Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data merupakan sumber daya krusial dalam ekonomi informasi, dan Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sentral dalam mengelola statistik resmi di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, BPS mengadopsi Statistical Business Framework and Architecture dan Corporate Statistical Infrastructure dengan tujuan meningkatkan kualitas data melalui pengumpulan data berbasis Teknologi Informasi (TI). Aplikasi Computer-Assisted Personal Interview (CAPI), sebagai salah satu moda pengumpulan data, telah diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang wajib digunakan dan menghasilkan disrupsi terhadap pencacah akibat pergeseran peran. Penulis kemudian merumuskan masalah berupa CAPI belum maksimal mendukung pencacah pada pengumpulan di BPS. Sehingga, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi faktor penerimaan dan memberikan rekomendasi peningkatan adopsi CAPI di BPS dengan mengintegrasikan 3 model penerimaan dan dua variabel terkait: meta-UTAUT, Information System Success Model, Task-Technology Fit, Self-Efficacy, dan Technostress. Dengan 1.122 respon valid dari pencacah di seluruh Indonesia, penulis menganalisis data menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modelling membuktikan bahwa 13 faktor memiliki pengaruh pada penerimaan pencacah terhadap CAPI, antara lain kualitas informasi, kualitas aplikasi CAPI, layanan TI, kesesuaian CAPI dengan pencacahan, self-efficacy, technostress, ekspektasi performa/kegunaan, ekspektasi usaha/kemudahan, pengaruh sosial, fasilitas dan infrastruktur pendukung, sikap, niat penggunaan, dan penggunaan sistem. Penulis kemudian melakukan wawancara terhadap stakeholder yang terlibat untuk melihat kondisi terkini di BPS untuk menyusun rekomendasi yaitu (i) penyediaan informasi berkualitas yang disesuaikan; (ii) menerapkan dan menggunakan uji coba/testing aplikasi CAPI; (iii) desain dan fungsionalitas aplikasi CAPI; (iv) mengoptimalkan infrastruktur organisasi; (v) dokumentasi aplikasi; (vi) meneruskan dan memperkuat supportive culture; (vii) melanjutkan dan menyesuaikan pelatihan (training); (viii) meningkatkan partisipasi dan kemandirian pencacah; (ix) pengadaan sumber daya pencacahan; (x) menyediakan dedicated IT service untuk CAPI; (xi) peningkataan persiapan pencacahan. Penelitian ini juga memberikan implikasi teoretis dengan terwujudnya model integrasi untuk melihat penerimaan pegawai pemerintah pada aplikasi wajib.

---

In the information economy, data becomes an irreplaceable fuel, and BPS-Statistics Indonesia (BPS) assumes a central role in overseeing the fuel—official statistics. BPS thus administers the Statistical Business Framework and Architecture, along with Corporate Statistical Infrastructure, aiming to enhance data quality through Information Technology (IT) based data collection. The implementation of the Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) application, one of the data collection modes, has faced disruptions and role shifts among enumerators during various mandatory activities. The author then pinpoints the core problem of this issue: CAPI has yet to fully support data collection in BPS. Consequently, this study focuses on identifying acceptance factors and proposing recommendations to enhance CAPI adoption in BPS. The integration of three acceptance models and two related variables— meta-UTAUT, Information System Success Model, Task-Technology Fit, Self-Efficacy, and Technostress—forms the nucleus of this study. After thoroughly analysing 1,122 valid responses from enumerators across Indonesia through Partial Least Squares Structural Equation Modelling, the authors hence establish that 13 factors influence enumerators' acceptance of CAPI. These factors include information quality, system quality, IT services quality, task-technology fit, self-efficacy, technostress, performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, attitude, behavioural intention, and system use. Subsequent interviews with stakeholders are then conducted to formulate recommendations. The author thereby proposes the following recommendation to improve CAPI acceptance among enumerators: (i) providing adjusted high-quality information; (ii) exercising system testing; (iii) focusing on design and functionality of CAPI; (iv) maximising infrastructure support; (v) providing proper documentation; (vi) continuing and strengthening supportive culture; (vii) conducting and customising training; (ix) ensuring the availability of organisational resources; (x) providing a dedicated IT Service; (xi) conducting proper planning for data collection. The author believes this study also contributes theoretical implications, presenting an integrated model for assessing government employee acceptance in a mandatory context."

