Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menyajikan penelitian secara doktrinal terhadap pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dana Desa Adat Baduy Kanekes. Persoalan yang muncul berupa ketika Desa Adat Baduy Kanekes menolak pemberian dana desa oleh pemerintah pusat, sehingga dana yang sudah diberikan mengendap dalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Lebak yang kemudian dimanfaatkan untuk dikelola. Pengelolaan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, dimana desa merupakan satuan pemerintahan di bawah daerah. Namun sejatinya desa pun memiliki otonominya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan istiadatnya terlebih lagi desa adat. Oleh karenanya, desa mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangannya termasuk dana desa, sehingga pola pertanggungjawaban atas keuangan desa berbeda dengan keuangan daerah secara yuridis maupun administratif. Kendati pun belum ada aspek yuridis untuk memayungi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, aspek pengelolaan dana desa harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah itu sendiri. Langkah yang ditempuh dalam pengelolaan tersebut dapat diwadahi diskresi dalam administrasi pemerintahan ataupun beranggapan bahwa pemerintahan desa masih sebagai sub pemerintahan daerah selama belum ada pengakuan secara administratif dari pemerintah pusat.

---

This paper presents doctrinal research on the management of village funds carried out by regional governments such as the Baduy Kanekes Traditional Village funds. The problem that arose was when the Baduy Kanekes Traditional Village refused to provide village funds from the central government, so that the funds that have been given are deposited in the Lebak Regency Regional Cash Account which is then used to be managed. This management is the authority of the regional government based on regional autonomy, where the village is a government unit under the region. However, in reality villages also have their own autonomy based on their rights of origin and tribes, especially traditional villages. Therefore, villages have authority over the management of their finances, including village funds, so that the pattern of accountability for village finances is different from regional finances, both juridically and administratively. Although there is no juridical aspect to cover the management of village funds carried out by the regional government. However, aspects of village fund management must be accounted for based on actions taken by the regional government so that there are no irregularities in state finances by considering the authority of the government itself. The steps taken in management can be accommodated by discretion in government administration or assume that the village government is still a regional sub-government as long as there is no administrative recognition from the central government."

"Etnoekologi dan Etnobotani Tumbuhan Obat pada Masyarakat Baduy-Dalam di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Telah dilakukan kajian pengetahuan pemanfaatan lanskap dan pemanfaatan tumbuhan obat pada masyarakat Baduy-Dalam. Tujuan penelitian ini mengungkapkan keanekaragaman spesies tumbuhan obat yang tersebar pada berbagai lanskap yang sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Baduy-Dalam. Penelitian telah dilaksanakan pada September 2017 sampai Januari 2018. Pengambilan data menggunakan pendekatan emik dan etik melalui wawancara semi terstruktur close ended, open ended, observasi partisipatif, Focus Group Discussion FGD, analisis vegetasi dan jelajah bebas. Wawancara dilakukan pada 3 informan kunci dan 108 responden umum. Data dianalisis secara kualitatif dengan statistika deskriptif untuk menggambarkan pengetahuan lokal masyarakat dan kuantitatif dianalisis dengan menghitung nilai kultural Index of Cultural Significance, ICS, dan nilai kepentingan lokal Local User Value Index, LUVI. Berdasarkan hasil penelitian, Baduy-Dalam mengenal 7 unit lanskap, yaitu Leuweng lembur Pemukiman, Cai sungai, Huma ladang, Jami bekas ladang ditinggalkan 1 tahun, Rheuma bekas ladang ditinggalkan 3 tahun, Rheuma kolot bekas ladang ditinggalkan 7 tahun, dan Leuweng kolot hutan lindung. Lansekap yang dianggap paling penting ialah leuweung lembur pemukiman dengan nilai rata-rata kepentingan 28.8. Pada 7 lanskap ditemukan 98 spesies tumbuhan obat yang memiliki 46 kegunaan, terdiri dari 91 genus dan 46 famili. Famili terbanyak ialah Asteraceae dan Zingiberaceae. Nilai ICS dan LUVI tumbuhan obat tertinggi di Cibeo dimiliki oleh Cocos nucifera ICS=24, LUVI=2.25 untuk laki-laki muda, Cocos nucifera ICS=24 dan Kaempferia galanga LUVI=1.91 untuk laki-laki dewasa, Kaempferia galanga ICS=16 dan Cocos nucifera LUVI=1.95 untuk laki-laki tua, Psidium guajava ICS=24, LUVI=2.15 untuk perempuan muda, K. galanga dan Z. cassumunar ICS=12 dan Zingiber cassumunar LUVI=1.63 untuk perempuan dewasa, Pterocarpus indicus, Kaempferia galanga, Dinochloa scandens, Gigantochloa apus, Zingiber officinale, dan Crassocephalum crepidioides ICS=9 dan Cyrtandra pendula LUVI=1.57 untuk perempuan tua. Adapun Nilai ICS dan LUVI tumbuhan obat tertinggi di Cikeusik dimiliki oleh Cocos nucifera ICS=18, LUVI=2 untuk laki-laki muda, Cocos nucifera ICS=24 dan Cassia alata LUVI=1.35 untuk laki-laki dewasa, Cassia alata, Ageratum conyzoides, Cyrtandra pendula, Kaempferia galanga, Abrus precatorius, Mikania cordata ICS=9 dan Bridelia monoica LUVI=1.65 untuk laki-laki tua, Cocos nucifera ICS=24, LUVI=1.35 untuk perempuan muda, Kaempferia galanga ICS=12 dan Bridelia monoica LUVI=1.06 untuk perempuan dewasa, dan Gigantochloa apus, Blumea balsamifera ICS=12 dan Cassia alata LUVI=1.01 untuk perempuan tua.

