Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbuatan penahanan barang impor ke kawasan perdagangan bebas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar kepentingan individu dan menimbulkan kerugian kepada importir maupun pihak lainnya. Secara perdata, terhadap kerugian yang timbul dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara langsung terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun melalui gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan. Skripsi ini kemudian membahas 3 (tiga) pokok permasalahan yakni, bagaimana konsep perbuatan melawan hukum secara umum, bagaimana tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara umum, dan bagaimana mekanisme, bentuk pertanggungjawaban perdata, serta tindak penahanan barang impor dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan didukung dengan analisis putusan pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan penahanan barang impor dalam perkara perdata dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan ganti rugi baik ganti rugi materiil maupun immateriil. Adapun mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penahanan barang impor.

---

The act of detaining imported goods into a free trade zone by the Directorate General of Customs and Excise is an unlawful act that violates individual interests and causes losses to importers and other parties. Civilly, the losses incurred can be held liable either directly against the Directorate General of Customs or through a civil lawsuit filed with the court. This thesis then discusses 3 (three) main problems, including how the concept of unlawful acts in general, how the duties and authorities of the Directorate General of Customs and Excise in general, and how the mechanism, form of civil liability, and acts of detention of imported goods can be said to be unlawful. The writing method used is juridical-normative, with research focused on examining the application of rules or norms in positive law and supported by analysis of court decisions. Thus it can be concluded that the act of detaining imported goods in a civil case is seen as an unlawful act in Article 1365 of the Civil Code so that it can be held liable, with compensation both material and immaterial damages. As for the mechanism and form of liability, the Directorate General of Customs and Excise can be held liable for the detention of imported goods."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadappenerimaan kepabeanan impor, kontribusi penerimaan kepabeanan terhadappenerimaan perpajakan, serta pengakuan, pencatatan dan pelaporan penerimaanPajak dalam Rangka Impor (PDRI). Penelitian ini menggunakan regresi linearberganda, analisis kontribusi (proporsi), dan data hasil wawancara. Hasil analisismenunjukkan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan kinerja DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena dapat meningkatkan penerimaankepabeanan impor (bea masuk dan PDRI), akan tetapi dengan adanya dualismepengakuan, pencatatan dan pelaporan PDRI menyebabkan kinerja DJBCmenurun. Kontribusi penerimaan kepabeanan dan cukai berpengaruh signifikanterhadap penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan kepabeanan berpengaruhsignifikan terhadap penerimaan perpajakan, dan kontribusi penerimaan PDRIberpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan dalam negeri

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of trade liberalization on importcustoms revenue, study the contribution of customs import on tax revenue, andexamine recognition, recording, and reporting of taxes on import (PDRI). Thisstudy uses analysis method of multiple linear regression, contribution (proportion)analysis, and interview results. The analysis results show the trade liberalizationimproves performance of Directorate General of Customs and Excise (DJBC)because it could increase import customs revenue (import duties and taxes onimport), on the other hand, dualism recognition, recording and reporting of taxeson import caused performance degradation of DJBC. The contribution of customsand excise duties has significant effect on tax revenue, the contribution of customsduties significantly affect on tax revenue, and the contribution of taxes on importhas remarkable impact on tax revenue in the country."

"ABSTRAKBerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 414/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area Service Support di Lingkungan Kementerian Keuangan, Bahwa setiap unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan harus memiliki satu fungsi Service Desk. Sehingga pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai mengimplementasikan KMK tersebut diatas dengan membuat sebuah fungsi Service Desk yang di kelola oleh Unit Eselon II Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). Diharapkan dengan adanya Service Desk insiden atau masalah terkait layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dihadapi oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses bisnis organisasi.Implementasi fungsi Service Desk yang telah dilakukan oleh DJBC saat ini memiliki beberapa masalah yaitu, pengetahuan TIK operator Service Desk masih kurang memadai, belum adanya Service Level Agreement (SLA) dan Knowledge Management di DIKC selaku pengelola Service Desk dan tidak diketahuinya apakah implementasi Service Desk saat ini sudah sesuai dengan best practice yang ada atau belum, hal ini menyebabkan manajemen tidak dapat mengetahui layanan Service Desk mana yang harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap Service Desk DJBC dengan menggunakan ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Pertanyaan yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment diajukan kepada pengelola Service Desk di DIKC yaitu Kepala Subdirektorat Pengendalian Keamanan dan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi dan tiga orang kepala seksi dibawahnya, selanjutnya dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung jawaban tersebut. Setelah didapatkan bukti pendukung dilakukan konfirmasi kepada responden untuk memperoleh kesamaan jawaban. Hasil dari analisis penelitian ini adalah, dari 9 level penilaian yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 level dapat dilewati sedangkan 3 level yang lain belum dapat dilewati, untuk itu penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan Service Desk DJBC.

