Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revolusi 1989 menandai perubahan penting dalam sejarah Eropa Timur, dengan kejatuhan rezim komunis, yang tidak hanya memunculkan demokrasi tetapi juga mengubah dinamika partisipasi masyarakat dalam politik. Transisi ini memerlukan pembaruan sosial untuk memastikan warisan komunisme tidak tertinggal dalam fondasi demokrasi yang sedang dibangun. Dekomunisasi, sebagai proses menghilangkan pengaruh komunis dan menegakkan keadilan moral atas masa lalu, menjadi kunci utama untuk memperkuat demokrasi di Eropa Timur. Tugas karya akhir ini akan berusaha membahas terkait proses dekomunisasi di enam negara Eropa Timur—Polandia, Republik Ceko, Republik Slovakia, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria—setelah Revolusi 1989. Melalui penelusuran terhadap 44 literatur yang mencerminkan proses dekomunisasi di Eropa Timur, tulisan ini menggunakan metode taksonomi berdasarkan tiga tema utama, yaitu: (1) dasar hukum dekomunisasi, (2) lembaga dekomunisasi di Eropa Timur, (3) identitas baru sebagai transformasi sosial dan politik, dan (4) peran great power dalam pengaruh dekomunisasi. Penulis menemukan bahwa proses dekomunisasi di Eropa Timur pasca Revolusi 1989 merupakan sebuah proses yang kompleks dan beragam. Setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda, baik dari faktor internal maupun pengaruh eksternal–seperti Barat–yang turut memainkan peran aktif. Meskipun dekomunisasi dianggap sebagai langkah penting menuju demokrasi, namun dalam implementasinya diperlukan pendekatan yang lebih mendalam untuk mencapai keadilan yang berkelanjutan.

---

The 1989 Revolution marked a significant change in the history of Eastern Europe, leading to the downfall of communist regimes and the emergence of democracy, along with a transformation in the dynamics of citizen participation in politics. This transition necessitated social renewal to ensure that the legacy of communism did not linger in the foundations of the burgeoning democracy. Decommunization, as the process of eliminating communist influence and establishing moral justice for the past, became a key factor in strengthening democracy in Eastern Europe. This thesis aims to explore the decommunization process in six Eastern European countries—Poland, the Czech Republic, Slovaks Republic, Hungary, Romania, and Bulgary—following the 1989 Revolution. Through an examination of 44 pieces of literature reflecting the decommunization processes in Eastern Europe, this paper utilizes a taxonomy method based on three main themes: (1) the legal basis of decommunization, (2) decommunization institutions in Eastern Europe, (3) new identity as a social and political transformation, and (4) the role of great powers in the influence of decommunization. The author finds that the decommunization process in Eastern Europe after the 1989 Revolution is a complex and diverse process. Each country faces different challenges, both from internal factors and external influences, such as the West, which also plays a significant role. While decommunization is considered a crucial step towards democracy, its implementation requires a deeper approach to achieve sustainable justice."

"ABSTRAKBerkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment(faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaranmengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuandemokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipildalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yangdigunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studikepustakaan untuk menidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi inidiperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara?masyarakatsipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal(budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasimasyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, modelgerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensipenting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembanganLSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.

---

AbstractThe growth of civil society in Indonesia gives rise to some imperative issues to resolve. This is the indispensable ground why the study is carried out, i.e. the contribution of the role of civil society onthe process of democratization undergone todate. The objectivesof this study are among others to identify problems faced by civil society organisation in instigating its role with regard to the aspects of enabling environment (external) and capacity of organisation (internal) as well as the nature enhancement; to acquire profile of civil society augmentation in the context of its rolecontribution as significant actor democracy advancement, and to propose policy recommendation concerned withcontribution and enhancement of the role of civil society inthe process of consolidating democracy in Indonesia. Thisstudy is a qualitative review. The methods used are among others depth interview, focused group discussion, public consultation through seminar, and literature study to identify CSOs that will be the target of this study. The study concludes that (1) state-civil society relationship is enormously influenced by local context (social and political culture),nature of civil society organisation (human resources and management, financial sources, movement model,networking), and local and national political economy dynamic; (2) civil society organisation has an important potential on the process of consolidating democracy in Indonesia; (3) the role of society in generating the growth of civil society organisation has been somewhat noteworthy. "

