Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang perpanjangan konflik yang terjadi antara dua negara pecah belah yaitu Rusia dengan Ukraina. Dengan invasi yang dilakukan sejak tahun 2014, dan penyerangan kembali yang dilakukan pada tahun 2022, hal ini menyebabkan adanya krisis internasional yang disebabkan oleh Rusia. Dengan negara-negara lain menjadi aktor yang terdampak, mulai dari kenaikan harga energi, pertambahan pengungsi , maka nerbagai upaya dilakukan terutama oleh kawasan Barat, untuk dapat meredakan perselisihan ini dan juga untuk melemahkan kekuatan Rusia dalam penyerangan yang dilakukan terhadap Ukraina. Salah satu upayanya adalah memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia. Mulai dari embargo ekspor impor, pembatasan transaksi perdagangan dan juga pemboikotan industri Rusia di negara-negara kawasan Barat. Dengan sanksi yang bertubi diberikan oleh banyak negara dari kawasan Barat, hal ini membuat Rusia juga melakukan pertahanan serta penyerangan balik sebagai respons Rusia menerima sanksi tersebut. Penelitian ini dibatasi dalam periode waktu 10 tahun terakhir, yaitu 2013 hingga 2023 dengan lingkup spasial Rusia, Uni Eropa dan juga Asia. Teori yang digunakan adalah Regional Security Complex melalui perspektif konstruktivisme dan membahas bagaimana pola geostrategi dan geopolitik Rusia berpengaruh dalam menjalankan kepentingannya untuk melakukan counter terhadap sanksi-sanksi yang diberikan kepada Rusia. Menggunakan metode analisis kualitatif studi kasus, penelitian ini berisi respons yang diberikan Rusia atas sanksi yang diberlakukan oleh kawasan Barat. Mulai dari perubahan geopolitik dan geostrategi Rusia, dan juga alasan Rusia melakukan alternatif kerjasama dengan negara-negara non-barat secara multisektoral, mulai dari bidang yang esensial hingga bidang-bidang yang bersifat low politics.

---

This research aims to explore the aspirations and mechanisms of Ukrainian refugee arrivals in the Nordic region. The war has led to a massive migration of Ukrainian citizens to various European countries, but the focus of this study is on the reasons why Ukrainian refugees migrate to the Nordic region. The prolonged conflict between Russia and Ukraine, starting in 2014 and escalating into war in February 2022, has complex and significant impacts on various aspects. One of the resulting impacts is the migration issue of Ukrainian communities, which is the central theme of this research. The research methodology employs exploratory qualitative methods through observation and literature review to illustrate the reality and complexity of the Ukrainian migration issue and the influence of their aspirations in the Nordic region. The theoretical framework includes the Social Integration Theory and the concept of Transnational Connections. The key findings of this research indicate that the aspirations of Ukrainian refugees to migrate to the Nordic region are influenced by both mechanical and organic solidarity. They aspire to migrate to the Nordic countries due to the support provided by these nations amidst the challenges faced by refugees. Transnational connections, whether through social networks, community organizations, or volunteer networks already established in the Nordic region, play a crucial role in providing support and information to Ukrainian refugees."

"Penelitian ini menganalisis perbandingan perspektif Perang Rusia Ukraina dari sisi Fotojurnalis Rusia dan Ukraina. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Framing Analysis. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah analisis konten.Peneliti akan menganalisis bagaimana seorang Fotojurnalis Ukraina bernama Evgeniy Maloletka dan seorang jurnalis bernama Alexander Kots menggambarkan konflik Rusia-Ukraina yang terjadi sejak tahun 2022 hingga sekarang lewat media fotografi dan narasi yang mereka buat di media Associated Press dan Komsomolskaya Pravda dan menganalisis sejauh mana mereka memainkan sentimen patriotisme mereka dalam memberikan reportase terhadap konflik yang terjadi di Ukraina pada tahun 2022-2023. Hasilnya terbukti bahwa Maloletka dan Kots didorong oleh patriotisme terhadap tanah airnya masing-masing dalam memunculkan gambar dan narasi yang berkaitan dengan simbol-simbol nasionalistik terhadap perjuangan militer negara mereka dalam konflik ini.

---

This research analyzes the comparative perspective of the Russian-Ukrainian War from the side of Russian and Ukrainian photojournalists. The theory used in this research is Framing Analysis Theory. The research method used is content analysis. The researcher will analyze how a Ukrainian photojournalist named Evgeniy Maloletka and a journalist named Alexander Kots describe the Russian-Ukrainian conflict that has occurred from 2022 until now through the photographic media and narratives they created in their own media such as Associated Press media and Komsomolskaya Pravda and also analyze the extent to which they driven by their patriotic sentiments in providing reportage on the conflict occurring in Ukraine in 2022-2023. The results proved that Maloletka and Kots were driven by patriotism towards their respective homelands in creating images and narratives related to nationalistic symbols of their country's military struggle in this conflict."