---

ABSTRACTBased on the Ministry of Finance Decision No. 414/KMK.01/2011 about Policies and Standards Service Management Information and Communication Technology Service Support Area within the Ministry of Finance, That each unit echelon under the Ministry of Finance should have one function Service Desk. So in 2012 the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) began implementing the above decisions by creating a Service Desk function which is managed by Echelon Unit II, the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI). Hopefully, by the Service Desk incidents or problems related services Information and Communication Technology (ICT) faced by the Regional Office, Main Office and the Office of Oversight and Customs and Excise throughout Indonesia can be resolved quickly so it does not interfere with the organization's business processes.Implementation of Service Desk function that has been done by DGCE currently has some problems, knowledge ICT operator Service Desk still inadequate, yet their Service Level Agreement (SLA) and Knowledge Management in DCEI as the manager Service Desk, and organization did not know whether the implementation of Service Desk is now in accordance with best practice, this led management can not know where the Service Desk services should be improved to improve the service to users. This study assessing the Service Desk DGCE using the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Questions contained in ITIL Service Support Self Assessment submitted to the Service Desk manager in DIKC ie Head of Sub Control and Information Security, Service Management, and Evaluation and the three head section below, further observations to find evidence supporting the response. Having obtained supporting evidence to confirm the respondent to obtain similarity of answers. The results of this analysis is, from 9 level assessment contained in the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 levels can be bypassed while the other three levels can not be bypassed. The author provides recommendations that can be used for improvement of Service Desk DGCE."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kewenangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam beberapa kasus menjadi penetapan, dan penanganan sengketa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penanganan sengketanya di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sering kali overlapping menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai konsekuensi dari kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif bea masuk atas impor Barang Kena Pajak. Hal ini disebabkan karena pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak tertentu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sering diinterpretasikan berbeda oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai. Dari teori-teori kewenangan, begitu juga berdasakan peraturan perundang-undangan, cara memperoleh kewenangan sendiri dapat dilakukan dengan atribusi, delegasi dan mandat. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penetapan Pajak Pertambahan Nilai dengan atribusi dari Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak mempunyai kewenangan melakukan penetapan PPN, karena tidak memperoleh kewenangan baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

---

ABSTRACTThis study discusses the authority to collect Value Added Tax by the Directorate General of Customs and Excise. The main problem raised in this study is the regulation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, the implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise in some cases becomes the determination, and handling of the collection of Value Added Tax disputes through the Directorate General of Customs and Excise in the Tax Court. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation and implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, as well as handling the dispute in the Tax Court. This study is a normative juridical legal research using secondary data including legislation and books. Collection of Value Added Tax on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often overlapping into the determination of Value Added Tax as a consequence of the authority of the Directorate General of Customs and Excise in determining the tariff on import of Taxable Goods. This is because the collection of Value Added Tax collection on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often interpreted differently by the Directorate General of Customs and Excise to be the determination of Value Added Tax. From the theories of authority, according to the laws and regulations, the way to obtain their own authority can be done with attribution, delegation and mandate. The Director General of Taxes has the authority to determine Value Added Tax with attribution of Article 12 paragraph (3) and Article 13 (1) letter c of the General Provisions and Taxation Procedures Law. Whereas, the Directorate General of Customs and Excise does not have the authority to make determination of Value Added Tax, because it does not obtain authority either through attribution, delegation or mandate."

"Pengumpulan data audit dalam audit kepabeanan umumnya memerlukan banyak waktu karena melibatkan data yang besar. Lamanya pengumpulan data ini akan berpengaruh pada waktu penyelesaian audit yang lebih lanjut dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan logis sistem yang meliputi Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, dan prototipe tampilan antarmuka pengguna, yang lebih lanjut dapat digunakan pada tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Model tersebut diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data audit dan memberikan informasi yang lebih awal kepada importir jika terdapat ketidaksesuaian atas pemberitahuan pabean mereka.

---

Collecting audit data in customs audits generally takes much time because it involves extensive data. The length of time that this data is collected will affect the time to complete the audit, further resulting in the loss of potential state revenue. The purpose of this study is to analyze the development of the Customs E-Audit system. This research uses a qualitative case study approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and document review. The result of this research is a logical system model that includes Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, and user interface display prototypes, which can further be used at a later stage in the development of the Customs E-Audit system. These models are expected to facilitate audit data collection and provide earlier information to importers if there is a discrepancy with their customs declaration."

"ABSTRAKRencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa penerapan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang berbasis manajemen risiko. Sistem manajemen risiko di lingkungan administrasi kepabeanan dan cukai dapat diterapkan menggunakan teknologi data mining dengan teknik-teknik statistik tertentu. Data mining merupakan proses menemukan suatu pola model dari kumpulan data, sehingga dapat dijadikan informasi dalam mengambil keputusan. Penggolongan profil pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau merupakan salah satu contoh penerapan manajemen risiko di bidang cukai oleh DJBC. Penggolongan profil risiko pengusaha cukai ini pada penerapannya mengalami kendala ketika klasifikasi profil risiko pengusaha cukai tidak tersedia sehingga berdampak pada terganggunya pengambilan keputusan dalam pemberian fasilitas penundaan pembayaran dan dalam pelayanan permohonan penyedian pita cukai. Penelitian ini termasuk kategori klasifikasi multi kelas karena atribut output atau target terdiri dari tiga kelas yaitu risiko rendah L , sedang M , dan tinggi H . Metode klasifikasi yang digunakan untuk membangun model yaitu multinomial logistic regression dan na ve bayes, kemudian dilakukan evaluasi terhadap model dengan teknik k-fold cross validation.

---

ABSTRAKThe strategic plan of the Directorate General of Customs and Excise DGCE in 2015 2019 states that the implementation of information technology is expected to support decision making in providing service to the field of customs and excise based on risk management. This risk management system in the field of administration of customs and excise can be applied using data mining technology with certain statistics techniques. Data mining is the process of finding a pattern model of the dataset, so it can be used as information to make a decision. The classification profile of manufacturers and importers of tobacco products is one of the examples of the implementation of risk management in the field of excise by DGCE. This classification of the risk profile of the tobacco companies exposed to excise in the implementation experienced problems when the classification of the risk profile is not available thus can affect the decision to determine the level of treatment in the implementation of the provision of a deferred payment facility and in the service of requesting the supply of excise bands. This research is categorized as multi class classification because the output attribute or the target consists of three classes which are low risk L , medium M and high H . The classification method used to build the model is the multinomial logistic regression and na ve bayes, evaluation of the model was performed using k fold cross validation."

"Secara geografi, Selat Malaka merupakan perairan strategis sebagai jalur perdagangan dunia melalui jalur laut. Selain mendatangkan peluang, Selat Malaka juga menimbulkan ancaman. Salah satu ancaman tersebut adalah penyelundupan berbagai barang yang melintasi batas negara Indonesia dan Malaysia. Penyelundupan tersebut merugikan kedua negara. Sejak tahun 1994, kedua negara telah melakukan kerja sama dalam bentuk patroli terkoordinasi (PATKOR KASTIMA) untuk menangani penyelundupan barang di Selat Malaka. Patroli tersebut memerlukan dukungan intelijen kepabeanan dari kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara terhadap nara sumber yang kompeten di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa unit intelijen di DJBC dan JKDM telah melaksanakan konsep intelijen taktis, operasional dan strategis. Output kegiatan intelijen kepabeanan yang dilaksanakan oleh DJBC dan JKDM digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan strategis kedua negara dan juga untuk mendukung kerja sama intelijen di tingkat regional dan global

---

Geographically, the Malacca Strait is a strategic waterway as a world trade route by sea. In addition to bringing opportunities, the Malacca Strait also poses a threat. One of these threats is the smuggling of various goods across the borders of Indonesia and Malaysia. The smuggling is detrimental to both countries. Since 1994, the two countries have cooperated in the form of a coordinated patrol (PATKOR KASTIMA) to deal with the smuggling of goods in the Malacca Strait. The patrols require customs intelligence support from both countries. This study uses a qualitative method. Data was collected by means of literature studies and interviews with competent resource persons at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) and the Royal Malaysian Customs Department (RMCD). The results of the research analysis show that the intelligence units at DGCE and RMCD have implemented the concept of tactical, operational and strategic intelligence. The output of customs intelligence activities carried out by DGCE and RMCD is used as consideration for strategic decisions of the two countries and also to support intelligence cooperation at regional and global levels."

"Kemajuan teknologi disamping memberikan kemudahan bertransaksi, juga menimbulkan beberapa kasus seperti perdagangan barang ilegal dan penipuan secara online. Keadaan pandemi Covid-19 menyebabkan kebutuhan masyarakat akan perangkat seluler meningkat, kemudian hal ini diikuti oleh peningkatan pernyelundupan perangkat seluler. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap pencegahan penyelundupan perangkat selular impor melalui e-commerce di Indonesia dan juga untuk melakukan studi komparasi kebijakan International Mobile Equipment Identity (IMEI) Indonesia dengan Kolombia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan untuk pengumpulan data penulis melakukan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini membahas pelaksanaan pengawasan pencegahan penyelundupan perangkat seluler impor melalui e-commerce. pertama, DJBC melalui Direktorat Penindakan dan Penyidikan melakukan cyber patrol. Kedua, DJBC Indonesia melakukan kerjasama dengan Instansi lain. Ketiga, Bea Cukai melakukan pengecekan fisik dan dokumen dengan melakukan x-ray. Keempat, DJBC terbuka atas pengaduan mengenai permasalahan kepabeanan. Dampak yang ditimbulkan dari praktik penyelundupan perangkat seluler yaitu, pemerintah kehilangan potensi penerimaanya, ketidakdilan persaingan insudtri, dan terjaminnya keamanan dan keselamatan barang konsumen, selain itu IMEI yang tidak terdaftar akan menyebabkan penggunanya tidak dapat mengakses layanan seluler. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi peredaran perangkat seluler ilegal dengan IMEI, walaupun IMEI di Indonesia belum dapat selengkap di Kolombia.