"Perubahan iklim yang mengancam berbagai lini kehidupan mendesak negara-negara untuk mewujudkan komitmennya dalam Perjanjian Paris, utamanya dalam menekan serta menurunkan rata-rata suhu global hingga 2°C, melalui kebijakan domestiknya masing-masing. Upaya mencapai target suhu tersebut salah satunya ditempuh dengan menekan laju emisi di tiap negara. Laju emisi mayoritasnya dihasilkan dari sektor energi melalui konsumsi listrik dan karenanya, pengurangan emisi di sektor ini menjadi langkah yang determinan. Singapura merupakan salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris sekaligus menjadi negara yang mengelola sekaligus mengkonsumsi energi hasil olahan gas alam secara intens. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk mengatur ulang strategi pemanfaatan gas alam agar tidak menghasilkan emisi dalam jumlah yang masif melalui kerangka Long-Term Low Emissions Development Strategy (LEDS). Profilnya sebagai negara pembangunan (developmental state) berikut dengan rekam jejak efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut berimplikasi terhadap pengelolaan lingkungannya yang dilakukan secara otoritarian (authoritarian environmentalism). Tata kelola lingkungan seperti ini ditempuh dan dipertahankan dengan harapan Singapura dapat mencapai target kebijakan iklimnya secara efektif tanpa mengorbankan perekonomiannya. Temuan dalam riset ini adalah tata kelola authoritarian environmentalism yang berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam kebijakan iklim mampu memberikan manfaat bagi perekonomian dan lingkungan sehingga pengelolaan ini terus dipertahankan guna mencapai dasar cita-cita pembangunan Singapura.

---

Climate change that threatens all over existence urges all countries to realising their commitments in Paris Agreement, foremost in suppressing and lowering global average temperatures by 2°C through their own domestic policies. One of the measures to achieve the climate target is by pressing down the emissions growth rate in each country. Major contributions of emissions come from the energy sector by means of electricity consumption and hence, emissions reduction in this sector will be a prominent step. Singapore is one of the countries that signed Paris Agreement yet becomes a country that carries out as well as consuming energy that is generated by natural gas intensely. This condition insists the government to re-regulate the natural gas utilization strategy to pressing down its emissions through the Long-Term Low Emissions Development Strategy (LEDS) framework. Singapore’s country profile as a developmental state as well as its track record in achieving their policies effectively has implications for its environmental governance that is carried out in an authoritarian way (authoritarian environmentalism). This kind of environmental governance is undertaken and maintained with an aim that Singapore will realize its climate policies effectively without sacrificing its economy. The finding of this research shows that climate policies under authoritarian environmental governance, which is oriented toward economic growth and economic development can bring either economic or environmental benefits for Singapore, hence this management is being sustained to achieve Singapore’s primary vision of development."

"Berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadialasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadapproses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapioleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment(faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaranmengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuandemokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipildalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yangdigunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studikepustakaan untuk menidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi inidiperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara–masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal(budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, modelgerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensipenting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembanganLSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.The growth of civil society in Indonesia gives rise to some imperative issues to resolve. This is the indispensableground why the study is carried out, i.e. the contribution of the role of civil society on the process of democratizationundergone todate. The objectives of this study are among others to identify problems faced by civil society organisationin instigating its role with regard to the aspects of enabling environment (external) and capacity of organisation(internal) as well as the nature enhancement; to acquire profile of civil society augmentation in the context of its rolecontribution as significant actor democracy advancement, and to propose policy recommendation concerned withcontribution and enhancement of the role of civil society in the process of consolidating democracy in Indonesia. Thisstudy is a qualitative review. The methods used are among others depth interview, focused group discussion, publicconsultation through seminar, and literature study to identify CSOs that will be the target of this study. The studyconcludes that (1) state-civil society relationship is enormously influenced by local context (social and political culture),nature of civil society organisation (human resources and management, financial sources, movement model,networking), and local and national political economy dynamic; (2) civil society organisation has an important potentialon the process of consolidating democracy in Indonesia; (3) the role of society in generating the growth of civil societyorganisation has been somewhat noteworthy."

"Rencana pembanguna jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025,membutuhkan peran komunikasi dan informasi melalui media massa....."

"ABSTRAKReformasi yang menggerakkan demokratisasi kehidupan bernegara telah memberikan berkah energi konstruktif bagibangsa Indonesia untuk merekonstruksi kehidupan bernegara yang demokratis. Karenanya reformasi merupakan transisidemokrasi menuju konsolidasi demokrasi, sebagai fase menuju negara demokrasi substansial yang mensejahterakan rakyat, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, transisi demokrasi tidak berjalan linier, melainkan timbul berbagai distorsi yang mengganggu konsolidasi demokrasi menuju cita-cita negara demokrasi.

---

AbstractReformation which shifts democratization of the state gave constructive energy for Indonesian to reconstruct its democratic state. Therefore, reformation which became the democratic transition to democratic consolidation, is a phase toward substancial democratic state who prospers the people in politics, social & economics. In fact, the democratic transition is not always smooth; many distortions disturbing the democratic consolidation toward the realization of the democratic state appear."