Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perencanaan strategi staffing atau kepegawaian, implementasi strategi tersebut, dan evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan Startup untuk memastikan keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Data penelitian diperoleh dengan observasi di salah satu perusahaan small startup yaitu Investify dan wawancara secara mendalam 16 orang narasumber yang terdiri dari staff HR, Manajer HR, dan salah satu CEO perusahaan start up. Data dikodekan menggunakan aplikasi NVivo 12. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa strategi staffing melibatkan sejumlah tahapan, termasuk pemilihan channel publikasi lowongan, penyaringan kandidat, dan penawaran insentif kepada karyawan potensial. Keterbatasan penelitian ini terletak pada terbatasnya ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada perusahaan startup di Jakarta, sehingga cakupan ruang lingkupnya menjadi terbatas. Dengan menggunakan hasil penelitian ini, para praktisi dapat meningkatkan keefektifan dalam mengelola kepegawaian dengan melakukan langkah-langkah konkret seperti memperkuat brand perusahaan melalui komunikasi budaya dan nilai, mengeksplorasi beragam saluran perekrutan, dan meningkatkan metode seleksi karyawan. Orisinalitas dan nilai penelitian ini terletak pada eksplorasi strategi kepegawaian di perusahaan startup di Jakarta. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai proses rekrutmen dan seleksi yang bisa digunakan untuk meningkatkan strategi kepegawaian di perusahaan startup.

---

The purpose of this research is to understand the planning, implementation, and evaluation of staffing strategies by startup companies to ensure their success. This study employs a qualitative approach using a case study method. Research data were obtained through observation at one small startup company, namely Investify, and in-depth interviews with 16 informants, including HR staff, HR Managers, and one CEO of a startup company. Data were coded using NVivo 12 software. The research findings reveal that staffing strategies involve several stages, including selecting job posting channels, candidate screening, and offering incentives to potential employees. The limitations lie in the research scope, focused only on startups in Jakarta, and potential bias in data interpretation. Using these research findings, practitioners can enhance workforce management effectiveness by reinforcing the company's brand through cultural communication, exploring diverse recruitment channels, and improving employee selection methods. The originality and value of this research lie in exploring workforce strategies in Jakarta's startup companies, providing insights into recruitment and selection processes that can enhance staffing strategies in startup companies."

"Masalah kekurangan tenaga perawat di rumah sakit secara global masih mengancam hingga saat ini. Keterikatan kerja diperlukan untuk menghasilkan rendahnya angka turnover dan kelelahan, tingginya tingkat kepuasan kerja, dan tenaga kerja yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi determinan keterikatan kerja perawat di rumah sakit. Desain penelitian menggunakan cross sectional dengan melibatkan 325 perawat rumah sakit di Jakarta Pusat. Pengambilan data dilakukan secara convenience sampling dan menggunakan e-form. Data dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian mendapatkan determinan keterikatan kerja perawat adalah berjenis kelamin laki-laki (p = 0,019), kesejahteraan pegawai (p < 0,0001), budaya klan (p = 0,577), dan peran pemimpin (p = 0,005). Faktor usia, pendidikan terakhir, status pernikahan, masa kerja, status kepegawaian, level kompetensi, lama perjalanan dan alat transportasi ke tempat kerja tidak berhubungan dengan keterikatan kerja perawat. Hasil penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran pemimpin “mendorong hati”, penerapan tata kelola/gaya manajemen didasarkan pada budaya klan, dan evaluasi terhadap peminatan atau penempatan pegawai sesuai kemampuan fisik dan intelektual.

---

The shortage of nursing workforce in hospitals is the threatening problem recently. Work engagement form is necessary to produce lower turnover and burnout rates, as well as improving the levels of job satisfaction, and a better workforce. This study aims to identify the determinants of nurse work engagement in the hospital. The research design used cross sectional involving 325 hospital nurses in Central Jakarta. Data collection was carried out by convenience sampling and using e-form. Data was analyzed by multiple linear regression. The results showed that the determinants of nurse work engagement were male sex (p = 0,019), employee’s well being (p < 0,0001), clan culture (p = 0,577), and leadership role (p = 0,005). Factors of age, higher education qualification, marital status, years of working experience, employment status, level of competence, length of trip and means of transportation to work are not related to nurse work engagement. The results of this study recommend to encourage each staff by apply compassion in leader role, apply governance/management style based on clan culture, and evaluate the employee’s spesialisation for employee placement according to his/her physical and intellectual abilities.

