Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mendorong kebijakan pemerintah mencapai net zero emissions di Tahun 2050, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal berupa insentif PPnBM dengan tarif sebesar 15% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 0% (nol persen) dari Harga Jual. Pada Tahun 2023. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal tambahan berupa Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 yang memberikan fasilitas terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah memilih kebijakan PPN DTP dan menganalisis kebijakan insentif PPN DTP atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu ditinjau dari konsep insentif PPN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivism dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah memberikan insentif dengan skema DTP adalah karena Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu bukan tergolong ke dalam BKP strategis yang diatur di dalam Pasal 16B UU PPN sehingga pemerintah memberikan insentif pajak dengan menggunakan anggaran APBN dengan skema PPN DTP. Ditinjau dari konsep insentif PPN, pemberian insentif PPN DTP menggunakan konsep tax borne by government. Namun tidak tergolong pada kategori konsep exemption dan zero rate, yang diatur dalam ketentuan pemberian insentif PPN dalam UU PP.

---

In order to encourage government policy to net zero emissions by 2050, the Ministry of Finance has provided fiscal incentives in the form of a PPnBM incentive at a rate of 15% with a Tax Enforcement Base (DPP) of 0% (zero percent) of the Sales Price, by 2023. The Government has also provided additional fiscal incentives in the form of government value-added tax (PPN DTP) by issuing the finance minister's regulation No. 38 of 2023, which provides facilities against the delivery of four-wheel battery-based electric motor vehicles. The study aims to discover why the Government has chosen the DTP PPN policy and analyze the policy of DTP's PPN incentive on the handover of four-wheel battery-based electric motor vehicles viewed from the Value-Added Tax Incentive Concept. The research uses a quantitative approach with a post-positivism paradigm and a descriptive type of research. The results of this study show that the Government gives incentives with the DTP scheme because electric motor vehicles based on four-wheeled batteries certainly do not belong to the strategic BKP regulated in Article 16B of the VAT Act. Hence, the Government provides tax incentives using the APBN budget with the DTP VAT scheme. However, it does not belong to the categories of exemption and zero rate concepts, which are regulated in the provisions of the VAT incentive in the PP Act."

"Untuk mendorong kebijakan pemerintah mencapai net zero emissions di Tahun 2050, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal berupa insentif PPnBM dengan tarif sebesar 15% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 0% (nol persen) dari Harga Jual. Pada Tahun 2023. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal tambahan berupa Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 yang memberikan fasilitas terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah memilih kebijakan PPN DTP dan menganalisis kebijakan insentif PPN DTP atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu ditinjau dari konsep insentif PPN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivism dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah memberikan insentif dengan skema DTP adalah karena Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu bukan tergolong ke dalam BKP strategis yang diatur di dalam Pasal 16B UU PPN sehingga pemerintah memberikan insentif pajak dengan menggunakan anggaran APBN dengan skema PPN DTP. Ditinjau dari konsep insentif PPN, pemberian insentif PPN DTP menggunakan konsep tax borne by government. Namun tidak tergolong pada kategori konsep exemption dan zero rate, yang diatur dalam ketentuan pemberian insentif PPN dalam UU PP.

---

In order to encourage government policy to net zero emissions by 2050, the Ministry of Finance has provided fiscal incentives in the form of a PPnBM incentive at a rate of 15% with a Tax Enforcement Base (DPP) of 0% (zero percent) of the Sales Price, by 2023. The Government has also provided additional fiscal incentives in the form of government value-added tax (PPN DTP) by issuing the finance minister's regulation No. 38 of 2023, which provides facilities against the delivery of four-wheel batterybased electric motor vehicles. The study aims to discover why the Government has chosen the DTP PPN policy and analyze the policy of DTP's PPN incentive on the handover of four-wheel battery-based electric motor vehicles viewed from the Value- Added Tax Incentive Concept. The research uses a quantitative approach with a postpositivism paradigm and a descriptive type of research. The results of this study show that the Government gives incentives with the DTP scheme because electric motor vehicles based on four-wheeled batteries certainly do not belong to the strategic BKP regulated in Article 16B of the VAT Act. Hence, the Government provides tax incentives using the APBN budget with the DTP VAT scheme. However, it does not belong to the categories of exemption and zero rate concepts, which are regulated in the provisions of the VAT incentive in the PP Act."

"Pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Sebagai langkah strategis, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atas penyerahan KBLBB roda empat tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 dalam mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi KBLBB di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan serta hambatan utama yang terjadi dalam penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan PMK No. 8 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle yang menekankan pada faktor isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, serta mengkombinasikan studi pustaka dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik dan berhasil mendorong pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dengan peningkatan pangsa pasar hingga 3,9% pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang bertujuan untuk membuat kendaraan listrik lebih terjangkau dan mempercepat transisi ke teknologi ramah lingkungan. Namun, pelaksanaan kebijakan menghadapi hambatan berupa kurangnya sosialisasi kepada PKP, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta mekanisme insentif yang membebani dealer secara finansial. Ketidaksinkronan kebijakan dengan kondisi lapangan, minimnya keterlibatan aktor utama, serta ketidakpatuhan dan kurangnya transparansi juga menghambat efektivitasnya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan sistem teknologi informasi, peningkatan koordinasi, dan pendekatan berbasis risiko guna memastikan responsivitas dan kepatuhan, sehingga kebijakan dapat mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik serta mencapai tujuan fiskal dan lingkungan yang berkelanjutan.

---

The development of battery-based electric vehicles (EVs) has become one of the government's focal points in supporting the transition to clean energy and reducing carbon emissions. As a strategic measure, the Indonesian government introduced a policy on the preliminary refund of excess Value Added Tax (VAT) borne by the government for the delivery of specific four-wheeled EVs, as stipulated in Minister of Finance Regulation (PMK) No. 8 of 2024, to encourage the production, distribution, and consumption of EVs in Indonesia. This study aims to identify the implementation of the policy and the main obstacles encountered in its application under PMK No. 8 of 2024. This research applies Grindle's policy implementation theory, emphasizing the content of policy and the context of implementation. The research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm, combining literature studies and in-depth interviews as data collection methods. The findings indicate that the implementation of this policy has been successful, driving the growth of electric vehicle sales with a market share increase of 3.9% in 2024. This aligns with the policy's objective of making EVs more affordable and accelerating the transition to environmentally friendly technology. However, the implementation faces several challenges, including a lack of outreach to taxable entrepreneurs (PKP), limited human and technological resources, and an incentive mechanism that imposes financial burdens on dealers. Misalignment between policy design and field conditions, minimal involvement of key actors, as well as non-compliance and lack of transparency, further hinder its effectiveness. To address these challenges, it is essential to strengthen information technology systems, improve coordination, and adopt a risk-based approach to ensure responsiveness and compliance. These measures will enable the policy to effectively support the acceleration of electric vehicle adoption while achieving sustainable fiscal and environmental objectives."

"Realisasi insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa toko kepada pedagan eceran yang diberikan pemerintah tidak mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, masa pemberian insentif yang terbilang singkat, yaitu hanya untuk 3 bulan masa sewa mulai dari bulan Agustus – Oktober 2021 serta waktu pemberian insentif yang kurang tepat membuat insentif tidak banyak dimanfaatkan oleh pedagang eceran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pemberlakuan kebijakan insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa toko kepada pedagang eceran, menggunakan empat kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist karena membutuhkan Operasionalisasi Konsep untuk menurunkan indikator-indikator teori yang digunakan dalam analisis. Penelitian ini menyimpulkan empat hasil. Pertama, dari kriteria efektivitas, insentif ini tidak efektif yang disebabkan karena sasaran/target dan tujuan kebijakan insentif tidak tercapai. Kedua, dari kriteria kecukupan, insentif ini tidak cukup karena hanya menjadi salah satu indikator dalam mendorong pertumbuhan perdagangan eceran, serta tidak cukup dari segi jangka waktu pemberian insentif yang hanya 3 bulan. Ketiga, dari kriteria responsivitas, insentif ini kurang responsif karena tidak mengakomodir keseluruhan pedagang eceran untuk dapat memanfaatkan insentif tersebut. Keempat, dari kriteria ketepatan, insentif ini tidak secara keseluruhan memenuhi kriteria ketepatan yang disebabkan karena dampak dan manfaat insentif yang tidak dirasakan secara signifikan oleh sasaran pemberian insentif, yaitu pedagang eceran atau ritel.