"Konflik Rusia-Ukraina telah memberikan dampak yang luas di seluruh dunia. Pasokan dan harga komoditas terpengaruh dan menyebabkan dinamika pada pasar saham. Eropa yang secara geografis berdekatan dan bergantung tehadap komoditas, merasakan dampak yang paling signifikan. Untuk menganalisis respon pasar saham Eropa terhadap komoditas, studi ini menggunakan vektor autoregresi (VAR). Data mencakup periode 24 Agustus 2021 hingga 24 Agustus 2022, enam bulan sebelum dan selama konflik. Hasil menunjukkan bahwa terjadi perubahan sumber guncangan sebelum dan semasa konflik. Sebelum konflik, pasar saham cenderung tidak merespon guncangan komoditas. Namun, semasa konflik, pasar saham menunjukkan respons terhadap emas, perak, dan gandum.

---

The Russia-Ukraine conflict has caused far-reaching impacts around the world. Commodity supply and prices are affected and cause dynamics in the stock market.  Europe, which is geographically adjacent and dependent on commodities, felt the most significant impact. To analyze the European stock market's response to commodities, this study uses vector autoregression (VAR). The data covers the period August 24, 2021 to August 24, 2022, including six months before and during the conflict. The results show that the source of shocks change before and during the conflict. Prior to the conflict, stocks tend not to respond to commodity shocks. However, during the conflict, stock markets showed a response to gold, silver, and wheat."

"Media visual, khususnya grafiti memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Rusia pada saat terjadinya konflik antara Rusia-Ukraina tahun 2022. Grafiti merupakan suatu fenomena budaya yang biasanya digunakan untuk mengekspresikan diri melalui tagging dan spraying. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk mengkaji beberapa grafiti yang merepresentasikan antiperang serta mengetahui kegunaan grafiti sebagai alat komunikasi untuk menyuarakan kritik terhadap konflik di Moskow. Sumber data penelitian diambil dari portal berita Meduza.io dengan jumlah 9 gambar grafiti di Moskow dari total 41 gambar grafiti, selebaran, spanduk, dan mural yang tersebar di beberapa kota Rusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori Analisis Wacana Kritis. Data penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi grafiti dibuat oleh masyarakat Rusia yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pada laman Meduza.io. Penelitian ini menunjukkan bahwa grafiti digunakan sebagai media alternatif untuk menyuarakan pendapat karena mudah dibuat, anonim, dan dapat disebarkan dengan cepat. Grafiti tersebut menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana, serta kombinasi tulisan yang mencolok untuk menarik perhatian publik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa grafiti merupakan bentuk perlawanan masyarakat secara spontan terhadap sensor dan kontrol pemerintah di Rusia.

---

Visual media, especially graffiti, played an important role in Russian society during the Russia-Ukraine conflict in 2022. Graffiti is a cultural phenomenon that is usually used for self-expression through tagging and spraying. Therefore, this study aims to analyze several graffiti that represent anti-war sentiment and to understand the use of graffiti as a communication tool to voice criticism against the conflict in Moscow. The research data source was obtained from the news portal Meduza.io, with a total of 9 graffiti images in Moscow from a total of 41 graffiti images, flyers, banners, and murals spread across several Russian cities. This study employed a qualitative method with a Critical Discourse Analysis theoretical approach. Research data was collected through documentation of graffiti created by anti-government Russian citizens on the Meduza.io website. This study shows that graffiti is used as an alternative media to express opinions because it is easy to make, anonymous, and can be spread quickly. The graffiti employs straightforward language, as well as eye-catching lettering combinations, to attract public attention. This study also demonstrates that graffiti is a form of spontaneous public resistance to government censorship and control in Russia."

"Perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik global saat ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia. Konflik bersenjata serta ketegangan politik antar negara-negara menjadi potensi ancaman yang tidak dapat diprediksi. Keberadaan diaspora Indonesia menjadi fokus Pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi keselamatan Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri dari potensi ancaman konflik global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi intelijen dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengamanan intelijen dalam operasi evakuasi WNI di Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa pihak-pihak yang berkompeten di bidang perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian kegiatan pengamanan intelijen dalam rangka melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Pemerintah Indonesia berhasil meminimalisisr potensi ancaman bagi WNI di wilayah konflik dengan mengeluarkan Nota Diplomatik dan pengerahan Satuan Tugas Khusus dari berbagai elemen pemerintahan. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi yang secara komprehensif mengatur koordinasi operasi evakuasi WNI di luar negeri.

