Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji kesetaraan gender pada hubungan romansa dalam salah satu drama Korea terlaris di 2021, yaitu Hospital Playlist season 2. Penelitian ini menggunakan konsep – konsep tercapainya kesetaraan gender yang didefinisikan oleh Badan Perancanaan Pembangunan Nasional serta Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Teknik pemilihan dan pengumpulan data atau adegan yang ada di dalam drama dilakukan menggunakan beberapa kriteria adegan – adegan romansa yang sering muncul pada drama televisi dan didefinisikan oleh Galician (2004). Fase – fase tersebut adalah natural connect, traditional role assignment dan supremacy of love. Setelah data dikumpulkan, maka data dianalisis menggunakan level denotasi dan konotasi pada semiotika Roland Barthes. Kemudian, data dianalisis melalui semiotika, dan data didiskusikan serta dikaitkan dengan gender dalam drama Hospital Playlist season 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya adegan – adegan dalam drama Hospital Playlist season 2 yang tidak mewakilkan kesetaraan gender dalam hubungan romansa melalui pemenuhan mitos – mitos Galician (2004). Hal yang cukup terlihat adalah penampilan, status jabatan, pekerjaan dari karakter perempuan yang masih lebih rendah dibandingkan laki – laki. Akan tetapi, di samping itu drama Hospital Playlist season 2 menunjukkan kriteria kesetaraan gender dalam mengakses sumber daya, pendidikan, politik dan sebagainya, serta kesetaraan perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya.

---

This study examines the representation of gender equality in romantic relationships in one of the most-popular Korean dramas in 2021, named Hospital Playlist season 2. This study use the concepts of gender equality defined by the Badan Perancanaan Pembangunan Nasional and Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Indonesia. The technique of selecting and collecting data in the drama is done by using several criteria for romantic scenes that often appear in television dramas and defined by Galician (2004). These phases are natural connect, traditional role assignment and supremacy of love. After the data were collected, the data were analyzed using the denotative and connotative levels of Roland Barthes' semiotics. After the data were analyzed, the data will be discussed and interpreted with semiotics and gender equality in Hospital Playlist season 2. The results of the study indicate that there are still scenes in Hospital Playlist season 2 that do not indicate gender equality in romantic relationships through the fulfillment of Galician myths (2004). What is quite visible with gender inequality is the appearance, position status, occupation status of the female characters still lower than the male characters. However, in addition, the drama Hospital Playlist season 2 shows the gender equality criteria. These criteria are women in accessing educational resources, politics and so on, as well as women in determining their life choices."

"Penanggulangan terorisme masih menjadi tantangan global termasuk Indonesia, tahun 2014 Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendeklarasikan sebagai Khilafah Islamiyah yang mentriger agresi Warga Negera Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan, Di sisi lain, regulasi terkait penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia belum bisa menjawab pola-pola kejahatan baru terorisme tersebut, sehingga hal ini menghambat upaya hukum dalam penanganan WNI eks pro ISIS yang dipulangkan dari Suriah termasuk rombongan keluarga yang melibatkan suami, istri dan anak-anak. Dalam pola terorisme lama, perempuan hanya diberikan peran sebagai support system. Sedangkan, perkembangan terbaru perempuan justru menjadi aktor utama. Tesis ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kasus untuk menggambarkan dimensi gender dalam proses penanganan dan pengaruhnya dalam proses hukum penanganan keluarga returnee. Dimensi gender sebagai pendekatan untuk melihat perang, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terlibat kelompok ekstrem, dalam kasus penanganan returnee persoalan mekanisme penanganan yang tidak jelas serta kekosongan hukum berpengaruh pada subjektivitas penegak hukum yang masih menggunakan logika kemanusiaan dan pandangan yang bias gender dalam menanangan kasus perempuan dan laki-laki eks pro ISIS.