---

Ethnoecology and Ethnobotany of Medicinal Plants in Baduy Dalam Society Kanekes Village, Leuwidamar District, Lebak Regency, Banten.A study of utilization of landscape and medicinal plants has been undertaken in Baduy Dalam society. The purpose of this study is to reveals the diversity of medicinal plant species scattered in various landscapes that have been known and utilized by Baduy Dalam society. The study has been conducted from September 2017 to January 2018. Data was collected through semi structured close ended, open ended, participatory observation, focus group discussion FGD interviews, vegetation analysis and free roaming interviews. Interviews were conducted from 3 key informants and 108 general respondents. Data were analyzed qualitatively by descriptive statistics to describe local knowledges society and quantitative analyzed by calculating of Index of Cultural Significance ICS, and local user 39 s value Index LUVI. Based on research results, Baduy Dalam society recognizes 7 landscape units, namely Leuweung lembur residential area, Cai river, Huma field, Jami one year abandoned field, Rheuma three years abandoned field, Rheuma kolot seven years abandoned field, and Leuweung kolot protected forest. Leuweung lembur residential area considered the most important landscape which it has average of importance value of 28.8. It has been found 98 species of medicinal plants which is have 46 usefulness. It consists of 91 genera and 46 families. The most of families are Asteraceae and Zingiberaceae. The highest of ICS and LUVI values in Cibeo, category of young male chosen C. nucifera ICS 24, LUVI 2.25, category of adult male Cocos nucifera ICS 24 and Kaempferia galanga LUVI 1.91, category of old male Kaempferia galanga ICS 16 and Cocos nucifera LUVI 1.95, Psidium guajava category of young female chosen ICS 24, LUVI 2.15, category of adult female Kaempferia galanga and Zingiber cassumunar ICS 12 and Zingiber cassumunar LUVI 1.63, and category old female Pterocarpus indicus, Kaempferia galanga, Dinochloa scandens, Gigantochloa apus, Zingiber officinale, and Crassocephalum crepidioides ICS 9 and Cassia pendula LUVI 1.57. The highest of ICS and LUVI values in Cikeusik category young male chosen Cocos nucifera ICS 18, LUVI 2, category of adult male Cocos nucifera ICS 24 and Cassia alata LUVI 1.35, category of old male Cocos alata, Ageratum conyzoides, Cyrtandra. pendula, aempferia. galanga, Abrus precatorius, Mikania cordata ICS 9 and Bridelia monoica LUVI 1.65, category of young female Cocos nucifera ICS 24, LUVI 1.35, category of adult female Kaempferia galanga ICS 12 and Bridelia monoica LUVI 1.06 and category of old female Gigantochloa apus, Blume balsamifera ICS 12 and Cassia alata LUVI 1.01."