Kata kunci: Ancaman, Pengamanan, Intelijen, Warga Negara

---

The dynamics of the global strategic and geopolitical environment are currently a serious concern for the Indonesian government. Armed conflicts and political tensions between countries are potential threats that cannot be predicted. The Indonesian diaspora's existence is the Indonesian government's focus to protect the safety of Indonesian citizens abroad from any potential threats of global conflict. This study aims to analyse the function of intelligence and the obstacles encountered in intelligence security activities within evacuation operations for Indonesian citizens in Ukraine during the Russian-Ukrainian conflict. This study uses a qualitative research method with interview data collection techniques with several parties who are involved in the field of protection for Indonesian citizens abroad. The results of this study are that the Indonesian government carries out numerous intelligence security activities to protect Indonesian citizens in conflict areas. The Indonesian government succeeded in reducing potential threats to Indonesian citizens in conflict areas by issuing Diplomatic Notes and deploying Special Task Forces from various government elements. Nevertheless, the Indonesian government has not had a comprehensive regulation, leading to coordinating evacuation operations for citizens abroad."

"Kekerasan seksual dalam konflik merupakan fenomena yang akrab dalam sejarah peperangan dan konflik dunia. Berdasarkan laporan Human Rights Watch dan PBB, kekerasan seksual kembali terjadi pada konflik Rusia-Ukraina 2022. Berbagai media massa, seperti media Inggris The Guardian dan media Rusia RIA Novosti, menyajikan topik ini dengan cara yang berbeda dalam artikel-artikelnya. Dalam pandangan konstruktivisme, perbedaan cara penyajian berita itu merupakan hal yang wajar karena berita bukanlah cermin realitas, melainkan hasil konstruksi dari proses pembingkaian. Lalu, bagaimana media The Guardian dan RIA Novosti membingkai kekerasan seksual dalam konflik Rusia-Ukraina selama 24 Februari–31 Desember 2022? Bertujuan untuk mengetahui bagaimana bingkai atas topik tersebut ditampilkan oleh The Guardian dan RIA Novosti, penelitian ini menganalisis artikel-artikel dari kedua media dengan model pembingkaian milik Robert Entman. Dari temuan penelitian ini, dapat dimaknai bahwa The Guardian membingkai topik kekerasan seksual dalam konflik Rusia-Ukraina 2022 sebagai masalah HAM dan transnasional, sedangkan RIA Novosti membingkai topik tersebut sebagai tuduhan palsu terhadap Rusia.

---

Conflict-related sexual violence is a familiar phenomenon inside the world's history of war and conflict. Based on Human Rights Watch and the UN's reports, sexual violence was occurring again in the 2022 Russia-Ukraine conflict. Various mass media, such as British media The Guardian and Russian media RIA Novosti, delivered this topic differently in their news articles. From the view of constructivism, the difference in the way of delivering news is prevalent because news is not a mirror of reality but the result of a construction from a framing process. Then, how did The Guardian and RIA Novosti frame sexual violence in the Russia-Ukraine conflict from 24 February–31 December 2022? Aiming to know how the frame of the topic was served by The Guardian and RIA Novosti, this study analyzes articles from both medias using Robert Entman's framing model. From the findings of this study, it can be interpreted that The Guardian framed the topic of sexual violence in the 2022 Russia-Ukraine conflict as a human rights and transnational issue, while RIA Novosti framed it as a false accusation against Russia."

"Medium penyebarluasan ideologi dan propaganda terkhusus dalam konflik Rusia-Ukraina tahun 2022 mayoritas bersumber dari media sosial. Selama konflik berlangsung, sebuah platform media sosial terkemuka di Rusia, Telegram, telah berperan penting dalam pendistribusian informasi yang faktual maupun non-faktual. Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep dan strategi proyek pemeriksa fakta, yang diusung administrator Telegram non-politik Rusia, berupa Telegram dengan nama Война с фейками dengan misi menangkal berita palsu yang dilanjut dengan paparan data faktual. Analisa juga mengkaji kritik penilaian terhadap saluran Telegram sebagai bentuk pembelaan Rusia terhadap perlawanan atas disinformasi narasi yang marak terjadi semasa konflik Rusia dan Ukraina di Bucha tahun 2022 berlangsung. Peneliti menggunakan kerangka teori Analisis Framing oleh Robert N. Entman (1993) dan metode pengumpulan data melalui Internet Searching berdasarkan referensi, artikel berita, hingga perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Data membuktikan, saluran Telegram Война с фейками telah berhasil menginvestigasi lebih dari 3000 berita palsu di wilayah Ukraina dan wilayah Bucha selama tahun 2022. Lebih lanjut, konsep dan strategi yang diterapkan oleh Telegram Война с фейками membuktikan efektivitasnya sebagai instrumen dalam mengcounter disinformasi yang disebarkan oleh media-media propaganda Ukraina terkait pembantaian di Bucha pada April 2022, yang ditujukan kepada Rusia.