---

Realization of the Value Added Tax Borne by Government incentives on transfer of store rent service to the retail sector did not reach the target. Furthermore, the period of the incentives implementation is relatively short, which is only for 3 months of rental period starting from August – October 2021 and the timing of incentive is not appropriate, because the incentives are not widely used by the retail sector. This study aims to evaluate the implementation of the Value Added Tax Borne by Government incentives on transfer of store rent service to the retail sector using four William N. Dunn’s policy evaluation, there are effectiveness, adequacy, responsiveness, and appropriateness. This study uses a post-positivist approach and uses the Concept Operations to derive theoretical indicators used in analysis. This study concludes four results. First, from the effectiveness criteria, this incentive is not effective because the targets and purposes of the incentives are not achieved. Second, from the adequacy criteria, this incentive is not sufficient because it does not include all indicators to encourage retail growth, and the incentive period is only 3 months. Third, from the responsiveness criteria, this incentive is less responsive because it does not accommodate all retail sectors to take advantage of the incentive. Fourth, from the appropriateness criteria, the incentive does not entirely meet the criteria due to the impact and benefits of incentives that do not affect the retail sector significantly."

"Kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun tahun anggaran 2021–2022 yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia masih belum berdampak seperti yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan PPN DTP dengan memberi gambaran mengenai pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post-positivist dengan menggunakan teori proses implementasi Mazmanian dan Sabatier (1989). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPN DTP memiliki tujuan utama untuk menstabilkan perekonomian pada sektor tersebut. Di sisi lain, dalam output kebijakan, tidak diaturnya atas mekanisme pengkreditan PM atas insentif PPN DTP ini di dalam peraturan terkait membuat penerjemahan tujuan ke dalam peraturan menjadi kurang jelas. Selain itu, terdapat kendala dalam penerapan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berimbas kepada pemanfaatan insentif ini. Sementara, dari kepatuhan kelompok sasaran, banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengembang yang tidak patuh untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam memanfaatkan insentif PPN DTP ini dan untuk lembaga pelaksana berusaha mematuhi peraturan terkait beserta petunjuk teknisnya. Atas kendala-kendala tersebut, dampak aktual dari output kebijakan ini tidak mencapai dampak yang diinginkan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan rendahnya realisasi insentif PPN DTP dan menurunnya PKP pengembang yang memanfaatkan insentif ini pada Tahun 2022. Lalu, dari segi persepsi terhadap dampak output kebijakan, pihak lembaga pelaksana memiliki persepsi bahwa yang terpenting ialah pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana atas insentif ini untuk membantu industri terkait. Sementara, persepsi yang dimiliki oleh pemanfaat kebijakan ialah insentif ini cukup menolong para pengembang tetapi memang yang dapat memanfaatkan hanya pengembang tertentu karena kendala yang ada. Kemudian, perubahan mendasar dalam peraturan sudah dilakukan dua kali dalam peraturan kebijakan insentif PPN DTP ini bersamaan dengan perpanjangan masa insentif. Atas penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi berupa perlu diaturnya mekanisme pengkreditan PM atas insentif PPN DTP ini dalam peraturan terkait, penyelesaian kendala nonfiskal yang berpengaruh terhadap implementasi insentif PPN DTP ini yaitu penerapan PBG, dan perlunya perpanjangan masa pemberian insentif PPN DTP ini sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan mencapai dampak yang diinginkan.

