M.P. Dwi Widiastuti
"Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) merupakan sebuah organisasi bare di Indonesia yang dapat dijadikan sarana untuk menjembatani berbagai kepentingan Pemerintah Kabupaten serta menjalin solidaritas dalam rangka memperkokoh kesatuan nasional. APKASI mempunyai pecan yang sangat penting dalam menentukan pelaksanaan Otonomi aerah, dan mampu mengakomodasikan serta memperjuangkan aspirasi dart seluruh Pemerintah Kabupaten yang inenjadi anggotanya.
Selama kurang iebih 3 tahun APKASI secara tegas dan konsisten telah menyatakan sikapnya kepada Pemerintah Pusat dalam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah. Walaupun pada akhimya UU 2211999 direvisi oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2004, namun gaung dan perjuangan APKASI dalam penundaan revisi dinilai Iebih menonjol daripada Asosiasi Pemerintah Pemerintah Daerah Iainnya di Indonesia.
Permasalahan penelitian ini difokuskan kepada bagaimanakah pola komunikasi interpersonal dalam pembuatan keputusan di APKASI yang dirumuskan dalam tiga permasalahan panting yaitu bagaimana APKASI melakukan komunikasi dengan anggotanya, bagaimana hubungan antar anggota di dalam proses pembuatan keputusan Asosiasi, dan bagaimana pengaruh tersebamya keanggotaan APKASI terhadap partisipasinya di dalam proses pembuatan keputusan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang pola komunikasi interpersonal dalam pembuatan keputusan organisasi di APKASI, dan dukungan yang diberikan dalarn upaya penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah_ Sedangkan texnik pengambilan data ditakukan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, pengumpulan data-data sekunder dan studi pustaka.
Kesimpulan panting yang diperoleh dart basil penelitian ini antara lain adalah interaksi komunikasi seperti yang tercemnin dalam struktur organisasi APKASI tidaklah cukup untuk membangun komunikasi interpersonal, apabila tidak didukung dengan ketersediaan informasi yang kontinyu untuk seluruh anggota.
Struktur komunikasi di APKASI menunjukan struktur jaringan komunikasi yang kurang tersentralisasi (struktur Y), dan struktur semua saluran yang memungkinkan setiap anggota bisa berkomunikasi dengan anggota lainnya terutama di tingkat KORWIL. Sifat anus informasi yang serentak dan berurutan dilakukan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan APKASI. KORWIL mempunyai peran yang besar untuk penyampaian informasi yang berurutan dan urnpan balik dalam pembuatan keputusan organisasi.
Pola dasar arus informasi yang memungkinkan semua anggota dapat berkomunikasi satu sama lain tidak berjalan efektif karena perbedaan tingkat pemanfaatan teknologi dan jauhnya }etak antar anggota secara geografis. Komunikasi melalui surat-menyurat dan pengunaan teknologi komunikasi (seperti telepon, faksimili, e-mail) menjadi sarana interaksi komunikasi utama.
Tiga bentuk jaringan komunikasi yaitu bentuk jaringan vertikal dua arah, horisontal (lateral), dan diagonal diiakukan oleh APKAS1. Bentuk jaringan diagonal terbukti menjadi jaringan komunikasi yang memberikan kontribusi besar dalam komunikasi interpersonal di APKASI dengan parlisipasi dan kerjasama dart para Pejabat dan Staff di jajaran Pemerintah Kabupaten dalam berbagai pertemuan dan kegiatan yang relevan.
Masa pergantian jabatan di Pemerintah Daerah, permasalahan-permasalahan daerati, dan terhambatnya informasi dan lingkungan merupakan gangguan (noise) yang mempengaruhi besar kecilnya kesempatan dalam memberikan umpan balik. Komunikasi interpersonal di APKASI daiam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah mengidentifikasikan karakteristik panting adanya hubungan interpersonal yang berbeda-beda dalam hat keluasan dan kedalaman.
Komunikasi interpersonal di APKASI dalam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah dipengaruhi adanya power yang melekat kepada Bupati, yang mempunyai posisi sebagai Dewan Pengurus Asosiasi dan mempunyai kemampuan yang besar untuk memberikan persuasi untuk mengontrol perilaku anggota Asosiasi. Pembuatan keputusan di APKASI merupakan proses dimana pars anggota berusaha mencapai konvergensi yang ditempuh melalui musyawarah danfatau pemungutan suara."