---

The medium for disseminating ideology and propaganda, particularly during the Russia-Ukraine conflict in 2022, primarily stems from social media. Throughout the conflict, a prominent Russian social media platform, Telegram, has played a crucial role in distributing both factual and non-factual information. This study aims to discuss the concepts and strategies of a fact-checking project initiated by a non-political Russian Telegram administrator, named Война с фейками, with a mission to counter fake news followed by the presentation of factual data. The analysis also examines the criticism and assessment of the Telegram channel as a form of Russia's defense against the widespread disinformation narratives during the Russia-Ukraine conflict in Bucha in 2022. The researcher employs the Framing Analysis theory by Robert N. Entman (1993) and the data collection method through Internet Searching based on references, news articles, and relevant legislation to the research subject. The data shows that the Telegram channel Война с фейками has successfully investigated more than 3,000 fake news items in Ukraine and the Bucha area during 2022. Furthermore, the concepts and strategies implemented by Telegram Война с фейками demonstrate its effectiveness as an instrument in countering disinformation spread by Ukrainian propaganda media regarding the Bucha massacre in April 2022, which was directed at Russia."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum internasional atas konflik bersenjata, dengan studi kasus konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Piagam PBB melalui Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa seluruh negara dilarang untuk mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain atau dengan cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB. Dalam hukum internasional larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan dikecualikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia mengumumkan ‘special military operation’ di Ukraina dan memerintahkan pasukan militer Rusia untuk memasuki wilayah Ukraina. Tindakan yang dilakukan oleh Rusia telah melibatkan penggunaan kekuatan sebagaimana dilarang dalam Piagam PBB. Penggunaan kekuatan oleh Rusia dapat sah apabila tindakan tersebut sesuai dengan bentuk pengecualian atas larangan penggunaan kekuatan dalam hukum internasional. Dengan mengacu pada berbagai sumber hukum internasional, penelitian skripsi ini akan membahas bagaimana hukum internasional mengatur larangan penggunaan kekuatan, bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kasus operasi militer khusus Rusia di Ukraina, serta bagaimana legalitas dari operasi militer khusus oleh Rusia di Ukraina menurut hukum internasional. Berdasarkan penelitian hukum normatif yang dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa penggunaan kekuatan oleh Rusia di Ukraina dalam bentuk operasi militer khusus tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan Rusia telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

---

This thesis discusses the review of international law on armed conflict, with a case study of the armed conflict between Russia and Ukraine. The UN Charter through Article 2 paragraph (4) stipulates that all countries are prohibited from threatening or using force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Under international law, this prohibition is not absolute and is excluded in certain circumstances. On February 24, 2022, the President of Russia announced a ‘special military operation’ in Ukraine and ordered Russian military forces to enter Ukrainian territory. The actions taken by Russia have involved the use of force as prohibited in the UN Charter. The use of force by Russia can be legal if the action is in accordance with the exceptions to the prohibition on the use of force in international law. With reference to various sources of international law, this thesis research will discuss how international law regulates the prohibition of the use of force, how these rules are applied in the case of a special Russian military operation in Ukraine, and how the legality of a special military operation by Russia in Ukraine according to international law. Based on the normative legal research conducted, it was concluded that the use of force by Russia in Ukraine in the form of a special military operation was not in accordance with the provisions of international law and Russia had violated the provisions of Article 2 paragraph (4) of the UN Charter."

"Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana bentuk dan pengaruh kebijakan negara pasca-perubahan politik yang terjadi di Rusia dan Ukraina pada karakteristik oligarki yang ada di kedua negara. Adapun keberadaan oligarki yang ada di Rusia dan Ukraina sejak 1990-an, sering dianggap negatif oleh masyarakat, karena dianggap menimbulkan kesenjangan sosial, berusaha menguasai negara demi kepentingan pribadi (state capture), melanggengkan praktik korupsi, dan masih banyak lagi. Relasi oligarki dengan negara pun memiliki dinamikanya tersendiri, seperti lewat perubahan politik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Perubahan tersebut menjadi peluang bagi pemerintahan baru untuk menata ulang relasi negara dan oligarki, sehingga mampu memengaruhi karakteristik oligarki yang ada. Untuk mengkaji lebih dalam topik penelitian ini, penulis menggunakan teori oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters (2011). Sementara itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan lewat studi pustaka. Berdasarkan hasil temuan, dapat dilihat bahwa kebijakan negara pasca-perubahan politik menemui hasil yang berbeda di Rusia dan Ukraina. Di Rusia, kebijakan negara berupa penindakan oligark yang membangkang berhasil mengubah karakteristik oligarki. Sedangkan Ukraina dengan upayanya menerapkan reformasi hukum maupun konsentrasi kekuasaan di tangan kepresidenan, cenderung gagal memengaruhi perilaku oligarki yang ada.

---

This research attempts to analyze the forms and effects of governmental (or state) policy after the political changes in Russia and Ukraine on the characteristics of the oligarchs that exist in both countries. Oligarchies has existed in Russia and Ukraine since the 1990s, but people often perceive them negatively, because they are seen as creating social inequality, attempting to capture the state, perpetuating corrupt practices, and many more. With the political changes in Russia and Ukraine, the dynamics of the oligarchy-state relationship have also changed. New governments' policies and actions have influenced or changed the characteristics of the existing oligarchy. This research uses the theory and typology of oligarchy proposed by Jeffrey Winters (2011) as the primary analytical framework to explain these dynamics of change. In addition, this research used the qualitative method, with data collection carried out through a literature study. Based on these findings, this paper concluded that the state policy towards the oligarchy in Russia and Ukraine, adopted after political changes, had different results. In Russia, the state policy of eliminating unruly oligarchs succeeded in changing the characteristics of the oligarchy. Meanwhile, in Ukraine, many policies (such as implementing various reforms or consolidating power in the hands of the presidency) failed to change the characteristics of the oligarchy."

"Invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 berdampak besar terhadap eksistensi dan keberlangsungan para oligarki Rusia. Para oligarki ini menghadapi banyak ancaman, baik ancaman eksternal, berupa sanksi-sanksi dari negara-negara Barat dan ancaman internal dari pemerintahan Putin yang menargetkan harta dan pendapatan mereka. Sanksi-sanksi yang dialami para oligarki Rusia merupakan upaya pemimpin Barat untuk memutus dukungan para oligarki dengan pemerintahan Putin. Untuk mengurangi sanksi tersebut, beberapa oligarki Rusia mencoba untuk menghentikan dukungan mereka terhadap Putin, mengingat bahwa tujuan utama seorang oligarki adalah untuk mempertahankan harta kekayaan. Namun, strategi ini tidak mudah karena para oligarki Rusia juga mendapatkan ancaman dari Putin untuk mendukung operasi militernya, baik ancaman yang menargetkan harta kekayaan maupun nyawa mereka. Oleh karena itu, para oligarki Rusia dihadapi dengan keputusan yang sulit untuk menentukan posisi dan dukungan mereka selama masa perang ini. Penelitian ini menganalisis posisi dan dampak yang dialami para oligarki akibat ancaman pemerintahan Putin selama perang Rusia-Ukraina 2022. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode kajian pustaka dengan mengkaji buku, artikel ilmiah dan sumber elektronik yang akuntabel mengenai oligarki Rusia dalam perang Rusia-Ukraina 2022. Penelitian ini menemukan bahwa ancaman langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintahan Putin menyulitkan para oligarki untuk mempertahankan harta kekayaan mereka dan memaksa para oligarki untuk kembali mendukung Putin.

---

The Russian invasion of Ukraine in 2022 profoundly impacts the existence and sustainability of Russian oligarchs. These oligarchs confront numerous external threats in the form of Western sanctions and internal threats from the Putin administration aimed at their wealth and income. The sanctions imposed by Russian oligarchs are an attempt by Western governments to deter oligarchs from supporting the Putin regime. Several Russian oligarchs attempted to withdraw their support for Putin to lessen these sanctions. However, this strategy was not easy as Putin threatened the Russian oligarchs to back his military operations by threatening their wealth, income, and lives. Thus, choosing their stance and allies throughout these wartimes was difficult for the Russian oligarchs. This qualitative study employs a literature review method, reviewing credible books, scholarly articles, and electronic sources about the Russian oligarchs and the Russia-Ukraine war in 2022. This study finds that direct and indirect threats from Putin's government make it impossible for oligarchs to defend their money, forcing them to return to supporting Putin's Russia."