---

Technological advances in addition to providing convenience in transactions, have also led to several cases such as trade in illegal goods and online fraud. The state of the Covid-19 pandemic has caused the public's need for mobile devices to increase, then this was followed by an increase in the smuggling of mobile devices. The purpose of this research is to analyze the implementation of the supervision of the Directorate General of Customs and Excise on the prevention of smuggling of imported mobile devices through e-commerce in Indonesia and also to conduct a comparative study of Indonesia's International Mobile Equipment Identity (IMEI) policy with Colombia policy. This research was conducted with a qualitative approach, and for data collection the authors conducted a literature study and in-depth interviews. The results of this study discuss the implementation of monitoring the prevention of smuggling of imported mobile devices through e-commerce. first, DGCE through the Directorate of Enforcement and Investigation conducted cyber patrols. Second, DJBC Indonesia cooperates with other agencies. Third, Customs and Excise conducts physical and document checks by conducting x-rays. Fourth, DJBC is open to complaints regarding customs issues. The impact of cellular device smuggling practices is that the government loses its revenue potential, unfair industry competition, and guarantees the security and safety of consumer goods, besides that an unregistered IMEI will cause users to be unable to access cellular services. The Indonesian government has anticipated the circulation of illegal cellular devices with IMEI, although IMEI in Indonesia is not as complete as in Colombia."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembatasan rokok terhadap penerimaan cukai industri hasil tembakau, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai industri hasil tembakau, dan kendala yang dihadapi dalan pencapaian target penerimaan cukai industri hasil tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan data hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan pembatasan rokok berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan cukai Industri Hasil Tembakau IHT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai IHT selain tarif cukai dan produksi rokok adalah pendapatan per kapita dan dummy1 yaitu faktor pembatasan rokok dalam PP 19 tahun 2003. Sedangkan kendala dalam pencapaian target adanya pelanggaran di bidang cukai seperti rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of tobacco banned on the Performance in Tobacco Excise Revenue, the factors influencing tobacco excise revenue and the obstacles encountered in achieving the revenue targets of the tobacco industry excise. This study uses analysis method of multiple linear regression and interview results. Smoking restriction analysis showed a significant effect on the performance of tax revenues Tobacco Industry Directorate General of Customs and Excise DGCE . Factors affecting tax revenues in addition IHT tax rates and cigarette production is a factor of per capita income and dummy1 that is smoking restrictions in Government Regulation no 19 of 2003. While constraints in achieving the targets of violations in the field of customs such as cigarettes without excise bands and ribbons counterfeit stamps. "

"ABSTRAKPenyelundupan narkotika ke Indonesia dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan melalui jalur laut. Kondisi geografis Indonesia dan tingginya intensitas kapal yang melintasi laut Indonesia telah menyediakan peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan modus dan rute yang beragam. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur laut adalah melalui lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Tulisan ini menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dapat mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa sistem pengawasan laut DJBC memiliki fungsi yang strategis dalam mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Namun, terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Maka dari itu, tulisan ini merekomendasikan DJBC untuk segera mengimplementasikan Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS yang dilengkapi dengan serangkaian teknologi pengawasan maritim yang komprehensif dan sistem komando dan pengendalian yang terintegrasi.

---

ABSTRACTNarcotics Smuggling into Indonesia in a huge amount usually done by going through sea route. Indonesia`s geographic conditions and the high intensity of ships that cross the Indonesian seas has provided opportunities for the narcotics smuggling through by sea with various modes and routes. One of the goverment`s efforts in handling the narcotics smuggling is through with the Directorate General of Customs and Excise DGCE. This paper aims to explain how DGCE`s maritime surveillance system prevents the narcotics smuggling by sea route. This paper uses the theory of situational crime prevention to explain how DGCE rsquo s maritime surveillance system can reduce the opportunity of the narcotics smuggling through by sea routes. The analysis result shows that DGCE maritime surveillance system has a strategic function in reducing the opportunity of the narcotics smuggling through by sea route. However, there are some disadvantages to DGCE`s maritime surveillance system in preventing narcotics smuggling through by sea routes. Therefore, this paper recommends DGCE to immediately implement a Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS equipped with a comprehensive set of maritime surveillance technologies and an integrated command and control system. "