"ABSTRAKBadan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan kegiatan statistik seperti sensus dan survei. Pelaksanaan sensus dan survei tidak terlepas dari kegiatan pengolahan data untuk mengubah data mentah menjadi data nasional. Untuk menjamin tahapan pengolahan berjalan dengan baik, proyek pembangunan aplikasi pengolahan data diharapkan tidak mengalami keterlambatan. Akan tetapi, berdasarkan perbandingan jadwal pengolahan data dengan tanggal rilis aplikasi yang dibuat, ditemukan sebagian besar proyek mengalami keterlambatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan suatu langkah perbaikan pelaksanaan manajemen proyek dengan tahapan awal yaitu mengetahui tingkat kematangan manajemen proyek saat ini.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan manajemen proyek di BPS khususnya Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data (IPD). Tingkat kematangan ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan manajemen proyek. Model kematangan Project Management Maturity Model (PMMM) PMSolutions dan Kerzner (berbasis PMBOK) digunakan sebagai acuan dalam mengukur tingkat kematangan manajemen proyek. Selain itu, digunakan juga SWEBOK (kerangka kerja rekayasa perangkat lunak) untuk mengukur tingkat kemampuan proses product-oriented dalam pelaksanaan proyek. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada evaluasi tingkat kematangan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen proyek.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen proyek di IPD saat ini berada pada level 1. Untuk melengkapi penilaian proses manajemen proyek, diperoleh hasil pengukuran kemampuan proses product-oriented adalah level 0 untuk software requirements, software testing, dan software maintenance dan level 1 untuk software design and construction. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mencapai kematangan yang diharapkan yaitu level 2. Rekomendasi dikelompokkan menjadi empat aspek, yaitu kebijakan (menyusun kebijakan dan standar manajemen proyek dan pembangunan perangkat lunak), SDM (memberikan pelatihan manajemen proyek), teknologi (memanfaatkan sistem manajemen proyek), dan work product (membuat dokumen-dokumen terkait proses manajemen proyek dan product-oriented). Dengan hasil evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan manajemen proyek di IPD menjadi lebih baik sehingga dapat mengatasi permasalahan keterlambatan proyek pembangunan aplikasi pengolahan data.

---

ABSTRACTStatistics of Indonesia is a non-ministerial government institution in charge of implementing statistics activities such as census and survey. Census and survey always include the data processing activities to transform raw data into a national data. To ensure the processing stages go well, the development of the data processing application must be on time. However, based on the comparison between the original and actual schedule, we found most of the projects delayed. The level of current project management maturity needs to be known to overcome this problem. Furthermore, we can determine a corrective action of project management implementation.This study aimed to determine the project management maturity level in Statistics of Indonesia particularly in the Sub-directorate of Data Processing Integration (DPI). Maturity level was then used as a reference in improving the implementation of project management. The maturity models of this study were PMMM PMSolutions and Kerzner (based on PMBOK) which were used as a references in measuring the maturity level of project management. In addition, SWEBOK (software engineering framework) was also used to measure the level of product-oriented process capabilities in project implementation. The scope of this study was limited to the evaluation of maturity level and the recommendations for improvement of project management implementation.The result of this study indicated that the level of project management maturity in DPI is currently at level 1. In addition, this study also measured the capability of product-oriented processes which result to the software requirements, software testing, and software maintenance are at level 0 while the software design and construction are at level 1. This study also provided recommendations to achieve the expected level 2 maturity. The recommendations are grouped into four aspects, namely policies (establishing policies and standards of project management and software development), human resources (giving training of project management), technology (utilizing the project management system), and the work product (creating documents related to the project management and product-oriented processes). With this evaluation results, project management implementation in the DPI is expected to be better so that it could overcome the delays of data processing application development."