---

Counter terrorism is still challenges in global area, In 2014, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) was declared Khilafah Islamiyah (Islamic State) which triggered aggression of Indonesian citizens (WNI) decide to move to Suriah. On the other side, regulations relating to combatting terrorist acts in Indonesia have not been able to answer the new patterns of terrorism crime, so this is hampering legal efforts in addressing ex-ISIS Indonesian citizens repatriated from Syria including family groups involving husbands, wives and children. Thus, the handling pattern is different from the previous models of terrorism crimes. In the old pattern of terrorism, women were only given a role in the domestic sphere and ensured the regeneration of their groups. Meanwhile, the latest development of women has become the main actor and recruitment agent for new group members. This thesis uses a descriptive analysis method using a case approach to describe the gender dimension is related to handling and how it influences the views of gender in the legal process of handling family returnees. The gender dimension as an approach to see war, functions and responsibilities of men and women involved in extreme groups, in the case of handling returnees the problem of unclear handling mechanisms and legal vacuum affect the law enforcement subjectivity that still uses humanitarian logic and gender biased views in tackling the case of women and men ex-ISIS. Therefore, in the future law enforcers must use agenda theory in which each individual, both men and women have their respective roles involved in extreme groups"

"Konsep gender dipahami sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Di mana digambarkan bahwa laki-laki merupakan seorang yang diunggulkan, peran yang lebih menentukan dalam berbagai proses sosial dan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada kaum perempuan. Berbagai polemik ketimpangan gender masih umum terjadi. Perempuan masih terbelenggu budaya dan norma yang lebih menempatkan mereka pada pekerjaan domestik dibanding pekerjaan di sektor publik. Karena itulah banyak pekerja perempuan yang mencoba untuk melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh pekerja laki-laki seperti pada perusahaan yang bergerak di bidang teknik. Beberapa perusahaan mungkin dikatakan tidak anti terhadap pekerja perempuan, meskipun kenyataannya masih ada beberapa perusahaan yang belum berani menempatkan perempuan dalam pekerjaan operasional teknik. Dalam memahami hubungan tersebut, peneliti melakukan pengamatan terhadap para pekerja operasional teknik bergender perempuan di PT Telkom Akses Jakarta Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi stereotip gender di dalam suatu organisasi, dengan menggunakan bingkai studi kasus diharapkan di samping isu gender, ditekankan bahwa kondisi ekonomi, ras, dan orientasi seksual adalah tambahan identitas budaya yang dapat membawa seseorang di antara masyarakat atau justru mengucilkan mereka dari lingkungannya. Peneliti mendapati peran perempuan dalam pekerjaan opersional teknik tidak hanya sekedar pelengkap, tapi juga menjadi peran penting di dalam sebuah perusahaan.

---

The concept of gender is understood as an inherent trait of men and women who are socially and culturally constructed. Where it is described that men are superior, have more decisive roles in various social processes and have greater power than women. Various polemics on gender inequality are still common. Women are still shackled by culture and norms that place them more in domestic work than in work in the public sector. That's why many female workers try to do jobs that are generally done by male workers, such as in companies engaged in engineering. Some companies may be said to be not anti-women, even though in reality there are still some companies that have not dared to put women in technical operational work. In understanding this relationship, the researcher observed the female technical operational workers at PT Telkom Akses Jakarta Utara. The purpose of this study is to identify gender stereotypes within an organization, using a case study frame. It is hoped that in addition to gender issues, it is emphasized that economic conditions, race, and sexual orientation are additional cultural identities that can bring a person into society or exclude them from society. environment. Researchers found that the role of women in technical operational work is not only complementary, but also an important role in a company."

