Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bidenomics telah dijadikan agenda yang diunggulkan dalam kampanye Presiden Joe Biden menjelang Pemilihan Presiden pada tahun 2024, dan telah dinyatakan sebagai penyelamat perekonomian Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Meskipun Bidenomics telah dinilai berhasil menciptakan lapangan kerja dan memulihkan ekonomi, tren presidential approval secara keseluruhan terhadap Biden terus menurun. Maka dari itu, artikel ini mengkaji dua area kebijakan Bidenomics untuk menjelaskan fenomena tersebut, yang mana salah satunya yakni perubahan alam, yang relatif baru dalam bidang studi kepresidenan Amerika. Dengan menggunakan data survei mingguan di tingkat agregat dari bulan Januari 2021 hingga Agustus 2023, penelitian ini menguji model di mana issue salience memoderasi hubungan antara performa kebijakan – ekonomi dan perubahan iklim – terhadap presidential approval. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa issue salience tidak memoderasi pengaruh performa kebijakan terhadap presidential approval. Di satu sisi, performa kebijakan ekonomi memiliki pengaruh signifikan secara konsisten terhadap presidential approval, terlepas dari tingkat issue salience. Sementara itu, performa kebijakan perubahan iklim hanya memiliki dampak yang signifikan terhadap presidential approval jika terdapat combined effect antara issue salience dan performa kebijakan. Artikel ini berargumen bahwa perbedaan pada dampak issue salience terhadap performa kebijakan kedua isu tersebut diakibatkan oleh perbedaan pada konsekuensi ketika kebijakan ekonomi dan perubahan iklim Biden dinilai tidak efektif, serta efek partisan terhadap pandangan masyarakat terkait kedua isu tersebut.

---

Bidenomics has taken center stage to President Joe Biden’s campaign leading up to the Presidential Election in 2024, and has been attributed to the successful post-pandemic economic recovery in the United States. Despite achievements in job creation and economic recovery, overall presidential approval has continued to decline. This paper introduces a new policy domain to the existing American presidential scholarship–climate change. Utilizing weekly aggregate-level data from January 2021 to August 2023, this study tested a model wherein issue salience moderates the association between policy performance–for the economy and climate change–on overall presidential approval. The results suggested that issue salience does not moderate the effect of policy performance on overall approval. The impact of economic policy performance was consistently significant regardless of the level of salience. However, climate change policy performance had a significant impact on presidential approval only in the presence of the combined effect of salience and policy performance. The paper contends that the discrepancy in the impact of issue salience on the policy performance of these two issues stems from the distinct consequences faced by the general American public in their daily lives when they perceive Biden to be ineffective in handling either the economy or climate change. Additionally, due to increasing polarization, public perception of the economy and climate change through partisan lenses further contributes to this variation."

"Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh karakteristik CEO seperti pendidikan, usia, dan masa jabatan terhadap kinerja keuangan di perusahaan memiliki penemuan yang bervariasi. Untuk menambah wawasan terkait hubungan ini lebih lanjut, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui peran karakteristik CEO dan kompensasi CEO secara bersamaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan rasio return on assets (ROA). Analisis penelitian ini menggunakan data sekunder dan data yang dikumpulkan secara manual dari sampel 31 perusahaan sektor consumer non- cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Upper Echelons Theory dan Agency Theory. Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa variabel karakteristik CEO yaitu masa jabatan (tenure) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dimana semakin panjang masa jabatan seorang CEO, maka akan semakin rendah kinerja keuangan perusahaannya. Sedangkan variabel usia (age), pendidikan (education), dan kompensasi (compensation) CEO tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor consumer non-cyclical mungkin perlu melakukan evaluasi rutin kinerja, rotasi CEO berkala, dan menetepakan KPI (Key Performa Index) yang terukur dan jelas untuk mengurangi agency problem theory terkait masa jabatan (tenure) CEO yang panjang sehingga pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dapat diminimalkan.

---

Previous research on the influence of CEO characteristics such as education, age, and tenure on a company's financial performance has yielded varied findings. To further understand this relationship, researchers conducted a study to examine the combined effect of CEO characteristics and CEO compensation on financial performance, as proxied by the return on assets (ROA) ratio. This study's analysis used secondary data and manually collected data from a sample of 31 non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange, based on Upper Echelons Theory and Agency Theory. The panel data analysis results showed that the CEO characteristic variable, tenure, had a significant negative effect on a company's financial performance; the longer a CEO's tenure, the lower the company's financial performance. In contrast, the variables of age, education, and CEO compensation did not affect financial performance. These findings suggest that companies in the non-cyclical consumer sector may need to conduct regular performance evaluations, periodic CEO rotations, and establish clear and measurable Key Performance Indicators (KPIs) to mitigate agency problems related to long CEO tenures, thereby minimizing the negative impact on financial performance."

"Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi.

---

The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved."

"ABSTRAKInstruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden selama ini belum diketahui kedudukannya, apakah sebagai peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan atau peraturan kebijaksanaan atau bahkan bukan keduanya. Instruksi Presiden selama ini dibuat berdasarkan keadaan yang mendesak dan memerlukan petunjuk dari Presiden yang segera sebagai dasar bagi para menteri untuk mengambil suatu kebijakan. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Instruksi Presiden dikaitkan dengan kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan bagaimana batasan-batasan yang harus diperhatikan Presiden dalam mengeluarkan Instruksi Presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Instruksi Preisiden adalah sebagai bentuk dari tindakan atau perbuatan administrasi yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai pimpinan administrasi negara tertinggi. Presiden memiliki kewenangan di bidang administratif untuk mengeluarkan Instruksi Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Instruksi Presiden secara teoritis seharusnya hanya berisi perintah saja. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa Instruksi Presiden mengandung materi muatan lain selain perintah, yaitu peraturan kebijaksanaan dan penetapan (beschikking). Hal tersebut tidak tepat mengingat Presiden telah dilekati kewenangan untuk menetapkan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden, selain itu beberapa Instruksi Presiden menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Untuk menghindari hal tersebut, dalam penerbitan Instruksi, Presiden seharusnya tidak memasukkan materi muatan pengaturan baru dalam Instruksi dan sedapat mungkin tidak menimbulkan efek pengaturan terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, putusan-putusan badan hukum negara atau lembaga negara Indonesia serta sumber data sekunder lain yang kemudian dianalisis berdasarkan metode kualitatif.

---

ABSTRACT

The position of the Presidential Instructions issued by the President so far has not been known, whether it is as laws and regulations, policy regulations, or even not both. The Presidential Instructions so far have been made based on urgency situations and the making of them requires instructions from the President which soon have become a foundation for the ministers to make a policy. The problems which become the study of this research are how is the position of the Presidential Instructions related to the authority of the President in executing the government based on Article 4 clause (1) of the 1945 Constitutions and what are the limitations which the President must pay attention to in issueing the Presidential Instructions. The research results show that the position of the Presidential Instructions is as a form of administrative measures or actions which are carried out by the President as the highest state administrative leader. The President has the authority in the administrative field to issue the Presidential Instructions based on Article 4 clause (1) of the 1945 Constitutions. The Presidential Instructions theoretically should contain only instructions. The reality shows that several Presidential Instructions contain other material contents besides instructions, such as policy regulations and resolutions (beschikking). This is not appropriate considering that the President has been mandated the authority to determine Presidential Regulations and Presidential Decrees; in addition, several Presidential Instructions become ineffective in solving problems. To avoid this matter, in the issuance of the Instructions, the President should not include new regulation content materials in Instructions and as much as possible the Instructions will not cause the effects of the regulations towards the society. This research is judicial normative research by using secondary data obtained from library research by using a great deal of literature, such as laws and regulations, books, scientific works, lecture materials, court decisions, the decisions of state legal entities or state institutions of Indonesia, as well as other secondary data sources which were then analyzed based on the qualitative method."

"Debat Calon presiden Amerika Serikat telah berlangsung sebelum Presiden Bush meraih kemcnangan pemilihan umum di bulan November yang lalu, Perdebatan ini lebih dari sekedar sebuah peristiwa polmk biasa karena sekaligusjuga merupakan teks yang memaparkan perdebatan panjang maknia dan nilai keyakinan liberal bangsa Amerika. Hasil pemihhan menunjukkan betapa tajamnya instinct politik George W Bush dan Karl Rove. Mereka berhasil membaca gclagak kultural Amerika Serikat demi menyusun sebuah dukungan politik mayoritas bagi kepcmimpinan George W, Bushdi tahun 2004-2008"

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana perusahaan Aplikasi Super dapat menjadi untung di tengah memelihara pertumbuhan perusahaan tanpa adanya dana dari investor. Metode analisis yang dilakukan menggunakan metode studi kasus yang menekan pada satu kasus. Metode yang digunakan adalah case study dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi Super dapat bertahan tanpa perlu mendapatkan uang lagi dari investor dengan cara menaikkan laba kotor hingga 5,51% melalui memproduksi barang sembako sendiri seperti makanan, minuman, dan lain-lain yang memberikan laba kotor lebih dari 30% dan melalui Corporate Action akuisisi perusahaan penghasil sembako.

---

This research aims to find out how a Super Application company can becomeprofitable while maintaining the company's growth without any funding from investors. The analytical method used is the case study method which emphasizes one case. The method used is a case study with a qualitative and quantitative descriptive method. The results of this study indicate that Super Applications can survive without the need to get funding from investors by increasing gross profit up to 5.51% through producing basic food items such as food, beverages, etc., which

provide a gross profit of more than 30% and through Corporate Actions to acquire food-producing companies."