"Manajemen pengetahuan (MP) menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran di organisasi. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertugas melaksanakan kegiatan statistik mulai menyadari pentingnya pengetahuan sebagai aset penting organisasi dalam mencapai visi misinya. Berdasarkan Rencana Transformasi Digital BPS, penerapan MP di BPS diharapkan dapat mendukung strategi organisasi. Namun, berdasarkan data penerapan MP di BPS yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan berbagai inisiatif MP di BPS belum optimal. Untuk mencapai keberhasilan program MP maka diperlukan adanya strategi MP. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan sebuah strategi MP berdasarkan hasil pengukuran kematangan MP di BPS. Pengukuran tingkat kematangan MP pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja MP oleh Asian Productivity Organization (APO). Perumusan strategi MP ini dibantu dengan kerangka kerja MP oleh APO, strategi pengetahuan oleh Zack serta KM solutions dan foundations oleh Becerra. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode kuantitatif untuk pengukuran kematangan MP melalui survei kemudian analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya, metode kualitatif dilakukan untuk penyusunan strategi peningkatan MP melalui wawancara, observasi dan studi literatur kemudian analisis datanya menggunakan analisis tematik. Dari hasil analisis, kategori kematangan MP dengan nilai tertinggi yaitu teknologi sedangkan kategori dengan nilai terendah yaitu proses pengetahuan. Secara keseluruhan, total skor seluruh kategori kematangan MP BPS adalah 145,91 atau berada pada level 3 (introduction). Hal ini menunjukkan bahwa praktik MP sudah dilakukan di beberapa area organisasi. Perumusan strategi MP BPS dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 tahap yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hasil strategi MP ini diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan program MP di BPS.

---

Knowledge management (KM) becomes important in the learning process in organizations. The Central Bureau of Statistics (BPS) as a non-departmental government agency tasked with carrying out the statistical activities began to realize the importance of knowledge as an important asset of the organization in achieving its vision and mission. Based on the BPS Digital Transformation Plan, the implementation of KM in BPS is expected to support the organization`s strategy. However, based on the data of the KM implementation obtained at BPS, it shows that the implementation of various KM initiatives at BPS is not optimal. To achieve the success of the KM program, the KM strategy is needed. This study aims to develop the KM strategy based on the results of measuring its KM maturity at BPS. The measurement of KM maturity level in this study uses the KM framework by the Asian Productivity Organization (APO). This KM strategy formulation is aided by the APO KM framework, the knowledge strategy by Zack and KM solutions and foundations by Becerra. This research is a case study research with the

quantitative methods to measure the KM maturity through surveys and then analyze the data using the descriptive analysis. Furthermore, a qualitative method is carried out for the design of strategies to increase KM through interviews, observation, and literature review and then analyze the data using the thematic analysis. From the analysis results, the KM maturity category with the highest value is the technology while the category with the lowest value is the knowledge process. Overall, the total score of the KM maturity categories at BPS is 145.91 or at level 3 (introduction). This shows that the KM practices have been carried out in several areas of the organization. The formulation of the KM strategy at BPS from this study is categorized into 3 stages, namely planning, implementation, and evaluation. The results of this KM strategy are expected to realize the success of the KM program at BPS."

