Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang menatarbelakangi penelitian ini yaitu kerap masih terjadinya peredaran narkotika di lapas. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemasyarakatan untuk meningkatkan kepribadian dan kemandirian warga binaan, membantu mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaikinya, dan menghindari mengulangi kejahatan mereka, sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model pencegahan kejahatan yang baru terhadap peredaran narkotika di Lapas yang dihasilkan atas analisis model pencegahan kejahatan yang sudah ada di tingkat kelembagaan, politik, dan sosial. Model ini bertujuan untuk membuat Lapas bersih dan bebas dari narkotika dan meningkatkan efektivitas upaya di bawah Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan Teori Aktivitas Rutin dan Teori Pencegahan Kejahatan yang difokuskan pada pencegahan kejahatan situasional. Data yang dianalisis berjumlah 39 artikel jurnal dengan rentang waktu 2013-2023. Selain itu, teknik analisis yang digunakan menggunakan Teknik Systematic Literature Review, Evaluasi dan SWOT. Dari hasil analisis, diketahui bahwa peredaran narkotika di lapas masih terjadi dengan berbagai cara menyelundupkanya, seperti melalui pengunjung, menyogok petugas lapas dan banyak barang bukti yang ditemukan, seperti sabu, dan alat hisap dikarenakan warga binaan belum lepas dari ketergantungan obat, menghilangkan stress dan mengisi waktu luang. Dari hasil evaluasi menemukan, sebagian besar pencegahan peredaran narkotika yang dilakukan bersifat situasional, karena dilakukan dengan cara mengawasi akses fasilitas dan penguatan pengawasan secara formal. Peneliti mengusulkan model untuk memerangi peredaran narkotika di lapas, menggabungkan upaya yang sudah ada dengan skenario baru. Hal ini mencakup pembangunan lapas khusus, renovasi lapas berdasarkan teori CPTED, penggunaan teknologi mutakhir, kolaborasi dengan polisi, dan rehabilitasi.

---

The problem behind this research is that narcotics trafficking often still occurs in prison. This is contrary to the purpose of corrections to improve the personality and independence of prisoners, help them realize their mistakes, correct them, and avoid repeating their crimes, thus increasing community acceptance. This research aims to propose a new crime prevention model against drug trafficking in prisons resulting from an analysis of existing crime prevention models at the institutional, political, and social levels. The model aims to make prisons clean and free from drugs and increase the effectiveness of efforts under Law No. 22 of 2022 on Corrections. This research utilizes Routine Activity Theory and Crime Prevention Theory focusing on situational crime prevention. The data analyzed amounted to 39 journal articles in 2013-2023. In addition, the analysis technique used Systematic Literature Review, Evaluation, and SWOT techniques. From the results of the analysis, it is known that narcotics trafficking in prisons still occurs in various ways, such as through visitors, bribing prison officers, and a lot of evidence found, such as methamphetamine, and suction equipment because prisoners have not been released from drug dependence, relieving stress and filling spare time. The evaluation found that most of the prevention of drug trafficking is situational because it is done by monitoring access to facilities and strengthening formal supervision. The researchers propose a model to combat drug trafficking in prisons, combining existing efforts with new scenarios. These include the construction of specialized prisons, prison renovation based on CPTED theory, the use of cutting-edge technology, collaboration with the police, and rehabilitation."

"Pelibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika terus berkembang. Namun, demikian pembahasan mengenai isu ini seringkali dikesampingkan dan hanya dibahas dalam sudut pandang keputusan, tanpa menyingkap berbagai bentuk eksploitasi mereka dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Melalui analisis kritis dan pendekatan feminis marxis dan sosialis, studi ini berupaya memberikan penggambaran pelibatan perempuan dalam berbagai peran pada jaringan kejahatan narkotika. Studi ini memberikan analisis pada pengalaman 8 (delapan) perempuan yang diperoleh melalui studi literatur, studi dokumen putusan pengadilan, dan wawancara mendalam pada narapidana perempuan yang pernah dilibatkan dalam kasus peredaran gelap narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami peningkatan eksploitasi serta viktimisasi seiring dengan penempatan mereka dalam berbagai posisi beresiko. Jaringan kejahatan narkotika mereproduksi nilai patriarki dan kapitalisme dengan menempatkan perempuan pada rantai terbawah dan garda terluar untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis ilegal tersebut.

---

The involvement of female in the illicit trafficking of narcotics continues to grow. However, discussions on this issue are often sidelined and only discussed from the point of view of decisions, without disclosing the various forms of their exploitation in the illicit drug trafficking network. Through critical analysis and feminist Marxist and Socialist approaches, this study attempts to provide a description of the involvement of female in various roles in narcotics crime networks. This study provides an analysis of the experiences of 8 (eight) females obtained through literature studies, studies of court decision documents, and in-depth interviews with female prisoners who have been involved in drug trafficking cases. The results of this study indicate that women experience increased exploitation and victimization along with their placement in various risky positions. The narcotics crime network reproduces the values of patriarchy and capitalism by placing women at the bottom of the chain and at the outermost guard to generate profits for these illegal businesses."

