Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan energi nuklir di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan energi yang semakin meningkat dan tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor geostrategis yang memengaruhi kebijakan pengembangan energi nuklir, mengidentifikasi peran kerjasama internasional dalam membentuk perkembangan energi nuklir di Indonesia, dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengoptimalkan manfaatnya. Penelitian berfokus pada analisis kebijakan energi nuklir, keamanan energi, dan aspek ekonomi dari pengembangan infrastruktur nuklir. Penelitian menggunakan desain pendekatan kualitatif dengan metode Delphi untuk merumuskan pandangan dari para ahli dalam bidang energi nuklir. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan energi nuklir Indonesia, signifikansi kerjasama internasional, dan tantangan terkait regulasi dan keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan hambatan pengembangan energi nuklir di Indonesia, serta implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan energi bersih dan berkelanjutan.

---

This research explores the development of nuclear energy in Indonesia in response to the increasing energy demand and the pressure to reduce carbon emissions. The objective of this study is to analyze geostrategic factors influencing nuclear energy development policies, identify the role of international cooperation in shaping nuclear energy developments in Indonesia, and evaluate the challenges faced by Indonesia in optimizing its benefits. The research focuses on the analysis of nuclear energy policies, energy security, and economic aspects of nuclear infrastructure development. The research utilizes a qualitative approach with the Delphi method to formulate opinions from experts in the field of nuclear energy. The findings reveal the complexity of factors influencing Indonesia's nuclear energy policies, the significance of international cooperation, and challenges related to regulations and security. The conclusion of this research provides in-depth insights into the potential and barriers of nuclear energy development in Indonesia, along with policy implications that need consideration for achieving clean and sustainable energy goals."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji desain teras dan bahan bakar PLTN jenis HTR-PBMR (HIGH TEMPERATURE REACTOR - PEBBLE BED MODULAR REACTOR) 50 MWe keadaan Beginning of Life (BOL) sampai Ending of Life (EOL) deengan masa operasi 8 tahun. Parameter yang dianalisis dalam penelitian ini adalah distribusi suhu di dalam teras, persen pengkayaan U235, komposisi bahan bakar, kekritisan, dan koefisien reaktivitas suhu teras. Penelitian dilakukan dengan menyiapkan data parameter desain teras antara lain densitas nuklida, dimensi bahan bakar dan teras, dan distribusi suhu aksial teras. Paket program SRAC2006 digunakan untuk mendapatkan nilai faktor multiplikasi effektif (Keff) teras dari data input yang telah disiapkan. Hasil penelitian menunjukkan nilai kekritisan teras berbanding lurus dengan penambahan pengkayaan U235. Pengayaan optimum tanpa penggunaan burnable poison didapatkan pada nilai 10,125% dengan reaktifitas lebih sebesar 3,12% pada BOL. Penambahan burnable poison Gd2O3 didapat nilai optimumnya sebesar 12 ppm dengan nilai reaktifitas suhu teras tanpa burnable poison dan penggunaan Gd2O3 dan Er2O3 bernilai negatif yang menunjukkan sifat inherent safety-nya"

"Pembangunan PLTN di Indonesia dan dunia masih menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh keamanan dan keselamatan PLTN yang masih diragukan. Kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 dan kejadian bencana PLTN Fukushima tahun 2011 menunjukan standar keselamatan dan kemanan yang sangat ketat pada kontruksi dan pengoperasian, ternyata tidak dapat menghindari bencana kebocoran radioaktif. International Atomic Energy Agency IAEA adalah badan yang mengawasi perkembangan energi nuklir di dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2009 IAEA telah melakukan evaluasi kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN pertama, berdasarkan evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa dari 19 kriteria yang telah ditetapkan hampir semua isu area infrastruktur dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan selanjutnya berlanjut ke Fase II, kecuali komitmen negara, manajemen dan keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kembali 19 multikriteria yang ditetapkan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini.Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum siap membangun PLTN pertama, terutama pada kriteria komitmen negara, keselamatan, keamanan, perencanaan kedaruratan serta keterlibatan stakeholder. Namun apabila Indonesia menganggap PLTN sangat mendesak untuk dibangun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar IAEA yaitu komitmen tegas Pemerintah, pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat, komitmen perlindungan keamanan dan keselamatan, peningkatan SDM, pengelolaan limbah radioaktif, keterbukaan informasi dan sosialisasi nuklir, subsidi serta penyiapan dana keadaan darurat.

