regeneration of the lowland forestin the eastern part of the core zone of the Bukit Duabelas National Park, Jambiwas conducted in October and November 2012. The study was carried out on aone-hectare plot laid out on a slope of a lowland hill forest. A total of 100quadrats of 10 m x 10 m each was used to obtain data trees, and plots measuring 5m x 5 m and 1 m x 1 m each were nestled in sapling quadrates to secure data ofsaplings and seedlings. We recorded 414 trees with diameter at breast height(DBH) ≥ 10 cm, representing 113 species of 38 families, with the total basal area(BA) of 25.71 m2 and Shannon--Wiener diversity index of 4,29. A total of 282individuals were recorded representing 88 species of 34 families at the saplingstage and 222 individuals of seedlings representing 67 species of 32 families. Theprevalent species of tree was Prunus arborea with Importance Value (IV) of19.2%. Ficus fistulosa was the tree species with the highest density (24 trees/ha).The highest density of seedlings was Rinorea anguifera (24 trees/ha) and thehighest density of saplings was Ficus fistulosa (15 trees/ha). Moraceae with IV34,05% was dominant in the study site at tree stage, while Violaceae andBurseraceae with each IV 28.31% and 25.67% were dominant at seedlings andsaplings stage. A total of 71 species or 62.8% of all tree species wereregenerating in the plot. Based on the density of seedlings, saplings and trees, thespecies of Euphorbiaceae showed a good regenerating capability and expected tobe the dominant family in the future in the area. A total of 61 species areregistered in the Sumatra checklist and one of them is endemic, which wasBaccaurea dulcis. Following the IUCN redlist we categorized Shorea leprosulaas an endangered species, Aquilaria malaccensis as a vulnerable species, and 12others as species with low risk."

"ABSTRAKAfter 70 years of Indonesias independence, the development of Indonesias forestry remains complex and complicated. Forests, that have contributed significant economic growth, nowadays are facing some challenges. Many issues come across, such as deforestation, forest concessions bankrupt, and land conflicts. Many experts claim that the underlying cause of these problems is related to the uncertainty of forest area and forest tenure. These problems do not only bring negative effects to society but also hinder other development agendas. Thus, Indonesia needs to reform its forest area and forest tenure. This idea is knowing as forest reform or agrarian reform or forest tenure reform. This article explains the facts of forest unfair tenure, the fact of forest cover in Indonesia, pros and cons about forest tenure reform, using strategic environmental assessment to evaluate forest tenure reform, and also proposal policy framework. Currently, the government is preparing the mid term development plan, later we call it as RPJMN, 2020 until 2024. As forest tenure reform is important as an enabling condition for the development in the forestry sector, thus the forest tenure reform should be included as national project priority in RPJMN 2020 until 2024."

"This book presents a novel integrated theory within which this case study on Finland and contemporary modeling of underlying causes of tropical deforestation are developed. Finland remains the world’s second largest net exporter of forest products, while maintaining the highest forest cover in Europe. A transition from deforestation to sustainable industrial forestry took place in Finland during the first part of the 20th century. The underlying causes of this transition are compared via our theory with deforestation in 74 contemporary tropical countries. Both appear similar and support our theory."

