Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan sosial yang dilakukan pada tahun 2019 silam dengan tajuk #ReformasiDikorupsi menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan sebagai reaksi dari pengesahan beberapa produk legislasi yang dianggap bermasalah, tetapi produk legislasi yang sudah disuarakan untuk disahkan tidak kunjung juga terlaksana. Namun, pencapaian tujuan gerakan #ReformasiDikorupsi nyatanya terlihat tidak maksimal. Sampai saat ini, hanya RUU PPKS yang disahkan oleh DPR RI, yang juga sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai capaian gerakan #ReformasiDikorupsi. Tulisan ini ingin mendalami lebih jauh penyebab gerakan #ReformasiDikorupsi tidak maksimal dalam hal pencapaian tujuan mereka. Dengan menggunakan teori gerakan sosial dari McAdam dkk (1996) yang memiliki tiga komponen, yaitu peluang politik, struktur mobilisasi dan proses framing serta memiliki tiga faktor keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial, yaitu tindakan disruptif, pengaruh sayap radikal dan tujuan, peneliti telah menemukan letak kekurangan dari gerakan #ReformasiDikorupsi. Gerakan ini hanya berhasil memanfaatkan peluang politik dan tujuan, dengan komponen atau faktor lainnya tidak terpenuhi sepenuhnya. Oleh karenanya, gerakan #ReformasiDikorupsi tidak maksimal dalam mencapai tujuan akhir mereka dikarenakan gerakan tersebut tidak memenuhi komponen gerakan sosial menurut perspektif teori McAdam dkk.

---

Social movement carried out in 2019 with the title #ReformasiDikorupsi attracted a lot of attention from the Indonesian people. Thousands of students and other elements of society took to the streets as a reaction to the ratification of several legislative products that were considered problematic, but the legislative products that had been voiced for ratification did not come into effect. However, the achievement of the goals of the #ReformasiDikorupsi movement does not appear to be optimal. To date, only the PPKS Bill has been passed by DPR RI, which is actually not really an achievement of the #ReformasiDikorupsi movement. This paper wants to explore further why the #ReformasiDikorupsi movement is not optimal in terms of achieving their goals. By using social movement theory from McAdam et al (1996) which has three components, namely political opportunity, mobilization structure and framing process and has three factors of success or failure of a social movement, namely disruptive action, the influence of radical wings and goals, researchers have found the aspect of the social movement that lacking for the #ReformasiDikorupsi movement. This movement only succeeded in taking advantage of political opportunities, with other components or factors not being fully fulfilled. Therefore, the #ReformasiCorruption movement is not optimal in achieving their ultimate goal because the movement is fulfilling the components of social movements according to the theoretical perspective of McAdam et al."

"Tesis ini membahas mengenai peluang dan tantangan cara pandang seorang tokoh pembebasan dari Afrika Selatan yang bernama Farid Esack. Esack mengembangkan keilmuan ini dan menyebutnya sebagai Hermeneutika Pembebasan. Esack konsisten dalam mengembangkan seperangkat metodologi pembacaan teks yang dekat dengan masalah kemanusiaan, terutama penindasan. Metodologi yang digunakan adalah Hermeneutika Pembebasan dengan teks suci yaitu Al-Qur’an sebagai objeknya. Secara langsung Essack tidak terlalu suka dengan kata kata itu, ia lebih suka dipanggil seorang aktivis dalam gerakanya yaitu Islam Progresif. Model hermeneutika Esack, dikembangkan berangkat dari problem kemanusiaannya di Afrika Selatan. Dari tempat tinggalnya ini, Esack mencoba menggali makna teks agar lebih bisa berbicara dan bersifat praksis dimanapun teks tersebut digunakan, terkhusus pada konteks gerakan sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang cara kerja Hermeneutika Pembebasan Farid Esack dalam memandang suatu teks serta paparan tentang peluang dan tantangan penerapan dalam konteks progresifnya sebagai gerakan sosial, khususnya mengenai upaya pembebasan penindasan terhadap kaum yang dilemahkan. Sementara itu sejumlah teori mengemukakan, bahwa bentuk penindasan atau pelemahan sosial terbagi dalam dua kategori, yaitu tingkah laku individu dan struktur sosial. Kecenderungan terjadinya bentuk penindasan atau pelemahan sosial dikarenakan adanya hambatan-hambatan struktural sistemik yang telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan, dan berkelanjutanya penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis. Melalui Hermeneutika Pembebasan ini, selain akan ditemukanya makna pembacaan teks tentang pembebasan yang cocok dengan konteks gerakan sosial, upaya membentuk solidaritas antar kelas untuk mempersempit terjadinya penindasan juga dapat dilakukan.