---

There is still a controversy about the development of nuclear power that shows concern for its security and safety aspects. The catastrophic nuclear accident happened in Chernobyl 1986 and Fukushima 2011 suggested that a very strict safety and security standard on construction and operation apparently could not prevent radioactive leak disaster. International Atomic Energy Agency IAEA is the organization that oversees the development of nuclear energy in the world, especially developing countries.

In 2009, IAEA has conducted an assessment on Indonesia 39 s readiness for its first nuclear power plant. The assessment concluded that 19 nuclear infrastructure issues, Indonesia still has pending issues on state commitment, management and stakeholder involvement. In this study, the author would like to reanalyze the 19 nuclear infrastructure issues which set by the IAEA for Indonesia rsquo s first nuclear power plant based on Indonesia current conditions.

The study itself suggests that Indonesia is unlikely to be ready to build the plant. This is due to numerous unmet nuclear infrastructure standards, especially in state commitment, management, safety, security, emergency planning and stakeholder involvement aspects. However, if the construction of nuclear power plant is urgently needed, the government has to make efforts to meet IAEA standards in several aspect, such as state commitment, proper location and technology selection, security and safety protection, human resource development, radioactive waste management, information disclosure and nuclear socialization, subsidies and preparation of emergency funds."

"Penelitian ini berupaya membahas peran Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) dalam proses pembahasan RUU EBT pada tahun 2020. Untuk menjelaskan peranan tersebut, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan dinamika pembahasan RUU EBT pada tahun 2020 dengan menggunakan dua aspek dalam teori Agenda Setting yang dikembangkan oleh Kingdon, yakni aliran permasalahan dan aliran kebijakan. Penulis kemudian berupaya mengulas peran HIMNI sebagai Policy Entrepreneur dalam aliran permasalahan pembahasan RUU EBT. Dalam skrpsi ini, penulis berhasil menemukan beberapa temuan. Penulis berhasil menjelaskan bahwa HIMNI bertindak aktif sebagai policy entrepreneur dalam aliran kebijakan pembahasan RUU EBT karena secara aktif melakukan tindakan pelunakan dan mengharapkan insentif bagi anggota mereka ketika proposal yang mereka tawarkan dapat diakomodasi oleh Komisi VII DPR RI dalam RUU EBT.

---

This research aims to discuss the role of the Indonesian Nuclear Society Association (HIMNI) in the drafting process of the New and Renewable Energy Bill in 2020. To explain this role, the author first explains the drafting process of RUU EBT in 2020 by using two aspects in the Agenda Setting theory developed by Kingdon: the problem stream and the policy stream. The author seeks to examine the role of HIMNI as a Policy Entrepreneur in the problem stream in the drafting process of the EBT Bill. In this thesis, the author managed to find several findings. Author has succeeded in explaining that HIMNI acts actively as a policy entrepreneur in the policy flow of the EBT Bill discussion because they expect incentives for its members' involvement when Commission VII DPR RI can accommodate the proposals they offer in the EBT Bill."

