Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesultanan Aceh adalah salah satu kerajaan makmur di Nusantara yang berlokasi sangat strategis. Mereka banyak berhubungan dengan bangsa-bangsa lainnya, termasuk Inggris. Namun, sejarah terkait Kesultanan Aceh dengan bangsa asing tidak begitu banyak terungkap, terutama mengenai hubungan politik yang sebenarnya. Naskah klasik yang merupakan bagian dari peninggalan suatu kerajaan dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap hal tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan salah satu naskah klasik, yakni Aceh, Cerita Asal Sultan, untuk mengetahui bagaimana hubungan kekuasaan antara Aceh dengan Inggris. Naskah dengan kode ML. 221 ini merupakan salah satu naskah koleksi Perpustakaan Nasional RI. Dari deskripsi yang terdapat di dalam  katalog, naskah ini menceritakan hubungan antara Kesultanan Aceh dan Pemerintah Kolonial Inggris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana hubungan kekuasaan di antara keduanya pada masa itu dengan menggunakan pendekatan poskolonial dan teori kekuasaan Foucault. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan metode kajian filologi. Hasil penelitian ini adalah naskah tersebut menunjukkan kekuasaan Inggris atas Aceh sangatlah kuat. Inggris menguasai Aceh melalui penguasaan minor, tidak melalui penindasan atau kekerasan, sesuai dengan teori hubungan kekuasaan Foucault.

---

The Sultanate of Aceh is one of the prosperous kingdoms in Nusantara which was very strategically located. They had many contacts with other nations, including England. However, the history about relationship between Aceh Sultanate with other nation has not been extensively revealed, especially concerning the actual political relationship. Classic manuscripts, integral to the kingdom’s heritage, provide clues for this research. Therefore, this research will use one of the classic manuscripts, namely Aceh, Cerita Asal Sultan, to find out the power relationship between Aceh and England. The manuscript, coded as ML.221 is one of the manuscripts that collected by National Library of Indonesia. From the description inside the catalog, this manuscript discusses about the relations between the Sultanate of Aceh and the English colonial government. Therefore, this research aims to revealing the power relations between both of them using a postcolonial approach and Foucault’s power theory. This research utilizes a descriptive qualitative method and philological study approach. The conclusion of this research is the manuscript indicates England’s strong influence over Aceh, emphasizing minor domination rather than repression or violence, aligning with Foucault’s theory of power relations."

"ABSTRAKUntuk mewujudkan pengelolaan hutan herkelanjutan dan transformasi sosial dalam pembangurum perckonmian, diperlukan sistem sosial yang adaptif. Kenyataanyaa, upaya peningkatan kapasitas adaptasi harus berhadapan dengan sejumlah realita sosial yang mempengaruhinya khususnya relasi kekuasaan antar pemangku kepentingan. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini mencoba untuk: (!) Memahami dinamika kekuasaan alas sumberdaya hutan di Aceh Besar, (2) Menemukanali makua di OOlik fenomena illegal dan oksi kuntrn illegal loging yang terjadi di dalam pengelolaan hutan Aceh Besar, (3) memahami implikasi bekerjanya relasi kekuasaan terterhadap kapasitas adaptasi sistem sosial, ? ( 4) Merumuskan alternative langkah peningkatan kepasitas adaptasi Penellitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh pada tahun 2010 mengunakan pendekatan kualitatif engan metode studi kasus. Kesimpulan yang didapatkan adalah: (1} Kekuasaan atas sumberdaya hutan berslfat episodik. Konftgm-asi pcmangku kepentingan saat ini terbentuk dari interaksi antar komponen sistcm sosial dan juga interaksi dengan sistem di luar Aceh Besar, (2) Fenomena illegal logging dan gerakan kontra illegal logging menegaskan bahwa relasi kekuasaan bersifat dinamis. Bagi masyarakat kemukiman~ gerakan tersebut juga menjadi ajang perlawanan terselubung alas bentuk relasi kekuasaan se1ama ini. (3) Relasi kekuasaan yang bekelja di Aceh Besar membawa implikasi logis munculnya humbatan utama peningkatan kapasitas adaptasi berupa erosi rasa percaya (trust) nntara pemangku kepentingan hutnn, (4) Langkah peningkatan kapasitas adaptasi perlu diawali pemulihan rasa percaya antara pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan perubahan pendekatan "satu model yang seragam untuk seluruh Indonesia" di dalam pengelolaan hutan, serta perbaikan aliran informasi, panegakan hukum, dan redefinlsi delegasi kevrenangan dalam pengelolaan hutan sebagai upaya peningkatan rasa percaya.