"Penelitian ini menganalisis bentuk upaya Interpol dalam pemberantasan isu penyelundupan narkoba di Indonesia dengan usaha kerja sama. Dengan menggunakan metode tracing, peneliti mengambil konsep Rezim Internasionaldalam melihat bagaimana rezim membentuk usaha serta upaya Indonesia dalammenangani kasus penyelundupan narkoba. Penelitian ini berkontribusi padaperluasan dan pendalaman teori rezim internasional dengan memperdalam tigavariabel utama menurut Stephen D. Krasner yaitu Kepentingan Negara, KekuatanPolitik, serta Norma dan Prinsip. Melihat variabel analisis, hasil akhir daripenelitian ini menegaskan bahwa kerja sama dalam rezim membangun danmempengaruhi bentuk penanganan konsisten yang dipilih oleh Indonesia terkait isupenyelundupan narkoba agar lebih “tertata” dan menjadi alasan Indonesia untukmemperkuat kerja sama taraf internasional. Ini merupakan hasil akhir dari strukturrezim yang dikaitkan antara tiga variabel inti dan menghasilkan perilaku negarayang dalam hal ini; pilihan langkah menangani isu penyelundupan narkoba. Hal inididorong dengan bentuk murni dari narkoba sebagai salah satu isu kejahatantransnasional yang tidak mementingkan peran perbatasan negara dan menuntutkerja sama antar negara.

---

This study analyzes Interpol's effort in eradicating drug trafficking cases in Indonesia by means of cooperation. Employing tracing method, the author adopt the concept of International Regime by Krasner and its three variables, i.e. national interest (egoistic self-interest), Political Power, and Norms and Principles in investigating how a regime shape Indonesia's efforts in handling drug trafficking cases. The result affirms that cooperation within regime helps to nurture and influence Indonesia's consistency and organized method in handling drug trafficking cases. This also serves as the reason why Indonesia chooses to strengthen international cooperation in drug trafficking issues. Moreover, the research also justifies that the cooperation is the byproduct of regime structure with three main variables; therefore, resulting in state's behavior, in this case, Indonesia's choice of action in handling drug trafficking cases. Further, Indonesia's action is also justified considering that the nature of drug trafficking as a transnational crime issue that goes beyond nation's border and demands intergovernmental cooperation."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat munculnya fenomena drug trafficking sebagai salah satu isu keamanan non-konvensional dan mencoba menyajikan bagaimana masalah ini dilihat dan berbagai aspek dengan studi kasus Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi yang menggambarkan masalah ini melalui perspektif ancaman terhadap negara yang menjadi produsen dan konsumen yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa tinjauan, yaitu tinjauan politik, militer, ekonomi dan sosial. Untuk menjelaskan bagaimana isu ini berkembang, maka dilakukan analisa data sekunder dengan berdasarkan pada data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas berbagai literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa isu drug trafficking lebih dari sekedar isu sosial dan kesehatan, sehingga berimplikasi pada kebijakan yang harus diambil oleh negara atau suatu kawasan untuk menangani isu ini secara lebih serius."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membahas efektivitas pelaksanaan kerja sama di tingkat nasional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Banyaknya instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang bersama-sama dengan BNN dalam mendukung pelaksanaan program BNN, yang secara umum terbagi dalam bidang pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan penelitian, membutuhkan pendekatan yang komprehensif, efektif dan efisien. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder digunakan pendekatan Studi Dokumen yang dilanjutkan dengan mengolah data sekunder tersebut menggunakan metode Analisis Kualitatif dan SWOT.Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BNN harus memberikan manfaat baik dari segi program hingga peningkatan kemampuan bagi seluruh komponen bangsa yang bekerja sama dengan BNN. Dampak yang diharapkan melalui pelaksanaan kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan bagi BNN untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk di dalamnya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika, terkoordinirnya wadah peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan anti penyalahgunaan Narkotika, terlaksananya pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang P4GN dan pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik maupun metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to discuss the effectiveness of the implementation of cooperation at the national level which became an integral part in the implementation of the programs of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking. The large number of the government agencies and community components which work together with BNN in supporting the implementation of the BNN rsquo s program including prevention, law enforcement, rehabilitation and research requires a comprehensive, effective and efficient approach. To collect various secondary data the researcher writer used Document Study approach and then followed by processing the secondary data using Qualitative Analysis and SWOT method.The implementation of cooperation conducted by BNN should give benefits either to program aspect or the improvement of all nation component 39 s ability for all components which have had cooperation with BNN. It is expected that through the implementation of the cooperation BNN will implement the program of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursor of Narcotics easier, to increase the civic awareness on drug abuse, build well improvement of community participation in creating the environment of antidrug abuse, to implement the program of the termination of organized crime syndicates in the field of P4GN, to implement the therapeutic community based rehabilitation as well as other methods that have been tested for success and further treatment for drug abuse and or Narcotics addicts."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai partisipasi masyarakat melalui teori broken window dan problem solving policing yang dilakukan pada Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam upaya mengendalikan peredaran narkoba ilegal di wilayah tersebut. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya berupa phenomenology, hal ini dikarenakan penelitian akan mengkaji pengalaman yang dialami oleh partisipan melalui deskripsi dan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat masih terbagi menjadi pro dan kontra, hal ini dijelaskan oleh broken window theory bahwa kejahatan serius justru dapat dimulai dengan terjadinya gangguan-gangguan kecil yang berjalan secara terus-menerus. Peredaran narkoba ilegal di Kampung Bahari masih ada hingga saat ini dan modus masuk narkoba tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana. Sedangkan dalam implementasi problem solving policing yang dilakukan, tahap scanning dikategorikan masih lemah karena belum mempertimbangkan target kejahatan, lalu terkait response, tahapan ini dikategorikan masih lemah karena saat ini PT Astra sebagai pihak stakeholder di Kampung Bahari sudah tidak melakukan kolaborasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat Bahari sebagaimana sebelumnya. Sehingga response yang diberikan saat ini terbatas hanya dari pihak kepolisian saja yang merupakan pengendalian sosial formal tanpa ada kerja sama dengan pihak informal.