"Ketersediaan energi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Indonesia memiliki potensi energi biomassa yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Diversifikasi Energi berbasis biomassa merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan pemanfaatan energi biomassa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan diversifikasi energi berbasis biomassa pada PLTU di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLTU di Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan diversifikasi energi berbasis biomassa. Namun, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu ketersediaan bahan baku biomassa, teknologi diversifikasi, dan regulasi. Ketersediaan bahan baku biomassa merupakan faktor yang paling penting untuk penerapan program diversifikasi. Teknologi diversivikasi yang digunakan juga perlu diperhatikan. Teknologi diversivikasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi dari PLTU. Lebih lanjut juga dibutuhkan regulasi yang mendukung penerapan diversivikasi energi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PLTU di Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan diversivikasi energi berbasis biomassa. Namun, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku biomassa, teknologi diversivikasi energi, dan regulasi agar diversivikasi energi berbasis biomass dapat diterapkan secara optimal di Indonesia.

---

Energy availability is a crucial factor in achieving national energy resilience. Indonesia holds substantial potential in biomass energy, yet it hasn't been optimally utilized. Biomass-based energy diversification is an alternative to enhance the use of biomass energy. This research aims to analyze the readiness for biomass-based energy diversification in Steam Power Plants (PLTU) in Indonesia. The study employs a qualitative descriptive method. The research findings indicate that PLTU in Indonesia has the potential to implement biomass-based energy diversification. However, several factors need attention: the availability of biomass raw materials, diversification technology, and regulations. The availability of biomass raw materials stands as the most critical factor for implementing the diversification program. The utilized diversification technology also requires attention. Appropriate technology can improve efficiency and reduce emissions from PLTU. Furthermore, supportive regulations are needed for the implementation of energy diversification. Based on the research, it can be concluded that PLTU in Indonesia holds the potential for implementing biomass-based energy diversification. However, efforts are required to improve the availability of biomass raw materials, diversification technology, and regulations for optimal implementation of biomass-based energy diversification in Indonesia."

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kesiapan ini diketahui dari seberapa besar kontribusi industri Indonesia dalam memproduksi komponen- komponen PLTN yang dikelompokkan menjadi 4 subsisteni yaitu primary subsystem, secondary subsystem, construction/civil subsystem dan balance and protection subsystem. Analisis dilanjutkan dengan melihat kernampuan komponen yang diproduksi industri Indonesia dalam menghasilkan devisa atau yang biasa dikenal dengan efisiensi perusahaan dalam menghemat atau menghasilkan devisa melalui domestic resource cost yaitu dengan melihat proporsi biaya sumber daya lokal dan biaya sumber daya luar negeri dalam menghasilkan nilai tambah.

---

Research in this thesis aims to determine the readiness of Indonesia in the construction of nuclear power plant. This readiness is known of how much contribution the industry Indonesia in producing nuclear components are grouped into 4 system is the primary subsystem, secondary subsystem, construction / civil subsystem and balances and protection subsystem. The analysis continued by looking at the ability of Indonesias industrial components produced in generating foreign exchange or commonly known by the companys ejficiency in saving or generating foreign exchange through domestic resource cost by looking at the proportion of the cost of local resources and the cost of offshore resources in generating added value."

