Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) yang dibubarkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia tertanggal 30 Desember 2020 dengan pendekatan tipologi ideologi keagamaan dan gerakan FPI berdasarkan pengaruhnya di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan keterkaitannnya dengan penerapan kebijakan Pemerintah Indonesia. Teori yang digunakan adalah Islamisme/Fundamentalisme/Islam Politik disertai Teori Kebijakan Publik (Public Policy) sebagai pisau bedah analisis penelitian ini. Metode penelitian yang diigunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, FPI dibubarkan secara resmi organisasi dan kegiatannya karena dianggap menganggu ketertiban masyarakat dan ideologi yang tidak sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia. Kebijakan Pemerintah ini bersifat inkremental/marginal dalam pengambilan keputusannya yang faktor utamanya persinggungan kepentingan politik dengan kelompok Islamis. Di sisi lain, Pemerintah juga menerapkan kebijakan pidana bagi para tokohnya dan menjadikan mitra pertimbangan mengatasi permasalahan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan kebaruan menyikapi organisasi FPI sebagai salah satu gerakan Islam kontemporer dan mewujudkan peran keadilan dan obyektivitas dalam kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap pergerakan Islam lainnya.

---

This research discusses the community organization Islamic Defenders Front (FPI) which was officially disbanded by the Indonesian Government on 30 December 2020 with approach typology of religious ideology and the FPI movement based on its influence in the diverse Indonesian society and its relationship with the Indonesia Government’s policy. The theory used is Islamism/Fundamentalism/Political Islam from with Public Policy Theory from were also used as knife for the analysis of this research. The research method used is qualitative through interviews, observation and literature study. Based on the Joint Decree (SKB) of 3 Ministers, FPI's organization and activities were officially disbanded because it was deemed to be disrupting public order and an ideology that was not accordance with the country foundation Republic of Indonesia. This government policy is incremental/marginal in its decision making, the main factor being the intersection of political interests with Islamist group. On the other hand, the Government also implements criminal policies for its figures and makes them consideration partners in overcoming national problems. This research be expected provide new insights for respond about FPI organization as a contemporary Islamic movement and realizing the role of justice and objectivity in the policies implemented by the Indonesian government towards other Islamic movements."

"Kelompok Salawat Wahidiyah adalah sebuah kelompok pengamal salawat yang diciptakan oleh Kyai Madjid Ma'rut di Kedonglo Kediri tahun 1963 sebagai jawaban beliau terhadap penyimpangan-penyimpangan syariat, tidak dihargainya lagi moral keagamaan dan kecenderungan mengukur kehidupan dari sudut kebendaan semata. Kelompok ini bersifat terbuka, artinya siapa saja holey mengamalkan bacaan-bacaan salawat Wahidiyah bahkan orang non-Islam sekalipun tanpa adanya proses baiat seperti organisasi sulisme pada umumnya. Karena diyakini bahwa wirid salawat tersebut merupakan wirid nida (panggilan). artinya siapa saja yang mau membacanya maka ia akan dipanggil oleh Allah untuk kembali ke jalan-Nya. Maka sangat wajar kalau mereka menjadikan 'fafiru ilallah yang maksudnya mari kita kembali ke jalan Allah sebagai doktrin kelompok. Para ahli ada yang memasukkan kelompok ini ke dalam tarikat ada pula yang tidak. Abdurrahman Wahid misalnya menamakan kelompok ini sebagai gerakan sufisme non_tarikat atau Moeslim Abdurrahman menyebutnya sebagai pseudo tarikat tarikat seine karena adanya perbedaan dengan pengertian tarikat pada umumnya. Dari penelitian ini diharapkan mampu mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan kelompok tersebut dari sisi ajaran, amalan, keorganisasian, latar belakang sosial budaya terutama pengetahuan tentang ajaran agama Islam para penganutnya serta pandangan yang muncul dari mereka berdasarkan atas penguasaan ajaran agama tersebut. Dengan demikian penulis akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dari salah satu ajaran sufisme di dalam Islam. Pada akhir pembahasan skripsi ini ditemukan adanya kekhususan Kelompok Wahidiyah .dari kelompok-kelompok sufisme pada umumnya, dan yang paling pokok dari kekhususan tersebut adalah tidak dikenalnya silsilah dan bai'at dalam ajarannya. Dari kekhususan ini melahirkan implikasi terhadap banyak hal, satu diantaranya adalah kelompok Wahidiyah tidak termasuk dalam tarikat mu'tabarah. Kota Surabaya sengaja dipilih, mewakili kota lainnya dengan mempertimbangkan heterogenitas terhadap banyak hal di samping kedekatannya dengan pusat penyiaran Wahidiyah di Kediri sehingga diharapkan kesimpulan yang dihasilkan akan memiliki tingkat validitas yang lebih dapat dipertanggungjawabkan."