"ABSTRAKDana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa berupa bantuan yangdiberikan oleh pemerintah pusat kepada desa dan digunakan untuk membiayaikegiatan pembangunan pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan penuhdalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitianini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Buni BhaktiKec.Babelan Kab. Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa didesa Buni Bhakti telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yangberlaku, meskipun masih terjadi permasalahan dalam hal pencatatan keuangan

---

ABSTRACTVillage fund is one source of revenue for the village as support who provided bythe central government to the village and used to finance the construction of thevillage government. The village was given full authority in the management of theVillage Fund, so that the implementation of its activities should be accounted forin accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyzethe management of village fund in Buni Bhakti Kec.Babelan Kab. Bekasi. Thisstudy uses a post-positivist approach and collectiong data by observation andinterview method. These results indicate that management of village fund in BuniBhakti in accordance with the guidelines applicable village financialmanagement, although still there is a problem in terms of financial records."

"Skripsi ini menganalisis pengelolaan keuangan pada Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara kepada Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa serta telaah dokumen RPJM, Peraturan Desa, Peraturan Bupati, pencatatan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, dan laporan realisasi APBDesa tahun 2109. Evaluasi pengelolaan keuangan dilakukan atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan keuangan pada Desa Bakulan di tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Ketidaksesuaian antara lain APBDes baru diselesaikan bulan Desember padahal seharusnya bulan Oktober, tidak dilakukan tutup buku setiap bulan dan tidak disusun laporan semesteran.

---

This thesis analyzes financial management in Bakulan Village, Kemangkon District, Purbalingga Regency. The research method used was interviews with the Secretary and Head of Village Finance and review of RPJM documents, Village Regulations, Regent Regulations, village financial records, procurement of goods and services, and reports on the realization of the 2109 APBDesa. Financial management evaluation was carried out on the implementation of planning, implementation, administration, reporting, to accountability, then compared with the provisions in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018 concerning Village Financial Management. The results showed that there was still a mismatch between financial management practices in Bakulan Village at the planning, administration, and reporting stages. The discrepancies include the new APBDes being completed in December whereas it should have been October, no closing books every month and no semi-annual reports."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat Baduy berupa pemberian suara pada Pemilu Legislatif 2009. Menurut keyakinan mereka orang Baduy tidak ditugaskan mengikuti Pemilu. Dalam rangka menghormati peraturan pemerintah, mereka 3 kali mengikuti pemilu dengan peserta sedikit 3 . Pada 2009 masyarakat Baduy mengikuti Pemilu dengan jumlah peserta mencapai 21 dari Daftar Pemilih Tetap. Pertanyaan penelitian: mengapa terjadi peningkatan peserta Pemilu. Bagaimana peran calon legislatif dalam memenangkan pemilu.Penelitian ini menggunakan teori bosisme lokal John T.Sidel , teori partisipasi politik Rush dan Althoff , partisipasi politik Huntington dan Nelson , teori komunikasi tradisional Pye . Teori bosisme lokal untuk menjelaskan adanya jaringan kekuasaan politik dan ekonomi, partisipasi politik dari Rush dan Althoff untuk menjelaskan voting, dan partisipasi politik dari Huntington dan Nelson untuk menjelaskan mobilisasi, teori komunikasi tradisional untuk menjelaskan pendekatan dengan masyarakat tradisional. Metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran pustaka.Hasil Penelitian: peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada Pemilu 2009 di desa Kanekes disebabkan oleh adanya persuasi yang dilakukan oleh calon legislatif partai Golkar, H.Kasmin, kepada pemerintah adat. Persuasi dilakukan dengan menggunakan komunikasi tradisional yaitu bertatap muka, komunikator adalah orang yang sudah dikenal baik sehingga komunikan percaya dengan isi pesan yang diterima. Akhirnya pemimpin adat menyetujui penyelenggaraan Pemilu di desa Kanekes dengan syarat hanya diikuti oleh warga Baduy Luar dan TPS hanya didirikan di Balai Desa sebanyak dua unit. Setelah Pemilu disetujui oleh pimpinan adat, tim sukses partai Golkar yang terdiri dari orang Baduy melakukan kampanye kepada warga dengan memanfaatkan ikatan primordial yaitu ikatan kesukuan.Kesimpulan: faktor yang menyebabkan adanya peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada H.Kasmin pada Pemilu Legislatif adalah adanya tekanan dari calon legislatif kepada pemerintah adat dan adanya kampanye dari tim sukses H.Kasmin. Pemberian suara dilakukan dengan cara memobilisir warga yang dilakukan oleh kepala desa jaro pamarentah .kata kunci : partisipasi politik, masyarakat tradisional, bosisme local