---

This thesis discusses the opportunities and challenges of the perspective of a liberation figure from South Africa named Farid Esack. Esack developed this science and called it Liberation Hermeneutics. Esack is consistent in developing a set of text reading methodologies that are close to humanitarian issues, especially oppression. The methodology used is Liberation Hermeneutics with the holy text of the Qur'an as its object. Directly Essack did not like those words, he preferred to be called an activist in his movement, namely Progressive Islam.Esack established his hermeneutic approach in response to his humanitarian issues in South Africa. Esack makes an effort to delve deeper into the text's meaning from this base of operations so that it can speak and be useful wherever it is utilized, especially in the context of social movements. In order to fully understand the possibilities and difficulties of applying Farid Esack's Hermeneutics of Liberation in its progressive context as a social movement—particularly addressing attempts to free oppression against the vulnerable people—a number of issues will be raised in this study. Meanwhile, a lot of theories contend that social oppression and weakening can be categorized into two groups based on social structure and human behavior. This type of oppression or social weakness is more likely to develop as a result of systemic structural obstacles that have led to opportunity inequality and the continuing oppression of the poor by the capitalist class. In addition to text segmentation about liberation that are appropriate and suitable of social movements, the Hermeneutics of Liberation also facilitates the creation of class solidarity in a solution to decrease the frequency of oppression."

"Latar Belakang: Kualitas pencitraan 3 dimensi salah satunya bergantung pada resolusi voxel dan diduga dapat mempengaruhi proses identifikasi titik anatomis. Belum banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variasi ukuran voxel terhadap ketepatan diagnosis sehingga belum terdapat suatu protokol dalam pemilihan ukuran voxel yang dapat digunakan dalam memanfaatkan CBCT sebagai perangkat diagnostik dalam bidang kedokteran gigi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai reprodusibilitas identifikasi titik anatomis pada gambar volumetrik hasil pemindaian CBCT dengan mempertimbangkan parameter pemindaian yang mempengaruhi kualitas gambar (ukuran voxel) sehingga pemindaian dapat dilakukan dengan dosis radiasi yang optimal sesuai dengan prinsip ALARA. Metode: Objek penelitian berupa satu buah tengkorak kering yang dipindai dengan CBCT i-CAT 17-19 (Imaging Science, Amerika Serikat) pada ukuran voxel 0,4 mm dan 0,25 mm. Hasil pemindaian ditampilkan dengan perangkat lunak OsiriX dalam bentuk MPR. Identifikasi 9 titik anatomis sefalometri oleh 34 orang ortodontis pada bidang sagital, aksial dan koronal secara berurut sebanyak 2 kali untuk tiap gambar dengan selang waktu 1 minggu. Koordinat titik-titik anatomis tersebut dicatat dan reprodusibilitas masing-masing titik pada kedua gambar diuji dengan menghitung simpangan koordinat yang ditentukan oleh subjek penelitian terhadap ODM dan kemudian diuji t berpasangan. Hasil: Hasil uji t berpasangan pada kedua kelompok data berdasarkan resolusi voxel menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna simpangan koordinat yang di tentukan oleh subjek penelitian terhadap rerata koordinat yang didapat dari penelitian ini kecuali pada titik Pog dalam arah medio-lateral. Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan reprodusibilitas dalam menentukan titik anatomis sefalometri pada gambar 3D yang direkonstruksi dengan ukuran voxel 0,25 mm dan 0,4 mm.

---

Background: 3D imaging quality was assumed to be influenced by its voxel resolution. Up to now, there has only been few studies on how voxel sizes influence the accuracy of diagnosis, hence there is no concensus of voxel sizes protocol to utilize CBCT as a diagnostic imaging in dentistry, especially in the field of Orthodontics. This study was aimed to assess the influence of voxel sizes to the reproducibility of cephalometric landmarks obtained from a CBCT in order to achieve optimum radiation dose according to �the ALARA principle. Methods: One dried skull was scanned by CBCT machine (i-CAT 17-19; Imaging Science, USA) with 0.4 mm and 0.25 mm voxel sizes. The images were saved in DICOM format to be observed and traced by 34 orthodontists using OsiriX software. Landmark identification was undertaken twice by each subject on MPR view using 3D landmark definition. Deviation of each landmark was calculated to the observers? mean for each data set. Reproducibility of each landmark was identified on those two data sets and was tested using paired t-test. Result: This study showed that there were no significant differences on those two data sets of coordinate deviation from the observers? mean except only for Pog (medio-lateral). Conclusion: Voxel size did not seem to influence the landmark identification reproducibility in 3D cephalometric obtained from CBCT."