"One of most popular techniques of binary data classification in machine learning is support vector machine (SVM). SVM can be applied extensively in many fields such as pattern recognition regression analysis and probability estimation. SVM uses optimization wth quadratic programming which become unefficient when applied in a high dimensioal large dataset. Hence researchers develop"

"Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018) Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 232/K/TUN/2018 menjadi hal yang mendasari penulis dalam penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk meneliti pembatalan surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan sebagai produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang merupakan objek sengketa tata usaha negara yang proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulis selain meneliti mengenai proses pembatalannya juga akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan arbitrase yang sebelumnya telah dihasilkan dan akibat hukum terhadap akta pendirian badan hukum perkumpulan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sehingga didapatkan jawaban mengenai pembatalan surat keputusan tersebut hanya membuat perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia kehilangan status badan hukumnya tetapi lembaga arbitrasenya tetap ada sebagai perkumpulan dan membuat putusan arbitrase yang dihasilkan tetap dapat berlaku serta akta pendirian perkumpulan yang dibuat oleh Notaris tetap sebagai akta otentik. Oleh karena itu pemerintah dalam mengesahkan badan hukum perkumpulan diharapkan memeriksa tidak hanya dokumen tetapi juga pemeriksaan lebih mendalam dan juga pemerintah diharapkan dapat membuat aturan yang lebih jelas mengenai lembaga arbitrase agar tidak timbul sengketa yang serupa dikemudian hari. 

---

Rescission of The Legalization Decree Legal Entity Establishment of Indonesian National Arbitration Board is issued by Ministry of Law and Human Right Republic of Indonesian to carry out the verdict Supreme Court Number 232/K/TUN/2018 that lead to this thesis defense. This thesis defense intended to find out legal reasons related to review a rescission of Association, as one of the results in government, which is an object of state administrative dispute, that settled through State Administrative Court. In the other hand, this thesis defense reviews processes and the effects of the Rescission, and the effects on the deed itself. This research is conducted by normative juridical research with the regulation approaches, to get the answers on the questions about rescission of the validation decree legal entity of  the Indonesian National Arbitration Board, that caused the loss of legal entity, but is still counted as an arbitral tribunal with its deed is still valid. In consequence, government needs to not only check the documents but also create regulations that lead a clear path on arbitral tribunal."

"Penelitian mengenai peran perpustakaan telah dilakukan di Perpustakaan Pusat Bank Indonesia, pada bulan November 1994 dan Desember 1994. Tuiuannya ialah untuk memperoleh gambaran seberapa besar peran Perpustakaan Pusat Bank Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi staf/karyawan. Urusan Ekonomi dan Statistik dan Urusan Sumber Daya Manusia Bank Indonesia, macam jasa yang diberikan, dan sumber-sumber informasi yang dimiliki oleh Perpustakaan Pusat Bank Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Cara penyusunan kuesioner dan pemilihan sampel dijelaskan. Data populasi penelitian diperoleh dari Kepala Seksi Perpustakaan Bank Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa 84,15% menyatakan Perpustakaan Pusat Bank Indonesia dengan jasa-Jasa yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan informasi mereka, 95,12% responden menyatakan bahwa Perpustakaan Pusat Bank Indonesia dapat menunjang tugas/pekerjaan mereka sehari-hari. Jasa peminjaman adalah jasa yang paling sering dimanfaatkan oleh 73% responden. Sumber-sumber informasi yang biasa digunakan adalah buku dan majalah berita. Perpustakaan Pusat Bank Indonesia sudah cukup bermanfaat dan cukup berperan dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi staf/karyawan, tetapi untuk meningkatkan pemanfaatan dan peranannya diperlukan usaha-usaha sebagai berikut : (1) Komputerisasi sarana pelayanan dan sistem temu kembali secara terpasang. (2) Peningkatan kualitas staf perpustakaan, terutama dengan penambahan tenaga pustakawan profesional. (3) Penyiangan koleksi secara teratur, untuk koleksi yang sudah usang dan tidak relevan. (4) Perluasan ruang perpustakaan. (5) Pembuatan katalog induk, untuk mengetahui semua koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Bank Indonesia baik perpustakaan pusat maupun. (6) Perpustakaan mini di kantor cabang dan perpustakaan kantor perwakilan."