Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yaitu menghadirkan Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi publik. Dalam perkembangannya, Transjakarta mengusung konsep smart mobility yang ditandai dengan adanya pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari upaya dari untuk menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas, dan sekaligus menciptakan kota cerdas atau smart city untuk wilayah DKI Jakarta, khususnya pada sektor transportasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix methods. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta menurut persepsi 425 responden sudah termasuk ke dalam kategori baik dengan jumlah penilaian baik yang diberikan responden sebanyak 362 responden (85,2%). Dalam segi aksesibilitas, Transjakarta telah menyediakan akses bagi para penggunanya secara luas, mudah, aman, nyaman dan juga terjangkau. Transjakarta menyediakan infrastruktur TIK untuk memudahkan penggunanya dalam memperoleh informasi layanan, melakukan sistem pembayaran, dan mengakses internet. Transjakarta telah menerapkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dengan adanya penggunaan bus listrik. Transjakarta berkembang sistem transportasi publik yang inovatif karena terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanannya. Transjakarta juga menjadi sistem transportasi yang aman dengan menyediakan petugas, fasilitas, maupun kebijakan terkait dengan keamanan dalam layanan transportasi. Dalam aspek keadilan, Transjakarta memberikan perlakuan adil, tarif yang terjangkau, dan penyediaan fasilitas khusus sehingga para pengguna mendapatkan akses yang sama atau setara pada saat menggunakan layanan Transjakarta.

---

One of the efforts made by the DKI Jakarta Provincial Government to solve the problem of congestion is to introduce Transjakarta as a mode of public transportation. In its development, Transjakarta carries the concept of smart mobility which is characterized by the integration of information and communication technology (ICT) as part of efforts to solve the problem of traffic congestion, and at the same time create a smart city for the DKI Jakarta area, especially in the transportation sector. The aim of this research is to analyze the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode. The research approach used is quantitative with mixed methods data collection techniques. The results of this research indicate that the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode in DKI Jakarta Province, according to the perception of 425 respondents, is included in the good category with the number of good ratings given by respondents being 362 respondents (85.2%). In terms of accessibility, Transjakarta has provided access for its users in a broad, easy, safe, comfortable and affordable manner. Transjakarta provides ICT infrastructure to make it easier for users to obtain service information, carry out payment systems and access the internet. Transjakarta has implemented a sustainable public transportation system with the use of electric buses. Transjakarta is developing an innovative public transportation system because it continues to strive to improve and develop the quality of its services. Transjakarta is also a safe transportation system by providing officers, facilities and policies related to security in transportation services. In the aspect of justice, Transjakarta provides fair treatment, affordable rates, and provides special facilities so that users get equal or equal access when using Transjakarta services."

"ABSTRAKPada tahun 2025, duapertiga populasi dunia akan tinggal di kota-kota besar, mayoritas pada negara-negara berkembang sehingga akan menimbulkan permasalahan yang bersifat kompleks, salah satu permasalahannya adalah bidang transportasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemerintah tingkat lokal sebagai penyelenggara pembangunan berkelanjutan bertanggungjawab untuk mengatasi hal tersebut karena transportasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat daya saing DKI Jakarta dalam kompetensi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mobilitas penggunaan kendaraan bermotor dalam kaitan sistem transportasi, mekanisme dan implementasi mekanisme smart mobility dalam membangun sistem transportasi strategis di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart mobility belum berjalan dengan efektif, namun sudah berjalan menuju ke arah yang baik dalam membangun sistem transportasi strategis di DKI Jakarta. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait.

---

ABSTRACTIn 2025, two thirds of the world 39 s population will live in large cities, the majority in developing countries that will cause problems that are complex, one problem is the transportation field. Jakarta Provincial Government as the local levels of government as the organizer of sustainable development is responsible to solve it, because transportation is not managed properly can seriously hamper competitiveness in the global competency Jakarta. This study aims to determine the mobility of the use of motor vehicles in relation to the transport system, the mechanism and the implementation of smart mobility mechanism in building strategic transportation system in Jakarta. This study used a qualitative research approach with a purposive method. The results showed that smart mobility has not run effectively, but already walking toward the good in building strategic transportation system in Jakarta. It is influenced by several interrelated factors."