---

The Value Added Tax Borne by the Government incentive policy on landed houses and flat residential units for the 2021-2022 fiscal year provided by the Government of Indonesia has not yet had the desired impact. This study aims to analyze the implementation process of the Value Added Tax Borne by the Government policy by providing an overview of its implementation. The method used in this research is the post-positivist method using Mazmanian and Sabatier's (1989) implementation process theory. The researcher used data collection techniques that are studying literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that this policy primarily aims to stabilize the economy in that sector. On the other hand, in the policy output, the unregulated Input Tax crediting mechanism for this incentive makes the translation of objectives less clear into regulations. In addition, there is an obstacle to the replacement of the Izin Mendirikan Bangunan (IMB) with Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Meanwhile, from the compliance of the target group, many developers, do not comply with the requirements required to take advantage of this incentive, and the implementing agencies are trying to comply with related regulations and technical instructions. Due to these constraints, the actual impact of this policy's output did not optimally achieve the desired impact. This is due to the low realization of this incentive and the decline of the developers who takes advantage of this incentive in 2022. Then, in terms of perceptions of the impact of policy outputs, the implementing agencies have the perception that the most important thing is that the government allocates the allocation of funds for this to help related industries. Meanwhile, the perception held by policy users is that this incentive is quite helpful for the developers, but only certain developers can use it because of the obstacle. Then, two fundamental changes in the regulations have been made in regulating this incentive along with adding the incentive period. Based on this research, the researcher provides recommendations in the form of the need to regulate the Input Tax credit mechanism for this incentive in the regulations, the resolution of non-fiscal constraints that affect the implementation of this incentive, that is, the application of PBG, and the need for an extension period of providing this incentives so that it can be utilized to its full potential and achieve the desired effect"

"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

---

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."

"Penelitian ini betujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia. Dengan meningkatnya kekhawatiran global terhadap permasalahan lingkungan dan kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, promosi adopsi kendaraan listrik salah satunya mobil listrik telah menjadi prioritas bagi banyak negara di seluruh dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, juga telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik salah satunya dengan memberikan insentif PPN DTP untuk mobil listrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi literatur dan wawancara mendalam. Dengan menggunakan lima dimensi efektivitas kebijakan Riant Nugroho (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan ini telah mampu mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan demand masyarakat terhadap mobil listrik, namun belum mampu berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia, kebijakan ini telah dirumuskan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan, dan telah dirumuskan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dibidangnya. Kedua, kebijakan ini bersifat monopoli sehingga pelaku utamanya adalah pemerintah. Ketiga, kebijakan ini belum secara maksimal mengakomodir kemampuan target group, tidak terdapat tumpang tindih dengan realisasi kebijakan lain, dan merupakan suatu kebijakan baru yang tetap sejalan dengan kebijakan sebelumnya. Keempat, kebijakan ini mendapatkan berbagai dukungan dari pihak lingkungan internal maupun lingkungan eksternal kebijakan. Kelima, terlihat dari kesiapan aktor-aktor yang terlibat (pemerintah & target group) kebijakan ini sudah berada pada tahapan yang paling baik yaitu strategic readiness. Beberapa rekomendasi telah diberikan dalam penelitian ini antara lain diperlukannya konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah berjalan, pemerintah perlu menggencarkan pembangunan infrakstruktur mobil listrik, perlu diadakan kajian dengan pemerintah setiap daerah, dan perlu meningkatkan fokusnya pada konversi mobil konvensional menjadi mobil listrik.

---

This study aims to analyze and the effectiveness of the Government Borne Value Added Tax (PPN DTP) policy on the delivery of battery-based electric cars in Indonesia. With increasing global concerns over environmental issues and the need to reduce greenhouse gas emissions, promoting the adoption of electric vehicles, including electric cars, has become a priority for many countries around the world. Indonesia, as one of the countries that has the largest nickel reserves in the world, has also taken steps to encourage the adoption of electric vehicles, one of which is by providing VAT DTP incentives for electric cars as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023. This research is a type of descriptive research that uses the post-positivism paradigm. The data collection techniques used in this research include literature studies and in-depth interviews. By using the five dimensions of policy effectiveness Riant Nugroho (2014) the results showed that: First, this policy has been able to achieve its main goal of increasing public demand for electric cars, but has not been able to contribute to reducing greenhouse gas emissions in Indonesia, this policy has been formulated with the problems it wants to solve, and has been formulated by institutions that have authority in their fields. Second, this policy is a monopoly so that the main actor is the government. Third, this policy has not maximally accommodated the capabilities of the target group, there is no overlap with the realization of other policies and is a new policy that remains in line with previous policies. Fourth, this policy receives various support from the internal environment and the external environment of the policy. Fifth, it can be seen from the readiness of the actors involved (government & target group) that this policy is at the best stage, namely strategic readiness. Several recommendations have been given in this study, including the need for government consistency in implementing this policy, the government needs to evaluate the fiscal policy that has been running, the government needs to intensify the development of electric car infrastructure, it is necessary to hold a study with the government of each region, and it is necessary to increase its focus on converting conventional cars into electric cars."

"Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor properti residensial. Pemerintah Indonesia memberikan insentif PPN DTP perumahan melalui penerapan PMK 21/2021 dan PMK 103/2021 untuk TA 2021 dan PMK 6/2022 untuk TA 2022. PPN DTP perumahan diterapkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendorong daya beli masyarakat di sektor industri perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun di tahun anggaran 2021 dan 2022 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode postpositivist dengan menggunakan lima dimensi teori proses efektivitas kebijakan dari Nugroho (2020), yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan lima hasil. Pertama, dari ketepatan kebijakan, insentif belum mampu menyelesaikan permasalahan bagi pihak asosiasi pengembang properti, meskipun kebijakan ini telah sesuai dengan agenda pemerintah dan perancangan kebijakan telah konsisten dengan wewenang lembaga yang terlibat. Kedua, dari dimensi ketepatan pelaksanaan, insentif ini telah melibatkan pelaku implementasi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga, dari dimensi ketepatan target, realisasi insentif belum sesuai dengan target pemerintah meskipun insentif ini merupakan kebijakan baru dalam sistem pajak di Indonesia dan tidak bertentangan dengan kebijakan relevan sebelumnya. Keempat, dari dimensi ketepatan lingkungan, terdapat perbedaan pandangan terkait sasaran kebijakan dan masalah struktur birokrasi dalam lingkungan internal, meskipun opini publik eksternal terhadap implementasi kebijakan ini sudah positif. Kelima, berdasarkan dimensi ketepatan proses, Wajib Pajak dan lembaga pemerintah telah memahami kebijakan, meskipun terdapat beberapa kendala penerapan dan ketidakjelasan tanggung jawab dalam sosialisasi kebijakan.

---

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various sectors, including the residential property sector. The Indonesian government introduced the housing VAT incentive borne by the government (DTP) through the implementation of PMK 21/2021 and PMK 103/2021 for fiscal year 2021, and PMK 6/2022 for fiscal year 2022. The housing VAT DTP incentive was applied to stimulate national economic growth and boost consumer purchasing power in the housing industry. This study aims to evaluate the effectiveness of the VAT DTP incentive policy on the delivery of landed houses and apartment units in the 2021 and 2022 fiscal years in Indonesia. The method used in this study is the post-positivist method, utilizing the five dimensions of policy effectiveness process theory by Nugroho (2020), which include right policy, right implementation, right on target, right environment, and right on process. Data collection techniques included literature studies and in-depth interviews. This study concludes with five findings. First, regarding policy accuracy, the incentives have not fully addressed the issues faced by property developer associations, although the policy aligns with government agendas and is consistent with the authority of involved institutions. Second, from the implementation accuracy dimension, the incentives have engaged implementers from the government, private sector, and public. Third, in terms of target accuracy, the realization of the incentives has not met government targets, despite being a new policy in Indonesia's tax system and not conflicting with prior relevant policies. Fourth, concerning environmental accuracy, there are differing views on policy targets and bureaucratic structure issues internally, although external public opinion on policy implementation is positive. Fifth, based on process accuracy, taxpayers and government institutions understand the policy, despite some implementation challenges and unclear responsibilities in policy dissemination."

"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.

---

The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas implementasi kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan mekanisme implementasi bahwa PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana terlaksana dengan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan berupa kurang sosialisasi kepada masyarakat dan terdapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Government policy on submission of VAT Borne vegetable oil packaging simple Within the country. This research is qualitative research descriptive. This research result describe mechanism implementation that vat borne government on cession cooking oil packaging simple done with less Well. It is because of the barriers in the form of less socialization to the public and there are cheating that can be caused financial loss to the state."