---

ABSTRACTThis study examines the political participation of Baduy people in the orm of voting in the 2009 Legislative Election. According to their beliefs, Baduy people are not assigned to give their vote in the election. In order to respect the government regulations, they have cast their votes 3 times with a few participants 3 . In 2009, Baduy people participated in the General Election with the number of participants reached 21 of the Permanent Voters List.Research question: Why did the number of the participants in the election increase? What was the role of legislative candidates in winning the election. This study uses the theory of local bosism John T.Sidel , political participation theory Rush and Althoff , political participation Huntington and Nelson , traditional communication theory Pye . The theory of local bosism is used to explain the existence of a network of political and economic power, political participation of Rush and Althoff is used to explain voting, and political participation from Huntington and Nelson is used to explain the mobilization, traditional communication theory is used to explain the approach with traditional society. Qualitative research methods. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation and library search.Results: The increase of political participation in voting in the 2009 elections in Kanekes village was caused by persuasion conducted by Golkar party legislative candidate H. Kasmin to the Adat Government Kepala Adat . Persuasion is done by using traditional face to face communication, done by a communicator who is well known so the communicants believed with the contents of messages they received. Finally, the Adat leaders agreed that the election was conducted in Kanekes village on condition that it was only followed by Baduy Luar residents and TPS was only established in Village Hall as many as two units. After the election was approved by the Adat leaders, the Golkar party 39;s successful team of Baduy people campaigned to the residents by using primordial ties.Conclusion: The factors that led to vote increase for H. Kasmin in Legislative Election was the pressure from the legislative candidate to Ketua Adat The Adat government and the campaign of H. Kasmin 39;s successful team. Voting was conducted by mobilizing citizens done by the village head jaro pamarentah .Keywords: political participation, traditional society, local leaders."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perspektif masyarakat terhadap satuansatuan lanskap serta pemanfaatannya sebagai sumber perolehan kebutuhan hidup masyarakat adat Baduy-Dalam, Desa Kanekes, Banten. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan etnoekologi. Data penelitian dikumpulkan dari hasil wawancara informan kunci, observasi langsung di lokasi penelitian, serta kegiatan diskusi kelompok viiirnam (Focus Group Discussion-FGD) dengan metode distribusi kerikil (Pebble Distribution Method-PDM). Berdasarkan persepsi masyarakat adat Baduy-Dalam terhadap nilai penting unit lanskap, terdapat tujuh satuan lanskap, yaitu lembur, huma, cai, jami, reuma, reuma kolot, dan leuweung lembur. Juga berdasarkan persepsi masyarakat adat Baduy-Dalam terhadap tumbuhan sebagai sumber perolehan kebutuhan, terdapat sepuluh sumber perolehan, yaitu sebagai sumber pangan, obat, viiirnament, kayu bakar, ritual, obat padi, alat rumah tangga, bahan pewarna, dan anyaman. Lembur menjadi unit lanskap terpenting dengan skoring PDM tertinggi (28,8), dan sumber perolehan pangan pada satuan lanskap huma menjadi memiliki nilai penting tertinggi sebagai sumber perolehan, dengan skoring PDM tertinggi (33,5).

---

This research attempted to reveal the relationship of Baduy-Dalam people to their landscape, as well as their utilization of plants in Kanekes Village, Banten. The methodfor this research were ethnoecological approach. Data were collected by interview with the local key informant, direct observation in the site of the research, focus group discussion (FGD) and pebble distribution method (PDM) with respondent Baduy-Dalam people utilize and manage each of them differently.

According to the Baduy-Dalam people's perspective for important landscape, there are seven landscape units, namely lembur, huma, cai, jami, reuma, reuma kolot, and leuweung lembur. Also from to the Baduy-Dalam people's perspective for plant utilization on landscape, there are ten utilization, which are for food, medicine, ornament, firewood, ritual, paddy's medicine, household appliance, dye materials, webbing, and building material. Lembur landscape unit gained the highest PDM score (28,8), and for important landscape plant utilization, food on huma landscape unit gained the highest PDM score (33,5)."