"Syura adalah sebuah konsep pengambilan keputusan yang diajarkan dalam agama Islam. Konsep ini dilandasi oleh Q.S. Ali Imran: 159 dan Q.S. Asy-Syura: 38. Konsep tersebut juga menjadi prinsip dalam Islam. Pelaksanaan syura berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Syura juga berkembang dan mengalami modifikasi, dari sebuah konsep, menjadi sebuah metode, dan menjadi sebuah sistem dengan perangkat yang lebih kompleks. Kondisi umat Islam juga rnengalami kondisi yang turun naik. Ketika kejayaan pemerintahan Islam berakhir pada masa Turki Usmani, maka gerakan Islam yang bercita-cita untuk menghidupkan kembali konsep pemerintahan Islam dalam era demokrasi saat ini. Gerakan-gerakan tersebut mengambil langkah-langkah yang berbeda, salah satunya adalah dengan masuk ke dalam wilayah politik. Salah satu gerakan tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gerakan ini masuk ke dalam kancah politik nasional dengan menghidupkan sistem Islam dalam partainya. PKS menerapkan sistem syura dalam partai yang tentunya tidak sesederhana sistem yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Perangkat formal syura pun perlu dibuat dalam bingkai formal sebuah partai. Tidak hanya itu, sistem ini juga menjadi contoh awal jika sistem tersebut awal diterapkan dalam lingkup negara. Dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan bagaimana sistem syura yang ada dalam PKS pada kondisi modem di tengah era demokrasi saat ini. Perangkat apa raja yang ada dalam PKS dan bagaimana sistem tersebut bisa berjalan dengan balk serta bertahan dalam era demokrasi."

"ABSTRAKMuhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, dalam perkembangan selarahnya tidak lepas dari pengaruh gerakan pembaharuan yang terjadi di dunia Islam. Pada awal berdirinya organisasi tersebut mendapat tantangan dari berbagai golongan masyarakat Indonesia. Namun pada akhirnya mendapatkan dukungan luas sehingga dari tahun ke tahun jumlah cabang dan ranting Muhammadiyah mengaiami peningkatan. Kemajuan yang diperoleh Muhammadiyah tidak lepas dari peranan para pucuk pimpinan Muhammadiyah. Salah satu di antaranya adalah K.H.Mas Mansur. K.H.Mas Mansur sebagai seorang tokoh pergerakan tidak hanya aktif dalam organisasi Muhammadiyah saja, tetapi juga aktif dalam Majelis Islam A_la Indonesia (MIAI), Partai Islam Indonesia( PII ) dan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Dari berbagai organisasi yang ditekuninya itu, peran yang paling menonjol adalah dalam Muhammadiyah. Pada masa kepemimpinan K.H.Mas Mansur, terjadi beberapa peristiwa panting yang secara langsung maupun tidak langsung mclibatkan K.H_Mas Mansur selaku Ketua Muhammadiyah, seperti : Ordonansi Perkawinan Tercatat, Ordonansi guru dan Penyelenggaraan Perangko Amal Muhammadiyah. Di samping peristiwa-peristiwa tersebut, masih banyak peristiwa lainnya yang terjadi dan dapat diselesaikannya dengan batik oleh K.H.Mas Mansur selaku Ketua Muhammadiyah."