"Pemikiran tradisional dari ajaran Konfusianisme masih memengaruhi tingkah laku dan pola pikir masyarakat Korea Selatan sampai saat ini. Ajaran Konfusianisme cenderung meninggikan laki-laki dan membedakan peranan laki-laki dan perempuan. Peran yang terbatas dan posisi yang lebih rendah daripada laki-laki, meminimalkan hak dan kekuasaan perempuan. Peran gender ini terbentuk atas dasar stereotip terhadap gender tertentu. Salah satu drama Korea yang menentang stereotip atas peran gender tersebut dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah drama Strong Woman Do Bong Soon. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran gender khususnya terhadap perempuan yang digambarkan dalam drama Strong Woman Do Bong Soon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa di balik peran gender, terdapat pandangan tokoh-tokoh lain di sekitar Bong-soon yang melemahkan posisi dan perannya sebagai perempuan. Pandangan-pandangan tersebut seperti terjadinya marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan kekerasan. Berkebalikan dari judulnya, apa yang digambarkan pada drama ini justru menampilkan bahwa perempuan Korea Selatan masih dianggap lemah. Makna “kuat” pada drama ini tidak hanya sekadar kekuatan fisik semata tetapi juga kemandirian, kepercaya dirian dan keberanian perempuan. Drama ini dianggap penulis sebagai bentuk harapan perempuan Korea Selatan untuk mendobrak stereotip yang dilekatkan pada mereka.

---

Traditional thinking from Confucianism still influences the behavior and mindset of South Korean society to this day. Confucian teachings tend to elevate men and differentiate the roles of men and women. Limited roles and lower positions than men, minimize women's rights and power. These gender roles are formed on the basis of stereotypes against certain genders. One of the Korean dramas that opposes the stereotype of gender roles and which will be discussed in this study is the drama Strong Woman Do Bong Soon. This study aims to describe gender roles, especially for women depicted in the drama Strong Woman Do Bong Soon. The method used in this study is a qualitative descriptive method. Based on the results of the study, the researcher found that behind gender roles, there were views of other characters around Bong-soon that weakened her position and role as women. These views such as the occurrence of marginalization, subordination, stereotypes, and violence. Contrary to the title, what is described in this drama actually shows that South Korean women are still considered weak. The meaning of "strong" in this drama is not only physical strength but also women's independence, self-confidence and courage. This drama is considered by the author as a form of hope for South Korean women to break the stereotypes attached to them."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana drama korea merepresentasikan relasi gender dalam konflik hubungan romantis. Studi pustaka menunjukkan adanya perbedaan lakilaki yang mendapatkan sosialisasi gender maskulin dengan perempuan yang mendapatkan sosialisasi gender feminin dalam menghadapi konflik hubungan romantis. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan analisis semiotika kode televisi John Fiske. John Fiske melihat bahwa kode-kode yang ditampilkan di televis membawa ideologi tertentu. Metode penelitian merupakan studi kasus dengan mengambil objek penelitian drama tvN tahun 2016, Another Miss Oh. Hasil penelitian menunjukkan adanya ideologi patriarki dengan laki-laki yang lebih banyak mendominasi dalam konflik hubungan dibanding perempuan. Ideologi patriarki tersebut didukung dengan stereotipstereotip feminin dan maskulin yang juga ditampilkan dalam drama. Hal tersebut ditambah dengan penggambaran konflik sebagai sebuah adegan romantis yang mengaburkan batasan antara konflik dengan romantisme dalam drama. Dengan representasi tersebut, nilai patriarki semakin mudah diterima oleh perempuan sebagai penonton utama yang semakin sulit melihat adanya ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

---

This thesis talks about how korean drama represents gender relation in relationship conflict between a man and a woman. Literature research shows that men who learn about masculinity and women who learn about femininity have different ways in handling romantic relationship conflict. The study was conducted with qualitative methods using semiotic television code analysis from John Fiske. John Fiske saw television as a tool to represent certain ideologies. The research method that is used is case study of Another Miss Oh, a korean drama released in 2016 from channel tvN.

