Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa tentang proses media membingkai sebuah isu terkait politik identitas, dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan dalam forum diskusi dengan pemimpin redaksi media massa di Surabaya, Jawa Timur yang menyatakan bahwa politik identitas merupakan praktik yang tak terhindarkan. Metode analisis menggunakan analisis framing Robert N Entman pada tayangan program Dua Arah Kompas Tv :  Episode “Politik Identitas, Jadi Jalan Pintas?” yang disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube Kompas TV. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Unit observasi  yang telah dipilih diteliti  dengan menggunakan Analisis Framing Robert N Entman sebagai pisau analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan pembingkaian yang dilakukan oleh Kompas TV pada channel Youtube telah sesuai dengan ideologi yang dianut, serta isu politik identitas dikonstruksi dengan nada negatif dan membentuk persepsi negatif kepada audiens. Dibentuk opini sebagai solusi dari isu tersebut, yaitu didorong untuk berkomitmen pada adu gagasan antar aktor politik yang mengikuti kontestasi politik.

---

The thesis analyzes the media process of framing an issue related to identity politics, linked to Anies Baswedan's statement in a discussion forum with the chief editor of mass media in Surabaya, East Java, which stated that identity politics is an unavoidable practice. The analysis method uses Robert N Entman's framing analysis on Dua Arah Kompas Tv : Episode "Politik Identitas, Jadi Jalan Pintas?" which was broadcast via live streaming on the Kompas TV YouTube channel. Researchers used a qualitative research approach with descriptive methods. The selected observation units were examined using Robert N Entman's Framing Analysis as an analytical tool. The results of this research show that the framing carried out by Kompas TV’s YouTube channel is in accordance with the ideology adhered to, and the issue of identity politics is constructed in a negative tone and creates negative perceptions for the audience. Opinions are formed as a solution to the issue, namely being encouraged to commit to a battle of ideas between political actors participating in political contestation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas topik utama tentang persoalan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Persoalanyang ada dalam keberagaman ini memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Implikasi darikondisi tersebut bisa dalam bentuk yang positif atau pun negatif. Dalam penelitian ini, saya mencoba untukmenyelesaikan implikasi langsung yang bentuknya negatif. Bentuk negatif yang mewujud dalam bentuk konflik.Konflik identitas antar komunitas dalam keberagaman menjadi sangat potensial. Pada penelitian ini sayamenggunakan konsep rekognisi dari Taylor sebagai alat untuk melegitimasi. Lalu mempromosikan politikidentitas Indonesia sebagai identitas yang mengakomodir berbagai keberagaman identitas komunitas yang ada.Kemudian saya menggunakan rekognisi untuk melegitimasi politik identitas Indonesia. Dengan demikian politikidentitas Indonesia yang telah dilegitimasi menjadi sebuah upaya yang rasional untuk mengakomodir persoalankonflik perbedaan identitas komunitas dalam keberagaman.

---

ABSTRACTThis research discusses a main topic about issues within diversity in Indonesia. The issues within diversity has adirect implication towards societys life. The implication of the condition could be in a positive or even negativeform. In this research, I am trying to finish the direct implication in a negative form. The negative is created in aconflict form. Identity conflict in diversity amongst communities becomes very potential. In this research, I amusing a recognition concept by Taylor as the tool for legitimating. Then promoting the politics of Indonesiaidentity as the identity that accomodates the diversity of identity amongst communities that exist. Afterwards, Iam using the recognition to legitimate the politics of Indonesia identity. Therefore, the politics of Indonesianidentity which has been legitimated becomes a rational attempt to accomodate the conflict of different identityamongst communities in the diversity."

"Konflik antar kelompok berpotensi menjadi ancaman menjelang Pilpres 2024, terutama ketika menggunakan politik identitas. Politik identitas digunakan oleh Komunitas Islam Wahabi sebagaimana kemudian memuncak dalam kasus Penghinaan Makam TGH Ali Batu di Lotim. Peneliti ingin mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman yang muncul akibat politiik identitas yang terjadi. Salah satunya yaitu konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat Adat dengan kelompok Islam Wahabi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau memetakan konflik yang terjadi serta menganalisis potensi ancaman pada ketahanan nasional.Penelitian ini menggunakan konsep politik identitas dan konflik serta ancaman dan ketahanan nasional. Sementara Pendekatan dalam penelitian adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Wawancara dilakukan pada pemuka adat dan agama setempat dan pemangku kepentingan yang menangani konflik serta dilengkapi dengan data dari informan yang menangani konflik.Temuan menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terjadi diakibatkan oleh Komunitas Islam Wahabi yang secara terstruktur dan sistematik melakukan dakwah pemurnian Islam yang menolak keberadaan ritual tradisi dan adat seperti selametan, ziarah kubur, dll. Dakwah dilakukan disertai dengan tindakan mengolok-olok kebiasaan tersebut.Konflik yang berulangkali terjadi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat sosio-kultural, melainkan juga pendekatan berupa regulasi yang dapat mencegah penetrasi secara kelembagaan dari Komunitas Islam Wahabi.