"ABSTRAKTelah dilakukan penelitian tentang komposisi dan struktur hutan pamah serta regenerasi pohon di zona inti bagian barat Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi pada bulan Oktober-November 2012. Plot seluas satu hektare diletakkan di tanah datar di punggung bukit. Plot dibagi menjadi 100 petak yang masing-masing berukuran 10x10 m untuk pencacahan pohon. Petak 5x5 m dan 1x1 m disarangkan dalam plot tersebut untuk pencacahan belta dan semai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pohon dengan diameter setinggi dada (DSD) ≥ 10 cm tercatat sebanyak 463 individu, mewakili 91 spesies dan 36 famili, dengan total area dasar (AD) 27,21 m2 dan indeks keanekaragaman shannon-wiener (H’) 4,04. Spesies dominan berdasarkan nilai kepentingan (NK) adalah Archidendron bubalinum dengan NK tertinggi sebesar 13,93%, diikuti Dacryodes sp. 12,32% dan Antidesma neurocarpum sebesar 12,17%. Archidendron bubalinum adalah spesies dengan kerapatan tertinggi (29 pohon/ha) dan frekuensi tertinggi (22). Koompassia malacensis dari famili Caesalpiniaceae memiliki AD tertinggi 2,23 m2 atau 8,18% dari total AD dalam plot. Burseraceae (32,73%) dan Dipterocarpaceae (25,78%) merupakan famili dengan NK tertinggi, sedangkan famili dengan spesies terbanyak tercatat pada famili Euphorbiaceae (7 spesies). Sebanyak 12 spesies (71 individu) masuk dalam kategori redlist IUCN, 2 di antaranya masuk dalam kategori Critically Endangered (Prashorea lucida dan Shorea acuminata), Endangered (Shorea leprosula), Lower Risk (8 spesies), dan vulnerable (1 spesies). Tercatat sebanyak 511 individu pada tingkat semai, yang diwakili oleh 57 spesies dan 32 famili. Pada tingkat belta tercatat 570 individu yang diwakili oleh 87 spesies dan 36 famili. Di antara 10 spesies pohon yang memiliki kerapatan tertinggi, terdapat 6 spesies (Archidendron bubalinum, Dacryodes sp., Antidesma neurocarpum, Ochanostachys sp., Knema laurina, dan Hydnocarpus sp.) memiliki sebaran lengkap. Empat spesies hanya memiliki sebaran anakan di tingkat belta (Koompassia malacensis, Parashorea lucida, Leptonychia caudata, dan Dacryodes rostrata). Sebanyak 65 spesies atau 71,43% dari semua spesies pohon beregenerasi dalam petak penelitian.

---

ABSTRACTStudy on the composition, structure, and regeneration of the lowland forest in the western part of the core zone of the Bukit Duabelas National Park, Jambi, was conducted in October-November 2012. A one-hectare plot was established on a flatland, over a ridge. It was divided into 100 quadrats of 10 x 10 m each for the enumeration of trees. Subplots of 5x5 m and 1x1 m were nested within the 10x10 m quadrats for enumeration of saplings and seedlings. The results showed that as many as 463 trees with a diameter at breast height (DBH) ≥ 10 cm were recorded, representing 91 species and 36 families, with a total basal area (BA) of 27.21 m2 and the Shannon-Wiener diversity index (H ') of 4.04. The prevalent species in the plot was Archidendron bubalinum with highest importance value (IV) of 13.93%, followed by Dacryodes sp. with IV of 12.32% and Antidesma neurocarpum with IV of 12.17%. Archidendron bubalinum was the species with the highest density (29 trees/ha) and highest frequency (22). Koompassia malacensis from Caesalpiniaceae was a species having the highest BA 2.23 m2 or 8.18% of the total BA in the plot. Burseraceae (32.73%) and Dipterocarpaceae (25.78%) were a families with the highest IV, while the families with the highest number of species recorded was Euphorbiaceae (7 species). A total of 12 species (71 individuals) occurring in the plot were listed in the IUCN redlist category, 2 of which were in the category of Critically Endangered (Prashorea lucida and Shorea acuminata), Endangered (Shorea leprosula), Lower Risk (8 species), and vulnerable (1 species). We recorded 511 individuals of tree seedling, representing 57 species and 32 families. At the sapling stage 570 individuals were recorded representing 87 species and 36 families. Out of 10 species of tree with the highest density, 6 species (Archidendron bubalinum, Antidesma neurocarpum, Dacryodes sp., Hydnocarpus sp., Knema laurina, and Ochanostachys sp.) had a good number of saplings and seedlings. Only four species had individuals at sapling stage (Koompassia malacensis, Parashorea lucida, Leptonychia caudata, and Dacryodes rostrata). A total of 65 species or 71.43% of all tree species were regenerating in plot."

"Jurnal ilmu kehutanan diterbitkan dua kali setahun (Januari dan Juli) oleh fakultas kehutanan UGM, Yogyakarta. Dimaksudkan sebagai media komunikasi sekaligus motivator kegiatan penelitian. Jurnal ini terbuka unutk tulisan hasil penelitian, catatan penelitian dan ulasan dari berbagai aspek yang terkait dengan bidang kehutanan. Tulisan dalam jurnal merupakan kontribusi dari para peneliti dan pemerhati dibidang kehutanan dan lingkungan. Artikel dengan topik khusus dimungkinkan pula untuk diterbitkan atas persetujuan dewan redaksi."