---

ABSTRACTTo achieve sustainable forest management and social transformation in economic development social system needs to be adaptive. In fact, the adaptive capacity development effort is strongly influenced by the various social reality particularly power relations among stakeholders. Departing from these understanding, the study sought to! (I) Understand the dynamics of power over forest resources in Aceh Besar, (2) Recognize the meaning behind illegal logging and counter illlegal logging phenomenon that occurred in Aceh Besar, (3) Understand the implication of power relations to the adaptive capacity of social system, (3) formulate alternative measures of adaptation capacity. The study was conducted in Aceh Besar district, Aceh province, irr 2010 using e qualitative approach and case study method. Conclusion the study are: (1) Power over forest resources in Aceh Besar seem to be episodic. The current stakeholder configuration formed from integration between component of social systems as well interaction the system outside of Aceh Besar, (2) The illegal logging and counter illegal logging phenomenon asserts that power relations are dynamic. For the Kemuldman community~ the counter illegal logging move also means veiled opposition against current power relations forms. (4) Power relations that work in Aceh Besar have implications to the emergence of the main barriers of adaptive capacity in the form of erosion of trust between forest stakeholders, ( 4) Adaptive capacity development efforts needs to be initiated. by trust building between stakeholders. The study recommends changes in the approach of one uniform model for all of Indonesia" in forest management, as well as improving the flow of information, law enforcement, and the redefinition of the delegation of authority in forest management as an effort to increase the trust among stakeholders. "

"Tesis ini membahas naskah sarakata, yakni surat pengangkatan uleebalang oleh sultan di Kesultanan Aceh. Sarakata yang menjadi objek penelitian adalah sarakata yang berjudul "Surat-Surat dari Aceh" koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode ML 447. Sarakata ini ditulis pada abad ke-19 dengan aksara Jawi dan bahasa Melayu, Aceh, serta Arab. Terdapat pula bahasa Belanda sebagai adisi. Sarakata dalam SSA ML 447 terdiri atas sembilan surat, namun pada penelitian ini hanya empat sarakata yang dikaji, yakni sarakata 3, 5, 6, dan 7 karena keempat sarakata ini mengandung aspek sejarah, ekonomi, politik, sosial, dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam mentransliterasi sarakata adalah metode edisi kritis. Setelah ditransliterasi dan disunting, struktur teks sarakata dikaji dengan berpedoman kepada aturan berkorespondensi rajaraja pada zaman dahulu, yaitu Kitab Tarasul. Dalam Kitab Tarasul, terdapat 10 unsur yang membentuk sebuah struktur yang utuh. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan Kitab Tarasul, sarakata hanya memiliki 5 unsur, yaitu (1) kop surat, (2) cap, (3) pujipujian, (4) isi dan kolofon, serta (5) penutup. Meskipun demikian, sarakata memiliki sebuah unsur yang tidak termaktub dalam Kitab Tarasul, yakni sumpahan. Perbedaan format berkorespondensi ini terjadi karena Aceh memiliki adatnya sendiri yang berkelindan dengan ajaran Islam. Selain kajian struktur sarakata, cap dalam sarakata (cap sikureueng) juga dikaji dengan ilmu bantu sigilografi. Berdasarkan kajian sigilografi, cap sikureueng adalah "cap yang digunakan oleh Raja Aceh dalam pembubuhan surat-surat penting kerajaan yang berisi nama sultan yang sedang memerintah‟. Cap ini dapat terdiri atas sembilan lingkaran, sesuai makna harfiah sikureueng, tetapi dapat juga terdiri atas satu lingkaran. Posisi cap menandakan pengirim surat lebih superior daripada penerima surat. Desain dan hiasan cap yang berbeda-beda menggambarkan kesenian dan tujuan tertentu tiap-tiap raja. Pemaknaan ini dikaji dengan proses semiosis Pierce. Hasilnya adalah cap sikureueng dihiasi dengan bentuk-bentuk alam dan geometris, seperti lengkungan menyerupai payung, bunga trilium, tiga daun, bunga tulip, bunga matahari, dan pohon cemara. Tanda-tanda tersebut (representamen) merupakan ikon yang memiliki kandungan makna tersendiri, seperti harapan pertumbuhan, kedamaian, kesejahteraan hidup, dan kekuasaan yang panjang umur.