---

Conflict between groups has the potential to become a threat ahead of the 2024 presidential election, especially when using identity politics. Identity politics was used by the Wahhabi Islamic Community as later culminated in the case of the Humiliation of the Tomb of TGH Ali Batu in Lotim. Researchers want to identify and analyze potential threats that arise due to identity politics that occur. One of them is the conflict between the Indigenous people group and the Wahhabi Islam group. This study aims to identify or map conflicts that occur and analyze potential threats to national security.

This study uses the concepts of identity politics and conflict as well as threats and national security. While the approach in research is qualitative with case study method. Data collection techniques used are interviews, observation and document study. Interviews were conducted with local traditional and religious leaders and stakeholders who handle conflicts and are complemented by data from informants who handle conflicts.

The findings show that the difference in understanding occurs is caused by the Wahhabi Islamic Community which is structured and systematic in carrying out Islamic purification da'wah which rejects the existence of traditional and customary rituals such as salvation, pilgrimage to the grave, etc. Da'wah is carried out accompanied by making fun of these habits.

Conflicts that occur repeatedly require an approach that is not only socio-cultural in nature, but also an approach in the form of regulations that can prevent institutional penetration of the Wahhabi Islamic Community."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Pemilu pasca-Orde Baru yang memicu munculnya politik identitas, menganalisis respons negara terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh politik identitas, serta memahami peran Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri) dalam konteks tersebut. Pemilu 2014 dan 2019 dipilih karena pada kedua pemilu tersebut penggunaan politik indentitas terbilang sangat masif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ilmu sosial untuk menggali fenomena sosial dan politik yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas menjadi permasalahan utama dalam Pemilu 2014 dan 2019, dipicu oleh rendahnya literasi masyarakat, tren politik identitas global, dan krisis kesadaran politik-kebangsaan di kalangan elite politik. Elemen agama dan etnis menjadi isu sentral yang diwacanakan dan dikonflikkan dalam ruang publik menjelang, saat, dan pasca-Pemilu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model inteligence-led policing yang efektif dalam menangani masalah politik identitas guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

---

This study aims to examine the dynamics of the post-New Order elections that triggered the emergence of identity politics, analyze the state's response to the threats posed by identity politics, and understand the role of the Indonesian National Police Security Intelligence Agency (Baintelkam Polri) in this context. The 2014 and 2019 elections were chosen because in both elections the use of identity politics was massive. This study uses a qualitative method with a social science phenomenology approach to explore complex social and political phenomena. The results of the study show that identity politics became the main problem in the 2014 and 2019 elections, triggered by low public literacy, global identity politics trends, and a crisis of political-national awareness among political elites. Religious and ethnic elements became central issues that were discussed and conflicted in the public space before, during, and after the elections. This study concludes the need for an effective intelligence-led policing model in dealing with identity politics issues to support the consolidation of democracy in Indonesia."

"Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) menjadi salah satu kasus dari rentetan gelombang populisme global yang banyak dikaji oleh akademisi lintas disiplin, terutama ilmu sosial, politik dan budaya. Bila ditelaah melalui perspektif Ilmu Hubungan Internasional, Brexit menjadi salah satu studi kasus yang berhasil menunjukkan signifikansi berbagai bentuk wacana politik identitas dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Merujuk pada gambaran besar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur-literatur akademik yang membahas mengenai wacana politik identitas dalam Brexit. Adapun jenis literatur yang digunakan berupa berupa berupa artikel jurnal, buku dan bab dalam buku akademik. Tulisan ini adalah tinjauan literatur akademik yang menggunakan metode pengorganisasian taksonomi dengan cakupan 33 literatur akademik terakreditasi yang dikelompokkan ke dalam empat tema besar, yakni (1) Tinjauan Historis Hubungan Britania Raya dengan Eropa, (2) Aktor yang Berperan dalam Reproduksi Wacana Politik Identitas, (3) Ragam Bentuk Wacana Politik Identitas yang Muncul, dan (4) Interseksi Wacana Politik Identitas dengan Faktor Sosio-Ekonomi. Penulis menemukan bahwa faktor historis dan kejayaan masa lalu membuat independensi dan kepemimpinan yang kuat menjadi satu identitas yang berupaya dipertahankan dan Brexit merupakan upaya Britania Raya untuk dapat keluar dari tekanan Uni Eropa yang dianggap membahayakan dua hal tersebut. Pada akhirnya tulisan ini melahirkan sebuah kesimpulan, yakni ragam wacana politik identitas yang terus berkembang nantinya sangat didorong oleh kompleksitas domestik sebagai hasil dari interaksi antara aktor di tingkat elit dan di tingkat publik dalam menginterpretasikan tekanan di tingkat internasional. Kuatnya nuansa historis dalam mendorong praktik politik identitas dalam Brexit pada akhirnya membuat Brexit menjadi satu manifestasi tersendiri di mana faktor identitas mampu melampaui perhitungan rasional, terutama dalam aspek ekonomi.