The results indicate tha there is a patriarchal ideology in the drama that can be seen from male domination in relationship conflict. This patriarchal ideology is supported by feminine and masculine stereotypes in the drama. The depiction of conflict as a romantic scene also helps in blurring the boundary between conflict and romanticism and contributes in peoples perception of the drama. With those values being represented, patriarchy is being accepted well by female watchers of the drama and make it harder for these female watchers to spot gender inequality in daily life."

"This book is a legal and political intervention into a contemporary debate concerning the appropriateness of sexual offence prosecutions brought against young gender non-conforming people for so-called 'gender identity fraud'. It comes down squarely against prosecution. To that end, it offers a series of principled objections based both on liberal principles, and arguments derived from queer and feminist theories. Thus prosecution will be challenged as criminal law overreach and as a spectacular example of legal inconsistency, but also as indicative of a failure to grasp the complexity of sexual desire and its disavowal. In particular, the book will think through the concepts of consent, harm and deception and their legal application to these specific forms of intimacy. In doing so, it will reveal how cisnormativity frames the legal interpretation of each and how this serves to preclude more marginal perspectives. Beyond law, the book takes up the ethical challenge of the non-disclosure of gender history. Rather than dwelling on this omission, it argues that we ought to focus on a cisgender demand to know as the proper object of ethical inquiry. Finally, and as an act of legal and ethical re-imagination, the book offers a queer counter-judgment to R v McNally, the only case involving a gender non-conforming defendant, so far, to have come before the Court of Appeal"

"Ambiguous genitalia merupakan kondisi medis dimana alat kelamin seseorang tidak dapat secara sederhana ditentukan dengan tegas dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum karena dapat mengakibatkan kekeliruan antara identitas pada dokumen kependudukan dengan jenis kelamin seseorang yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan bentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif untuk menjelaskan pengaturan operasi penggantian kelamin di Indonesia, menjelaskan tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam operasi penggantian kelamin berdasarkan kondisi ambiguous genitalia dan menganalisis kedudukan ambiguous genitalia sebagai pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) operasi penggantian kelamin di Indonesia diatur secara khusus dalam Kepmenkes No. 191 Tahun 1989; (2) sebagai pihak yang terlibat aktif dalam operasi penggantian kelamin, sebagai salah satu metode penanganan ambiguous genitalia, dokter dan rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum administrasi, perdata, dan pidana; (3) ambiguous genitalia tidak disebutkan secara spesifik dalam pertimbangan Hakim pada Penetapan No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung namun merupakan faktor medis sebagaimana tertuang dalam keterangan saksi dan alat bukti surat, yang bersama-sama faktor yuridis, agama, dan psikologis dipertimbangkan oleh Hakim sebelum mengabulkan permohonan penggantian kelamin.  Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa hal seperti revisi dan pembentukan peraturan terkait penggantian kelamin, sosialisasi serta penelitian akademis lanjutan terkait ambiguous genitalia dan operasi penggantian kelamin.

---

Ambiguous genitalia is a medical condition where a persons genitals cannot be simply determined firmly and potentially cause legal problems because it can lead to errors between identity in the document of population and the actual sex of a person. The research method used in this study is a normative-descriptive juridical to explain the provisions of sex reassignment surgery in Indonesia, explain the responsibilities of doctors and hospitals in sex reassignment operations based on ambiguous conditions of genitalia; and analyze the position of ambiguous genitalia as Judges consideration in Couert Decree No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung. From the results of the study it was revealed that: (1) sex reassignment operations in Indonesia is specifically regulated in Kepmenkes No. 191 of 1989; (2) as parties actively involved in sex reassignment operations, doctors and hospitals have administrative, civil and criminal legal responsibilities; (3) ambiguous genitalia is not specifically mentioned in consideration of the Judge in Court Decree No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung but it is a medical factor as stated in the witness statement and proof of letter, which together with juridical, religious and psychological factors are considered by the Judge before granting the request for sex change. Based on the results of the study, the authors suggest several things such as revisions or establishment to the law, socialization and further academic research about ambiguous genitalia and sex reassigment surgery."