---

This research aims to describe community participation through the Broken Window theory and Problem Solving Policing in Kampung Bahari, Tanjung Priok, North Jakarta, in an effort to control the circulation of illegal drugs in the area. The research method used is a qualitative approach with a phenomenological research design, namely research that examines participants' experiences through descriptions and information provided by the parties involved. The findings show that community participation is still divided into pro and con groups. The broken windows theory explains that serious crimes can stem from persistent minor disturbances. The circulation of illegal drugs in Kampung Bahari is still ongoing, drugs enter the area systematically and in a planned manner. In terms of implementing problem-solving policing, the scanning stage is considered weak because it does not take into account the target of the crime. Regarding the response stage, this is also categorized as weak because PT Astra, one of the stakeholders in Kampung Bahari, no longer collaborates in community empowerment programs as before. Thus, the current response is limited to formal social control carried out by the police, without cooperation with informal parties."

"Indonesia merupakan salah satu pintu masuk perdagangan dan peredaran gelap narkoba bahkan mungkin menjadi salah satu pusat peredaran gelap narkoba. Kejahatan narkoba yang terjadi selain dilakukan oleh warga negara Indonesia juga melibatkan warga negara asing sebagai pelaku yang membawa masuk narkoba secara illegal ke Indonesia dengan berbagai macam cara dan alasan karena walaupun beresiko tinggi tetapi keuntungan yang diperoleh dari bisnis narkoba sangat besar, hal ini dapat terjadi karena sarana komunikasi dan transportasi yang sudah semakin mudah. Kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapih, dan sangat rahasia. Bahkan, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan memamfaatkan teknologi yang canggih. Banyaknya kasus peredaran narkoba di Indonesia dengan menggunakan kurir, baik kurir yang antar jemput barang narkoba ke luar negeri untuk memasukkan maupun mengeluarkan ke dalam negeri. Pola-pola perekrutan kurir dan kegiatan kurir narkoba jaringan internasional, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : dalam pola rekruitmen kurir narkoba, pola yang digunakan bandar narkoba jaringan internasional bebeda dengan pola pada organizes crime lainnya. Pola yang umum digunakan untuk merekrut kurir baru adalah uang/materi, pacaran/perkawinan, loyalitas, dan jebakan. Bentuk-bentuk perekrutan kurir narkoba dengan pola uang/materi adalah, merekrut calon anggota yang memiliki hubungan kawan bahkan hubungan tali persaudaraan dengan kurir lama, merekrut kurir yang berasal dari satu profesi yang sama, serta cara merekrut calon kurir yang diperkenalkan oleh kurir lama atau istilahnya ada yang bawa. Pola pacaran/perkawinan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk merekrut kurir baru. Bentuk-bentuk perkawinan/pacaran yang sering digunakan adalah menunjukan kepada calon mempengaruhi dengan gaya hidup mewah dan suka ketempat hiburan, dan menunjukan bahwa penghasilan yang didapat cukup besar dan didapat dengan mudah. Pola loyalitas dan solidaritas, pada pola ini untuk merekrut calon kurir baru dengan melakukan tawaran atas balas budi dan memberikan upah atas pekerjaan kurir tesrsebut. Pola jebakan juga digunakan sebagai cara merekrut kurir. Pola ini merupakan pola yang jarang digunakan oleh bandar narkoba jaringan internasional, karena calon kurir direkrut harus teman dekat dan tidak menimbulkan kecurigaan oleh orang yang direkrut tersebut.