"

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah Singapura dalam mengelola tenaga kerja asingnya melalui kebijakan Employment of Manpower Act yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian negara tersebut. Krisis global tahun 2008 telah mempengaruhi kondisi ekonomi Singapura dan membuat pemerintahnya mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kembali performa perekonomiannya. Salah satunya adalah dengan mengubah kebijakan ketenagakerjaan agar tidak terlalu bergantung pada tenaga kerja asing yang selama ini menjadi penopang perekonomian Singapura. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana keterkaitan antara ide-ide (Ideas), kepentingan-kepentingan (Interests) dari berbagai pihak yang terkait dengan isu ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah institusi-institusi (Institutions) negara Singapura pada saat melakukan amandemen kebijakan Ketenagakerjaannya, Employment of Manpower Act pada tahun 2012.

---

This study discusses how Singapore’s Government manages its foreign workforce through the Employment of Manpower Act policy, which continues to change along with the development of the country's economic condition. The 2008 global crisis has affected Singapore's economic conditions and has made its government take some strategic steps to improve its economic performance. One of the steps taken by the Singapore government is to change employment policies to be less dependent on foreign workers who have become the backbone of Singapore's economy. The focus of this research is to analyze how the interrelationship between ideas (ideas), interests (Interests) from various parties related to employment issues, in this case, are Singapore state institutions when amending their Employment Policy, Employment of Manpower Act in 2012."

"Analisis ketenagaan keperawatan diperlukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketenagaan keperawatan di Ruang Rawat Inap dan Intensif Rumah Sakit Umum Kota Tasikmalaya. Rancangan penelitian secara deskriptif komparatif dengan metode cross sectional. Sampel sebanyak 1530 pengamatan shift dinas pada 17 Ruang Rawat Inap dan Intensif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian kehadiran tenaga perawat berdasarkan perencanaan dengan kebutuhan tenaga perawat berdasarkan tingkat ketergantungan pasien pada setiap shift dinas (p<0,05). Disarankan adanya penyesuaian penempatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga perawat dengan memperhatikan beban kerja.

---

Nursing workforce analysis is needed in improving quality of health service. This study aimed to analyze nursing workforce at Inpatient and Intensive care units of Tasikmalaya City General Hospital. This descriptive-comparative study used cross-sectional approach. Sample of 1530 observations duty shifts on 17 Inpatient and Intensive care units. The results showed discrepancy between the attendance of nurses based on planning as well the needs of nurses based on level of patients? dependence on each shift duty (p<0.05). Recommended placement and adjustment needs of nurses with respect to workload."

"Berdasarkan catatan WHO per Mei 2021, setidaknya ada 115.000 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat infeksi virus corona. Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan, merupakan faktor terpenting dalam upaya penanganan COVID-19. Berbagai penelitian menunjukan, diperlukannya sistem reward khusus untuk tenaga kesehatan sebagai bentuk apresiasi atas etos kerja yang diberikan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang peran organisasi dan kepimpinan dalam memberikan bentuk reward kepada tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan basis data Google Scholar, Remote Lib UI dan PubMed. Hasil pencarian didapat 10 literatur berasal dari China, AS, Eropa, Afrika, England, Italy, Indonesia yang telah melakukan penelitian terkait reward yang dapat diberikan untuk tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Hasil telaah literatur menunjukan peran organisasi dan pemimpin dalam menganalisis bentuk reward yang diberikan yaitu mengenai kesehatan mental, finansial dan reward lainnya yang mendukung kebutuhan tenaga kesehatan. Penulis melakukan analisis kebijakan reward ini agar dapat digunakan oleh organisasi atau fasilitas kesehatan di Indonesia dalam memberikan gambaran reward yang tepat untuk diberikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui tingkat efektivitas reward, agar lebih representatif.

---

Based on WHO records as of May 2021, at least 115,000 health workers have died due to corona virus infection. Health workers, as the frontline, are the most important factor in efforts to deal with COVID-19. Various studies show the need for a special reward system for health workers as a form of appreciation for the work ethic given. This paper aims to provide knowledge about the role of organizations and leadership in providing a form of reward to health workers. This study uses a literature review method with Google Scholar, Remote Lib UI and PubMed databases. The search results obtained 10 literatures from China, the US, Europe, Africa, England, Italy, Indonesia which have conducted research related to rewards that can be given to health workers during the COVID-19 pandemic. The results of the literature review show the role of organizations and leaders in analyzing the form of rewards given, namely mental health, financial and other rewards that support the needs of health workers. The author analyzes this reward policy so that it can be used by organizations or health facilities in Indonesia in providing the right description of rewards to be given according to the needs of health workers during the COVID-19 pandemic, but further research needs to be done to determine the effectiveness of rewards, to make them more representative."

"Pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya merupakan salah satu hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berpraktik yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini terdapat kesenjangan dalam pengembangan karier antara tenaga kesehatan non-ASN dan ASN. Hal ini didorong oleh belum adanya regulasi yang mengatur terkait pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN tersebut, sehingga pengembangan kariernya menjadi tidak terstandar. Tesis ini menyajikan sebuah penelitian yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah, yang meliputi rumah sakit yang dikelola oleh swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Variabel yang dianalisis meliputi tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten, proses, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan-konteks yang saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem, sehingga diperoleh output berupa rekomendasi kebijakan. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan telaah dokumen. Kerangka konsep yang digunakan mengadaptasi teori Model Sistem Easton, kerangka Segitiga Kebijakan Kesehatan, dan teori Model Van Meter dan Van Horn. Input kebijakan dalam pembuatan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah terdiri dari tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten kebijakan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengawali proses pembuatan rancangan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN sejak tahun 2019 dengan melibatkan stakeholder yang terkait. Untuk dapat mewujudkan tujuan kebijakan seperti yang dicita-citakan maka komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, dan disposisi pelaksana perlu diperhitungkan sejak tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN tidak terlepas dari peranan lingkungan dan konteks kebijakan, baik pada faktor politik, ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, tenaga kesehatan, dan swasta diharapkan dapat mendukung pembuatan kebijakan ini dan implementasinya nanti sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Tenaga kesehatan non-ASN di fasilitas pelayanan kesehatan milik nonpemerintah agar membentuk suatu wadah untuk mengadvokasi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam memperjuangkan tuntutannya secara lebih fokus dan berkelanjutan.

---

Competency, scientific and career development in their professional field is one of the rights of medical personnel and practicing health workers mandated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently there is a gap in career development between non-ASN and ASN health workers. This is driven by the absence of regulations governing the career development of non-ASN health workers, so that their career development is not standardized. This thesis presents a study that aims to conduct an analysis of career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals, which include hospitals managed by the private sector and State-Owned Enterprises (BUMN). This research uses qualitative research. The variables analyzed include demands, support, resources, actors, content, processes, communication between organizations and implementation activities, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, and environmental contexts that influence each other as a system, so that output is obtained in the form of policy recommendations. Data collection techniques are in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), and document review. The conceptual framework used adapts the Easton Systems Model theory, the Health Policy Triangle framework, and the Van Meter and Van Horn Model theories. Policy input in making career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals consists of demands, support, resources, actors, and policy content. The Directorate of Health Personnel Development and Supervision began the process of drafting a career development policy for non-ASN health workers in 2019 by involving relevant stakeholders. To be able to realize policy objectives as envisioned, communication between organizations and implementing activities, the characteristics of implementing agencies, and the disposition of implementing agencies need to be taken into account from the policy-making stage. Policy making for the career development of non-ASN health workers cannot be separated from the role of the environment and policy context, both political, economic and social factors. Thus, stakeholders from the central government and regional government, related ministries/institutions, health workers and the private sector are expected to support the creation of this policy and its implementation later in accordance with their capacity and authority. Non-ASN health workers in non-government health service facilities should form a forum to advocate for policy makers and relevant stakeholders in fighting for their demands in a more focused and sustainable manner."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan produktivitas PNS tenaga kesehatan dengan faktor-faktor yang berhubungan berdasarkan Riset ketenagaan di bidang kesehatan 2017 (Risnakes) secara multilevel. Selain itu dinilai juga hubungan produktivitas PNS tenaga kesehatan dengan ketanggapan dan kepuasan pasien, serta dengan efisiensi tenaga kesehatan. Penelitian ini adalah analisis lanjut menggunakan data time study Risnakes 2017, untuk menilai produktivitas waktu produktif per waktu tersedia (waktu produktif) dan produktivitas waktu pelayanan per satu pasien (waktu pelayanan per pasien). Waktu produktif diambil dari aktifitas UKM, UKP, produktif lainnya dan non produktif. Rerata produktivitas waktu produktif adalah 83,4%, dan variasinya ditentukan oleh beda antar Puskesmas dan beda antar dinas kesehatan kabupaten/kota. Hasil mendapatkan aktivitas UKM paling rendah di Puskesmas. Sementara produktivitas waktu perlayanan per pasien adalah 9,84 menit per pasien dan variasinya ditentukan oleh beda antar Puskesmas. Beberapa variabel dan komposit dari ketanggapan dan kepuasan pasien rawat jalan berhubungan dengan produktivitas waktu produktif. Efisiensi eknis PNS tenaga kesehatan waktu produktif hanya sebesar 68% akibat adanya inefisiensi teknis. Sementara efisiensi PNS waktu pelayanan per pasien mencapai 98% dimana random error lebih dominan. Kesimpulan didapatkan bahwa Puskesmas dan dinas kesehatan berperan menentukan variasi produktivitas PNS tenaga kesehatan, dimana produktivitas UKM adalah yang terendah. Inefisiesi teknis ditemukan pada produktivitas PNS tenaga kesehatan waktu produktif namun random error berperan pada produktivitas waktu pelayanan per pasien.