---

The exit of the United Kingdom from the European Union (Brexit) is one of the cases of a series of waves of global populism which has been widely studied by academics across disciplines, especially social, political and cultural sciences. When examined through the perspective of International Relations, Brexit is one of the case studies that successfully demonstrates the significance of various forms of identity political discourse in influencing a country's foreign policy. Referring to this big picture, this study aims to review academic literature that discusses the discourse of identity politics in Brexit. The type of literature used is in the form of journal articles, books and chapters in academic books. This paper is a review of academic literature that uses a taxonomic organization method covering 33 accredited academic literature which are grouped into four major themes, namely (1) Historical Review of the Relations between Great Britain and Europe, (2) Actors Playing a Role in the Reproduction of Identity Political Discourse, (3) Various Forms of Identity Political Discourse Appears, and (4) Intersection of Identity Political Discourse with Socio-Economic Factors. The author finds that historical factors and past glories have made the identity as a nation with independence and strong leadership is necessary to be maintained. Brexit is an attempt by the United Kingdom to get out of European Union pressure which is considered dangerous to these two elements. In the end, this paper gives birth to a conclusion, namely that the variety of identity politics discourse that continues to develop are strongly driven by domestic complexities as a result of interactions between actors at the elite level and at the public level in interpreting pressures at the international level. The strong historical overtones in encouraging the practice of identity politics in Brexit ultimately emphasize Brexit as a manifestation in which the identity factor was able to go beyond rational calculations, especially in the economic aspect."

"Tesis ini membahas praktik politik identitas yang terjadi melaui wacana yang berkembang di Kedai Ilalang dan Kedai Pendaki sebagai ruang diskursus bagi komunitas penggiat alam serta mendeskripsikan konsep identitas yang ditawarkan kedai untuk dapat memenuhi politik identitas pengunjung yang mayoritasnya berasal dari komunitas penggiat alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedai Ilalang dan Kedai Pendaki dapat menjadi sebuah ruang diskursus yang merepresentasikan suatu identitas melalui sebuah proyek untuk mencapai identitas tertentu sehingga pengunjung yang datang dapat memenuhi politik identitas sebagai penggiat alam.

---

This thesis discusses the political identity that occurs through the growing discourse in Kedai Ilalang and Kedai pendaki as space for the adventurer communities and also to describe the concept of identity offered stalls to meet the political identity of the majority of visitors. This study is a qualitative research with descriptive design.

The results showed that Kedai Ilalang and Kedai Pendaki can be a discourse place that represents an identity that is a manifestation of a project to achieve a certain identity so that visitors who come can meet political identity as an adventurer."

"Perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, khususnya Liberia dan Sierra-Leone berlangsung pada 1989 hingga 1997. Perang ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial antarkelompok, khususnya kelompok-kelompok etnis. Salah satu novel yang dilatarbelakangi oleh peristiwa tersebut adalah novel Allah n’est pas Obligé yang merupakan novel keempat karya salah satu penulis frankofon yang berasal dari Pantai Gading, Ahmadou Kourouma. Novel ini menceritakan petualangan tokoh Birahima selama perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, tepatnya di Liberia dan Sierra Leone serta kondisi kehidupan masyarakat Afrika Barat ketika terjadi penindasan yang dilakukan oleh beberapa petinggi negara dan kelompok serdadu anak atau enfants-soldats. Artikel ini membahas politik identitas yang ditampilkan di dalam novel tersebut. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan teori naratif teks Roland Barthes untuk membedah struktur novel serta diperdalam dengan konsep politik identitas milik Kwame Anthony Appiah (2006). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga cara politik identitas yang digunakan di dalam novel sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan berpengaruh pada dinamika pergerakan tokoh di dalam novel. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa politik identitas di dalam novel ini terjadi dalam dua kelompok, yaitu kelompok antaretnis yang berbeda dan kelompok antaretnis yang sama.

---

Civil wars that occurred in West Africa, especially Liberia and Sierra-Leone, took place from 1989 to 1997. These wars occurred because of social jealousy between groups, especially ethnic groups. The identity politics strategy was then used in the war. One of the novels based on this event is the novel Allah n'est pas Obligé which is the fourth novel by one of the francophone writers from Ivory Coast, Ahmadou Kourouma. This novel tells the adventures of the character Birahima while being a child soldier in the civil war that occurred in West Africa, specifically in Liberia and Sierra Leone and tells the living conditions of the people of West Africa when there was a civil war and oppression carried out by several state officials and groups of child soldiers or enfants-soldats. This article discusses the identity politics shown in the novel. With a qualitative method, this study uses Roland Barthes' narrative text theory to dissect the structure of the novel and is deepened by Kwame Anthony Appiah's concept of identity politics (2006). The results show that there are three ways of identity politics that are used in the novel as a tool to gain power and influence the dynamics of the movement of the characters in the novel. This study also reveals that identity politics in this novel occurs in two groups, namely different inter-ethnic groups and the same inter-ethnic group. "