"Penelitian ini membahas kesadaran politik yang mendorong Generasi Z serta tipologi partisipasi politik Generasi Z dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI melalui Rancangan Undang-Undang (RUU), dinilai mengintervensi ranah privat seseorang, sehingga mendorong Generasi Z untuk berpartisipasi dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi. Dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi, bentuk-bentuk pergerakan yang dilakukan oleh Generasi Z diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi partisipasi politik, yaitu mode partisipasi konsumen, mode aktivitas protes, dan mode menghubungi. Penelitian ini menggunakan konsep Generasi Z dan teori partisipasi politik sebagai kerangka untuk mendalami studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer, dan mengumpulkan data sekunder melalui situs daring ataupun media sosial. Melalui partisipasi politik yang dilakukan oleh Generasi Z dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi, terdapat penyesuaian antara karakteristik Generasi Z dengan cara mereka bergerak. Penggunaan media sosial sebagai sarana pergerakan, menjadi ciri khas dari keterlibatan Generasi Z dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi.

---

This study discusses the political awareness that drives Generation Z in the #ReformasiDikorupsi movement and its political participation typology. The findings of this study indicate that the draft policy made by the Government and the Indonesian Parliament through the legal draft (RUU), is considered to intervene in the private sphere of an individual, thus encouraging Generation Z to participate in the #ReformasiDikorupsi movement. In the #ReformasiDikorupsi movement, the forms of movement carried out by Generation Z are classified into three typologies of political participation, namely the mode of consumer participation, the mode of protest activity, and the mode of contact. This study uses the concept of Generation Z and political participation theory as a framework to explore case studies. This study uses qualitative methods by conducting in-depth interviews to obtain primary data, and collecting secondary data through online sites or social media. Through political participation by Generation Z in the #ReformasiDikorupsi movement, there is an adjustment between the characteristics of Generation Z and the way they move. By using social media in the #ReformasiDikorupsi movement, it becomes a characteristic of Generation Z’s involvement.

 

"

"Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya media baru di Internet. Media baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penggunanya untuk membagikan informasi yang dimiliki. Hal ini membuat media baru sebagai sarana yang efektif untuk menyebarluaskan informasi di masyarakat, sebagai sarana kritik dan juga sebagai sarana untuk membangun wacana tandingan. Pada medio 2019-2020 media baru, terutama twitter, digunakan oleh mahasiswa untuk menyebarluaskan kritik kepada pemerintah sekaligus mengajak orang-orang untuk bersama-sama turun ke jalan melakukan demonstrasi penolakan berbagai RUU yang dianggap bermasalah, seperti RUU KPK, RKUHP dan RUU Cipta Kerja. Walaupun begitu, media baru juga digunakan untuk mendelegitimasi gerakan sosial mahasiswa oleh akun-akun yang memiliki afiliasi wacana dengan negara. Tulisan ini akan berfokus pada berbagai macam bentuk delegitimasi gerakan sosial mahasiswa yang dilakukan secara langsung oleh akun-akun yang memiliki afiliasi wacana dengan negara melalui media sosial twitter. Upaya delegitimasi tersebut dilakukan dalam rangka memonopoli narasi kebijakan dan membendung berbagai macam kritik agar stabilitas politik tetap terjaga. Tulisan ini akan menggunakan teori Quinney tentang represi dan dominasi dan teori Gramsci tentang hegemoni untuk menjelaskan upaya delegetimasi tersebut dan bagaimana hubungannya dengan upaya negara yang dikuasai oleh kelas penguasa untuk memanipulasi kesadaran warganya.

---

The development of information technology encourages the birth of new media on the Internet. New media provide equal opportunities for all users to share their information. This makes new media an effective means of disseminating information in society, as a means of criticism and also as a means to build counter discourse. In mid 2019-2020 new media, especially twitter, were used by students to spread criticism to the government as well as to invite people to take to the streets together to protest against various bills that were considered problematic, such as the RUU KPK, RKUHP and RUU Cipta Kerja. However, new media are also used to delegitimize student social movements by accounts that have discourse affiliations with the state. This paper will focus on various forms of delegitimization of student social movements that are carried out directly by accounts that have discourse affiliations with the state through Twitter social media. The delegitimization effort was carried out in order to monopolize the policy narrative and stem various kinds of criticism so that political stability was maintained. This paper will use Quinney's theory of repression and domination and Gramsci's theory of hegemony to explain the delegation effort and how it relates to the efforts of the state ruled by the ruling class to manipulate the consciousness of its citizens."