"Peningkatan jumlah wisatawan setiap tahun berdampak positif terhadap kondisi perekonomian masyarakat Baduy namun di sisi lain menjadi dilema untuk keberlanjutan segi lingkungan dan sosial budaya. Baduy belum memiliki payung hukum yang kuat untuk mengaturpengelolaan pariwisata adat, ketidaktersediaan fasilitas untuk wisatawan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tujuan dalam penelitian adalah 1). menganalisa persepsi tingkatkeberlanjutan pariwisata adat pada Suku Baduy, 2). menganalisis tantangan dan peluang dan 3).menganalisa implikasi kebijakan untuk mendorong keberlanjutan pariwisata adat pada SukuBaduy. Metode penelitian menggunakan pendekatan post- positivist. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden (non probability) masyarakat adat Baduydengan teknik purposive sampling, serta wawancara mendalam kepada 9 narasumber dandokumentasi. Hasil perhitungan persepasi tingkat keberlanjutan pariwisata masyarakat adat di Baduy berada pada tingkat II dan masuk pada kategori OK (almost sustainable) yang ditunjukanmelalui persentase perolehan skor perhitungan sebesar 80.83%. Serta implikasi kebijakan yangbisa dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak yaitu berupa strategi pariwisataberbasis minat khusus, strategi sekolah adat dan strategi pengembangan UMKM hasil kerajinantangan masyarakat adat Baduy. Kata kunci : Pariwisata masyarakat adat, Baduy, keberlanjutan, tantangan dan peluang.

---

The enhancement in the number of tourists every year has a positive impact on theeconomic condition of the Baduy people, but on the other hand, it becomes a dilemma for environmental and socio-cultural sustainability. Baduy does not yet have a strong legal protection to regulate the management of indigenous tourism, the unavailability of facilities fortourists and the low quality of human resources. The objectives of the research are 1). analyze theperception of the level of sustainability of indigenous tourism for Baduy people, 2). analyzechallenges and opportunities and 3). analyze the implications of policies to encourage thesustainability of indigenous tourism for Baduy people. The research method uses a post-positivist approach. Technique of data collection was through the distribution of questionnairesto 100 respondents (non- probability) of the Indigenous Baduy people with purposive samplingtechnique, as well as in-depth interviews with 9 sources and documentation. The perceptioncalculation result of the sustainability level of indigenous peoples tourism for Baduy are at levelII and included in the OK (almost sustainable) category which is indicated by the percentage of the calculation score of 80.83%. As well as policy implications that can be developed by the local government of Lebak, namely special interest-based tourism strategies, traditional schoolstrategies and strategies for developing MSMEs made by the Baduy indigenous people."

"Masyarakat Baduy merupakan sebuah masyarakat yang seluruh sistem sosial, sistem nilai dan cara berfikirnya bersumber pada sistem kepercayaan, hukum adat dan ajaran dari para leluhurnya. Sistem sosial dan ajaran adat tersebut menjadikan masyarakat baduy mampu mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan dalam kehidupan mereka. Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu: Pertama Untuk mengetahui dan menganalisis konsep kepemimpinan dalam pandangan masyarakat Baduy; Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika kepemimpinan pada masyarakat Baduy dan Ketiga, Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh masyarakat baduy dalam mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil pengolahan data menyimpulkan. Pertama. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam pikukuh dan pitutur baduy adalah sebagai berikut: (1). Seorang pemimpin harus berwawasan lingkungan (ecological consciousness leadership). (2). Prinsip yang mengatur etika seorang pemimpin menjadi pribadi yang baik.(3). Dimensi sosial seorang pemimpin. (4). Pemimpin di Baduy diharuskan juga menghormati dan mencintai negara. Kedua, terdapat tiga aspek yang menjadikan masyarakat baduy bisa menjaga keteraturan dan keberlangsungan kehidupan mereka. antara lain: sistem sosial dan budaya yang sangat kuat, pengaturan sistem ekonomi memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer serta pengelolaan lingkungan hidup yang tertata rapi. Ketiga, dalam tradisi masyarakat baduy sebagaimana diajarkan oleh leluhur mereka memilih pemimpin didasarkan pada dua faktor utama. Faktor pertama adalah garis keturunan yang kedua adalah “nuzum”. Keempat, sistem politik pada masyarakat baduy, dalam kehidupan masyarakat baduy terdapat dua sistem. Yakni sistem pemerintahan formal dibawah negara Indonesia dan sistem pemerintahan adat. Kelima, Ketahanan sosial dan lingkungan masyarakat baduy disandarkan pada sistem nilai dan ajaran yang bersumber dari pikukuh dan pitutur karuhun. Pembagian wilayah pemukiman di masyarakat baduy juga mampu mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan.