"Penelitian ini membahas mengenai kepuasan masyarakat terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko dalam mewujudkan smart mobility di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko dalam mewujudkan smart mobility di Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan positivist. Penelitian ini menggunakan teori kepuasan masyarakat yang dikemukakan oleh Gao Lu, Yu Yao, dan Liang Wu (2016) dengan delapan dimensi, yaitu fare, wait and travel time, cleanliness, customer service, accessibility, safety, crowdedness, dan comfortability. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mixed method melalui survei, observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan kepada 204 responden masyarakat moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko sejak bulan Mei-Juni 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat berada tingkat puas sebesar 80,88%. Seluruh dimensi menyatakan bahwa masyarakat merasa puas terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko. Meskipun sebagian hasil wawancara mendalam dan observasi juga menunjukkan pendapat yang berbeda dari keseluruhan hasil penelitian, karena setiap kondisi armada transportasi Jak Lingko berbeda tergantung pada situasi dan kondisi di jalanan.

---

This study discusses public satisfaction with Jak Lingko's integrated mode of transportation in realizing smart mobility in DKI Jakarta Province. This study aimed to determine public satisfaction with Jak Lingko's integrated mode of transportation in realizing smart mobility in DKI Jakarta Province using a positivist approach. This study uses the theory of community satisfaction put forward by Gao Lu, Yu Yao, and Liang Wu (2016) with eight dimensions, namely fare, wait and travel time, cleanliness, customer service, accessibility, safety, crowdedness, and comfortability. The data collection technique used is a mixed method through surveys, observations, in-depth interviews, and literature studies. Data was collected on 204 respondents using the Jak Lingko integrated mode of transportation from May to June 2023. The results of this study indicate that community satisfaction is at a satisfaction level of 80.88%, with the best service quality conditions being the MRT and LRT modes of transportation. Quality The worst service is on the Mikrotrans mode of transportation. All dimensions state that the community is satisfied with the Jak Lingko integrated mode of transportation. However, some of the results of in-depth interviews and observations show differences from the study's overall results due to differences in the conditions of each Jak Lingko transportation fleet based on the situation and conditions on the road."

"Penelitian ini mengalisis collaborative governance pada integrasi moda transportasi angkot dalam pelaksanaan Program Jak Lingko Di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan smart mobility. Kajian ini menggunakan pendekatan post positivist untuk menganalisa proses collaborative governance yang terjadi pada integrasi moda transportasi dalam sistem BRT Transjakarja sebagai bagian dari pelaksanaan program Jak Lingko. Proses collaborative governance yang terjadi dianalisis dengan lima dimensi model collaborative governnace yang terdiri atas dimensi konteks sistem umum, dimensi pendorong, dimensi dinamika kolaborasi, dimensi aksi kolaboratif dan dimensi dampak kolaborasi. Model Collaborative Governance ini dikembangkan dengan memasukkan parameter smart mobility pada dimensi dampak kolaborasi.

---

This study aim to investigate collaborative governance in the integration of angkot as one of transportation modes within the implementation the Jak Lingko Program in order to realize smart mobility in DKI Jakarta. This study uses a post positivist approach to analyze the collaborative governance process that occurs in the integration of mini bus "angkot" as one of transportation modes into the Transjakarja's BRT system as an integral part of the implementation of the Jak Lingko program. The collaborative governance process that took place was analyzed with five dimensions of the collaborative governance model consisting of the dimension of the general system context, the driving dimension, the dimensions of collaboration dynamics, the dimensions of collaborative action and the dimensions of the impact of collaboration. This Collaborative Governance model was developed by incorporating smart mobility parameters into the dimensions of collaboration impact."

"Mobility as a Service (MaaS) merupakan sebuah model layanan mobilitas yang telah digunakan perusahaan hingga pemerintah di berbagai negara. MaaS berperan sebagai perantara antara perusahaan atau pemerintah dengan pengguna dalam menyediakan berbagai layanan transportasi yang komprehensif. Implementasi MaaS di Indonesia telah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan informasi transportasi umum bagi masyarakatnya. Salah satu platform MaaS yang tersedia di Jakarta adalah Trafi. Dengan pengguna terbanyak dibandingkan platform MaaS lainnya di Jakarta, Trafi menjadi platform MaaS yang sangat diandalkan oleh para pengguna transportasi umum di Jakarta. Sayangnya, user research yang dilakukan Trafi di Jakarta terakhir berlangsung pada tahun 2016. Hal ini menjadi salah satu pendorong dibutuhkannya evaluasi usability pada aplikasi untuk menemukan permasalahan yang dialami pengguna dan menentukan solusi dalam bentuk desain alternatif yang dapat meningkatkan user experience (UX). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa survei daring dan metode kualitatif berupa user interview. Hasil yang ditemukan meliputi masalah usability sehingga diperlukan perbaikan pada fitur yang sudah ada, dan perancangan fitur baru untuk meningkatkan usability. Setelah rancangan desain yang baru diusulkan, dilakukan evaluasi usability testing (UT). Secara keseluruhan, diperoleh hasil evaluasi yang positif secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil UT yang didapat adalah rata- rata sebesar 91,11% untuk tingkat keberhasilan tugas yang diuji dan rata-rata sebesar 85,02% untuk tingkat keberhasilan setiap pengguna. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pengguna mendapatkan kesan yang baik dan memberikan umpan balik positif terhadap rancangan desain alternatif.