---

This thesis discusses the sarakata manuscript, which is a letter of appointment of uleebalang by the Sultan in the Sultanate of Aceh. Sarakata as the object on this research is sarakata entitled "Surat-Surat dari Aceh" with the code ML 447, a collection from the National Library of Indonesia. This sarakata was written in the 19th century using the Arabic's letter and Malay language (mentioned as Jawi's letter), also Aceh and Arabic languages. There is also Dutch language as an addition. Sarakata in SSA ML 447 consists of nine letters, but in this study, only four sarakata were analyzed, those are sarakata 3, 5, 6, and 7 because these sarakatas contains the historical, economic, political, social, and Islamic law‟s aspects. The method used in the transliteration of sarakata is a critical edition. After being transliterated and edited, the structure of the text is examined by guidance of correspondence in the past time on the Kitab Tarasul. In Kitab Tarasul, there are 10 elements that form a whole structure. However, when compared with Kitab Tarasul, sarakata SSA has only 5 elements, namely (1) letterhead, (2) seal, (3) praises, (4) contents and colophon, and (5) concluding. However, sarakata SSA had an element that was not contained in the Kitab Tarasul, that is pledge. The different correspondence formats occur because Aceh has its own Islamic-proprietarycustom. Besides the study of the sarakata structure, the seal in sarakata (sikureueng's seal) is also examined using sigillography. Based on a sigillography study, the sikureueng's seal is "the seal used by the Aceh's sultans in the establishment of important royal letters containing the name of the ruling sultan". This seal can consist of nine circles, according to the literal meaning of the sikureueng, but it can also consist of one circle. The position of the seal signifies the mail sender superior to the mail recipient. The different design and decoration of the stamp depict the art and specific objectives of each king. This usage is examined by the semiosis process by Pierce. The result is the sikureueng‟s seal adorned with natural and geometric forms, such as archs resembling umbrella, trilium flower, three leaves, tulips, sunflowers, and evergreen trees. The signs (representament) are icons that have their own meaning content, such as the hope of growth, peace, welfare, life, and longevity."

"ABSTRAKTesis ini membahas eksklusi sosial terhadap akses tanah yang melibatkan mantan GAM sebagai aktor pelaku serta korban. Studi kualitatif ini mengangkat studi kasus di Kota Langsa, Aceh Besar dan Aceh Utara. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan peta kekuatan politik GAM. Hasil observasi, studi ini membagi kelompok GAM berdasarkan tiga golongan yaitu; elit, menengah dan marginal. Argumentasi tesis ini adalah eksklusi terhadap kalangan marginal mendorong terjadinya eksklusi lain. Eksklusi adalah bentuk adaptasi dengan cara mengeksklusi pihak lain. Studi ini menggunakan pendekatan power of exclusion yang melihat diekslusinya seseorang disebabkan oleh empat power yaitu regulasi, legitimasi, market dan force yang terjadi melalui proses licensed exclusion dan intimates exclusion. Hasil penelitian menunjukan penggunaan kekuasaan elit GAM pasca konflik berdampak terhambatnya kalangan marginal GAM dari pada program land settlement sehingga mendorong munculnya ragam ekskusi yang lebih kompleks pada beberapa daerah. Realisasi program land settlement menunjukkan potensi eksklusi terhadap marginal GAM. Relasi legitimasi dan market dalam intimate exclusion di Langsa menunjukkan cara marginal GAM mengakses tanah melaluilegitimasi solidaritas sesama GAM. Kasus Aceh Besar, relasi force dan legitimasi dalam land reform menunjukkan cara marginal GAM mengokupasi tanah korporasi. Praktik inklusi yaitu upaya marginal GAM mengikutsertakan masyarakat dalam land reform adalah manifestasi dari berkerjanya modal social bonding. Kekuatan lingkungan jugaberkontribusi terhadap tereksklusinya kalangan GAM dari akses tanah. Sedangkan licensed exclusion di kasus Aceh Utara menunjukkan cara jaringan patronese GAM yaitu elit GAM lokal dengan relasi elit GAM di tingkat Pusat yang mengakses tanah melalui regulasi dalam bentuk konsesi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses social exclusion of land access involving former GAM as actors and victims. This qualitative study raises case studies in Langsa City, Aceh Besar and North Aceh. The location of the study was determined based on a map of GAM's political power. Based on observations, this study divides GAM groups into three groups namely; elite, middle and marginal. The argument of this thesis is the exclusionof marginal groups encourages other exclusions. Exclusion is a form of adaptation by excluding others. This study uses a power of exclusion approach that sees a person's exclusion caused by four powers, namely regulation, legitimacy, market and force that occur through a process of licensed exclusion and intimates exclusion. The results of the study showed that the use of GAM's elite power after the conflict had hampered the marginalization of GAM rather than the land settlement program, which led to the emergence of more complex types of executions in several regions. The realization of the land settlement program shows the potential for exclusion of marginalized GAM. The relation of legitimacy and market in intimate exclusion in Langsa shows how GAM's marginal access to land through legitimacy of solidarity among fellow GAM. The case of Aceh Besar, force relations and legitimacy in land reform shows the marginal ways GAM has occupied corporate land. The practice of inclusion, namely GAM's marginal effort to involve the community in land reform, is a manifestation of the working of social bonding capital. Environmental forces also contribute to the exclusion of GAM from land access. Whereas licensed exclusion in the North Aceh case shows the way GAM's patronese network is the local GAM elite with GAM elite relations at the central level accessing land through regulations in the form of concessions."