"Skripsi ini membahas tentang aksi-aksi Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan survey. Aksi-aksi yang dilakukan Front Pembela Islam meliputi aksi sosial, konsolidasi dengan kalangan militer, aksi pembatasan tayangan media, aksi dalam dunia politik di Indonesia, aksi penutupan tempat hiburan selama bulan Ramadhan, kegiatan internal, aksi penolakan terhadap Ahmadiyah dan aksi penutupan kantor majalah Playboy. Hasil penelitian ini merekomendasikan terhadap pemerintah untuk mengawasi aksi-aksi Front Pembela Islam dengan ketat.

---

This thesis explains the actions of Islamic Defender Front (FPI) in Jakarta. This research conducted with qualitative and survey method. The social actions, which are consolidation with military group in Indonesia run, delimitation of media publication, political action, closing bars, gambling area, and prostitution when Ramadhan, internal activity, rejection of the Ahmadiyah and closing Playboy magazine office.. The research suggested that government has to control the actions of Islamic Defender Front."

"Semenjak kepulangan Imam Besarnya Rizieq Shihab dari pengasingan di Arab Saudi, organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) mengalami serangkaian peristiwa yang berujung pada pelarangan kegiatan ormas tersebut pada awal Desember 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelarangan kegiatan FPI. Penelitian ini akan membahas bagaimana pemerintah menangani isu FPI setelah kepulangan Rizieq dengan pendekatan keamanan sehingga menggunakan tindakan-tindakan di luar prosedur politik. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah mengkonstruksi isu FPI sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan, kesehatan, ideologi negara sebelum mengambil keputusan untuk membubarkan ormas Islam tersebut. Pemerintah menggunakan instrumen sekuritisasi berupa peraturan dan kapasitas Lembaga serta bingkai terorisme untuk melarang kegiatan FPI.

---

Since the return of its grand Imam Rizieq Shihab from exile in Saudi Arabi, Islamic Defenders Front (FPI) faced sustained pressures that led to its disbandment as mass organization in December 2020. This research attempts to understand the political disbandment by analyzing its process. The research finds that issues related to FPI was being handled as security problems, which enabled measures outside the normal bounds of political procedures. Drawing on the theory of securitization, this research argues that the government presented FPI as existential threats to public order, health, and ideology before moving to ban FPI as a mass organization. Issues related to FPI were securitized through discursive and non-discursive practices using regulatory instruments. capacity tools, and framing of terrorism."