---

The Baduy community is a society whose entire social system, value system, and way of thinking are rooted in the belief system, customary law, and teachings of their ancestors. The social system and traditional teachings make the Baduy community able to realize social and environmental resilience in their lives. These conditions are the objectives of this research, namely: The first to identify and analyze the concept of leadership in the view of the Baduy community; The second, to know and analyze the dynamics of leadership in the Baduy community and thirdly, to find out and analyze the strategies adopted by the Baduy community in realizing social and environmental resilience. To achieve the three research objectives using a qualitative approach with the case study method. The results of data processing concluded. Firstly, the principles that must be possessed by a leader in pikukuh and pitutur baduy are as follows: (1). A leader must have an environmental perspective (ecological consciousness leadership). (2). The principles that govern the ethics of a leader to be a good person (3). The social dimension of a leader. (4). Leaders in Baduy are also required to respect and love the country. Secondly, three aspects make the Baduy community able to maintain the order and continuity of their lives. among others: a very strong social and cultural system, the regulation of the economic system to prioritize the fulfillment of primary needs as well as orderly management of the environment. Thirdly, in the baduy community tradition as taught by their ancestors, choosing a leader is based on two main factors. The first factor is lineage the second is "Nuzum". Fourthly, the political system in the Baduy community, in the life of the Baduy community there are two systems. Namely the formal government system under the Indonesian state and the customary government system. Lastly, the social and environmental resilience of the Baduy community is based on a system of values and teachings that come from pikukuh and pitutur karuhun. The division of residential areas in the Baduy community is also able to create social and ecological resilience."

"Tesis ini membahas tentang Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang dikaji menurut prinsip-prinsip good governance, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, studi kepustakaan, dan observasi kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya: Pertama, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar belum dijalankan dengan optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan Dana Desa karena masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan serta swakelola tidak terwujud secara utuh. Selain itu, tidak adanya transparansi mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi Dana Desa, rendahnya tingkat profesionalitas sehingga melahirkan pola politik dinasti, prinsip rule of law tidak sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dikatakan baik, namun kurang akuntabel karena tidak transparan. Tingkat responsivitas pun rendah karena tidak mampu menerima aspirasi masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut. Serta prinsip keadilan belum ditegakkan karena masih adanya diskriminasi politik. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar, seperti kualitas Sumber Daya Manusia cukup mumpuni namun kurang profesional karena lemahnya pengawasan internal yang berakibat pula pada pengelolaan keuangan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta masih kurangnya komunikasi dan rendahnya kerja sama antara Pemerintah Desa Gandamekar dengan masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar ialah kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Desa.

---

This thesis analyzes management of the Village Fund in Gandamekar Village, Plered District, Purwakarta Regency according to the principles of good governance, and factors that influence it. This study uses qualitative method with post-positivist approach that produces descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, literature studies, and qualitative observations using triangulation techniques to check the validity of the data. This current research reveal that findings of: First, the principles of good governance in Village Fund management in Gandamekar Village have not been implemented optimally because a low level of community participation because the community is not involved in the deliberations of determining development priorities and non functioning self-management. Furthermore, no transparency from planning, implementation to evaluation of the Village Fund, low professionalism bureaucracy due to dynastic politics pattern, non functioning principles of rule of law because there are still facilities construction that are not in accordance with specifications and planning. Administrative accountability is good enough, but it is less accountable because there is no transparency. A low level of responsiveness in receiveing aspirations from the community and the absence of follow-up. And the principle of equity has not been upheld because there is a political discrimination. Second, the factors that influence good governance in Village Fund Management in Gandamekar Village such as the quality of Human Resources are qualified enough but unprofessional because of weak internal supervision that also affects the Village Fund financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability are not appropriate with the principles of village financial management, and the lack of communication and the lack of cooperation between the Gandamekar Village Government and the community and related institutions. The critical success factor in creating good governance in Village Fund management in Gandamekar Village is the quality of Human Resources as the manager of the Village Fund."