---

Indonesia is one of the entrances illicit drug trade and may even be one of the center of illicit drugs. Drug crimes that occur in addition carried out by an Indonesian citizen also involves a foreign citizen as a perpetrator who bring in illegal drugs into Indonesia with a variety of ways and reasons because although the risk is high but the benefits of the drug business is very large, this can happen because means of communication and transportation that is getting easier. Drug crimes are generally not done by individuals, but by a syndicate organized by steady, neat, and very secret. In fact, transnational drug crime that is done by using the modus operandi and utilizing sophisticated technology.

Number of cases of drug circulation in Indonesia by using a courier, both couriers who shuttle goods to overseas drug to insert or remove into the country. The patterns of recruitment of drug couriers and courier activities of international networks, based on research results can be concluded as follows: in the recruitment patterns of drug couriers, the pattern used by an international network of drug dealers with a distinct pattern on the other organizes crime. A common pattern used to recruit new carriers is money / material, dating / marriage, loyalty, and traps.

The forms of recruitment of drug couriers with a pattern of money / material is, to recruit candidates who have a friend relationship and even kinship ties with the old courier, recruited couriers originating from the same single profession, and how to recruit candidates introduced by courier courier or long term there is a carry. The pattern of dating / marriage is one of the most effective way to recruit new couriers.

These forms of marriage / dating that is often used is to show to potential influence with luxury lifestyle and entertainment like the place, and show that the income gained quite large and easily obtained. The pattern of loyalty and solidarity, on the pattern to recruit prospective new carrier by doing an offer of reciprocation and provide wages above tesrsebut courier job. The pattern of traps are also used as a way to recruit couriers. This pattern is a pattern that is rarely used by an international network of drug dealers, because the candidates recruited couriers must be close friends and did not arouse suspicion by people who recruited them."

"Prinsip non-punishment merupakan prinsip yang mengandung ketentuan bahwa korban perdagangan orang tidak dipidana ketika mereka melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku perdagangan orang. Di Indonesia, terdapat masalah dalam penerapan prinsip tersebut, terutama dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan narkotika. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan, antara lain: 1) pengaturan prinsip non-punishment dalam perlindungan korban perdagangan orang, dan 2) implementasi prinsip tersebut berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Prinsip non-punishment diatur dalam Pasal 18 UU PTPPO, di mana keberlakuannya memiliki keterkaitan dengan bentuk penyertaan doen plegen, daya paksa (overmacht), dan dasar penghapus pidana. Pengaturan dan penerapan prinsip non-punishment dalam hukum pidana di Indonesia masih memiliki berbagai ketidakpastian. Mulai dari kaitannya dengan dasar penghapus pidana, kriteria paksaan yang perlu dipenuhi, hingga tidak adanya preseden dikabulkannya prinsip non-punishment sebagai dasar penghapus pidana. Oleh karena itu, diperlukan pedoman tentang keberlakuan yang disertai penjelasan komprehensif mengenai prinsip tersebut dalam kerangka hukum tindak pidana perdagangan orang. Pedoman tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mengebangkan peran aktif APH, terutama hakim, untuk menggali fakta-fakta hukum dan nilai-nilai yang ada, serta menindaklanjuti pembuktian terhadap pembelaan dengan dasar prinsip non-punishment.

---

The principle of non-punishment is a principle that stipulates that victims of trafficking are not punished when they commit criminal offenses because they are forced by traffickers. In Indonesia, there are problems in the application of this principle, especially in criminal offenses related to narcotics crimes. Using normative juridical research method, this research discusses 2 (two) main issues, among others: 1) the regulation of the principle of non-punishment in the protection of victims of human trafficking, and 2) the implementation of the principle based on Article 18 of Law No. 21/2007. The principle of non-punishment is regulated in Article 18 of Law No. 21/2007, where its applicability is related to doen plegen, overmacht, and the basis for criminal expungement. The regulation and application of the principle of non-punishment in criminal law in Indonesia still has various uncertainties. Therefore, there is a need for guidelines on the applicability and comprehensive explanation of the principle in the legal framework of human trafficking crimes. These guidelines are expected to increase and develop the active role of law enforcement officers, especially judges, to explore legal facts and values, as well as to ensure that the principle of non-punishment is applied."