"Jurnal Perangkat Nuklir (JPN) adalah jurnal hasil litbang, kajian, permodelan, simulasi, rancang bangun, aplikasi, standardisasi perihal perangkat nuklir yang diterbitkan oleh Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN) - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang diterbit dua kali setahun (Juni dan Nopember) sejak tahun 2007"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengapa Korea Utara melakukan pengembangan senjata nuklir periode 2003-2010. Analisa penelitian ini menggunakan teori nuclear deterrence strategy untuk menjelaskan bentuk pengembangan senjata nuklir yang dilakukan sebuah negara dan implementasi pengembangan nuklir untuk memproduksi berbagai senjata nuklir yang ditujukan untuk membangun kekuatan penangkalan nuklir. Imbas dari pengembangan senjata nuklir tersebut, pada akhirnya, tidak hanya bersifat defensif atau penangkalan dalam mempertahankan keamanan nasional saja, juga memiliki kekuatan ofensif, yaitu kekuatan untuk memberikan pengaruh di dalam interaksi antar negara. Analisa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif, yaitu jenis penelitian yang menjelaskan pola sebab akibat antar dua variabel yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan pola interaksi antar dua variabel, yaitu variabel pengembangan senjata dan variabel strategi nuklir sebagai langkah perimbangan kekuatan Korea Utara terhadap Amerika dan aliansinya. Interaksi antar dua variable ini mengindikasikan bahwa terdapat bentuk pengembangan nuklir yang dimulai pada paska keluarnya Korea Utara dari perjanjian NPT (Non Proliferation Treaty) tahun 2003. Paska keluarnya Korea Utara dari NPT, negara tersebut memulai pengembangan nuklirnya untuk menghasilkan berbagai uranium sebagai bahan utama dalam menghasilkan senjata-senjata nuklir. Kepemilikan senjata nuklir ini kemudian menjadi sebuah strategi penangkalan nuklir Korea Utara dalam menghadapi permusuhan dengan Amerika Serikat. Senjata nuklir yang dijadikan sebagai kemampuan penangkalan mengindikasi bentuk strategi penangkalan yang bersifat defensif dan ofensif. Kemampuan defensif Korea Utara terletak pada pembangunan senjata nuklir yang berimplikasi pada pembangunan kredibilitas kekuatan nuklir yang dapat membuat pihak lawan mengurungkan niat untuk melakukan invasi mengingat bentuk serangan balasan atas invasi yang jauh lebih destruktif. Sedangkan kemampuan ofensifnya terletak pada besaran pengaruh dan intimidasi yang dilakukan Korea Utara di dalam interaksi yang dapat mendegradasi dominasi Amerika dan aliansinya dalam konteks perundingan dan diplomasi.

---

This analysis stands to answer research question which states that why North Korea did the development of nuclear weapons in 2003-2010 period. To do the analysis, this research uses nuclear deterrence strategic theory to explain the development of nuclear weapons done by country and its implementation in producing any weapons which is purposed to create nuclear deterrence strategy. To do such analysis, this research lies on quantitative method which focuses on the interaction between two variables to explain the causality or resiprocal interaction between variables. Empirically, this research is done to figure out about interaction pattern of two variables, namely the development of nuclear and nuclear strategy as the strategy to reach equilibrium power of North Korea toward America and its ally. The interaction between two variables indicate that North Korea begun its nuclear development program in 2003 after its turning out to leave the NPT. After leaving NPT, it started to begin the development of uranium enrichment to create certain nuclear weapons. These nuclear weapons purposed to increase its defensive and ofensive capability are restored as a part of deterrence strategy implemented by North Korea as strategy to face America, South Korea, and Japan. In summary, North Korea defensive capability has great implication to prevent any military invasion attack from its enemy, considering the second strike capability of nuclear attack which can employ great destruction. On the other side, ofensive capability of North Korea can boost up its influence among parties interaction. Its ofensive capability lies on the way of North Korea getting involved in diplomatic activity and negotiation and the degradation of America?s domination to intimidate and influence North Korea."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi komunikasi risiko dalam pemanfaatantenaga nuklir di sektor energi. Dalam skripsi ini penulis menjabarkan dua pokokpermasalahan: Pertama, mengenai peraturan komunikasi risiko dalam UU No.32/2009 dan kedua, mengenai fungsi komunikasi risiko itu sendiri dalampemanfaatan tenaga nuklir di sektor energi. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa komunikasi risiko sebenarnya dapat dijadikan peluang dalam membangunpemahaman dan kepercayaan masyarkat dalam rencana pembangunan pembangkitlistrik tenaga nuklir pertama di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discussing about the function of risk communication in the use ofnuclear power in energy sector. In this thesis the author proposes two main issues:First, how the Law Number 32 of 2009 regulate about risk communication. Whilethe second, the thesis will discuss about the function of risk risk communication inthe use of nuclear power the energy sector. The result of this study showed that riskcommunication can actually be used as an opportunity to build understanding andpeople acceptance in the development plan of the very first nuclear power plant inIndonesia"