"Penelitian ini, meneliti tentang faktor penyebab kekerasan massa oleh FPI terhadap tempat hiburan di kawasan Kemang Jakarta Selatan dan kekerasan massa FPI di kantor majalah Playboy Indonesia. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian studi kasus, data yang digunakan dengan mengunakan data kualitatif sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara secara mendalam dan observasi penulis di lapangan. Dari hasil penelitian tentmg kekerasan massa FPI terhadap tempat hiburan di kawasan Kemang. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan massa PPI disebabkan oleh:Pertama, adanya tempat hiburan yang melakukan pelanggaran jam operasional di saat bulan Ramadhan, sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Perda No. 10 tahun 2004. Kedua, adanya tempat hiburan yang menyalahi ijin usaha dan fungsi yang sebenarnya. Ketiga, tidak adanya respon dari pemerintah dan aparat Kepolisian terhadap aspirasi dan tuntutan PPI serta umat Islam yang menghendaki seluruh tempat hiburan yang mempasilitasi kemaksiatan agar menutup usahanya pada saat bulan puasa Ramadhan. Keempat, FPI melihat tidak berfungsinya aparat Pemda DKI dan aparat kepolisian bahkan menurut FPI mereka terkesan membiarkan pelanggaran aturan tersebut terlebih-lebih aparat juga tidak melakukan pengawasan dan tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap tempat hiburan yang melanggar. Kelima, sebagai bentuk keprihatinan FPI terhadap berbagai kemaksiatan yang terjadi di tempat-tempat hiburan khususnya di masyarakat. Keenam, adanya kondisi yang dapat memicu FPI melakukan tindakan kekerasan, yakni munculnya serangan balasan oleh pihak Iain dalam bentuk aksi peenghadangan jalan menuju tempat hiburan yang menjadi sasaran aksi FPI.Adapun faktor penyebab kekerasan FPI terhadap majalah Playboy adalah:Pertama, diabaikan seruan dan beberapa tokoh masyarakat, anggota DPR, pemerintah dan ormas-ormas Islam agar pihak Playboy Indonesia menghentikan penerbitannya.Kedua, aparat hukum Iamban dan tidak melakukan tindakan apa-apa atas terbit dan beredar luasnya majalah playboy di masyarakat.Ketiga, telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan oleh pihak Playboy Indonesia yang akan menampilkan gambar dan foto-foto yang sopan dan tidak menyuguhkan foto telanjang. Keempat, dengan terbit dan beredarnya majalah Playboy di Indonesia.Hal tersebut membawa citra dan preseden yang buruk bagi Indonesia di mata umat Islam di seluruh dunia, sebab Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas penduduknya beragama Islam 'seakan-akan' telah membolehkan beredarnya majalah Playboy. Adapun dampak yang diakibatkan dari kekerasan massa FPI telah mengakibatkan kerugian/ korban fisik, material, dan non materil dari kedua sasaran aksinya tersebut.

---

This research, checking about factor cause of mass violence Islamic Defender Front (FPI) to hotspot in area Kemang South of Jakarta and mass violence FPI in office Indonesian Playboy magazine. This research is utilizing type of case study research, data used by utilizing is data qualitative, while technique of its data collecting though interview exhaustively and observation of writer in field. Prom result of research about mass violence by FPI to hotspot in area Kemang. Writer can conclude that mass violence FPI because of :

First, existence of hotspot conducting collision clock of operational in moment of month Ramadhan, as which have been arranged and specified in Perda No. 10 Year 2004.

Second, existence of hotspot trespassing permission of is effort and the function which in fact.

Third, inexistence of respon from government and guard of police to aspiration and demand of FPI and also people of Islam wanting entire all hotspot which providing of immorality in order to close effort at the time of Ramadhan. Fourth, FPI see do not function it worker of Local government of DKI and guard of police even according to their FPI impress to let collision of the order, is more security guard nor conduct observation and do not give coherent sanction to hotspot which impinge. Fifth, as form of concern of FPI to various immorality that happened in hotspot specially in society. Sixth, existence of condition which can trigger FPI conduct action violence, namely appearance of counterattack by other party inthe fonn of action block walke to go to hotspot becoming target of action PPI.

As for factor cause of mass violence by FPI to Indonesian Playboy magazine is:

First, disregarded of exclamation from some elite figure, member DPR, governmental and Islamic organizations in order to side Indonesian Playboy magazine discontinue his publication.

Second, slowgoing worker law and do not conduct action something for published and circulate playboy magazine broadness in society.

Third, have been happened by the public falsehood conducted by Indonesia Playboy party to present photos and picture respectably and do not serve naked photo. Fourth, risingly and circulate it the Playboy magazine in Indonesia.

The mentioned bring ugly and prescden image for Indonesia in Islam people eye in all the world, Indonesia cause as resident which its majority resident believe in Islam 'likely' have enabled to circulate it the Playboy magazine. As for impact resulted from mass FPI violence have resulted loss or physical victim, material, and non materil from his action target second."