---

Mobility as a Service (MaaS) is a mobility service model that has been used by companies to governments in various countries. MaaS acts as an intermediary between companies or governments and end-users in providing a variety of comprehensive transportation services. The implementation of MaaS in Indonesia has been carried out by the Province of DKI Jakarta to improve public transportation information services for the community. One of the available MaaS platforms in Jakarta is Trafi. Having the most users compared to other MaaS platforms in Jakarta, Trafi is a MaaS platform that is highly relied on by public transport users in Jakarta. Unfortunately, the last user research conducted by Trafi in Jakarta took place in 2016. This has become one of the drivers of the need for usability evaluation on the application to find problems the users encounter and determine solutions in the form of alternative designs that can improve user experience (UX). The methods used in this research are quantitative methods, specifically online survey, and qualitative methods, specifically user interview. The result includes usability issues which conclude the need for improvements on existing features and design development on new features to improve usability. After the new design is proposed, it is then evaluated using usability testing (UT) method. Overall, a positive result was found, both on the quantitative and qualitative evaluation. The results were an average of 91.11% for the success rate of the tested tasks and an average of 85.02% for the success rate of each user. Evaluation results also show that users had a good impression and give positive feedback on the proposed alternative design. "

"Skripsi ini membahas mengenai PT JakLingko Indonesia dalam Penyelenggaraan Integrasi Sistem Transportasi di Provinsi DKI Jakarta, di mana integrasi sistem transportasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan demi mendukung pengarusutamaan penggunaan transportasi publik dan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Pada skripsi ini, pembahasan akan difokuskan ke dalam tiga pokok bahasan. Pertama, relevansi dari pembentukan badan usaha yang baru untuk menyelenggarakan sistem integrasi transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, perihal kelembagaan PT JakLingko Indonesia dalam penyelenggaraan sistem integrasi transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dari PT JakLingko Indonesia dalam penyelenggaraan integrasi sistem transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan PT JakLingko Indonesia merupakan suatu badan usaha swasta dengan bentuk joint venture yang menyelenggarakan integrasi sistem pembayaran transportasi publik dan implementasi paket tarif transportasi publik. Pembentukan PT JakLingko Indonesia merupakan hal yang relevan dan perlu untuk dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksimalkan penyelenggaraan integrasi transportasi publik, dan memandirikan risiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan integrasi sistem pembayaran transportasi publik. Kemudian, sebagai suatu badan usaha dengan bentuk perseroan, PT JakLingko Indonesia tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini juga menunjukkan, sebagai badan usaha swasta yang turut terlibat dalam kebijakan integrasi sistem transportasi publik, terdapat beberapa badan/lembaga yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terlibat dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban terhadap integrasi sistem pembayaran transportasi publik yang diselenggarakan oleh PT JakLingko Indonesia.

---

This thesis discusses PT JakLingko Indonesia in the Implementation of Public Transportation System Integration in DKI Jakarta, where the integration of transportation system is an important aspect to be implemented in order to support the prioritization of public transportation usage and reduce reliance on the use of private vehicles. In this thesis, the discussion will be focused on three main topics. First, the relevance of establishing new business entities to organize the public transportation system integration in DKI Jakarta. Second, the institutional aspects of PT JakLingko Indonesia in organizing the public transportation system integration in DKI Jakarta. Third, the mechanisms of supervision, control, and accountability of PT JakLingko Indonesia in the implementation of the public transportation system integration in DKI Jakarta. This research is conducted as a doctrinal research by conducting a literature review from various sources. The results of this research indicate that PT JakLingko Indonesia is a private business entity in the form of a joint venture that organizes the integration of public transportation payment systems and the implementation of public transportation tariff packages. The establishment of PT JakLingko Indonesia is relevant and necessary to be established in order to implement the provisions of laws and regulations, maximize the implementation of public transportation integration, and to be independent of the risks arising from the implementation of the integration of public transportation payment systems. Furthermore, as a business entity in the form of a company, PT JakLingko Indonesia is subject to the provisions of the Limited Liability Company Law. This research also shows, as a private business entity that is involved in the policy of integrating the public transportation system, there are several agencies / institutions that, in accordance with their main duties and functions, are involved in supervision, control, and accountability for the integration of the public transportation payment system organized by PT JakLingko Indonesia."

"Tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum, permasalahan ini mendorong pemerintah dalam menginisiasi kebijakan anti pelecehan seksual melalui pembangunan Pos SAPA di moda transportasi umum, salah satunya yaitu TransJakarta. Akan tetapi, meskipun Pos SAPA telah dibangun, kasus pelecehan/kekerasan seksual tetap terjadi di TransJakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di transportasi publik. Adapun, dalam meningkatkan kesadaran, advokasi kebijakan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu yang diadvokasikan. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk meneliti strategi para aktor melalui teori yang dikemukakan Gen & Wright (2020) dalam melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan anti pelecehan seksual di TransJakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan belum secara total meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan anti pelecehan seksual di transportasi publik TransJakarta DKI Jakarta. Meskipun secara umum masyarakat sudah mulai sadar akan isu pelecehan dan kekerasan seksual, namun advokasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal pada beberapa aspek sehingga kebijakan belum tersampaikan dengan baik.

---

The high number of sexual harassment and violence that occurs in public transportation could threaten the safety and comfort of its citizens in using public transportation, this problem has prompted the government to initiate anti-sexual harassment policies through the construction of SAPA Posts in public transportation, one of which is TransJakarta. However, even though the SAPA Post has been established, cases of sexual harassment/violence still occur in TransJakarta. This indicates that even though the policy had been implemented, a lot of people have low awareness and knowledge regarding cases of sexual harassment and violence in public transportation. Meanwhile, in raising awareness, policy advocacy is one of the instruments that can help increase public understanding and awareness regarding the issues that are being advocated. Based on this case, this study seeks to examine the strategies of actors through the theory proposed by Gen & Wright (2020) in conducting policy advocacy strategies with the aim of increasing awareness and understanding of anti-sexual harassment policies in TransJakarta. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with government and non-government actors and literature studies. The results of this study indicate that the policy advocacy that has been carried out has not totally increased public awareness regarding anti-sexual harassment policies on TransJakarta DKI Jakarta public transportation. Although in general the community has begun to become aware of the issue of sexual harassment and violence, the advocacy that has been carried out is not optimal yet in several aspects, therefore the policies have not been delivered properly."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post Positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analik. Peneliti menganalisis Implementasi Penggunaan Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori Edward III. Pendekatan dalam teori implementasi kebijakan berkembang dari top-down ke bottom-up. Karena kedua pendekatan dianggap penting, maka munculah pendekatan hibrida, Pendekatan bottom-up khususnya dianggap penting saat ini dengan munculnya prinsip good governance yang mempertimbangkan pemangku kepentingan/stakeholders dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan pada faktor kesiapan masyarakat dalam menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence the implementation of Jakarta Card Smart Policy in DKI Jakarta Province. The research approach used is Post Positivist. Data were collected by in depth interviews, observations, and document studies. This research is a descriptive analytical research. Researchers analyzed the Implementation of Smart Card Use Jakarta based on Edward III theory. The approach in theory of policy implementation evolves from top down to bottom up. Since both approaches are important, hybrid approaches are emerging. Bottom up approaches are particularly important today with the emergence of good governance principles that take into account stakeholders in policy implementation. The results showed that there was a problem in the community 39 s readiness factor in receiving the assistance of Smart Card Program Jakarta."

"Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akan tetapi, masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta dengan pendekatan model sistem. Hal yang dilihat antara lain: instrumen kebijakan sumber daya dan manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri ataS data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer diga1i dari berbagai informan yang berkompeten, yakni: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah. Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan telah ada, akan tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD, penegakan hukum yang belum di1aksanakan secara sebenarnya dikarenakan sistem dan koordinasi yang belum maksimal, sumber daya manusia dan dana yang masih kurang, serta tidak adanya rencana strategis sehingga belum maksimalnya manajemen dan koordinasi. Oleh karena itu, da1am implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang efektif, beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.

---

The Government of DKI Jakarta Province had released some policies regarding to prevent and remedy air pollution. However, there are much problems related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study will know implementation of urban air quality management policy related to transportation by system model approach. The matter will be studied are policy instruments, resources and management.

This study is qualitative study to delv more information tboughtfully. In this studY, primary and secondary data will be used. Primacy data are collected from in depth interview with competent sources such as Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biro Hukum, Badan Pengelola. Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan and Samsat. Secondary data are collected by conducting documents.

The study result showed that policy instrument has existed, but they are perceived only effective fot BPLHD, real law enforcement has been not implemented because system and coordination are not maximalized, human and money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management and coordination are not maximalized. Therefure, to make implementation of urban air quality management policy become effective, the factors should be respected by related parties especially policy makers and policy implementors."