---

This study aims to determine the productivity of employees government (PNS) health workers with related factors based Labour Research in health sector (Risnakes) 2017 with multilevel analysis. Besides that, it was assessed too the relationship between the productivity with the responsiveness and satisfaction of patients, and with the efficiency of health workers. This study was an advance analysis based on time study data of Risnakes 2017, to assess the productivity of productive time per available time (productive time) and service time productivity per patient (service time per patient). Productive time was identified from activities of UKM, UKP, other productive and non-productive activities. The average productivity of productive time" was 83.4%, and the variation was determined by the difference between Puskesmas and difference between district / city health offices. The results got the lowest UKM activity in the health center. While the productivity of service time per patient was 9.84 minutes per patient and the variation was determined by the difference between Puskesmas. Several variables and composites of outpatient responsiveness and satisfaction are associated with productive time productivity. The technical efficiency of PNS health worker "productive time" is only 68% due to technical inefficiencies. While the efficiency of civil servants service time per patient reaches 98% where random error was more dominant. The conclusion was that the Puskesmas and health offices played a role in determining the variation in the productivity of PNS health workers, where the productivity of UKM was the lowest. Technical definitions were found in the productivity of health service civil servants in productive time but random error plays a role in productivity service time per patient."

"Pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Pelatihan pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karir. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan syarat pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi pemerintah pusat. Ketersediaan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi pemerintah pusat di Indonesia masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang berhak memperoleh pelatihan berkualitas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dengan mengamati faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi sebuah kebijakan antara lain faktor ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, lingkungan, disposisi pelaksana, serta kinerja kebijakan implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumen di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan institusi-institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pencapaian indikator yang menjadi target kinerja kebijakan akreditasi institusi telah tercapai walaupun belum terlihat pemerataannya di seluruh provinsi di Indonesia. Pada beberapa faktor, seperti kejelasan dan pola penyampaian informasi masih perlu dikembangkan upaya lainnya agar informasi dapat jelas dipahami semua pelaksana dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Kemudian pada faktor lingkungan, perlu upaya pendekatan dan koordinasi yang mendalam dan meluas agar kesempatan tenaga kesehatan mengikuti pelatihan terakreditasi yang diselenggarakan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi semakin banyak.

---

Training is carried out in an effort to improve the quality of health workers. Training is basically a learning process that aims to improve performance, professionalism, and/or support career development. Training for health workers can be organized by government, regional department, or community with the condition that the training must be accredited and held by an accredited health training provider institution. The availability of institutions providing training in the health sector accredited by the central government in Indonesia is still limited when compared to the number of health workers who are entitled to receive quality training. Therefore this study was conducted to analyze the implementation of the accreditation policy for institutions providing training in the health sector by observing factors that contribute to the implementation of a policy include the size and objectives of the policy, communication, resources, characteristics of the implementing agency, environment, disposition of the implementer, as well as the performance of the implementation policy. This research is a qualitative research using two methods of data collection, in-depth interviews and document review at Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan and accredited training institutions in the health sector. The results of the study show that in general the achievement of the indicators that are the performance targets for institutional accreditation policies has been achieved, although the distribution has not yet been seen in all provinces in Indonesia. On several factors, such as clarity and patterns of information delivery, other efforts need to be developed so that information can be clearly understood by all implementers in an effective and efficient manner, especially for Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Then on environmental factors, an in-depth and widespread approach and coordination is needed so that there are more and more opportunities for health workers to take part in accredited training organized by accredited training institutions."