"The book introduces basic concepts, then moves on to discuss target selection and the drug discovery process for both small and large molecular drugs. This second edition features many key enhancements, including Key Points, Chapter Summary, and Review Questions in each chapter, Answers to Review Questions provided in a book-end appendix, and one or two carefully selected "mini" case studies in each chapter. This second edition has been completely revised to include the latest advances in drug discovery, development, clinical trials, manufacturing, and regulatory processes. At the end of each chapter is a case study to provide more in-depth perspectives and current issues facing the pharmaceutical industry.Richly illustrated throughout with over ninety figures and tables, this important book also includes helpful listings of current FDA and European guidelines and a special section on regulatory authority and processes in China. "

"Contents : Drug discovery : targets and receptors -- Drug discovery : small molecule drugs -- Drug discovery : large molecule drugs -- Drug development and preclinical studies -- Clinical trial -- Regulatory authorities -- Regulatory applications -- Good manufacturing practice : regulatory requirements -- Good manufacturing practice : drug manufacturing -- Future perspectives."

"Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Indonesia menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Diresmikan pada 2 Februari 2021, kebijakan ini berdampak pada penyederhanaan regulasi perizinan bangunan agar lebih efisien dan transparan, mengurangi birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta sistem retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak, tantangan, dan strategi pemerintah provinsi DKI Jakarta menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan dari Kementerian PUPR, Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Asosiasi Pengembang, dan Akademisi DKI Jakarta. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi implikasi, tantangan, dan strategi  yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sisi pemerintah pusat, dinas pemerintah daerah, akademisi, dan asosiasi pengembang. Prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan kemudahan berusaha menjadi peluang apabila kebijakan PBG ini diterapkan oleh DKI Jakarta. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu penyesuaian kembali dengan sistem baru dari pusat, pembuatan regulasi serta saran prasarana yang memadai dan mendukung pelaksanaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategi yaitu identifikasi masalah, sosialisasi, kapasitas SDM, dan pengembangan sarana. 

---

The Building Approval Policy (PBG) in Indonesia replaces the Building Permit (IMB) through Government Regulation No. 16 of 2021. Launched on February 2, 2021, this policy aims to streamline building permit regulations for greater efficiency and transparency, reduce bureaucracy, expedite the licensing process, and improve the retribution system. This study aims to examine the impacts, challenges, and strategies of the DKI Jakarta provincial government in implementing the retribution policy of the Building Approval (PBG). The research employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews and literature reviews from the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Developer Associations, and Academics of DKI Jakarta. The study successfully identifies the implications, challenges, and strategies faced by the DKI Jakarta Province in implementing the retribution policy of Building Approval (PBG) from the perspectives of the central government, local government departments, academics, and developer associations. A simpler, faster procedure that facilitates business activities becomes an opportunity if this PBG policy is implemented by DKI Jakarta. Meanwhile, the challenges to be faced include adapting to the new system from the central government, creating adequate"

"Lembaga Kantor Staf Presiden sebagai lembaga non struktural, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden diberikan kewenangan dan kedudukan yang sama dengan pembantu Presiden lainnya seperti kementerian negara, sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadinya konflik atau tumpang tindih kewenangan sesama kelembagaan ataupun jabatan di lingkungan lembaga eksekutif. Dengan adanya perluasan fungsi dan kewenangan lembaga Kantor Staf Presiden (bukan merupakan anggota kabinet), seakan-akan berkedudukan di atas kementerian negara (merupakan salah satu anggota kabinet). Penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan terkait sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk preskriptif-analitis. Berdasarkan ketentuan dari dasar hukum pembentukan kementerian negara dan lembaga Kantor Staf Presiden, kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan yang begitu luas diberikan kepada lembaga Kantor Staf Presiden menyebabkan terjadinya konflik kewenangan dengan kementerian negara, yang sama-sama sebagai pembantu Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari terjadinya konflik kewenangan di lingkungan lembaga kepresidenan, sebaiknya Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif melakukan survei sebelumnya terkait urgensi pembentukan lembaga baik yang bersifat struktural maupun non struktural.

---

The Presidential Staff Office as a non-structural institution, which has direct responsibility to the President, is given the same authority and position as other assistants to the President such as state ministries, resulting in the possibility of conflicts or overlapping authorities of fellow institutions or positions within the executive branch. With the expansion of the functions and authorities of the Presidential Staff Office (not a member of the cabinet), it is as if it is located above a state ministry (a member of the cabinet). This thesis research uses a form of normative juridical research, which is carried out by examining the relevant laws and regulations so as to produce research in a prescriptive-analytical form. Based on the provisions of the legal basis for the formation of state ministries and institutions of the Presidential Staff Office, these two institutions have the same position in the Indonesian government system. The tasks, functions, and powers that are so broadly assigned to the Presidential Staff Office lead to conflicts of authority with state ministries, which are both assistants to the President. Therefore, in order to avoid conflicts of authority within the presidential institution, the President as the head of the executive government should conduct a previous survey regarding the urgency of establishing institutions both structural and non-structural."