"Penguatan sistem kesehatan memerlukan upaya terfokus pada pelayanan promotif dan preventif di puskesmas sebagai pemberi layanan primer. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) puskesmas memegang peranan penting dalam kinerja pelayanan puskesmas karena SDMK puskesmas yang bahagia dapat bekerja lebih produktif. Setidaknya terdapat tiga masalah SDMK puskesmas, yaitu maldistribusi, beban kerja berlebih, dan regulasi kepegawaian yang menimbulkan berbagai persepsi. Ketiganya berpotensi menyebabkan turunnya tingkat kebahagiaan. Diperlukan pengukuran indeks kebahagiaan yang dapat secara berkala dipantau sehingga dapat segera dilakukan intervensi yang tepat setiap saat.Penelitian ini merupakan analisis data sekunder yang menggunakan data Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan tahun 2017. Risnakes adalah survey nasional SDMK yang diselenggarakan oleh NIHRD MoH. Jumlah responden yang terlibat dalam total coverage survey ini adalah 249.910 orang. Instrumen kebahagiaan pada Risnakes 2017 mengacu pada instrumen Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Badan Pusat Statistik yang mengadaptasi konsep better life index OECD.Evaluasi instrumen kebahagiaan dilakukan dengan menggunakan pemodelan Rasch. Model kebahagiaan dikembangkan dengan analisis faktor dan pemodelan Rasch. Validitas konkuren model kebahagiaan dinilai dengan menggunakan dua konstruk relevan yaitu kepuasan kerja dan motivasi kerja. Indeks kebahagiaan diperoleh melalu pemodelan Rasch dan dibuat peringkat tingkat kabupaen/kota serta provinsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh parameter evaluasi instrumen (item fit, outfit meansquare, point measure correlation, wright map, DIF, unidimensionalitas, rating scale analysis, cronbach alpha, dan separation index ) bernilai baik. Hasil pemodelan dengan analaisis faktor menunjukkan hasil bahwa model kebahagiaan terbentuk dari 18 indikator yang mengelompok menjadi 4 dimensi yaitu retensi, kesehatan, sosial, dan insentif dengan nilai total variance explained 59,61%. Model secara statistik dinyatakan memiliki validitas konkuren karena berhubungan dengan kepuasan dan motivasi kerja dalam model regresi linear berganda. Rata-rata tingkat kebahagiaan individu SDMK puskesmas di Indonesia adalah 0,6542 ± 0,1040. Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi indeks kebahagiaan SDMK puskesmas, sementara posisi terendah adalah Kalimantan Utara. Berdasarkan kabupaten/kota, peringkat tertinggi indeks kebahagiaan diduduki oleh Kabupaten Sumba Barat dan terendah Kabupaten Nduga.Diperlukan pengukuran kebahagiaan secara berkala pada SDMK puskesmas agar dapat segera diintervensi apabila terjadi masalah. Dengan demikian kinerja pelayanan puskesmas menjadi optimal dan berdampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat.

---

Health system strengthening requires efforts focused on promotive and preventive services at the puskesmas as the primary health care provider. Human Resources for Health (HRH) plays an important role in the performance of puskesmas because happy HRH can work more productively. At least, there are three potential problems related to Puskesmas’ HRH nowadays, namely maldistribution, excessive workload, and ambiguous staffing regulations. All problems are potential to decrease HRH level of happiness. It is necessary to measure the happiness index which can be periodically monitored so that appropriate interventions can be made at any time.

This research was a secondary data analysis that used Risnakes 2017 data. Risnakes was a national HRH survey held by National Health Research and Development (NIHRD MoH) with 249,910 respondents involved. The happiness instrument Risnakes 2017 refers to the Central Statistics Agency’s (BPS’s) happiness survey which adapts OECD better life index concepts.

Evaluation of the happiness instrument was carried out using Rasch modeling. The happiness model was developed by factor analysis and Rasch modeling. The concurrent validity of the happiness model was assessed using two relevant constructs, namely job satisfaction and work motivation. The happiness index was obtained through Rasch modeling and rankings were made at the district/city and provincial levels.

The results showed that all instrument evaluation parameters (item fit, outfit mean square, point measure correlation, wright-map, DIF, unidimensionality, rating scale analysis, Cronbach alpha, and separation index) were good. The happiness model was formed from 18 indicators grouped into 4 dimensions, namely retention, health, social, and incentives. The total variance explained was 59.61%. The model was statistically stated to have concurrent validity because it relates to job satisfaction and motivation in a multiple linear regression model. The average happiness level of puskesmas’ HRH in Indonesia was 0.6542 ± 0.1040. Based on the province, DKI Jakarta occupies the highest position in the HRH happiness index. While North Kalimantan was the lowest. Based on districts/cities, West Sumba Regency has the highest happiness index and the lowest was Nduga Regency.

Periodic measurements of HRH happiness are needed in order to immediately intervene if a problem occurs. Thus, the performance of puskesmas services will increase and have an impact on the public health status."